KEBIJAKAN PUBLIK: Variasi Pemaknaan dan Implikasinya

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PUBLIK: Variasi Pemaknaan dan Implikasinya"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PUBLIK: Variasi Pemaknaan dan Implikasinya
Purwo Santoso

2 Misi Pembahasan Mencermati Keanekaragaman makna (penggunaan konsep) kebijakan. Melacak ‘proses’ yang dirujuk dalam masing-masing pemaknaan.

3 Preferensi, Tindakan & Perilaku
BAYANGAN TENTANG REALITAS (HASIL ANALISIS) INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI-NILAI yang dianut analis kebijakan lensa pandang REALITA perspektif

4 Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ?
Pre-konsepsi yang berbeda-beda tentang obyek kajian. Pre-konsepsi: Optimis vs. skeptis Setengah kosong ? Setengah penuh ?

5 Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ?
Bayangan tentang normalitas: perdebatan publik, keniscayaan ataukah kendala demokrasi. Menurut anda Gambar mana yang lebih baik ? A B

6 Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ?
Adanya kesulitan mendapatkan pengamatan yang utuh tentang suatu fenomena. Illustrasi: Cerita tentang lima orang buta dan deskripsinya tentang gajah. Implikasi: Dalam melakukan kajian akademisi harus membatasi cakupan kajiannya, namun memiliki kejelasan perspektif. Manifestasi: variasi bidang keilmuan adalah variasi perspektif dalam memandang fenomena. Ilmu politik  kekuasaan Psikologi  kejiwaan Ekonomi  kesejahteraan

7 Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ?
Kehirauan (concern) seseorang sangat dipengaruhi stand-point-nya (titik dimana dia berpijak). Titik pijak Kehirauan Administrator & militer Kelangsungan prosedur, terlaksananya perintah Politisi Tercapainya tujuan diri/kelompoknya Pengusaha Keuntungan Aktivis Perubahan tatanan

8 perspektif Preferensi, tindakan dan perilaku ‘Y’
Preferensi, tindakan dan perilaku ‘X’ BAYANGAN TENTANG REALITA BAYANGAN TENTANG REALITA INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI-NILAI yang dianut analis kebijakan REALITA INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI-NILAI yang dianut analis kebijakan lensa pandang lensa pandang perspektif

9 Variasi berdasarkan lingkup
disain mendisain kebijakan formula formulaasi kebijakan keputusan otoritatif memutuskan opsi kebijakan

10 Komprehensifitas dan derajat perubahan
system, paradigma, budaya disain Mekanisme, prosedur, tatanan, aksi-reaksi formula Langkah untuk ditempuh keputusan otoritatif

11 ‘Kewajaran’ atau ‘normalitas’ = konsistensi kaitan antara asumsi, nilai dan sudut pandang

12 Aspek-aspek yang dikedepankan
Rasionalitas: Pembuat kebijakan Sasaran kebijakan Berbedaan dan perjuangan kepentingan Konflik dan kerja sama Aksi-reaksi Pengelolaan Keteraturan dalam pencapaian tujuan Kemenangan-kekalahan aktor dalam proses

13

14 Kaitan antara kedua pendekatan
rasional-komprehensif Pendekatan learning Pencurahan kapasitas managerial Pencurahan kapasitas belajar dan memahami konteks

15 Corak-corak kebijakan berdasar tendensi politisnya (T. Lowi: 1972)
Medium penerapan paksaan Tindakan individu Tekanan lingkungan Kebijakan DISTRIBUTIF Kebijakan KONSTITUENSI Kebijakan REGULATIF Kebijakan REDISTRIBUTIF Partai politik (4) Primer Sekunder vs Tipe aturan Kelompok kepent. (3) Orang vs tipe orang Tendensi politik (1) (2)

16 Perbedaan cara memaknai masalah kebijakan (T. Lowi: 1972)
Regulatif Distributif Redistributif Consititu-entif KECENDE-RUNGAN UMUM (mainstream) KESALAHAN (error) MANFAAT (utility) JATAH (entitlement) AKUNTA-BILITAS RADIKAL DOSA (sin) KELU-HURAN (civic virtue) HAK (rights) KOMITMENT

17 Perspektif teknokratis
Penyebab Kebijakan Efek

18 Perspektif prosedural
Agenda setting Pengambilan keputusan Implementasi Output Outcome

19 Keterbatasan Pendekatan Administratif
Agenda setting Pengambilan keputusan Cenderung dimaknai sebagai previllage pejabat negara ‘Proses’ kebijakan bukanlah sekedar persoalan ‘prosedur’ Reduksi ‘proses’ menjadi ‘prosedur’ menjadikan kita tidak faham/peduli bagaimana konversi ‘output’ menjadi ‘outcome’ (dampak). Perlu diungkap dengan perspektif lain: kebijakan publik sebagai fenomena sosial-politik Implementasi Output Outcome

20 Kebijakan publik sebagai tahapan administrasi publik
Kondisi awal masyarakat Mengedepankan keadaan dalam agenda politik Inisiasi oleh suatu organ pemerintah yg relevan Review sumberdaya dan kendala Penentuan pilihan Pengabsahan pilihan Implementasi, termasuk penciptaan output Terjadinya dampak dan evaluasinya Feed back: Thd mereka yg mengambil inisiatif dan memelihara proses Efek masyarakat yang terkena efek

21 Pengambilan keputusan
Perspektif: SISTEM Interaksi antar aktor-aktor terkait: Keputusan kebijakan: Untungkan fihak tertentu. Rugikan fihak lain Aspirasi: Tuntutan Dukungan Agregasi Penentuan DSP Tawar-menawar Briging, mediasi, arbritasi Penegakan prosedur Pengambilan keputusan Umpan balik

22 PUBLIC HEARING RUMUSKAN EVALUASI ALTERNATIF- PUTUSKAN, ALTERNATIF
Perspektif Social marketing KETERLIBATAN STAKEHOLDERS Pendidikan thd policy makers ttg. Kebutuhan stake holders dan efek kebij. Pendidikan thd. stakeholders ttg. issue kebijakan REDISAIN KEBIJAKAN PUBLIC HEARING PUTUSKAN, KOMUNIKASIKAN, PIMPIN IMPLEMENTASI MONITOR DAN SESUAIKAN DEFINISI MASALAH SETTING AGENDA KONSULTASIKAN, LIBATKAN, AKOMODASIKAN RUMUSKAN EVALUASI ALTERNATIF- ALTERNATIF Sumber: J.A. Altman, 1994

23 PEMBAHARUAN DAN STATUS QUO
INTERVENSI KEBIJAKAN SISTEM SOSIAL struktur sosial tata kelembagaan sistem nilai pola perilaku dll. KONFLIK DAN KERJA SAMA ALOKASI REGULASI DISTRIBUSI REDISTRIBUSI INSENTIF DAN DISINSENTIF EFEK KEBIJAKAN PEMBAHARUAN DAN STATUS QUO

24 Masing-masing model berbeda dalam memandang:
Cakupan pengamatan. Bayangan tentang individu. Ketidakpastian, informasi dan keyakinan Sifat dan peran berbagai kelompok. Level tindakan. Fase-fase kebijakan yang dicermati.