REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI YANG SEHAT

Presentasi berjudul: "REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI YANG SEHAT"— Transcript presentasi:

1 REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI YANG SEHAT

2 KERANGKA PENULISAN MULTIMEDIA DAN POTRET REGULASI
PENGERTIAN MULTIMEDIA LAYANAN MULTIMEDIA TEKNOLOGI AKSES MULTIMEDIA KONDISI BROADBAND SUBSCRIBER DI DUNIA POTRET REGULASI SAAT INI TUJUAN REGULASI SECARA UMUM BENCHMARK REGULASI DGN NEGARA LAIN & BADAN INTERNASIONAL LICENSING (GLOBAL & MALAYSIA) CONTENT (AUSTRALIA) PENOMORAN (ITU) PROTEKSI KONSUMEN (AUSTRALIA) SPEKTRUM (MALAYSIA) TARIF & INTERKONEKSI (WTO) STUDI KASUS LAYANAN BROADBAND IPTV REGULASI YANG MENDUKUNG KOMPETISI

3 MULTIMEDIA LAYANAN MULTIMEDIA
GABUNGAN MEDIA YANG BERSIFAT KONTINYU (AUDIO, VIDEO) DAN DISKRIT (TEXT, GRAFIK, GAMBAR) DAN DISALURKAN MELALUI INFORMASI DIGITAL YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN MELALUI CARA YANG SESUAI LAYANAN MULTIMEDIA IP-TV VIDEO ON DEMAND VIDEO PHONE TRIPLE PLAY GAME DLL

4 TEKNOLOGI BROADBAND AKSES MULTIMEDIA

5 KONDISI BROADBAND SUBSCRIBER (DUNIA)
Source: DSL Forum

6 KONDISI BROADBAND SUBSCRIBER (AUSTRALIA)
ADSL 2,013,300 HFC 533,600 Other DSL 161,500 WLL 53,300 Satellite 23,300 Total 2,785,000 As at end of December Source: ACCC

7 KONDISI PELANGGAN BROADBAND & NON BROADBAND (INDONESIA)

8 POTRET REGULASI TELEKOMUNIKASI SAAT INI
LISENSI : JASA (DASAR, MULTIMEDIA, NILAI TAMBAH), JARINGAN (TETAP DAN BERGERAK), TELEKOMUNIKASI KHUSUS (SENDIRI, PENYIARAN DAN HANKAM) INTERKONEKSI VOICE : COST BASED SUDAH DI IMPLEMENTASIKAN NAMUN TIDAK ADA PENURUNAN DALAM TARIF RETAIL SPEKTRUM: VALUASI SPEKTRUM BELUM MENDORONG OPTIMALISASI DIBERIKAN BERDASARKAN “FIRST COME FIRST SERVED” TANPA MELIHAT KEPERLUAN “RESERVE” / CADANGAN SPEKTRUM BAGI MASA DEPAN UNTUK PEMANFAATAN LEBIH OPTIMAL BHP BERDASAR ISR DAN BELUM ADIL (ADA YANG GRATIS, TERLALU MURAH, DLL) PENOMORAN DIDOMINASI OLEH INCUMBENT PENOMORAN NASIONAL BELUM EFISIEN PENOMORAN UNTUK JARINGAN IP BELUM ADA PERLINDUNGAN KONSUMEN KUALITAS LAYANAN BELUM MEMADAI KEBEBASAN PELANGGAN BELUM TERSEDIA LEMAHNYA PERLINDUNGAN HAK CIPTA

9 PENGATURAN/REGULASI SAAT INI
Aspek content UU 8/1992 tentang Perfilman UU 40/99 tentang Pers UU 19/2002 tentang Hak Cipta Aspek Penyaluran UU 36/1999 tentang Telekomunikasi UU 32/2002 tentang Penyiaran UU 5/1999 tentang Praktek monopoli dan pelarangan persaingan tidak sehat Aspek Perlindungan Konsumen UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen UU 23/2002 tentang perlindungan anak, melindungi hak dan kepentingan konsumen

