DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

Presentasi berjudul: "DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK"— Transcript presentasi:

1 DASAR-DASAR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
SUMARNI TJOKROMIDJOYO WIDYAISWARA MADYA PPMKP CIAWI-BOGOR

2 Setelah selesai berlatih peserta mampu memahami dan menjelaskan :
TIK Setelah selesai berlatih peserta mampu memahami dan menjelaskan : Latar belakang dan perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat. Pengertian dan prinsip-prinsip kepemerintahan sebagai wujud pergeseran paradigma Pemerintah menjadi paradigma Kepemerintahan. Pengertian dan karakteristik GG sebagai paradigma administrasi publik baru dan berkembang dewasa ini. Implikasi dan penerapan konsep GG di Indonesia khususnya di unit kerja peserta.

3 PENDAHULUAN Tuntutan good governance menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak krisis finansial pd th yg meluas menjadi krisis multi dimensi; Krisis mendorong arus balik adanya tuntutan reformasi dlm penyelenggaraan negara termasuk pemerintahannya; Penyebab krisis karena buruknya /salah kelola dalam penyelenggaraan tata pemerintahan (poor governance), a.l. : (1) dimensi kekuasaan oleh 1 pihak terhadap pihak2 lainnya, shg pengawasan jadi sulit dilakukan; (2) terjadinya tindakan KKN; (3) rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kpd publik atau masyarakat di berbagai bidang.

4 Lanjutan Pihak-pihak yg dituntut utk melakukan reformasi tdk hanya negara saja, tapi juga dunia usaha (corporate) dan masyarakat luas (civil society); Secara umum tuntutan reformasi berupa penciptaan good corporate governance di sektor swasta, good public governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembentukan good civil society atau masyarakat luas yg mampu mendukung terwujudnya good governance

5 Lanjutan Dalam governance terdapat 3 pilar yg terlibat:
Pertama, public governance yg merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yg baik di lembaga-lembaga pemerintahan; Kedua, corporate governance yg merujuk pd dunia usaha, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yg baik; Ketiga, civil society atau masyarakat luas.

6 GOVERNMENT “Pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat;

7 GOVERNANCE Seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses untuk implementasi atau tidak; UN Commission on Human Settlements (1996) menjelaskan governance adalah kumpulan dari berbagai cara yang diterapkan oleh individu warga negara dan para lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani kepentingan-kepentingan umum mereka;

8 GOVERNANCE Mustopadidjaja (2003), Governance sebagai: (1) kepemerintahan; (2) pengelolaan pemerintahan; (3) penyelenggaraan pemerintahan; (4) penyelenggaraan negara; dan (5) administrasi negara; Istilah “governance” lebih kompleks karena melibatkan 3 komponen stakeholders, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol; Hubungan ketiganya harus dalam posisi yang seimbang dan saling kontrol (checks and balances), utk menghindari penguasaan atau “eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen yang lainnya; Bila salah satu komponen lebih tinggi dari yang lain, yang terjadi adalah dimensi kekuasaan atas dua komponen lainnya.

9 GOVERNANCE (WORLD BANK)
KEPEMERINTAHAN ADALAH CARA BAGAIMANA KEKUASAAN NEGARA DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA SUMBERDAYA EKONOMI DAN SOSIAL GUNA PEM- BANGUNAN MASYARAKAT GOVERNANCE (UNDP) PELAKSANAAN KEWENANGAN POLITIK, EKONOMI DAN ADMINIS TRATIF UNTUK MENGELOLA MASALAH-MASALAH NASIONAL PA- DA SEMUA TINGKATAN

10 GOOD PUBLIC GOVERNANCE
Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, dapat pula sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik atau administrasi negara yang baik; Merupakan konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif, juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

11 GOOD PUBLIC GOVERNANCE
Penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas diakui sebagai landasan arah bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum Merupakan gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

