KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA
OLEH : DR. YAN RAVIQ SEKSI BENCANA DINAS KESEHATAN PROV. SUMBAR

LEGISLASI Legislasi Nasional:
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan PB (PP. No. 21/2007) Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (PP. No. 22/2007) Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah (PP. No. 23/2007) Peraturan Presiden Pembentukan BNPB (No. Perpres 8/2008) 2

PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 3

PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Serangkaian kegiatan bidang kesehatan Mencegah dan menyiapsiagakan sumber daya, menanggapi kedaruratan kesehatan, memulihkan dan membangun kembali (rekonstruksi) Dilakukan secara lintas program dan lintas sektor PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 4

Bencana Alam Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dll PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Bencana non Alam Gagal teknologi, kebakaran, epidemi dll PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Bencana Sosial Konflik, Teror PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Permasalahan kesehatan
Korban luka Korban meninggal In the health sector in Indonesia, we are facing many challenges such as: managing dead bodies, treating injured person, rebuilding damaged houses and infrastructures as well as providing shelter for the Internally displaced persons. These things really need serious attention in terms of coordination management. Pengungsi Sarana kesehatan rusak PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 8

TUJUAN “Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada krisis kesehatan “ PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kemampuan sumberdaya dalam kegiatan penanggulangan krisis kesehatan di Kabupaten/Kota, melalui : Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan Adanya petugas terlatih untuk penanggulangan krisis kesehatan Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan Adanya produk informasi penanggulangan krisis kesehatan Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis kesehatan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya peran dan fungsi PPK Regional dan Sub Regional dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui : Adanya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan Adanya tenaga pelatih dan tenaga terlatih Adanya fasilitas sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan Optimalisasi jejaring penanggulangan krisis kesehatan yang terpadu antara PPK Regional dan Sub Regional dengan anggota regional PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya peran dan fungsi PPK dalam penanggulangan krisis kesehatan, melalui : Tersedianya peraturan, kebijakan, pedoman dan standar yang mendukung penanggulangan krisis kesehatan Optimalisasi jejaring kerjasama lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan krisis kesehatan Tersedianya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam bidang teknis fungsional dan manajemen penanggulangan krisis kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan. PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SASARAN STRATEGIS Tersedianya sarana dan prasarana di daerah rawan krisis kesehatan yang memadai dalam penanggulangan krisis kesehatan. Tersedianya sistem penganggaran yang dapat memenuhi kebutuhan penanggulangan krisis kesehatan. Tersedianya informasi penanggulangan krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Kebijakan Lebih menitikberatkan kepada upaya sebelum terjadi krisis kesehatan dengan tetap melaksanakan upaya saat dan pasca krisis kesehatan Pemerataan kemampuan sumber daya penanggulangan krisis kesehatan Peningkatan keterpaduan melalui jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat Peningkatan peran regional dalam penanggulangan krisis kesehatan Penyediaan informasi krisis kesehatan yang cepat, tepat dan akurat PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 14

STRATEGI Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan di daerah rawan krisis kesehatan Mendorong peran daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan Mengembangkan jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat Meningkatkan kapasitas Pusat Penanggulangan Krisis Regional dan Sub Regional Mengembangkan sistem informasi krisis kesehatan yang berkualitas PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 15

Implementasi kebijakan peningkatan keterpaduan melalui jejaring lintas program, lintas sektor dan masyarakat melalui koordinasi

Mengapa kita membutuhkan koordinasi dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana?
Sudah begitu banyak institusi/organisasi yang terlibat dalam PKK-AB. Siapa saja? Apa yang dapat mereka lakukan? Kapan? Kemana? Kenapa? Bagaimana mengaturnya? LSM/ NGO Inter nasional LSM/NGO PBB Sektor swasta We need coordination in health emergencies because of too many parties involved. For your information, there are 85 international NGOs, 22 UN Agencies, 15 Red Cross Agencies and 34 Donors working in Indonesia. And it sometimes will create more problems if we don’t know how to manage it very well. Media Kelompok lokal Individual PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 17