10 TUJUAN REGULASI Mengkondisikan pasar yang kompetitif untuk memacu
Layanan telekomunikasi secara efesien Mutu layanan yang baik (QoS) Kemajuan pengembangan layanan Harga dan tarif efesien Mencegah terjadinya monopoli dan atau penyalahgunaan posisi dominant Memelihara kepercayaan publik dengan proses regulasi dan lisensi yang transparan Menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investor Melindungi hak konsumen termasuk hak privasi Memacu konektivitas dengan sistem interkoneksi yang efesien Pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum radio, penomoran dan orbit satelit

11 REGULASI MULTIMEDIA YANG MENJAMIN KOMPETISI
LISENSI SPEKTRUM INTERKONEKSI PENOMORAN STANDAR & OPERABILITAS PROTEKSI KONSUMEN REGULASI KONTEN

12 BENCHMARK REGULASI MULTIMEDIA

13 LISENSI (GLOBAL)

14 LISENSI (MALAYSIA)

15 REGULASI CONTENT(AUSTRALIA)
PRINSIP : MEMBATASI AKSES TERHADAP ISI MATERIAL CONTENT YANG BERBAHAYA MELINDUNGI ANAK-ANAK DARI MATERI CONTENT YANG TIDAK PANTAS MENCEGAH KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN INDUSTRI DALAM NEGERI MENGAKOMODASIKAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MENDORONG PERTUMBUHAN INDUSTRI DALAM NEGERI

16 CO-REGULATION CONTENT (AUSTRALIA)
CODES OF PRACTICE COMPLAINT HANDLING MECHANISM CONSUMER ADVICE RESEARCH INTERNATIONAL LIAISON COPY RIGHT

17 CODE OF PRACTICE (AUSTRALIA)
DEVELOPED BY THE INTERNET INDUSTRY ASSOCIATION PROVIDE A RANGE OF ONLINE SAFETY MEASURES APPLY TO NEWER APPLICATIONS (EG. MOBILE TELEPHONES) COMPLIANCE IS VOLUNTARY BUT ACMA CAN ENFORCE

18 COMPLAIN HOT LINE (AUSTRALIA)
FORMS PART OF A NETWORK OF HOTLINES WORLDWIDE EMPOWERS ACMA TO INVESTIGATE COMPLAINTS AND TAKE ACTION RESTRICTS AVAILABILITY OF ILLEGAL CONTENT ACMA MUST INVESTIGATE VALID COMPLAINTS COMPLAINTS TO JUST OVER 5,000 COMPLAINTS RECEIVED TO DATE WORLD WIDE WEB CONTENT: ALMOST 90% USENET NEWSGROUP CONTENT: JUST UNDER 10% PEER-TO-PEER SERVICE CONTENT: FEWER THAN 1%

19 PROHIBIT CONTENT (AUSTRALIA)
‘PROHIBITED’ CONTENT ‘RC’ or ‘X18+’ classified material detailed crime/violence child pornography actual sexual activity ‘R18+’ classified material implied sexual activity OVER 3,800 INVESTIGATIONS COMPLETED TO DATE overseas-hosted prohibited items: over 3,600 Australian-hosted prohibited items: over 350 over 50% of prohibited content is ‘sufficiently serious’(‘RC’)

20 PROHIBIT CONTENT (AUSTRALIA)
ACTION TAKEN DEPENDS ON CONTENT LOCATION: if hosted in Australia: ‘take-down’ notice removes content if hosted outside Australia: ‘designated notification scheme’ filters content COMPLEMENTARY PROCESS FOR ‘SUFFICIENTLY SERIOUS’ CONTENT: if hosted in Australia: domestic police services if hosted outside Australia: Australian Federal Police → international police (eg. Interpol) and/or Internet Hotline Providers’ Association member hotline

21 PENOMORAN (ITU E-164) ENUM IS A COMMUNICATIONS PROTOCOL DEVELOPED BY THE IETF AND DEFINED IN RFC3761 ENUM IS DESCRIBED BY THE ITU AS: “a Domain Name System (DNS)-based architecture and protocols for mapping a telephone number to a Uniform Resource Identifier (URI) which can be used to contact a resource associated with that number.” ENUM IS AN ENABLER OF CONVERGENCE BETWEEN THE PSTN AND THE INTERNET