12 MENGAPA INDONESIA BELUM MAMPU WEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

13 AWAS !!! Negara-negara ini akan sulit untuk maju (Dadang Solichin,2007)
1. Pernah dijajah bangsa lain (Taylor dan Hudson 1972, Bertocchi,1996, Mauro 1997, Todaro, 2002). 2. Memiliki banyak etnis (Shleifer dan Vishny 1993, Mauro 1994, Todaro,2002) 3. Yang memiliki SDA yang melimpah (Warner 2001, Hodler,2004) Yang tengah mengalami masa transisi dari pemerintahan otoriter kepada demokrasi dan ekonomi pasar (Patrick Glynn Stephen J Kobrin dan Moizes Naim 1999). Yang berlokasi disekitar garis khatulistiwa (Todaro,2002).

14 “ Perkembangan interaksi sosial politik antara pemerintah dan masyarakat “
Adanya pergeseran SOSPOL dimana peran swasta dan LSM meningkat, sebelumnya peran pemerintah lebih dominan. 2. Kondisi makin sulit, kompleks, dinamis, beraneka ragam, sesuai perkembangan kebutuhan manusia. 3. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah mengakomo-dasikan kondisi diatas.

15 Lanjutan : Adanya kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, Masyarakat. Globalisasi, perkemb iptek, dan liberalisasi  persaingan bebas kompetensi meningkat IPTEK merubah manajemen sektor publik & bisnis  arus informasi menembus batas ruang & waktu Demokratisasi, HAM, pelestarian lingkungan hidup jadi tuntutan dunia yg mendesak

16 1. Krisis multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman
Internal Indonesia; 1. Krisis multidimensi (situasi politik tak stabil, ancaman disintegrasi, kepercayaan masyarakat menurun, penegakan hukum lemah, penanganan KKN lemah, pemulihan ekonomi lambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat, daya saing turun. 2. Gerakan mahasiswa  kekuatan reformasi  ORBA tumbang 3 Multipartai menjelang Pemilu 1999 4. Perlu memahami jenis interaksi sosial-politik; a)interferences (gangguan/saling pengaruhi); b) interplays (keterlibatan); intervensions (campur tangan). PERLU STRATEGI BARU

17 Sebagai warga dunia, Indonesia tidak dapat menghindar dari perubahan yang bersifat global. Tuntutan penegakan demokrasi, HAM serta pelestarian lingkungan menjadi sangat kuat, Harapan masyarakat adanya tata kepemerintahan yang baik dalam pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dielakkan lagi. Tidak ditegakkannya GG akan terlihat dari kinerja yang rendah, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, korupsi yang merajalela serta tidak terciptanya kepastian hukum.

18 BENTUK PENYALAHGUNAAN YANG BANYAK TERJADI

19 Sebab terjadinya KKN pada proses pengadaan pemerintah akibat dari terjadinya 10 Tindak Korupsi (PBB)

20 Salah satu akibat kebocoran bagi Masyarakat & Pembangunan

21 Keppres 18/2000 sudah ada…tetapi, Prakteknya ini yang sering terjadi !

22

23 Lanjutan : Tingginya perilaku menyimpang di lingkungan aparatur (pusat / daerah), akibat : - lemahnya penerapan fungsi manajemen secara konsisten & bertanggungjawab, - rendahnya disiplin dan kinerja SDM aparatur, dan lemahnya fungsi pengawasan thd kinerja, - sistem karier berdasarkan prestasi kerja juga belum sepenuhnya diterapkan, - gaji belum memadai untuk hidup layak, - dan lemahnya sistem pertanggungjawaban publik berakibat rendahnya kualitas pembangunan. Permasalahan ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

24 Visi Indonesia 2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Mandiri Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Adil Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Makmur Diukur dari tingkat pemenuhan seluruh kebutuhan hidup

25 Paradigma Baru Pemerintahan
1. Hubungan antara pemerintah dgn masyarakat bersifat sangat dinamis, bergerak seperti pendulum antara kutub sangat berkuasa ke kutub yang sangat lemah. 2. Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat. 3. Dalam perjalanan waktu, pemerintah menjadi sangat berkuasa dan ‘menelan’ masyarakat (studi kasus sebelum abad 19 : pemerintahan kolonialisme /monarkhi absolut).

