Peranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud

Presentasi berjudul: "Peranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud"— Transcript presentasi:

1 Peranan Balitbang Dalam Reformasi Birokrasi Kemdikbud
Trihono Badan Litbang Kesehatan Kemkes Jakarta, October 2011

2 Tugas dan Fungsi Tugas Balitbang:
Melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan Fungsi Balitbang: Perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan Penyusunan rencana dan program penelitian dan pengembangan pendidikan Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Pelaksanaan urusan administrasi Badan

3 Visi Balitbang Kemdiknas
Menjadi institusi yang handal dalam perumusan pembaharuan kebijakan pembangunan pendidikan nasional berbasis penelitian dan pengembangan.  Sudah berapa banyak hasil penelitian balitbang yang menjadi rujukan pembaharuan kebijakan?

4 Misi Balitbang Kemdiknas
Meningkatkan kualitas dan relevansi hasil penelitian agar dapat digunakan sebagai acuan dalam kebijakan pembaharuan pendidikan nasional. Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran serta perbukuan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan pembangunan nasional. Mengembangkan sistem penilaian yang handal untuk peningkatan dan pengendalian mutu pendidikan nasional. Mengembangkan standar nasional pendidikan dan sistem akreditasi yang akuntabel untuk peningkatan mutu dan relevansi pendidikan nasional.

5 Misi Balitbang Kemdiknas
Mengembangkan konsep pembaharuan kebijakan pendidikan nasional yang mampu menjawab tuntutan perkembangan dan persaingan dalam era globalisasi. Meningkatkan intensitas dan kualitas kerjasama nasional dan internasional di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan Mengembangkan kualitas sumber daya untuk mendukung dan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang bermutu dan relevan

6 Reformasi Birokrasi Restrukturisasi?
Penataan kembali Tata Hubungan Kerja intra dan antar lembaga Analisis beban kerja  remunerasi? Substansi progran setelah desentralisiasi? Kemdiknas  Kemdikbud (budaya kembali ke kementerian ini) Apakah ini “evidence based”? Dan bila ya, apakah hasil dari penelitian Balitbang diknas?

7 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Tugas Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan nasional dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

8 Fungsi: Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional; Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Nasional; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan Nasional di daerah; dan Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

9 Susunan Organisasi: Wakil Menteri Pendidikan Nasional; Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar; Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah; Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; Inspektorat Jenderal; Badan Penelitian dan Pengembangan; Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;

10 Restrukturisasi Perlukah sebesar itu struktur organisasinya (1 Sekjen. 1 Irjen, 4 Dirjen dan 3 Badan)? Kalau kemudian “budaya” masuk dalam jajaran kementerian, apakah perlu tambahan eselon 1, atau relokasi saja? Bagaimana kajian Balitbang terhadap restrukturisasi Kemdiknas  Kemdikbud?

11 Dirjen Pendidikan Dasar
Tugas: merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pendidikan dasar. Fungsi: Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dasar; Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar; Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan dasar; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan dasar; dan Pelaksanaan administrasi Dirjen Pendidikan Dasar.

12 Desentralisasi Sebagian besar urusan Pemerintah Pusat telah diserahkan ke daerah (Kab/Kota) Perlukan Dirjen Pendidikan Dasar, Dirjen Pendidikan Menengah, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal? Bukankah Pusat tinggal menetapkan NSPK (nilai, standar, prosedur & kriteria), sedangkan implementasi diserahkan ke Kab/Kota?

13 Desentralisasi Sebagian wewenang pusat telah diserahkan ke daerah, khususnya Pemda Kabupaten/Kota Apakah setelah terjadi desentralisasi, ada perubahan kebijakan yang mendasar? Apakah ada kebijakan yang berbasis Kabupaten/Kota? Indikator pembangunan nasional  IPM (Indeks Pembangunan Manusia) / HDI (Human Development Index) Bagaimana peran Balitbang dalam memfasilitasi kab/kota meningkatkan IPM mereka?

14 Pengalaman Balitbangkes
Pengembangan IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) sebagai penjabaran lebih lanjut dari indikator kesehatan (umur harapah hidup waktu lahir) dari IPM / HDI Dipakai sebagai bahan advokasi ke Pemda Kab/Kota untuk mempertajam prioritas program kesehatan, agar IPKM meningkat  yang pada gilirannya akan meningkatkan IPM/HDI

15 IPKM Sebagai Bahan Advokasi Bagi Pemda Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Pembangunan Kesehatan

16 Kebijakan Pembangunan
HDI dijadikan indikator pembangunan daerah, banyak Bupati/Walikota dan Gubernur yang mengacu ke HDI Untuk kesehatan, indikator yang masuk dalam IPM adalah Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (UHH) Dari UHH ke program kesehatan, sulit penjabarannya Riskesdas menyajikan data yang sangat kaya. Bisakah dikemas indikator komposit yang berkaitan dengan UHH?  IPKM

17 Hubungan IPM - IPKM IPM / HDI Diurai lebih lanjut dengan
Ekonomi Pendidikan Umur Harapan Hidup (UHH) Kesehatan Diurai lebih lanjut dengan IPKM (24 indikator kesehatan)

18 Batasan IPKM IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan, dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Susenas (Survei Ekonomi Nasional) Survei Podes (Potensi Desa) IPKM merupakan indeks komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan

19 Perumusan IPKM Diperlukan waktu hampir 1 tahun untuk merumuskan IPKM.
Dilakukan serangkaian diskusi intensif secara berkala, baik intern Balitbangkes maupun diskusi dengan para pakar kesehatan masyarakat Meminta IAKMI memfasilitasi pertemuan pakar yang membahas rancangan IPKM Serangkaian pertemuan itu antara lain

20 Perumusan IPKM Mar –Mei 2009 Serangkaian diskusi intern Balitbangkes
16-19 Juni 2009 Diskusi IPKM lintas sektor dan pakar di Hotel Mutiara – Bandung 9-10 Juli 2009 Debat Ilmiah IPKM di Wisma Makara- Depok 10-11 Agus 2009 Diseminasi konsep IPKM ke lintas sektor di Hotel Horison Bekasi 14-17 Okt 2009 Pengembangan alternatif IPKM di Hotel Aquila – Bandung 4 - 6 Nov 2009 Lokakarya IPKM oleh IAKMI dan pakar kesmas– di Wisma Ciumbeuluit – Bandung

21 Perumusan IPKM 4 - 5 Des 2009 IPKM untuk perumusan Daerah Bermasalah Kesahatan, Hotel Aquila – Bandung 7 Des 2009 Diseminasi konsep IPKM di Simposium Nasional, Balai Kartini Jakarta 15-16 Des 2009 Pertemuan tim kecil IPKM di Bogor 23-24 Des 2009 Perumusan IPKM teoritis di Hotel Parklane – Jakarta Januari 2010 Presentasi IPKM dihadapan Menkes dan Pejabat Eselon I & II di Ruang Leimena 15 Mar Presentasi IPKM kepada UNFPA dan donor agencies lainnya di Menara Thamrin Jakarta

22 Perumusan IPKM Riskesdas, menghasilkan prevalensi / proporsi masalah kesehatan per kabupaten/kota Susenas, menghasilkan prevalensi / proporsi masalah kesehatan per kabupaten/kota Podes, menghasilkan data SDM dan fasilitas kesehatan per kabupaten/kota

23 Terpilih 24 Indikator Kesehatan yang kemudian dirumuskan menjadi IPKM
Perumusan IPKM Riskesdas Susenas Podes Indikator Kesehatan Indikator Kesehatan Indikator Kesehatan Diseleksi berdasarkan substansi dan representasi tingkat kab/kota oleh para pakar dan praktisi Terpilih 24 Indikator Kesehatan yang kemudian dirumuskan menjadi IPKM

24 Perumusan IPKM Dikembangkan 22 alternatif IPKM Variasi terjadi:
Jenis dan jumlah indikator yang dipilih Ada dan besarnya bobot antar indikator Pelakuan terhadap angka prevalensi (hanya untuk tentukan peringkat, ada penyetaraan antar prevalensi, atau apa adanya) Semua alternatif dilakukan uji korelasi dengan UHH (umur hrapan hidup), dipilih yang tertinggi.

25 Alternatif IPKM No Alternatif Indikator Bobot Prevalensi Ket r 1
18 (+) model A gugur 2 Alternatif 2 a (-) model B 0.455(**) 3 Alternatif 2 b 0.429(**) 4 Alternatif 2 c 12 0.449(**) 5 Alternatif 2 d 0.406(**) 6 Alternatif 2 e 0.398(**) 7 Alternatif 3 0.292(**) 8 Alternatif IAKMI a 20 model C 9 Alternatif IAKMI b 21 0.446(**)

26 Alternatif IPKM No Alternatif Indikator Bobot Prevalensi Ket r 10
Alternatif IAKMI c 21 (+) model C 0.439(**) 11 Alternatif IAKMI d 22 0.436(**) 12 Alternatif IAKMI e 20 0.438(**) 13 Alternatif 4 24 (-) model A gugur 14 Alternatif 5a 15 Alternatif 5b 16 IPKM teoritis 0.489(**) 17 IPKM empiris 0.496(**) 18 IPKM MDG's

27 Alternatif IPKM No Alternatif Indikator Bobot Prevalensi Ket r 19
Alternatif 24 indi a) 24 (+) model C 0.505(**) 20 Alternatif 24 indi b) 0.512(**) 21 Alternatif 24 indi c) 22 Alternatif 24 indi d) (-)  0,505(**) Ke 4 alternatif terakhir menggunakan indikator yang sama, perbedaannya adalah: Ratio dr/rata2 penduduk puskesmas dan bidan/rata2 penduduk desa Ratio dr/puskesmas (idealnya 1 dr untuk 1 puskesmas) dan bidan/desa (1 bidan untuk 1 desa) Ratio dr/penduduk dan bidan/penduduk (40 dr dan 100 bidan per pdd) Rato dr/penduduk dan bidan/penduduk, ratio dikalikan 100, ideal sama dng c)

28 Indikator yang masuk Variabel Bobot Prev. balita gizi buruk dan kurang
5 Prev. balita sangat pendek & pendek Prev. balita sangat kurus dan kurus Prevalensi balita gemuk 4 Prevalensi diare Prevalensi pnemonia Prevalensi hipertensi

29 Indikator yang masuk Variabel Bobot Prevalensi gangguan mental 3
Prevalensi asma Prevalensi penyakit gigi dan mulut Prevalensi Disabilitas Prevalensi Cedera Prevalensi Penyakit Sendi Prevalensi ISPA

30 Indikator yang masuk Variabel Bobot Proporsi perilaku cuci tangan 4
Proporsi merokok tiap hari 3 Akses air bersih 5 Akses sanitasi Cakupan persalinan oleh nakes Cakupan pemeriksaan neonatal-1 Cakupan imunisasi lengkap Cakupan penimbangan balita Ratio Dokter/Puskesmas Ratio Bidan/desa

31 IPKM Nilai berkisar antara 0 (terburuk) – 1 (terbaik)
Yang terbaik adalah kondisi ideal (secara teoritik) Dari 440 Kabupaten/Kota Riskesdas, nilai berkisar antara: Terrendah: 0, (Pegunungan Bintang, Papua) Tertinggi: 0, (Kota Magelang, Jateng)

32 Peringkat 20 besar teratas
IPKM Kabupaten/Kota 1 0,708959 Kota Magelang 2 0,706451 Gianyar 3 0,704497 Kota Salatiga 4 0,694835 Kota Yogyakarta 5 0,691480 Bantul 6 0,685481 Sukoharjo 7 0,680316 Sleman 8 0,680142 Balikpapan 9 0,679631 Kota Denpasar 10 0,678957 Kota Madiun

33 Peringkat 20 besar teratas
IPKM Kabupaten/Kota 11 0,672752 Kota Metro 12 0,672242 Badung 13 0,663828 Tabanan 14 0,659259 Kota Medan 15 0,658937 Kota Batu 16 0,656839 Kuningan 17 0,656550 Kota Jambi 18 0,656258 Kota Pasuruan 19 0,655481 Kota Jakarta Selatan 20 0,653035 Kota Mojokerto

34 Peringkat 20 besar terbawah
IPKM Kabupaten/Kota 421 0,359507 Mandailing nata 422 0,357076 Sumba Timur 423 0,352756 Murung Raya 424 0,350624 Jeneponto 425 0,333381 Nias 426 0,327692 Sampang 427 0,321211 Manggarai Barat 428 0,314795 Jayawijaya 429 0,302086 Tolikara 430 0,301325 Mamasa

35 Peringkat 20 besar terbawah
IPKM Kabupaten/Kota 431 0,299731 Mappi 432 0,295536 Asmat 433 0,294741 Seram Bagian Timur 434 0,292974 Yahukimo 435 0,291263 Nias Selatan 436 0,288243 Paniai 437 0,283220 Manggarai 438 0,282181 Puncak Jaya 439 0,271275 Gayo lues 440 0,247059 Pegunungan Bintang

36 Provinsi NTT Nomer Kabupaten R-IPKM IPKM 1 Kota Kupang 32 0,643858 2
Flores Timur 197 0,522098 3 Sikka 227 0,503396 4 Ngada 231 0,501934 5 Lembata 264 0,477881 6 Belu 304 0,459197 7 Timor Tengah Utara 313 0,450906 8 Ende 316 0,449823 9 Kupang 370 0,416146 10 Alor 395 0,390217 11 Timor Tengah Selatan 399 0,386755 12 Rote Ndao 401 0,385605 13 Sumba Barat 406 0,377430 14 Sumba Timur 422 0,357076 15 Manggarai Barat 427 0,321211 16 Manggarai 437 0,283220

37 Provinsi Lampung Nomer Kabupaten R-IPKM IPKM 1 Kota Metro 11 0,672752
Kota Bandar Lampung 165 0,541479 3 Lampung Selatan 167 0,540262 4 Lampung Timur 200 0,520869 5 Lampung Tengah 203 0,520362 6 Tanggamus 236 0,496657 7 Lampung Barat 248 0,487158 8 Way Kanan 249 0,486947 9 Tulang Bawang 250 0,486862 10 Lampung Utara 312 0,451270

38 Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro
IPKM 0,451270 0,672752 Ranking Nasional 312 11 UHH_2007 67,36 72,11 ipm_2007 68,97 75,31 pdkkmiskin 32,16 11,53 Balita Gemuk 22,26 14,11 Balita Gizi Buruk-Kurang 25,79 10,98 Balita Pendek-Sangat Pendek 41,76 30,77 Balita Kurus-Sangat Kurus 22,62 12,05

39 Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro
Diare 2,48 3,17 ISPA 21,83 12,63 Pneumonia 0,35 0,15 Mental 2,96 5,78 Gigi-Mulut 13,96 8,29 Asma 0,59 1,02 Sendi 30,87 23,36 Hipertensi 31,01 Cedera 4,62 1,83 Disabilitas 10,79 19,54

40 Perbandingan Indikator Kesehatan Kab. Lampung Utara vs Kota Metro
Perilaku Merokok 24,29 29,10 Perilaku Cuci Tangan 4,74 7,99 Sanitasi 36,94 76,09 Akses Air 27,93 61,23 Persalinan Tenaga Kesehatan 55,11 98,43 Kunjungan Neonatus 1 65,00 90,91 Imunisasi Lengkap 32,44 68,00 Penimbangan Balita 19,46 50,42 Rasio dokter per puskesmas 1,63 3,64 Rasio bidan per desa 1,12 3,27

41 Usulan untuk Balitbang Kemdikbud
Kembangkan IPPM (Indeks Pembangunan Pendidikan Masyarakat) Ada 2 alternatif: Mengurai lebih lanjut indeks pendidikan dalam HDI (melek huruf dan lama sekolah) Mengembangkan indikator yang lebih tinggi IPPM terdiri dari beberapa indikator yang mudah diukur Pola indikatornya meliputi: Keterjangkauan Kualitas

42 Usulan untuk Balitbang Kemdikbud
Dengan IPPM bisa dibuat peringkat Kabupaten/Kota Kab/Kota dengan peringkat rendah, bisa dibantu untuk menaikkan peringkatnya dengan melakukan intervensi pada indikator yang masih buruk IPPM diukur secara berkala (5 tahun sekali) untuk seluruh kab/kota, sehingga diketahui kab/kota yang naik dan yang turun IPPM-nya IPPM naik  pembangunan pendidikan di kab/kota tersebut bagus IPPM turun  pembangunan pendidikan kurang terarah