Strategi Pengembangan dan Implementasi e-Procurement di Indonesia

Presentasi berjudul: "Strategi Pengembangan dan Implementasi e-Procurement di Indonesia"— Transcript presentasi:

1 Strategi Pengembangan dan Implementasi e-Procurement di Indonesia
Prof. Himawan Adinegoro (Deputy Monev & Pengembangan Sistem Informasi)

2 Latar Belakang TUJUAN NEGARA R.I. (Pembukaan UUD 1945)
MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT TUGAS POKOK PEMERINTAH PENGHEMATAN BELANJA NEGARA MASYARAKAT ADIL & MAKMUR GOOD GOVERNANCE CLEAN GOVERNMENT Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

3 Latar Belakang (Lanjutan)
EKONOMI POLITIK REFORMASI GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT SOSIAL & BUDAYA HANKAM Kepastian Hukum Profesional Visioner Efisien Efektif Akuntabel Transparan Partisipatif BIROKRASI Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

4 Latar Belakang (Lanjutan)
KELEMBAGAAN (miskin struktur kaya fungsi; right sizing) SDM (profesional; kompeten) MENCAKUP REFORMASI BIROKRASI TATA LAKSANA (efisien; efektif) PENGAWASAN & AKUNTABILITAS (transparan; efisien; efektif) PELAYANAN PUBLIK (cepat; tepat; murah; mudah; tidak diskriminatif; memuaskan) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

5 Latar Belakang (Lanjutan)
MENCIPTAKAN IKLIM USAHA DAN INVESTASI YANG KONDUSIF PELAYANAN SATU ATAP RENCANA AKSI PELAYANAN PUBLIK MELAKUKAN INOVASI PENYELENGGARAAN YANBLIK MEMPERCEPAT AKSES DATA MELALUI JARINGAN SISTEM ONLINE (e-Procurement) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

6 Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
1. Persentase APBN versus Pengadaan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

7 ASAL USUL DANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (TA 2009)
APBN = 1037 Triliun 1. Melalui Anggaran K/L 121 Dekon 30 % TP (Fisik) 100 % Vertikal (Kanwil) 70% - 66 79 Mengalir ke Daerah 594 Belanja Pusat di Pusat 443 2. Transfer ke Daerah 321 (gaji/DAU=186) DBH = 60% = 51 DAK = 100% = 25 OTSUS = 50% = 4.5 Penyesuaian = 50% = 7.5 88 1.) Hutang = 100 2.) Gaji = 43 Diluar: 300 Beli Barang/Jasa Pemerintah Penyertaan modal pemerintah BUMN (APBN) dll. (Post Majeur) Keppres 80/2003 → = (60%) 4. Sosial 35 Tidak melalui Keppres80/2003 3. Subsidi 117 Tidak Melalui Keppres 80/3003 347 180 Melalui Keppres 80/2003 Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

8 Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan)
2. Prediksi Inefisiensi Pengelolaan Keuangan Negara (CPAR, WB) 3. Persentase Kasus Pengadaan (KPK, KPPU) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

9 Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan)
4. Efisiensi Pengadaan vs Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Keppres 80/2003) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

10 Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan)
5. Manual vs Elektronik No. Uraian Manual Elektronik 1. Proses Administrasi Sulit Mudah 2. Pendaftaran Vendor Berulang-ulang Satu kali saja 3. Penyerahan Dokumen Datang langsung Melalui internet 4. Frekuensi Tatap Muka Sering Hampir tidak ada (faceless) 5. Kerahasiaan Peserta Tender Tidak terjamin Terjamin 6. Transparansi Rendah Tinggi 7. Persaingan Relatif tertutup Terbuka 8. Peluang KKN Tertutup 9. Panitia Pengadaan Susah tidur Nyenyak Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

11 Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan)
6. UU No. 11/2008 Tentang ITE dan Dokumen Elektronik ( , SMS, file) diakui sebagai alat bukti yang sah yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terisolasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya sebagai an Pass word memiliki kelat verifikasi (contoh: MD5, hash key, user ID dan password memiliki Kekuatan Hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional Transaksi Elektronik Tanda Tangan Elektronik Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

12 7. Roadmap 7 Flagship Detiknas
Isu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lanjutan) 7. Roadmap 7 Flagship Detiknas LKPP Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

13 E-Procurement Solusi Implementasi Transparan Efisien Akuntabel
Prioritas Nasional Solusi Transparan Efisien Akuntabel Implementasi E-Procurement Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

14 Apa Itu e-Procurement???? WEB /INTERNET PENGADAAN BARANG/JASA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

15 Ruang Lingkup e-Procurement????
e-Auction e-Tender e-Procurement e-Catalogue Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

16 Tujuan Terbuka & Efektif & Transparan Efisien Konsolidasi Pasar
Lebih Terbuka & Transparan Efektif & Efisien Konsolidasi Pasar Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

17 Komitmen pimpinan (political will)
Tantangan Komitmen pimpinan (political will) Transformasi pola pikir dan pola tindak (mind set) stake holder Jumlah dan mutu sumber daya manusia Ketersedian infrasturktur Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

18 Strategi Pengembangan
Membangun Komitmen Sosialisasi, diskusi dan melobi Meningkatkan Kapasitas SDM Piloting, sosialisasi , pendidikan dan pelatihan Mengembangkan IT Metode pendekatan (Open Source, Free License, Free of Charge dan Full Support) Meningkatkan jaringan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

19 Strategi Implementasi
IT system configuration Management Scheme Centralized Single Body “Korea, Philippine” Singapore N/A Distributed Autonomous Indonesia Kunci Sukses: Suka rela Pemberdayaan Kemandirian Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

20 Implementasi e_Procurement
O u t p u t & O u t c o m e Pelayanan Prima Implementasi e_Procurement (LPSE) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

21 Apa Itu LPSE???? Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit yang melayani proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

22 Fungsi LPSE Mengelola sistem e-Procurement;
Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; Menyediakan akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan sistem e-Procurement kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa; Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

23 Peranan LPSE LPSE Pusat
Pengoperasian system aggregator Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi LPSE LPSE Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Perguruan Tinggi Membangun infrastruktur LPSE Mengoperasikan LPSE Melayani pengguna & penyedia di masing-masing wilayahnya Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

24 Peranan LKPP & Stakeholders
Regulation & Standardization Membangun system aggregator Mendorong inisiative pengembangan LPSE (Aplikasi LPSE, SDM & pendampingan) Stakeholders Berkontribusi terhadap proses pembangunan (aplikasi, infrastruktur, SDM & kelembagaan) Berkontribusi untuk pendampingan Berkontribusi terhadap pengawasan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

25 Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

26 Status E-Procurement Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

27 Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

28 Lanjutan Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

29 Status Implementasi (September 2009)
Instansi Pemerintah yang segera melakukan lelang dengan e-Procurement Instansi Pemerintah yang segera melakukan lelang dengan e-Procurement KPK PPATK Kab. Tasikmalaya Kab. Malang Kab. Indramayu Kab. Kotabaru Kota Banjar Kota Bintan Kota Tasikmalaya Kabupaten Bandung Barat Departemen Kelautan & Prikanan Prov. Sulawesi Tenggara Prov. Nusa Tenggara Timur Kota Palopo Kota Dumai Kab. Kebumen Kab. Sijunjung Kab. Tanah Laut Kab Hulu Sungai Selatan Kab Banyuwangi ITS UI Instansi Pemerintah dalam tahap persiapan e-Procurement Instansi Pemerintah yang telah melakukan inisisasi awal Sdelog Polri Prov. NTB Prov. Papua Kota Malang Kota Payakumbuh Kota Salatiga Kab. Balangan Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Mandailing Natal Kab. Siak Kab. Pemalang ITB Depkominfo Departemen Perindustrian Departemen Agama Departemen Luar Negeri Kementerian BUMN Kementerian Bidang Kesra Setkab LAN BATAN BNN Prov. Jawa Tengah Prov. Jambi Prov. Sumatera Selatan Prov. DKI Jakarta Prov. NAD Kota Medan Kota Prabumulih Kota Pangkalpinang Kota Metro Kota kediri Kota Pare-Pare Kota Langsa Kota Madiun Kota Semarang Kota Samarinda Kab. Halmahera Selatan Kab. Takalar Kab. Kutai kartanegara Kab. Karimun Kab. Natuna Kab. Rokan Hulu Kab. Tanah Datar Kab. Belitung Kab. Tanah Bumbu Kab. Klaten Kab. Bangka Tengah Kab. Kapuas Kab. Sumba Barat Kab. Temanggung Kab. Luwu Utara Kab. Kotawaringin Timur Kab Binjai Kab. Labuhan Latu Kab. Pacitan Kab. Sleman Kab. Banyumas Kab. Madiun Kab. Ketapang Kab. Seruyan Kab. Paser Kab Pulau Buru Kab Bulukumba UGM Univ. Mulawarman Univ. Negeri Padang Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

30 E-Procurement di Dunia
Best Practices E-Procurement di Dunia Korea (Public Procurement Service) Electronic Data Interchange (EDI) → 1997 E-Shopping Mall → 1998 E-Bidding → 2000 E-Guarantee & E-Payment → 2001 Korean ONline E-Procurement System (KONEPS) centarlized → 2002 Korea membantu Vietnam, Mexico nantinya Mongolia, Uzbekistan, dan Indonesia China (The Central Government Procurement Center) Dimulai → awal 2000-an E-Procurement untuk procurement plan, online bidding, dan online evaluation Desentralisasi implementasi e-procurement di setiap wilayah Pilipina E-Procurement → awal 2000-an Akan mendapatkan bantuan technical assistance dari World Bank dari beberapa kandidat lainnya yaitu Mongolia, Vietnam, dan Thailand Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

31 E-Procurement di Dunia
Best Practices E-Procurement di Dunia (Lanjutan) Belgia (Public Federal Personal and Organization) E-Catalogue → 2007 Penyempurnaan E-Catalogue → 2008 All framework contracts should be integrated → 2009 Skotlandia (Scottish E-Procurement System) E-Tender, E-Payment → 2002 Dicapai 75 instansi pemerintah dari target yang semula hanya 50 Italia - Consip (Public Information Services Agency) electronic catalogue, online auctions, and an electronic marketplace Secara dramatis mentransformasi government acquisition process Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

32 E-Procurement di Dunia
Best Practices E-Procurement di Dunia (Lanjutan) Virginia DGS (The Departement of General Services) E-Procurement → 1999 Pilot project selama 3 tahun untuk memantapkan sistem e-procurement yang dikembangkan Mengembangkan e-mall → awal 2000 Vendor e-tender diikuti oleh seluruh negara bagian di Amerika bahkan dari Canada Implementasi e-procurement di Virginia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Amerika → Tanzania (The Tanzanian Public Procurement Regulatory Authority) Merupakan LKPPnya Indonesia Mempunyai Public Procurement Act Nomor 21 tahun 2004 Lembaga ini berdiri pada tahun 2004 dengan peranan: harmonisasi kebijakan pengadaan antara pemerintah pusat, daerah dan badan independen; monitoring evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM pengadaan. Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

33 E-Procurement di Dunia
Best Practices E-Procurement di Dunia (Lanjutan) Indonesia (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi→ efektif 2005 Implementasi sistem e-Procurement Kota Surabaya → 2005 Implementasi sistem e-Procurement Depkominfo → 2005 Pilot project e-Procurement di Bappenas dan Diknas (masing-masing 2 paket) → 2006 Pilot project e-Procurement kerjasama Bappenas dengan USAID di 5 Provinsi + Departemen Keuangan → 2007 Inisiatif konsolidasi di 5 Provinsi, Departemen Keuangan + Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DIY dan Kota Makassar → 2008 Tahap perkembangan implementasi e-Procurement di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah/BUMN/Perguruan Tinggi → 2009 Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

34 Langkah ke depan Perluasan penggunaan e-procurement di lingkungan Pemerintah pusat dan daerah Pengembangan sistem e-announcement Pengembangan sistem pertukaran dokumen elektronik yang lebih aman (Certificate Authority) (bekerjasama dengan Lembaga Sandi Negara) Pengembangan sistem audit & pelaporan (bekerjasama dengan BPKP) Pengembangan regulasi guna mendukung transaksi e-procurement secara lebih luas (eTendering  eCataloging) Penggabungan pasar pengadaan secara elektronik menjadi satu pasar pengadaan nasional Kelembagaan LPSE menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

35 RAGU ? TANYAKAN KEPADA LKPP
Pengendalian Diri Pribadi Kunci Sukses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah PAHAM TUJUAN & PRINSIP DASAR PENGADAAN PERENCANAAN KEGIATAN SESUAI KEBUTUHAN SELAMAT DI AKHERAT “Hablumminallah “ PELAJARI DAN IKUTI SEKSAMA KEPRES 80/2003 DAN PER U-U AN TERKAIT Ikhlas Dalam Bekerja Pasrah dengan hasil RAGU ? TANYAKAN KEPADA LKPP Situs Web: KURSUS DAN RAIH SERTIFIKAT L2/L4/L5 PROMOSI JABATAN “Hablumminannaas” PROFESIONAL DALAM PENGADAAN Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

36 Informasi Penting www.lkpp.go.id website Fasilitasi
website Fasilitasi pembentukan LPSE regional Pelatihan e-proc Fasilitasi penyelesaian sanggah dan bantuan hukum Ujian sertifisai Penanyangan pengumuman Rencana Pengadaan instansi pusat dan daerah Pengumuman Lelang Pengadaan Biro Ekbang sesuai dengan Tupoksi (Monev) Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa

37 Terima kasih Pengadaan yang kredibel, menyejahterakan bangsa