26 Lanjutan Munculnya paham demokrasi (pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat) pada awal abad 20, masyarakat menuntut hak untuk lebih banyak memegang peran dalam pembuatan kebijakan publik, walaupun banyak menemui hambatan. 5. Hambatan – hambatan pelaksanaan proses demokrasi : Pimpinan politik & pemerintah yang dipilih rakyat seringkali menyalahgunakan kepercayaan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan (distrust). Menurut Fukuyama, untuk membangun bangsa diperlukan kondisi “high trust”.

27 KONSEPSI GOOD GOVERNANCE
Pemerintahan dibentuk dgn maksud utk membangun peradaban dan utk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar; Dalam perkembangannya, pemerintahan mengalami transformasi paradigma yg kesemuanya dimaksudkan utk membangun peradaban suatu bangsa;

28 Lanjutan Transformasi paradigma pemerintahan meliputi a.l.: perubahan paradigma manajemen pemerintahan dari yg serba negara ke orientasi pasar (market or public interest), perubahan paradigma dari pemerintahan yg kuat, besar dan otoritarian ke orientasi small and less government, egalitarian dan demokratis, dan perubahan paradigma sistem pemerintahan dari yg sentralistis ke desentralistis pengelolaan pemerintahan; Perkembangan paradigma pemerintahan memasuki paradigma tata kepemerintahan yg baik, utk dpt memahaminya dgn segala dimensinya.

29 Menurut World Bank, Governance diartikan sebagai ‘the way state power is used in managing economic and social resources for development society’. Dengan demikian, governance adalah cara, yaitu cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya2 ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. UNDP, mengartikan governance sebagai ‘the exercise of political,economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels’. Kata governance, diartikan sbg penggunaan/ pelaksanaan, yakni penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah2 nasional pada semua tingkatan.

30 Governance memiliki 3 domain :
1. Negara/pemerintahan : Sebagai pembuat kebijakan, pengendali & pengawas 2. Swasta/Dunia usaha : Sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi 3. Masyarakat : Sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah dan swasta.

31 Mencakup masyarakat sipil
¤ Posisi 3 domain dalam konsep good governance yang bersifat heterararkhis a. Pegawai Negeri Sipil b. Anggota Tentara Nasional Indonesia c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT Mencakup masyarakat sipil Mencakup media, instansi non pemerintah

32 Governance didukung oleh 3 elemen :
1. Politik Proses pembuatan keputusan utk formulasi kebijakan publik, yang dilakukan oleh birokrasi & bersama dengan politisi. 2. Ekonomi Proses pembuatan keputusan utk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri & interaksi diantara penyelenggara ekonomi. 3. Administrasi Implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

33 Perbandingan Istilah Government dengan Governance
NO UNSUR PERBANDINGAN GOVERNMENT GOVERNANCE 1. Pengertian Dapat berarti badan/ Lemba-ga/ fungsi yg dijalankan oleh suatu organ tertinggi dlm suatu negara Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan 2. Sifat Hubungan Hirarkhis, dlm arti yg memerintah berada di atas,sedangkan warga negara yg diperintah ada di bawah Heterarkhis, dlm arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dlm fungsi 3. Komponen Yang Terlibat Sebagai subjek hanya ada satu yaitu institut pemerintah Ada tiga komponen yg terlibat : 1. Sektor publik 2. Sektor swasta 3. Sektor masyarakat 4. Pemegang Peran Dominan Sektor pemerintah Semua memegang peran sesuai dgn fungsinya masing-masing 5 Efek Yang Diharapkan Kepatuhan warga negara Partisipasi warga negara 6. Hasil Akhir Yang Diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat mll partisipasi sbg warga negara maupun sebagai warga masyarakat

34 ¤ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka governance akan good.
GOOD GOVERNANCE ? ¤ Suatu proses interaksi antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha swasta Masyarakat Pemerintah Nilai Redistribusi Pertumbuhan Melalui pelayanan Pasar ¤ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka governance akan good.