22 to a fully qualified domain name
KONSEP ENUM ENUM CONVERTS… an E.164 telephone number e164.arpa. to a fully qualified domain name DOMAIN NAMES ARE STORED IN THE INTERNET DOMAIN NAME SYSTEM (DNS) SEVERAL COMMUNICATIONS ADDRESSES CAN BE ASSOCIATED WITH THE ENUM DOMAIN NAME: Public addresses used for VoIP services (SIP, H.323) & instant messaging addresses Other phone numbers Web pages

23 KONSEP ENUM ENUM +61 3 9285 9000 Telephone +61 3 9285 9000 Email
Fax Web VoIP Video over IP (H.323) h323:video.zoo.org.au

24 PROTEKSI KONSUMEN (AUSTRALIA)
PRACTICES ACT CONTAINS PROVISIONS AIMED AT PROTECTING CONSUMERS AGAINST UNFAIR TRADE PRACTICES THE MAIN PROVISIONS RELATE TO MISLEADING AND DECEPTIVE CONDUCT. Price Product performance Future supply and use of goods or services Standards, quality, etc IN ADDITION TO ACTING ON COMPLAINTS RECEIVED FROM CONSUMERS AND COMPETITORS, THE ACCC MONITORS ADVERTISING IN NEWSPAPERS, MAGAZINES AND ON THE INTERNET. IF THE ACCC CONSIDERS CONDUCT IS MISLEADING OR DECEPTIVE, IT MAY INSTITUTE EITHER CRIMINAL OR CIVIL PROCEEDINGS. PENALTIES INCLUDE CORRECTIVE ADVERTISING, INJUNCTIONS, DAMAGES AND FINES.

25 ENFORCEMENT TIDAK TERMASUK (AUSTRALIA)
THE ACCC DOES NOT: intervene in private contractual disputes. look into billing disputes. regulate pricing of telecommunications services and products. administer compliance with industry codes.

26 SPEKTRUM (MALAYSIA)

27 TARIF & INTERKONEKSI (WTO)
CHARGING EXCESSIVE RATES FOR INTERCONNECTION UNNECESSARILY DELAY PROVISION OF EQUIPMENT AND FACILITIES NEEDED FOR INTERCONNECTION MISUSE OF CUSTOMER AND COMPETITIVE INFORMATION IMPOSE LIMITS ON THE NUMBER OF POINTS OF INTERCONNECTION IMPOSE UNNECESSARILY STRINGENT TECHNICAL STANDARDS FOR INTERCONNECTION SUPPLY A LOWER GRADE OF NETWORK SERVICES TO INTERCONNECTING PARTIES

28 STANDAR & OPERABILITAS
STANDAR DAN OPERABILITAS DIBAGI BERDASARKAN PERANGKAT, AKSES DAN TRANSPORT / CORE PROTOCOL, SERTA APLIKASI DAN KONTEN. REGULASI DIHARAPKAN MAMPU MENCIPTAKAN STANDAR DAN INTEROPERABILITAS YANG MENJAMIN TIDAK ADA DELAY DALAM MEMPERKENALKAN LAYANAN BARU.

29 ISSUE PADA REGULASI IPTV DI INDONESIA

30 DEFINISI IPTV (ITU) LAYANAN KONVERGENSI DARI TELEKOMUNIKASI DAN PENYIARAN MELALUI JAMINAN QoS YANG TERKONTROL PADA KONVERGENSI JARINGAN IP PITA LEBAR MELIPUTI JARINGAN KABEL DAN NIRKABEL UNTUK MENGIRIM SEJUMLAH KONTEN MULTIMEDIA YG MELIPUTI VIDEO, AUDIO, DATA DAN APLIKASI DENGAN PLATFORM KE PELANGGAN MELALUI TELEVISI , PDA, SELULER, DAN TERMINAL MOBILE TV.

