PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

Presentasi berjudul: "PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM"— Transcript presentasi:

1 PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM
PELAKSANAAN e_MPA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM DITJEN PENDIDIKAN ISLAM

2 SISTEMATIKA Evaluasi Pelaporan melalui aplikasi e_MPA Sistem Pelaporan aplikasi e_MPA

3 Evaluasi pelaporan Progam Pendidikan Islam melalui aplikasi e_MPA
Islam Tahun 2013 1 3

4 LATAR BELAKANG Pogram Pendidikan Islam pada Kementerian Agama merupakan program paling besar dilihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan dari total anggaran Kementerian Agama. Sedangkan anggaran program pendidikan Islam sebagian besar berada pada tingkat satuan kerja di daerah. Kenyataan tersebut meniscayakan bahwasanya tanggung jawab seluruh eksponen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mengelola anggaran tersebut dengan baik dan benar, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program secara lebih efektif dan efisien. Monitoring dan Evaluasi sebagai bagian dari sebuah aktifitas pengendalian menjadi suatu keharusan yang melekat pada setiap pelaksanaan program

5 Dasar Hukum UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; PMA No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kemenag. PMA No. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kemenag.

6 SIKLUS MANAJEMEN ORGANISASI
ARUS PELAKSANA USULAN KEGIATAN PELAKSANAAN REALISASI DIPA PELAPORAN DAN EVALUASI PERENCANAAN ARUS PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN OUTPUT INPUT PROSES

7 Perkembangan Anggaran Program Pendis

8 Serapan Anggaran Pada 11 Program

9 Realisasi Anggaran Berdasarkan Satker
Pagu (Rp) Realisasi % Pusat 83,44 Daerah 92,28 Total 91,94 *) Realisasi per 5 februari 2014

10 JUMLAH DIPA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014
NO PROGRAM DIPA 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 513 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 165 3 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 4 Pendidikan Islam 4.438 5 Bimbingan Masyarakat Islam 6 Bimbingan Masyarakat Kristen 333 7 Bimbingan Masyarakat Katolik 318 8 Bimbingan Masyarakat Hindu 188 9 Bimbingan Masyarakat Buddha 175 10 Penyelenggaraan Haji dan Umrah 11 Litbang dan Diklat 18  TOTAL 7.175

11 JUMLAH SATUAN KERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014
NO SATUAN KERJA JUMLAH 1 PUSAT 10 2 KANWIL PROVINSI 33 3 KANKEMENAG KAB/KOTA 479 4 PTAN 65 5 MADRASAH 3.878 6 BALAI DAN LAJNAH 17 7 KANTOR MISI DAN ATASE HAJI  TOTAL 4.484

12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Lokasi

13 TINGKAT KEAKTIFAN SATKER MENURUT KANTOR WILAYAH
NO PROVINSI JUMLAH SATKER DIPA SUDAH MELAPORKAN BELUM MELAPORKAN JUMLAH % 1 JAWA BARAT 356 229 64,33 127 35,67 2 JAWA TENGAH 341 281 82,4 60 17,60 3 JAWA TIMUR 465 408 87,74 57 12,26 4 MALUKU 54 23 42,59 31 57,41 5 NUSA TENGGARA TIMUR 69 49 71,01 20 28,99 6 KALIMANTAN SELATAN 279 259 92,83 7,17 7 RIAU 82 67 81,71 15 18,29 8 DI YOGYAKARTA 78 64 82,05 14 17,95 9 PAPUA BARAT 25 16 36,00 10 SUMATERA BARAT 244 237 97,13 2,87 11 SULAWESI TENGAH 71 90,14 9,86 12 MALUKU UTARA 59 56 94,92 5,08 13 SUMATERA UTARA 256 254 99,22 0,78 ACEH 638 637 99,84 0,16 DKI JAKARTA 95 94 98,95 1,05 BANTEN 77 98,72 1,28 17 KALIMANTAN TIMUR 58 98,28 1,72 *) Sudah melaporkan pelaksanaan anggaran program pendis sampai dengan bulan April 2014