35 Pilar-pilar Good governance
1. Pemerintah Komitmen menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil Membuat kebijakan yang efektif, berkeadilan dan transparans Menyediakan public service yang efektif dan accountable Menegakkan HAM Melindungi lingkungan hidup Mengurus standar kesehatan, pendidikan dan keselamatan publik

36 2. Sektor Swasta Menjalankan usaha secara sehat
Menciptakan lapangan kerja Menyediakan insentif bagi karyawan Meningkatkan standar hidup masyarakat Memelihara lingkungan hidup Mentaati peraturan Transfer ilmu pengetahuan dan tehnologi kepada masyarakat Menyediakan kredit bagi pengembangan UKM

37 3. Masyarakat Madani Menjaga hak-hak rakyat agar terjamin
Mempengaruhi kebijakan publik melalui partisipasi aktif rakyat, baik secara perorangan maupun kelembagaan Mengawasi jalannya kebijakan pemerintah melalui lembaga pemantau independen Menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat Mengembangkan SDM Memperjuangkan Kebebasan pers Menyalurkan aspirasi politik secara benar melalui organisasi atau partai

38 Ciri – ciri Tata Pemerintahan yang Baik :
Mengikutsertakan semua; Transparan dan bertanggung jawab; Efektif dan adil; Menjamin adanya supremasi hukum; Menjamin bahwa prioritas2 politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat; 6. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin & lemah dlm proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

39 KONDISI SUBYEKTIF YANG HARUS DAPAT DIMUNCULKAN DALAM DIRI SETIAP AKTOR YANG TERLIBAT DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KONSEP KEPEMERINTAHAN Derajat tertentu dalam sikap saling mempercayai / saling memahami (mutual trust/ understanding) Kesiapan untuk memikul tanggung jawab bersama Derajat tertentu keterlibatan politik dan dukungan sosial masyarakat

40 MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHADAPI DINAMIKA
KOORDINATIF DALAM MENGHADAPI KOMPLEKSITAS POLA PEMERINTAHAN MENGATUR//MENGENDALIKAN DALAM MENGHADAPI DINAMIKA MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN, MENCIPTAKAN KETERPADUAN DALAM MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN

41 ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL
“GOOD” dlm GOOD GOVERNANCE B. ASPEK-ASPEK FUNGSIONAL PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN A. NILAI-NILAI YANG DIJUNJUMG TINGGI KEMANDIRIAN KEINGINAN/ KEHENDAK RAKYAT PENINGKATAN KEMAMPUAN RAKYAT YANG BERTUJUAN NASIONAL UNTUK: PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEADILAN SOSIAL

42 ORIENTASI GOOD GOVERNANCE
LEGITIMACY PENCAPAIAN TUJUAN NASIONAL MENGACU PADA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DENGAN ELEMEN –ELEMEN SBB.: ACCOUNTABILITY SECURING OF HUMAN RIGHTS AUTONOMY & DEVOLUTION OF POWER PELAKSANAAN FUNGSI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENCAPAI TUJUAN NASIONAL ASSURANCE OF CIVIL CONTROL

43 Bagaimana dengan good governance?
Birokrasi harus bekerja dengan prinsip-2: Akuntabilitas Transparansi Keterbukaan Peduli pada stakeholder Kesetaraan Efektivitas dan efisiensi Visi Strategis

44 Dasar hukum Good Governance di Indonesia
Keputusan Menpan no 81/Kep/M.Pan/7/1993 tentang pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998 tentang Pelayanan Perijinan satu atap di daerah. Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98 tanggal 1 Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai dengan Aspirasi Reformasi UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa pelayanan publik sbg salah satu program nasional yang harus dilaksanakan tahun UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