31 DEFINISI IPTV (ITU)

32 PERKEMBANGAN BISNIS BROADBAND DAN MULTIMEDIA DI DUNIA (1/2)
Jepang : Maret 2005 : Pelanggan ADSL mencapai 13 Juta Korea : 2005 : Pelanggan Broadband > 11 Juta Penyelenggara akses Broadband ini dipegang oleh Korea Telecom dan Hanaro Telecom. Di Taiwan: Chunghwa Telecom's Multimedia on Demand (MOD) menargetkan penambahan pelanggan sebanyak 300,000 pada Tahun 2005 Di Malaysia: MiTV Corp Sdn Bhd (MiTV) juga telah meluncurkan layanan IPTV termasuk 50 kanal siaran langsung dan Layanan Sesuai Permintaan (on demand).

33 PERKEMBANGAN BISNIS BROADBAND DAN MULTIMEDIA DI DUNIA (2/2)
Thailand : Pelanggan Internet broadband di meningkat pesat. 2003 12,000 pelanggan 2004  250,000 pelanggan Belgia : Belgacom mulai memasarkan Layanan berbasis IPTV kepada para pelanggannya sejak awal tahun Menggunakan jaringan yang telah ada dan teknologi ADSL serta sokongan teknologi dari Siemen Kanada, salah satu Negara yang perkembangan akses broadbandnya sangat cepat di dunia, dimana hampir 44 % rumah-tangga telah tersambung denga jaringan Broadband.

34 PERTUMBUHAN IPTV DIMANCANEGARA

35 PELUANG MEMULAI BISNIS IPTV DI INDONESIA?
Pelanggan TV-KABLE dan TC-SATELIT berbayar > Pelanggan ASDL PT.TELKOM > Pelanggan Saluran PSTN PT. TELKOM > 8,5 juta Pelanggan Saluran PSTN PT.INDOSAT IM2 > Pelanggan 25 Juta keluarga memiliki TV, 10 Juta diantaranya di kota besar Selanjutnya persaingan akan berlanjut dengan penyelenggara jaringan broadband nirkabel berbasis ip, seperti wimax, dimana pemerintah berencana akan melakukan lelang frekuensi untuk wimax di frekuensi 2.3 ghz pada tahun 2008.

36 ISSUE DALAM LAYANAN BROADBAND IPTV
Apakah IPTV akan digolongkan sebagai industri penyiaran atau telekomunikasi, atau yang lainnya (apa?) Undang-undang mana yang akan diberlakukan pada IPTV Siapa yang akan mengatur IPTV, apakah BRTI atau KPI? siapa yang akan didorong menjadi penyelenggara IPTV, apakah penyelenggara jaringan telekomunikasi, atau lembaga penyiaran. bagaimana mendukung konten IPTV, mengingat komponen yang paling menentukan berhasil tidaknya IPTV adalah konten. dan tentunya harus disiapkan juga regulasi konten di indonesia bagaimana menjaga persaingan agar tetap sehat, mengingat dominasi pt telkom sebagai penyelenggara jaringan tetap lebih berpeluangan dalam menjalankan bisnis IPTV.

37 TINJAUAN ATAS REGULASI YANG SUDAH ADA
UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 dipersiapkan untuk mengatur Industri Penyiaran (Broadcasting) murni, dimana yang menjadi objek dalam Undang-undang tersebut adalah Para Penyelenggara siaran Radio dan Televisi yang bersifat satu arah. Lembaga penyiaran Publik (RRI , TVRI, Publik Lokal) Lembaga Penyiaran Swasta Lembaga Penyiaran Berlangganan (Satelit, Kabel, Terestrial) Lembaga Penyiaran Komunitas Penyelenggara siaran televisi tak berbayar (Swasta) mengandalkan pendapatan dari jeda iklan yang ditampilkan, sedang Penyelenggara Siaran Televisi berbayar mengandalkan iuran bulanan dari para pelanggannya.

38 DAMPAK DARI MUNCULNYA IPTV
IPTV akan mengincar pasar yang it minded, dan haus akan fitur-fitur berteknologi tinggi Dengan biaya langganan yang tidak jauh berbeda, IPTV memiliki banyak killer application, yang benar-benar dapat ”membunuh” pesaing-pesaingnya, seperti personal video recording (PVR), video on demand (VOD), music on demand (MOD), interactive talk show dan sebagainya. Konsep triple play pada IPTV, sehingga memungkinkan pelanggan selain menyaksikan siaran televisi, juga melakukan panggila melalui voip, dan berselancar di internet, tanpa harus dibebani biaya tambahan.