14 TINGKAT KEAKTIFAN SATKER MENURUT KANTOR WILAYAH
NO PROVINSI JUMLAH SATKER DIPA SUDAH MELAPORKAN BELUM MELAPORKAN JUMLAH % 18 SULAWESI UTARA 44 43 97,73 1 2,27 19 SULAWESI BARAT 23 22 95,65 4,35 20 PAPUA 17 16 94,12 5,88 21 JAMBI 146 100 0,00 SUMATERA SELATAN 108 BENGKULU 99 24 LAMPUNG 107 25 BANGKA BELITUNG 36 26 KEPULAUAN RIAU 30 27 BALI 28 NUSA TENGGARA BARAT 77 29 KALIMANTAN BARAT 79 KALIMANTAN TENGAH 88 31 SULAWESI SELATAN 156 32 SULAWESI TENGGARA 94 33 GORONTALO 4.419 4.040 91,42 379 8,58

15 SATKER DI LINGKUNGAN KANWIL BELUM MENYELESAIKAN LAPORAN TAHUN 2013
NO KANWIL JUMLAH SATKER SATKER BELUM LAPOR *) % 1 JAWA BARAT 356 127 35,67 2 JAWA TENGAH 341 60 17,60 3 JAWA TIMUR 465 57 12,26 4 MALUKU 54 31 57,41 5 NUSA TENGGARA TIMUR 69 20 28,99 6 KALIMANTAN SELATAN 279 7,17 7 RIAU 82 15 18,29 8 DI YOGYAKARTA 78 14 17,95 9 PAPUA BARAT 25 36,00 10 SUMATERA BARAT 244 2,87 11 SULAWESI TENGAH 71 9,86 12 MALUKU UTARA 59 5,08 13 SUMATERA UTARA 256 0,78 *) Belum menyelesaikan pelaporan pelaksanaan anggaran program pendis tahun 2013

16 SATKER DI LINGKUNGAN KANWIL BELUM MENYELESAIKAN LAPORAN TAHUN 2013
NO KANWIL / PTAIN JUMLAH SATKER SATKER BELUM LAPOR *) % 14 ACEH 638 1 0,16 15 DKI JAKARTA 95 1,05 16 BANTEN 78 1,28 17 KALIMANTAN TIMUR 58 1,72 18 SULAWESI UTARA 44 2,27 19 SULAWESI BARAT 23 4,35 20 PAPUA 5,88 *) Belum menyelesaikan pelaporan pelaksanaan anggaran tahun 2013

17 Sistem Pelaporan Aplikasi e_MPA
2 17

18 Pengendalian Pelaksanaan Rencana
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (UU 25/2004 tentang SPPN) Penyusunan Rencana Penetapan Rencana Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Pelaksanaan Rencana

19 PELAPORAN : memberikan informasi kepada pimpinan tentang berbagai hal;
PENGERTIAN DEFINISI UMUM : PENGENDALIAN PELAPORAN EVALUASI PENGENDALIAN : fungsi yang mengatur dan mengarahkan cara pelaksanaan dari suatu rencana; PELAPORAN : memberikan informasi kepada pimpinan tentang berbagai hal; EVALUASI : penilaian, membandingkan antara input yang digunakan dengan keluaran atau output.

20 KETENTUAN PENYUSUNAN LAPORAN
Laporan pelaksanaan kegiatan ini dibuat setelah 1 (satu) minggu kegiatan selesai dilaksanakan Panitia/penanggungjawab sebuah kegiatan/program segera diwajibkan membuat laporan kegiatan sebagai bahan evaluasi suatu kegiatan Laporan pelaksanaan kegiatan disajikan dalam bentuk laporan narasi dan laporan keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan) Laporan narasi adalah sajian informasi yang lengkap menyangkut kegiatan yang telah dilaksanakan, bagaimana prosesnya dan apa keluarannya. Laporan berbentuk paparan diskriptif (menguraikan fakta dan peristiwa) dan naratif (bersifat cerita), paparan tersebut bersifat spesifik dan khusus untuk setiap jenis kegiatan Laporan keuangan adalah sajian informasi mengenai realisasi anggaran atau pengeluaran dana terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk selanjutnya dilampirkan dalam setiap dokumen laporan hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan

21 LAPORAN KEUANGAN Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN LAPORAN KEUANGAN
Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN Pengambilan Keputusan (Manajerial)

22 LAPORAN KEGIATAN Laporan kegiatan adalah suatu bentuk penyampaian keterangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan. Laporan kegiatan juga merupakan salah satu bentuk komunikasi dari pihak yang diberikan tugas (panitia pelaksana) dengan pihak yang memberikan tugas

23 Laporan sebagai alat kontrol
PELAKSANAAN KEGIATAN TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN TANPA ADANYA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN AKIBATNYA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI TIDAK AKUNTABEL KURANG TERTIB ADMINISTRASI TIDAK DAPAT DIEVALUASI UNTUK PERBAIKAN DIMASA MENDATANG POTENSI KERUGIAN NEGARA KARENA DAPAT DIKATEGORIKAN FIKTIF AKIBAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TIDAK ADA

24 KOMPONEN SISTEM INFORMASI
ORGANISASI (Netware) SISTEM/ APLIKASI (Software) SERVER/ KOMPUTER (Hardware) PENGELOLA DATA (Human-ware) DATA/ INFORMASI (Infoware)

25 Perkembangan Aplikasi Laporan Program Pendis
Menggunakan excel (Belum ada Aplikasi) 2012 Aplikasi Simali 2013 Aplikasi Online e-MPA 32

26 KOORDINASI /ALUR PELAPORAN PUSAT-DAERAH
DITJEN PENDIS SEKRETARIAT DIKTIS MADRASAH PD. PONTREN PAIS PTAN KANWIL PROV. KANKEMENAG MADRASAH NEGERI

27 KOORDINASI TINGKAT KANWIL
KOORDINATOR PENGUSULAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANWIL KAKANWIL PROV. KABAG TU BIDANG PENANGGUNG JAWAB PENGUSULAN/PENYUSUNAN/PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANWIL PENANGGUNG JAWAB PENYEDIAAN BAHAN/PENYUSUNAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. KANWIL

28 KAKANKEMENAG KAB/KOTA
KOORDINASI TINGKAT KANKEMENAG KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG KAKANKEMENAG KAB/KOTA KASUBBAG TU KASI PENYELENGGARA PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG MADRASAH PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. KANKEMENAG

29 KOORDINASI TINGKAT PTAIN
KOORDINATOR PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV PROGRAM & ANGGARAN TK. KANKEMENAG REKTOR/KETUA KABAG ADM Penyelenggara Keg PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN USULAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM TK. KANKEMENAG PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PENYIAPAN BAHAN/ PELAKSANAAN/MONEV ANGGARAN PROGRAM PENDIS TK. PTAIN

30 Aplikasi Online e-MPA e_MPA (Elektronik Monitoring Pelaksanan Anggaran) adalah sebuah aplikasi pemantauan pelaksanaan anggaran program Kementerian Agama Sistem dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan pimpinan Kementerian Agama dalam melaporkan pelaksanaan anggaran dan program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, DPR, Internal dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan kegiatan kunci yang terdiri dari Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden dan kegiatan prioritas Kementerian Agama. Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam bentuk online berbasis web yang diintegrasikan dengan website Kementerian Agama.

31 APA e-MPA? Data yang dibutuhkan dalam penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu Kebutuhan anggaran yang memadai dengan menjaga prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien Seluruh kegiatan kunci Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden, dan Prioritas Kementerian Agama yang dimonitor setiap bulan; Sistem monitoring dilakukan berbasis web dari seluruh satuan kerja melalui sub domain e-mpa.kemenag.go.id; Target capaian akhir dan bulanan ditetapkan oleh satuan kerja dan disetujui oleh penanggungjawab program; Yang dimonitor meliputi capaian sesuai dengan target dan serapan anggaran serta laporan dan dokumen yang diminta oleh UKP4, TEPPA, dll; e-MPA berfungsi sebagai media komunikasi dan kordinasi percepatan pelaksanaan program dan anggaran.