45 PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Partisipasi masyarakat Tegaknya supremasi hukum PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE Transparansi Keadilan Efektifitas & efisiensi Visi Strategis Saling Keterkaitan

46 KRITERIA GOOD GOVERNANCE
LEGITIMASI dari pemerintahan ( menyangkut tingkat derajat demokratisasi) AKUNTABILITAS dari elemen-elemen politik & pejabat pemerintahan (menyangkut pula kebebasan media, transparansi dalam pembuatan/ pengambilan keputusan, mekanisme akuntabilitas. KOMPETENSI pemerintah dalam memformulasikan kebijakan dan memberikan pelayanan. PENGHORMATAN terhadap HAM & hukum yang berlaku (Hak-hak individu & kelompok, keamanan, kerangka hukum untuk aktifitas sosial dan ekonomi, partisipasi.

47 CIRI-CIRI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
PROFESIONALITAS AKUNTABILITAS TRANSPARANSI PELAYANAN PRIMA DEMOKRASI EFISIENSI EFEKTIFITAS SUPREMASI HUKUM Dasar Hukum : Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2000.

48 UNSUR UTAMA ADMINISTRASI PUBLIK YANG BERCIRIKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Akuntabilitas Transparansi Keterbukaan Aturan Hukum

49 Desentralisasi regio-
Ditujukan pada per lindungan kebebas an sosial, politik dan ekonomi HUKUM/ KEBIJAKAN ASPEK GOOD GOVERNANCE ADMINISTRATIVE COMPUTANCE & TRANSPARANCY Kemampuan mem – buat perencanaan & melakukan implemen tasi scr efisien DESENTRALISASI Desentralisasi regio- nal & dekonsentrasi didalam departemen Penyempurnaan me kanisme pasar & kontrol thd makro ekonomi PENCIPTAAN PA- SAR YG KOMPETITIF

50 UNDP mengemukakan prinsip 2 yg harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik : Partisipasi Aturan hukum Transparan Daya tanggap Orientasi konsensus Berkeadilan Efektif & efisiensi Akuntabilitas Bervisi strategis Saling keterkaitan : miliki hak suara yg sama. : aturan hukum yg berkeadilan. : dibangun dlm kerangka keterbukaan : diarahkan pd upaya melayani : kesepakatan bersama : kesempatan yang sama : sesuai dengan kebutuhan : miliki pertanggung jawaban pd masy : perspektif yg luas dlm penyelengga- raan governance : Koordinasi (tak brdiri sendiri)

51 TERTIB PENYELENGGARA NEGARA
KEPASTIAN HUKUM ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN TERTIB PENYELENGGARA NEGARA KEPENTINGAN UMUM KETERBUKAAN PROPORSIONALITAS PROFESIONALITAS AKUNTABILITAS

52 14 INDIKATOR KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Hasil kajian Bappenas,2006)
Wawasan Kedepan Keterbukaan dan Transparansi Partisipasi Masyarakat Tanggung Gugat Supremasi Hukum Demokrasi. Profesionalisme dan Kompetensi Daya tanggap. Keefisienan dan Keefektifan Desentralisasi Kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat Komitmen pada pengurangan kesenjangan Komitmen pada lingkungan hidup Komitmen pada pasar yang fair.

53 DIAGRAM : EMPAT BELAS (14) PRINSIP TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
19/21

54 TUGAS KELOMPOK Langkah-langkah apa saja yang perlu saudara lakukan selaku pejabat eselon IV untuk mendukung terwujudnya good governance di Instansi saudara berdasarkan atas Azas-azas Umum Penyelenggara Negara/ Pemerintahan. Kaitkan dengan fungsi saudara selaku aparatur yaitu sebagai : 1. Pelayanan (Service), internal dan eksternal. 2. Pemberdayaan masyarakat (Empowerment). 3. Pembangunan fisik (Development).

55 PERMASALAHAN MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
1. Prinsip2 GG tdk mendapatkan perhatian sbgm mestinya dr penyelenggara neg, baik di legislatif,eksekutif maupun yudikatif, di pusat/daerah. 2. KKN sudah merambah ke semua sektor penyelenggaraan neg & tdk/blm diselesaikan sbgm mestinya, bahkan masih berlanjut terus. 3. Kerugian negara sbg akibat korupsi juga tdk/blm dapat terselesaikan sbgmn mestinya 4. Berfikir parsial, linier, sukuisme, kedaerahan dsb sulit dirubah menjadi berfikir sistem 5. Kurangnya teladan pimpinan di berbagai jenis & tingkatan

56 6. Penegakan hukum di semua sektor tdk terlaksana sbgm mestinya
7. Kepercayaan sebagian masy kpd pemerintah semakin rendah 8. Moral/ etika sbgn aparat/angg legislatif, eksekutif & yudikatif, swasta & masy di pusat/daerah tdk kondusif dlm mewujudkan GG di bidangnya masing2. 9. Realitas pelayanan kpd masy, jangankan maksimal/prima, minimalpun banyak yg belum dirasakan masy, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perijinan dsb.

57 PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
Salah satu upaya utk mewujudkan pelaksanaan good governance adalah reformasi birokrasi; Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dgn peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal; Upaya mewujudkan good governance hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha (swsta), masyarakat; Pemerintah memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur governance; Dunia usaha swasta dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan; Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi, dan politik.

58 SASARAN AGENDA PENCIPTAAN GOOD GOVERNANCE
Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi, mulai dari jajaran pejabat paling atas; Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, transparan, dan akuntabel; Terhapusnya peraturan dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap WN; Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik; Terjaminnya konsistensi seluruh paraturan pusat dan daerah.

59 GG BUKAN INPUT DAN PROCESS GG ADALAH OUTPUT, TOLOK UKURNYA :
KESIMPULAN : GG ADALAH KONSEP, JUGA TEORI KARENA MEMILIKI ASAS/PRINSIP2 (RAMBU2) YANG HARUS TERPENUHI. GG BUKAN INPUT DAN PROCESS GG ADALAH OUTPUT, TOLOK UKURNYA : > PELAYANAN YG PRIMA (EFISIEN, EFEKTIF DAN PRODUKTIF); > PEM YG ANTI KKN (NOT CORRUPTIVE BEHAVIOR); > PEM YG PUNYA KODE ETIK 4. OUTCOMES GG ADALAH PEM YANG AMANAH DAN DIPERCAYA WARGA MASYARAKAT. Note : UKURAN KEBERHASILAN PEMERINTAH : PENINGKATAN HDI, YG T/D. 3 VARIABLES: TKT PENDAPATA PERKAPITA, TKT PENDIDIKAN DAN TKT KESEHATAN MASY.

60 KUNCI SUKSES REFORMASI BIROKRASI
POLITICAL WILL ATAU KOMITMEN YG KUAT DITINGKAT PIMPINAN FORMULASIKAN STRATEGI YG PAS UNTUK MASING-MASING SEKTOR. ACTION PLAN YANG JELAS DAN TERUKUR TERSEDIANYA 3M (MAN, MONEY AND MATERIAL) YANG MEMADAI MELAKUKAN DEREGULASI PERAT YG BERAKIBAT HIGH COST ECONOMY DAN PERAT2 YG BERPELUANG TERJADINYA KKN DAN MENGHALANGI INVESTASI. 6. LAKUKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SECARA BERKALA. PEMERINTAHAN YG BAIK (GG) ADALAH: PEM YG MENEPATI JANJINYA; PEM YG AMANAH ATAU DIPERCAYA RAKYAT PEM YG BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA PERBUATAN DAN TINDAKANNYA KEPADA PUBLIKNYA DAN KEPADA TUHAN YME.

61