39 LEMBAGA PENYIARAN BERBAYAR INCUMBENT HARUS DILINDUNGI?
Teknologi IPTV yang berbasis pada jaringan Broadband memang memihak pada salah satu Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang telah memiliki Infrastruktur memadai (dalam hal ini PT Telkom) Demi persaingan yang adil, pemerintah harus memikirkan regulasi apa yang harus ditetapkan agar persaingan tetap berjalan dengan sehat dan tidak menguntungkan satu pihak saja Menurut Kepmen No 33 tahun 2004 tentang ”Pengawasan Kompetisi yang Sehat dalam Penyelenggaraan Jaringan Tetap dan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar” Bab III mengenai larangan penyalahgunaan posisi dominan

40 KEPMEN NO. 33 TAHUN 2004 (1/2) Pasal 4 Penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara teleponi dasar yang dikategorikan sebagai posisi dominan sebagaimana dimaksuddengan Pasal 3 dilarang untuk : menyalahgunakan (abuse) posisi dominannya untuk melakukan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat; melakukan dumping atau menjual atau menyelenggarakan usahanya dengan tarif yang lebih rendah dari biaya (cost) dan atau menyelenggarakan atau menjual jasanya dengan harga diatas tarif yang telah ditetapkan melalui formula tarif sesuai ketentuan yang berlaku; menggunakan pendapatannya (revenue) untuk melakukan subsidi biaya terhadap penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jasa teleponi dasar lain yang kompetitif dan tidak memiliki posisi dominan yang juga diselenggarakannya;

41 KEPMEN NO. 33 TAHUN 2004 (2/2) mensyaratkan atau memaksa secara langsung atau tidak langsung pengguna atau pelanggannya untuk hanya menggunakan jaringan dan jasa teleponi dasar (SLJJ dan SLI) yang diselenggarakannya; tidak memberikan pelayanan interkoneksi atau melakukan tindakan diskriminatif kepada penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara jasa teleponi dasar lain yang mengajukan permintaan interkoneksi. Pasal 5 Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, d dan e berlaku juga untuk penyelenggara jaringan tetap dan penyelenggara teleponi dasar yang dikategorikan sebagai posisi tidak dominan.

42 SKEMA PILIHAN IPTV Berpegang dengan Kepmen No. 33 Tahun 2004, maka skema yang menjadi pilihan adalah : PT Telkom sebagai pemilik jaringan hanya bertindak sebagai Penyelenggara Jaringan Siaran. Adapun Penyelenggara Acara Siaran dapat Lembaga apa saja yang sudah memiliki izin sebagai Lembaga Penyiaran. Pemerintah memberi prioritas pada Lembaga Penyiaran Berbayar yang sudah berizin untuk mengembangkan layanannya menjadi berbasis IP, seperti dengan mealokasikan salah satu kanal BWA (Broadband Wireless Access) khusus bagi Penyelenggara Penyiaran Berbayar.

43 TANGGAPAN ATAS REGULASI YANG ADA
Antara UU No 32 Tahun 2002 dan Kepmen 21 tahun 2001 Dalam UU No 32 tahun 2002 Pasal 46 ayat 1, disebutkan bahwa Penyelenggata Televisi berbayar termasuk Lembaga Penyiaran, sedangkan dalam Kepmen no 21 Tahun 2001, Penyelenggara Televisi Berbayar termasuk Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (multimedia). Sedangkan pasal lainnya, yaitu pasal 1B Kepmen No KM 30 Tahun 2004, mendukung IPTV digolongkan sebagai Penyelenggara Telekomunikasi (Teleponi Dasar), karena dapat digolongkan sebagai Penyelenggara Jasa Komunikasi Data. Antara Pasal 47 Kepmen no KM 30 Tahun 2004 pasal 1 dan Pasal 2. Dengan konsep Tripel Play, sebuah Penyelenggara IPTV dapat berfungsi sebagai : Penyelenggara Jasa Televisi Berbayar Penyelenggara Jasa Internet Telefoni (VoIP) Penyelenggara Jasa Sistem Komunikasi Data Penyelenggara Jasa Transaksi On Line Sebagai Penyelenggara Jasa Televisi Berbayar dan Penyelenggara Jasa Internet Telefoni, sebuah Penyelenggara IPTV harus memiliki izin (pasal 1). Namun sebagai penyelenggara Jasa Sistem Komunikasi Data dan Transaksi Online, tidak diharuskan memiliki izin (Pasal 2)

44 HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM REGULASI IPTV (1/2)
Hal-hal yang harus diperhatikan dan mungkin perlu ditetapkan regulasinya adalah : Apakah izin penyelenggaraan layanan IPTV akan diberikan pada Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyelenggara TV kabel/Satelit, atau dibebaskan pada Badan apa aja asal telah memiliki kemampuan menyelenggarakan layanan IPTV Apakah perlu diberikan prioritas bagi penyelenggara yang berada pada pihak yang lemah, berkaitan dengan infrastruktur yang ada. Seperti diketahui bahwa PT Telkom diuntungkan oleh kebijakan masa lampau, sehingga sampai sekarang masih memonopoli jaringan kabel tetap di hampir seluruh Indonesia.

45 HAL HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM REGULASI IPTV (2/2)
Badan mana yang akan mengatur Penyelenggara IPTV, seperti kita ketahui saat ini BRTI adalah Badan yang mengatur penyelenggaraan Telekomunikasi, sedangkan KPI yang mengawasi penyelenggaraan Penyiaran. Pengaturan tentang tarif, iklan, konten, kepemilikan dan fitur-fitur yang ada pada layanan berbasis IPTV, seperti Video on Demand, Music on Demand, Interactive Talk Show, On Line Gaming, Voice Over Internet Protocol, dan sebagainya.

46 PENDALAMAN IPTV LISENSI IPTV MASUK DALAM KATEGORI LISENSI JASA PEMBAWA
SPEKTRUM IPTV TIDAK PERLU DIATUR KARENA MENGIKUTI JALUR JARINGAN YANG TERSEDIA KONSEP SEWA JARINGAN DARI PENYELENGGARA JASA KEPADA PENYELENGGARA JARINGAN PENOMORAN MENGGUNAKAN ENUM UNTUK DAPAT DIAKSES SECARA GLOBAL SEKALIGUS MOBILE STANDAR & OPERABILITAS HARUS STANDAR PROTEKSI KONSUMEN DARI SISI QoS, SECURITY, PRIVACY REGULASI CONTENT DIPERLUKAN UNTUK MELINDUNGI INOVASI DAN KREATIFITAS PRODUSEN CONTENT

47 LISENSI IPTV ISSUE SAAT INI BAGAIMANA DENGAN IPTV YANG DIGELAR OLEH PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI, APAKAH KOMERSIALISASI HARUS MENUNGGU SAMPAI REGULASI SIAP ? KATEGORI IZIN APAKAH YANG DIBERIKAN ? IZIN TELEKOMUNIKASI ? IZIN PENYIARAN ? KEPADA SIAPAKAH LICENSE DIBERIKAN ? PENYELENGGARA JASA PENYELENGGARA JARINGAN PENYELENGGARA CONTENT

48 KETERBUKAAN JARINGAN UNTUK IPTV
PENYELENGGARA DOMINAN UNTUK “ABUSE” DOMINANSINYA, DENGAN MEMPERSULIT PENYELENGGARA IPTV LAINNYA UNTUK TERHUBUNG KE JARINGANNYA.

49 STANDAR IPTV vs INTERNET TV

50 USULAN LISENSI PERLU PERUBAHAN REGULASI UNTUK KATEGORI IZIN TIDAK DIBEDAKAN LAGI BERDASARKAN VERTIKAL LAGI TETAPI BERDASARKAN HORIZONTAL

51 REGULASI YANG DIHARAPKAN
LISENSI Jasa Dasar Penyiaran Multimedia ISP TIKP NAP Siskomdat Nilai Tambah Kartu Panggilan Premium Pusat Layanan Informasi Jaringan Tetap Lokal CS PS SLI SLJJ Tertutup Bergerak Satelit Seluler Radio Trunking Telsus Keperluas Sendiri Hankam LISENSI Konten Jasa Pembawa Jaringan