32 Pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara lebih optimal.
e-MPA SEBAGAI PENGUAT PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN Penyusunan program/kegiatan dan anggaran yang relevan selaras dengan kebijakan pembangunan disertai dengan data yang memadai Percepatan penyerapan anggaran dalam rangka pemanfaatan hasil pembangunan oleh rakyat. Pengendalian pelaksanaan program dan anggaran secara lebih optimal. Bentuk pelaksanaan sistem pengendalian internal. Akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran kepada publik. Bahan pelaporan kepada Presiden.

33 GRAND DESIGN PENGEMBANGAN e-MPA
e-Data e-Planning e-Monitoring e-Audit e-MPA KEMENTERIAN AGAMA ANALISIS DATA PERENCANAAN (ADP) Aplikasi RKAKL Kemenkeu e-Monev Kemenkeu e-Audit BPK BASELINE DATA PENDUKUNG:

34 APA YANG HARUS DISIAPKAN
Menunjuk Person In Charge (PIC) sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan sistem aplikasi e-MPA serta pengumpulan data yang dibutuhkan dalam pengisian aplikasi e-MPA sekaligus sebagai penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat; sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal No. SJ/B.VIII/I/HM.00/1050/2012. Menunjuk operator untuk membantu PIC dalam menginput data ke dalam aplikasi e-MPA Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan kerja; Mengumpulkan data yang sesuai dengan program/kegiatan yang menjadi tugas fungsi satker terkait; Menyusun usulan rencana kegiatan dan anggaran selaras dengan tujuan dan kebijakan pembangunan; Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;

35 Lanjutan... Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja; Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan; Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan RKP; Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang telah terbit secara bulanan; Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci (RKP) yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya; Mengidentifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan guna mempermudah pada saat proses entri data; Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang telah disediakan.

36 e-Data

37

38

39 e-Planning

40 KONSISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

41 KONSEP INTEGRASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM
RENSTRA e-PLANNING RKAKL VISI MISI PROGRAM KEGIATAN RKP RENJA K/L IKU RENSTRA ES I DATA DUKUNG TOR ANGGARAN IKK TARGET OUTPUT PROGRAM MAK KOMPONEN SUB OUTPUT OUTPUT APLIKASI e- REVISI

42 MEKANISME KERJA E-PLANNING
TARGET KINERJA USULAN KEGIATAN IKU IKK OUTPUT TOR RAB DOKUMEN TEKNIS E-DATA RKA-KL VERIFIKASI OLEH PENANGGUNG-JAWAB PROGRAM DAN ITJEN

43 Rencana Program/Kegiatan
Data dalam Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Data & Informasi

44 KERANGKA LOGIS EVALUASI PROGRAM
OUTCOME MASALAH DAN TANTANGAN: Peraturan perundangan dan peraturan teknis Operasional pelaksanaan Ketersediaan anggaran dsb (akan disimpulkan dari FGD) INDIKATOR UTAMA RPJMN Meningkatnya APM/APK semua jenjang Meningkatnya APS Meningkatnya angka melanjutkan Menurunnya angka putus sejkolah Menurunnya disparitas partisipasi Meningkatnya tingkat kebekerjaan Meningkatnya proporsi sat. dik yang berakreditasi baik Meningkatnya sat.dik dasar yang memenuhi SPM Tercapainya SNP pendidikan agama dan keagamaan Meningkatnya proporsi guru berkualifikasi min S1/D4 Meningkatnya proporsi guru tersertifikasi Meningkatnya proporsi dosen berkualifikasi S2/S3 Membaiknya distribusi guru Meningkatnya kapasitas Kamad dan pengawas Terselenggaranya dikdas berkualitas yang terjangkau Meningkatnya proporsi siswa yang mendapat bantuan siswa miskin OUTPUT KELUARAN LANGSUNG DARI AKTIVITAS, misalnya: Siswa miskin penerima BSM Jumlah USB dan RKB Jumlah guru yang dilatih sesuai materi dsb (akan disimpulkan dari FGD) PROSES AKTIVITAS YANG DILAKUKAN K/L misalnya: Pemberian bantuan siswa miskin (BSM) Pembangunan USB dan RKB Pelatihan guru dsb (akan disimpulkan dari FGD) INPUT SDM Anggaran Waktu pelaksanaan 44