Tujuan koordinasi Untuk berbagi dan belajar, mengetahui perkembangan situasi terakhir dan menganalisanya serta untuk memobilisasi sumber daya yang ada agar bekerja secara efektif Koordinasi adalah untuk berbagi bersama Kerjasama adalah untuk berbagi dan bekerja bersama The objective of doing the coordination for health emergencies is to share, learn, up-date, analyze situations and mobilize available resources to manage effectively by doing three main activities: coordination, cooperation and collaboration. Kolaborasi adalah untuk berbagi kerja dan berkontribusi bersama SUMBER DAYA YANG TERSEDIA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI 18

KOORDINASI LINTAS PROGRAM
DITJEN P2PL : Kegiatan-kegiatan penyehatan lingkungan Rapid Health Assessment Surveilans dan pengendalian penyakit Sanitasi darurat Pengendalian faktor resiko Pemberian Imunisasi Penyusunan Pedoman Teknis Pelatihan-pelatihan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KOORDINASI LINTAS PROGRAM
DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT : Penyediaan buffer stock MP ASI Penanggulangan masalah gizi darurat Penyusunan Pedoman Teknis Pelatihan-pelatihan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KOORDINASI lintas program
DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN : Penyediaan obat-obatan dan bahan habis pakai Penyusunan Pedoman Teknis Pelatihan-pelatihan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK : Penyusunan Pedoman Teknis Pelatihan-pelatihan Mobilisasi tenaga medis ke lokasi bencana Mengaktifkan RS Vertikal sebagai pusat rujukan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK : Informasi kejadian bencana dan upaya penanggulangannya melalui website Depkes, Majalah Mediakom, majalah dinding Informasi kegiatan-kegiatan PPK Pelatihan-pelatihan PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI

MODEL PENYELENGGARAAN PB
Fungsi Koordinasi Tidak ada Bencana perencanaan PB; pengurangan risiko bencana; pencegahan; pemaduan dalam Renbang; pensyaratan analisis risiko bencana; penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan standar teknis PB Kesiapsiagaan Mitigasi Kesiapan Peringatan Dini Pada Saat Darurat Rapid Assessment Penetapan status Bencana SAR Pemenuhan kebutuhan dasar Perlindungan klp rentan Pemulihan sarana kunci Pemulihan Rehabilitasi Rekonstruksi Fungsi Komando

POSKO BENCANA DINKES PROV.
PPK INFORMASI BPBD, RAPI MASY. DINKES PROP KABID P2B SEKSI BENCANA POSKO BENCANA DINKES PROV. KOORDINATOR LAPANGAN TRC INFO LOGISTIK RHA TIM BANTUAN KES

Kesiapan Tenaga Jenis tenaga yang dipersiapkan
Dokter spesialis ( Bedah dan Anastesi ) Dokter umum terlatih Dokter umum Perawat mahir Tenaga Survailans Tenaga kesehatan masyarakat Apoteker Tenaga pendukung lainnya

Asal Unit Kerja Dinas Kesehatan Propinsi RSUP M.Djamil Padang
Fak.Kedokteran Unand Padang Unit Kesehatan Tentara Unit Kesehatan Kepolisian

KONTAK PERSON DINKES PROV. SUMBAR
NO. N A M A JABATAN HP/TELPON 1. Dr. Rosnini Savitri, M. Kes KADIN JZ.03.ADN 2. DR.Irene,MKM Kabid. P2B 3. Indra Very,Ssos,MKes Kasi PB JZ.03 AVR 4. Dr. Yan Raviq Koor. Yankes Seksi PB JZ.03.ADK 5. Sabrana, SE Koord. Penunjang JZ.03.ADS 6. Syamsu Aprizal Infokom Seksi PB

wassalamu'alaikum wr.wb
` wassalamu'alaikum wr.wb

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN BENCANA"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan