Membangun Good Governance di OJK

Presentasi berjudul: "Membangun Good Governance di OJK"— Transcript presentasi:

1 Membangun Good Governance di OJK

2 Latar Belakang dan Tujuan
UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK mengamanatkan implementasi good governance di OJK untuk memastikan bahwa fungsi pengaturan, pengawasan, penyidikan, dan perlindungan konsumen berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. OJK wajib memenuhi aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sesuai UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara. Tujuan Memberi pedoman agar penerapan Good Governance dapat dilakukan dengan baik oleh Dewan Komisioner dan pegawai OJK. Memformulasikan road map implementasi Good Governance OJK. FGD Good Governance OJK 2014 2

3 Apa itu Good Governance?
Governance is a process whereby societies or organizations make their important decisions, determine whom they involve in the process and how they render account (Institute On Governance, 2003) Good Governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board managers, shareholders and other stakeholders (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD, 2004) Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta yang patuh terhadap peraturan/ketentuan yang ditetapkan (IMF, 2007) Good Public Governance (GPG), dapat dimaknai sebagai sistem pengelolaan kewenangan para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat dan antara penyelenggara negara dan lembaga negara serta antar negara (KNKG, 2008) FGD Good Governance OJK 2014 3

4 Governance Principles
The House Of Good Governance OJK Governance Outcome Governance Process Governance Structure Governance Principles FGD Good Governance OJK 2014

5 Prinsip Governance OJK (Good Public Governance )
KNKG OJK OECD Demokrasi Transparansi Pertanggungjawaban Budaya Hukum Kewajaran dan Kewajaran Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kewajaran (fairness). (Good Public Governance ) Transparansi Akuntabilitas Pertanggungjawaban Independensi Kewajaran dan Kesetaraan FGD Good Governance OJK 2014

6 Rancangan Pedoman Good Governance OJK #1
Pendahuluan Profil OJK Kerangka Kerja Tata kelola Organ Tata Kelola Kebijakan/Penerapan GG Assurance OJK Implementasi Pedoman FGD Good Governance OJK 2014

7 Rancangan Pedoman Good Governance OJK #2
No Isi Keterangan I. Pendahuluan 1. Komitmen 2. Latar belakang 3. Tujuan 4. Ruang lingkup 5. Istilah II. Profil OJK Status UU 21/2011 Pasal 2 Tugas & fungsi UU 21/2011 Pasal 5 & 6 Visi & misi Asas-asas UU 21/2011 Penjelasan Nilai-nilai IPSIV III. Kerangka Kerja Tata Kelola Kerangka kerja implementasi Kerangka: organ utama, pendukung, & infrastruktur Prinsip-prinsip tata kelola Prinsip TARIF Struktur tata kelola Gambar ‘rumah’ governance IV. Organ Tata Kelola Organ utama a. Struktur Dewan Komisioner UU 21/2011 Pasal 10 b. Tugas dan wewenang DK UU 21/2011 Pasal 20-21 c. Hak d. Pengambilan keputusan UU 21/2011 Pasal 24 e. Rapat Dewan Komisioner f. Pengangkatan dan pemberhentian UU 21/2011 Pasal 11-17 g. Renumerasi h. Penilaian kinerja

8 Rancangan Pedoman Good Governance OJK #3
IV. Organ Tata Kelola 2. Organ pendukung a. Sekretariat UU 21/2011 Pasal 26 b. Dewan Audit c. Komite d. Internal Audit V. Kebijakan/Penerapan GG 1. Pengaturan, pengawasan dan pemberian sanksi SJK Pendelegasian kewenangan UU 21/2011 Pasal 25; PDK 1/16/2012; SEDK 1/4/2012 3. Benturan kepentingan UU 21/2011 Pasal 22-23, KPK 4. Komunikasi dan informasi UU 21/2011 Pasal 33 kerahasiaan dan keterbukaan informasi 5. Etika Kerja 6. Manajemen SDM PDK 12/2013 7. Pengadaan barang/jasa PDK 24/2013 8. Pengelolaan aset 9. Keuangan dan akuntansi PDK 1/13/2012; SEDK 10/2013 10. Pungutan 11. Rencana kerja dan anggaran UU 21/2011 Pasal 34-36 12. Teknologi informasi : IT Governance UU ITE

9 Rancangan Pedoman Good Governance OJK #4
Kebijakan/Penerapan GG 13. Hubungan dengan stakeholders a. Pegawai b. Sektor Jasa Keuangan c. Pemerintah d. DPR e. Bank Indonesia f. Lembaga Penjamin Simpanan g. Penyedia barang/jasa h. Masyarakat UU 21/2011 Pasal 28-31 i. Stakeholders lainnya j. FKSSK UU 21/2011 Pasal 44-46 14. Tanggungjawab sosial 15. Keselamatan & kesehatan kerja 16. Whistleblowing PDK 33 17. Startegi anti fraud : LHKPN, gratifikasi Acuan SE BI 13/28.DPNP/2011; Sikencur BPK; KPK 18. Pengendalian internal VI. Assurance OJK Konsep Assurance: 1. Three lines of defense Struktur Assurance 2. Manajemen risiko PDK 2/06/2013; SEDK 2/06/2013 3. Pengendalian kualitas PDK 3/06/2013; SEDK 3/06/2013 4. Audit internal PDK 1/06/2013; SEDK 1/06/2013 External audit Proses Assurance : planning, execution, reporting & monitoring VII. Implementasi Pedoman Sosialisasi Implementasi Monitoring & evaluasi

10 Terminologi Prinsip Governance OJK
Independensi Akuntabilitas Pertanggung-jawaban Transparansi Kewajaran/ Kesetaraan Pengambilan Keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif Pengelolaan OJK bebas dari kepentingan politik, pribadi dan pihak lain Kejelasan pelaksanaan wewenang, fungsi dan tugas Dewan Komisioner dan/atau antar DK dengan organ pendukungnya Mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam pengambilan keputusan dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kesesuaian pengelolaan OJK dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku FGD Good Governance OJK 2014

11 Struktur Organisasi OJK
Struktur Organisasi OJK (One Tier) Jenis Lain (Two Tier) Organ Utama Organ Pendukung Organ Utama Organ Pendukung RUPS Dewan Komisaris Direksi Sekretariat Internal Audit Komite-komite Komisiaris Komite-komite Direksi External Audit Manajemen Resiko Dewan Komisioner Sekretariat Dewan Audit Komite-komite OJK memiliki struktur dengan prinsip “checks and balances”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. FGD Good Governance OJK 2014

12 Struktur Good Governance OJK
Structure Governance Infrastructure Dewan Komisioner Organ Utama OJK Organ Pendukung OJK Sekretariat Dewan Audit Komite-komite Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan OJK/DK Pelaporan & Komunikasi Information management System Tugas &Fungsi Organisasi, SOP Kode Etik Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, Dewan Komisioner membentuk organ pendukung yang mencakup sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik, dan organ lainnya sesuai dengan kebutuhan. Organ pendukung yang dibentuk oleh Dewan Komisioner diketuai atau dikoordinasikan oleh salah seorang anggota Dewan Komisioner berdasarkan rapat Dewan Komisioner FGD Good Governance OJK 2014

13 Fungsi dan Wewenang OJK
OJK mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, penegakan hukum (sanksi). Tugas dan wewenang tersebut dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang Produk pengaturan OJK melalui: Rule making Rule, diantaranya melalui masukan dan tanggapan dari pihak sektor jasa keuangan Pengawasan dan penegakan hukum : terdapat Standar Operating Procedure & Service Level Agreement FGD Good Governance OJK 2014

14 OJK APBN Pertanggungjawaban Terhadap Industri ??? DPR, BPK dan Media
UU Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 34 Sumber Dana OJK PP Nomor 11 Tahun 2014 & POJK Nomor 3/POJK.02/2014 OJK APBN Pungutan Industri Manfaat : Edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Pelayanan yang lebih baik Pengaturan dan pengawasan lebih baik sehingga sektor jasa keuangan bisa tumbuh lebih bagus dan kuat Sumber Dana OJK Pertanggungjawaban DPR, BPK dan Media Industri ??? FGD Good Governance OJK 2014

15 Poin Diskusi FGD Good Governance OJK 2014
Konsep Prinsip Good Governance OJK Berdasarkan best practices prinsip-prinsip Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik, apakah prinsip GG OJK tersebut telah memadai? Prinsip apa yang seharusnya ditambahkan/dikurangi OJK sebagai organisasi publik yang mengacu pada Good Public Governance? Konsep/Rancangan Pedoman Good Governance OJK Berdasarkan best practices Good Governance, apakah isi pedoman Good Governance OJK telah memadai? Hal apa yang perlu ditambahkan/dikurangi OJK sebagai organisasi publik yang mengacu pada Good Public Governance? Konsep Organ Utama pada Struktur Organisasi di OJK Berdasarkan best practices Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik, konsep organ utama dan organ pendukung OJK apakah telah memadai? Tools evaluasi implementasi Good Governance pada lembaga negara/organisasi publik: Berdasarkan best practices Good Governance, tools apa saja yang dapat digunakan untuk mengevaluasi implementasi Good Public Governance di OJK? FGD Good Governance OJK 2014

16 Referensi FGD Good Governance OJK 2014
BEI Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) Versi 1.0. Jakarta. Deloitte Developing an Effective Governance Operating Model A Guide For Financial Service Boards And Management Teams. Deloitte. United States. FRC The UK Corporate Governance Code. The Financial Reporting Council Limited. London. G. John, B. Amos and T. Plumptre Principles for Good Governance in The 21st Century. Policy Brief No.15. Institute On Governance. IFAC & CIPFA International Framework: Good Governance in The Public Sector. KNKG Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia. Komite Nasional Kebijakan Governance. Jakarta. OECD OECD Principles of Corporate Governance. OECD Publication. France. PGN Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Jakarta. Republik Indonesia Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta. FGD Good Governance OJK 2014

17 Terima Kasih….