45 e-Monitoring

46 Ruang Lingkup Pengaturan PP 39/2006
What : Apa yg dimonitor (Pasal 4) Who : Siapa yang membuat laporan (Pasal 4), Siapa yang menerima laporan (Pasal 5-9) Why:Tujuannya apa (Pasal 10) When: Kapan laporan harus disampaikan (Pasal 5-9) How: Bagaimana caranya. Bagian Penjelasan: Formulir A, B, & C dilengkapi dengan cara pengisian & penghitungan Aplikasi PP 39/2006) Pemantauan (Pasal 4-10) Pengendalian Ruang Lingkup PP 39/2006 (Pasal 2-3) Pengawasan (Pasal 11) Evaluasi 4 W (What, who, why and When) Belum ada How (Pasal 15-16) (Pasal 13-14) (Pasal 12) Renja-KL & RKP Renstra-KL & RPJMN 46

47 Peraturan Terkait Monev
K/L Peraturan Perundang-undangan BAPPENAS PP 39/2006 : Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan UKP4 Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional (Inpres 1/2010, Inpres 3/2010, Inpres Percepatan Pelaksanaan RKP 2011) KemenPAN Inpres 7/1999 : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/LAKIP) KemenKeu PP 08/2006 : Pelaporan Keuangan & Kinerja Instansi Pemerintah PP 90/2010 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Permenkeu 59/2005 : Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat KemenDagri PP 03/2007 : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah PP 06/2008 : Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PP 08/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemda BPKP PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

48 PEMANTAUAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
UKP4 TEPPA LKPP e-MPA MONEV DJA ESELON I PUSAT LAKIP KONSOLIDASI PROGRAM BAPPENAS LAPORAN KINERJA MENTERI SATKER 48

49 e-Audit

50 e-Audit Sinergi sistem antara BPK (e-BPK) dan entitas (e-Auditee) Komunikasi data online Pembentukan Pusat Data Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di BPK

51 Paradigma Lama : Proses Pemeriksaan Konvensional
5. Penyiapan dan Penerbitan LHP Pemeriksa BPK RI Entitas BPK Entitias Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data 4.a. Konfirmasi Data antar pemeriksa Entitas lainnya 4.b. Konfirmasi Data antar entitas 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP 4.b. Konfirmasi Data antar entitas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data Proses Pemeriksaan Konvensional

52 Paradigma Baru: Pemeriksaan dengan memanfaatkan e-Audit
BPK Konsolidasi Data Analisis 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas Analisis 3. Akses dan Penyiapan Data 4.b. Konfirmasi Data antar entitas Entitias Entitas lainnya Surat Tugas 2. Pemberitahuan Melalui Surat Tugas 3. Akses dan Penyiapan Data Analisis 4.b. Konfirmasi Data antar entitas Entitas 5. Penyiapan dan Penerbitan LHP Analisis Proses Pemeriksaan Melalui Pemanfaatan e-Audit

53 Penggunaan Sistem e-Audit
BPK Otomasi prosedur pemeriksaan Analisis data elektronis secara terpadu menggunakan software audit Pemutakhiran profil entitas pemeriksaan Penyediaan data pemeriksaan lebih awal Entitas Penyampaian data elektronis secara online dan terjadwal Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Pemutakhiran status tindak lanjut rekomendasi

54 Data dalam aplikasi tidak diisi atau hanya sebagian
PERMASALAHAN Data dalam aplikasi tidak diisi atau hanya sebagian Proses pengisian data terlambat Data yang diisi tidak akurat

55 Pemahaman tentang empa Komitmen pihak terkait
PENYEBAB Dasar hukum Pemahaman tentang empa Komitmen pihak terkait Koordinasi dan sinergi antar unit Reward and punishment Sarana prasarana Sumber daya manusia

56 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No. Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) Volume Satuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 1 Akreditasi Madrasah 7.000 paket 2 P/HLN Ausaid (Akreditasi) 3 Dana Pendamping P/HLN 4 Penyelenggaraan UN MI, MTs, dan MA Bidang Studi Keagamaan orang 5 Pemagangan bagi Siswa MA 5.000 siswa 6 Madrasah MI Bermutu/Berdaya Saing 34 7 Madrasah MTs Bermutu/Berdaya Saing 8 Madrasah MA Bermutu/Berdaya Saing 9 Penyiapan MA Kejuruan 10 Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Sedang 250 ruang 11 Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang 500 12 Rehabilitasi Ruang Kelas MA, Rusak Sedang 400 13 Rehabilitasi Ruang Kelas MI, Rusak Berat (Optimalisasi) 761 14 Rehabilitasi Ruang Kelas MTs, Rusak Sedang (Optimalisasi) 1.000

57 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2014
No. Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) Volume Satuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 15 Rehabilitasi Ruang Kelas RA/BA 250 ruang 16 Pembangunan Perpustakaan MI 150 lokasi 17 Pembangunan Perpustakaan MTs 100 18 Pembangunan Perpustakaan MA 200 19 Pembangunan RKB MI 20 Pembangunan RKB MTs 21 Pembangunan RKB MA 22 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA/BA 51.613 23 Pemberdayaan Pengelolaan RA/BA 34 paket 24 Pembangunan Ruang Laboratorium di MTs 25 Pembangunan Ruang Laboratorium di MA 300 26 Peralatan Laboratorium IPA MTs 27 Peralatan Laboratorium IPA MA 125 28 Pembangunan Sarana Pendidikan Islam pada Madrasah

58 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No. Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) Volume Satuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 29 Buku Teks Mata Pelajaran MA 750 paket 30 Buku Referensi Perpustakaan MA 31 Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD 1.000 lokasi 32 Sarana Keg Olahraga dan Seni pada MI, MTs, MA 225 33 Pengembangan Keg Ekstrakurikuler dan Kepramukaan pada MI, MTs, MA (Perlengkapan Pramuka) 2.100 34 Penguatan Pendidikan Karakter Bangsa (Penyediaan Buku-buku Keagamaan dan Sarana Ibadah) pada MI 3.000 35 Pengembangan Sarana dan Prasarana RA/BA 500 36 Beasiswa S2 Bagi Guru Madrasah 250 orang 37 Bantuan Belajar S1 Bagi Guru Madrasah 5.350 38 Tunjangan Fungsional Guru Non-PNS 39 Tunjangan Profesi Guru Non-PNS 40 Tunjangan Khusus Guru Non-PNS 3.500 41 Sertifikasi Guru Madrasah 38.470 42 Siswa MI Penerima BOS

59 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No. Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) Volume Satuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 43 Siswa PPs Ula Penerima BOS 76.422 orang 44 Siswa MTs Penerima BOS 45 Siswa PPs Wustha Penerima BOS 46 Beasiswa Siswa Miskin pada MI 47 Beasiswa Siswa Miskin pada MTs 48 Beasiswa Siswa Miskin pada MA 49 Manajemen Mutu MA 5.926 paket 50 Penyelenggaraan Program Studi Keagamaan pada MA 1 51 Siswa MA Penerima BOS 52 Tambahan Program BOS pada MA 53 Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs 1.000 54 Bantuan Beasiswa Bakat dan Prestasi MA 1.500 55 BOS pada MI /Ula 52.389 56 BOS pada MTs/Wustha 16.695

60 KEGIATAN PRIORITAS BIDANG MADRASAH TAHUN 2013
No. Kegiatan / Output Sasaran Anggaran (Ribu Rp.) Volume Satuan D Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah 57 Peralatan Laboratorium Bahasa MTs 100 paket 58 Peralatan Laboratorium Bahasa MA 150 59 Peralatan Laboratorium Komputer MA 60 Peralatan Laboratorium Pembelajaran Multimedia MTs 61 Pengembangan Asrama MTs 15 62 Pengembangan Asrama MA 25 63 MA yang Bermutu Melalui Kontrak Prestasi 48 64 MAN Insan Cendikia 3 lokasi 65 Pengembangan Al Azhar Asy Syarif 1 66 Ajang Kreatifitas RA 67 Porseni Mdrs

61 TERIMA KASIH