52 REGULASI YANG DIHARAPKAN
SPEKTRUM JASA Seluler FDMA TDMA DS-CDMA WLL Wireless Data Primer Sekunder Telepoint Radio Trunking Radio Paging VSAT Jaringan Satelit Terestrial Telsus Keperluan Sendiri < 1 G >= 1 G Radio Taxi Riset dan Eksperimen Penerbangan Maritim Penyiaran Dinas Khusus Hankam SPEKTRUM Perangkat Kelas Pita

53 REGULASI YANG DIHARAPKAN
Standar dan Operabilitas Sertifikasi alat dan perangkat 59 Tipe Standar dan Operabilitas Aplikasi / Konten Access dan Transport Protokol Perangkat

54 REGULASI YANG DIHARAPKAN
PROTEKSI KONSUMEN SECURITY DAN PRIVACY QoS Provision of location information Right and presence management Number Portability PROTEKSI KONSUMEN Tidak Ada Regulasi

55 REGULASI YANG DIHARAPKAN
PENOMORAN PSTN STBS SATELIT Radio Trunking IN ITKP ISP JTL-PS PENOMORAN Wilayah Penomoran yang sederhana Penomoran Nasional sudah efisien Sudah mengakomodasi penomoran IP based

56 REGULASI YANG DIHARAPKAN
INTERKONEKSI Berdasarkan Jarak dan Waktu Tipe : Originating Terminating Transit INTERKONEKSI Sudah Berbasis IP

57 YANG HARUS DITAMBAHKAN DARI ROADMAP
HAK CIPTA CONTENT (INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT PROTECTION) REGULASI YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PERTUMBUHAN INDUSTRI CONTENT DALAM NEGERI NEW SCHEME COST BASED SANGSI & PENEGAKAN HUKUM TEKNOLOGI HARUS NETRAL LAWFUL INTERCEPTION PENYUSUNAN REGULASI MULTIMEDIA UNTUK ERA KONVERGENSI DENGAN MELEBUR UU TELEKOMUNIKASI DAN UU PENYIARAN MELEBURKAN BRTI DAN KPI MENJADI SATU REGULATOR

58 KOMPETISI YANG SEHAT MENDUKUNG IKLIM YANG TERBUKA (OPENNESS), ADIL (FAIR) DAN TIDAK DISKRIMINASI (NON-DISKRIMINATIF) DALAM MENGAKSES JARINGAN TELEKOMUNIKASI DEFINISI PENYELENGGARA DOMINAN, DAN LARANGAN BAGI PENYELENGGARA DOMINAN UNTUK “ABUSE” DOMINANSINYA, DENGAN MEMPERSUKAR PENYELENGGARA LAINNYA UNTUK TERHUBUNG KE JARINGANNYA. AKUTANSI TERPISAH ANTARA LAYANAN YANG BERBEDA MENCIPTAKAN PERSAINGAN YANG SEHAT DENGAN PENGATURAN YANG BAIK TERMASUK INTERKONEKSI,SEWA SIRKIT, TARIFF CONTROL, CO-LOCATION DAN PEMISAHAN BISNIS YANG BISA TERDIRI DARI PEMISAHAN PEMBUKUAN MASING-MASING JENIS LAYANAN, PEMISAHAN PENYELENGGARAAN WHOLESALE DAN RETAIL DAN PEMISAHAN KEPEMILIKAN (APABILA DIPERLUKAN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN BERKEMBANGNYA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI.

59 DAFTAR REFERENSI ACMA (AUSTRALIAN COMMUNICATION AND MEDIA AUTHORITY)
MCMC (MALAYSIAN COMMUNICATION AND MULTIMEDIA COMMISION) ROADMAP TIK DITJENPOSTEL KOESMARIHATI, REGULASI TELEKOMUNIKASI di ERA KOMPETISI, BRTI SCHOLL, REINHARD, IPTV – MARKET, SERVICES, REGULATION, STANDARDS, ITU-T UU. NO. 36 TH TENTANG TELEKOMUNIKASI UU. NO. 32 TH TENTANG PENYIARAN