Demokrasi tanpa Hukum: Indonesia Menghadapi Oligarki

Presentasi berjudul: "Demokrasi tanpa Hukum: Indonesia Menghadapi Oligarki"— Transcript presentasi:

1 Demokrasi tanpa Hukum: Indonesia Menghadapi Oligarki
Prof. Jeffrey A. Winters Department of Politics Northwestern University Chicago, USA . Cambridge University Press, April 2011

2 Most people agree there is something wrong with democracy in Indonesia… but what is it? Masalah utama yang menghambat sistim demokrasi di Indonesia adalah….?

3 Argumen secara singkat
Problem is oligarki, not demokrasi Ada dua transisi pada 1998 Satu yang jelas (demokrasi) Satu yang tersembunyi (oligarki) Ada hubungan erat antara dua transisi ini Demokrasi dan hukum adalah fenomena yang berbeda Perjuangannya juga berbeda

4 Akibatnya di Indonesia
Demokrasi tanpa hukum alias…. Demokrasi Kriminal How did this happen? What can be done?

5 Beberapa konsep dan definisi dulu
What is democracy? What is oligarchy? What do we mean “rule of law”?

6 Definisi demokrasi Prestasi (efektif) Perwakilan (responsif)
Prosedur (kompetitif) ◄

7 Sejak Joseph Schumpeter (1942)
Definisi yang paling sering dipakai: Demokrasi adalah cara untuk memilih pemimpin “Electoral” Democracy “Procedural” Democracy “Free and fair” elections Democracy as process not outcome

8 Konsep oligark dan oligarki
Who are oligarchs? What is oligarchy? Apa hubungannya dengan demokrasi dan hukum?

9 Kita harus membahas power secara sistimatis
Pertanyaan sederhana: What makes different people more or less powerful? Coba kita sebutkan…

10 Power Resources Approach (perspektif individu)
Status (resmi dan nonresmi) Posisi resmi (di organisasi, baik pemerintah dan non-pem) Kapasitas mobilisasi Koersif (kekerasan) Material (wealth, money, duit)

11 Elite dan Oligark (tergantung basis power)
Status, Posisi, Mobilisasi, Koersif Oligark: Kekayaan (the power of wealth)

12 Power of Wealth Kekuasaan ini berbeda dari yang lain
Tujuan utama: “wealth defense” Banyak ancaman (atas, bawah, kiri, kanan) Kekayaan menjadi alat untuk membela kekayaan

13 Setiap “power resource” bisa concentrated atau dispersed
Demokrasi = teknologi distribusi kekuasaan Hak berpartisipasi, berekpresi, berkumpul, berkompetisi Tujuan: increase political equality Expected result: jumlah “suara” menang

14

15

16

17 Eliminate oligarchs? Para oligark exist karena konsentrasi kekayaan sebagai “power resource” Demokrasi adalah dispersion of political power “resmi” lewat partisipasi Maka demokrasi tidak menyentuh basis kekuasaan para oligark Concentrated wealth tetap merupakan concentrated power

18 Mengatur kekuasaan para oligark?
Empat kemingkinan: Tidak terkendali (warring oligarki) Diatur oleh orang kuat (sultanistic oligarki) Membatasi diri sendiri (ruling oligarki) Tunduk kepada hukum (civil oligarki) Oligark tetap ada: liar atau jinak?

19 Apa yang terjadi pada 1998? Transisi dari diktator ke demokrasi
Transisi dari oligarki sultanistik ke oligarki “ruling” (para oligark berkuasa bersama) Transisi dari oligarki jinak (di bawah Suharto) ke oligarki liar (berkompetisi tanpa batasan hukum)

20 Rakyat mengguncang pohon…
Tetapi buahnya jatuh ke para oligark dan elit! Mass uprising ≠ Mass movement 1998: “mobilization of the last minute” Justru para oligark dan elit punya positioning untuk “capture” demokrasi di Indonesia Demokrasi di Indonesia 100% dikuasi oleh figur2 yang punya “power of wealth” – alias para oligark

21 Indikasi / Gejala oligarki di Indonesia
Tiga pertanyaan pokok: Apakah ada sekelompok orang di atas yang punya kekayaan luar biasa? Apakah uang berfungsi sebagai “power resource” yang super-penting dalam sistim demokrasi di Indonesia? Adakah sistim atau institusi yang membatasi atau menjinakkan para oligark di Indonesia?

22

23 40 Orang Indonesia terkaya punya asset = 10
40 Orang Indonesia terkaya punya asset = 10.3% GDP Concentration of Wealth di Indonesia = 3x Thailand, hampir 4x Malaysia, dan 25x Singapura NB: Wealth Concentration Index = Total wealth / GDP per capita

24 Sedikit sejarah Sebelum tahun 1970-an Indonesia belum punya oligark
Stratifikasi kekayaan dimulai (and accelerates) selama Orde Baru Suharto menciptakan oligarki dan duduk di atas kelompok baru ini Para oligark terkendali secara personal, tidak lewat institusi hukum Wealth Defense – “politics of proximity”

25 Sejak 1998 Oligarki di Indonesia menjadi lebih besar dan bervariasi
Tidak diganggu oleh transisi ke demokrasi Kapasitas adaptasi tinggi Captured seluruh aparatus demokrasi di setiap tingkat Willing to play game of “My Turn-isme” Powerful individuals (and networks) still stronger than legal institutions

26 Contoh Akbar Tanjung / Golkar
Menjadi menteri pada 1980an Tiga kali ikut kabinet Suharto Mei 1998: Minister of the State Secretariat untuk Pres. Habibie Juli Des 2004: Ketua Golkar : Speaker of DPR Tetapi: 2004 dia gagal menjadi capres Golkar dan digeser dari posisi ketua Golkar Dari kaca mata ilmu politik biasa, ini cukup misterius

27 Konvensi Golkar 2004 Winters, Oligarchy (2011) p. 188.

28 Kutipan dari seorang oligark Golkar yang menyaksikan apa yang terjadi di Kongres Bali 2004
Winters, Oligarchy (2011) p. 188.

29 AT sendiri mengakui bahwa para oligark yang berkuasa
Winters, Oligarchy (2011) p. 189.

30 What is to be done? Transisi ke demokrasi jauh lebih gampang dibanding menegakkan sistim hukum Definisi “rule of law”: Orang paling kuat tunduk kepada hukum (daripada sebaliknya) Ini soal power, bukan soal teknis Demokrasi tanpa hukum bisa tahan lama (apa lagi kalau demokrasi kriminal yang disandera oleh para oligark sendir)

31 Beberapa strategi a) Selalu menyebut hukum (not just korupsi)
b) Increase pressure on wakil rakyat 1. Elect individu, not partai 2. Hak “recall” c) UU tentang Referendum dari Civil Society d) Ganti kalkulasi risk-reward untuk para hakim e) Raise the status and wibawa of sistim hukum

32 f) Demand a strategi dan komitmen tentang penegakkan hukum dalam setiap pemilu
g) Kalau ingin perubahan, jadilah perubahan Form personal networks based on a fundamental commitment to law h) Consider radical options: misalnya “outsourcing” certain legal functions or hiring external judges from negara tetangga i) Expand the power and scope of KPK and focus much more on judges, prosecutors, and police (less on politicians)

33 --------------------------------------------------
The most difficult transition any society can make is from powerful persons to powerful institutions. This is the real indicator of a so-called “negara maju” and it is the only foundation upon which a society of justice, equality, and prosperity can be built. -end- PowerPoint ini dapat di download dari link ini: