MASTER PLAN SDM BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Presentasi berjudul: "MASTER PLAN SDM BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP"— Transcript presentasi:

1 MASTER PLAN SDM BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Universitas Indonesia Hafid Setiadi Triarko Nurlambang

2 Latar Belakang, Tujuan, & Sasaran
Perubahan pengelolaan lembaga-lembaga pemerintah dan pelayanan publik sebagai akibat dari reformasi birokrasi dan otda Tuntutan pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat Meningkatnya persoalan lingkungan hidup di Indonesia yang semakin kompleks yang memerlukan penanganan yang bersifat antisipatif Pentingya peran pemerintah sebagai parenting organization Perlunya skenario pengembangan SDM yang memperhatikan dinamika internal dan eksternal organisasi pemerintah Tujuan : Menyusun perencanaan SDM LH yang dapat meningkatkan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup guna mendukung pembanguan berwawasan lingkungan dalam kerangka otonomi daerah Sasaran : Tersusunnya Master Plan Pengembangan SDM bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun

3 Permasalahan & Ruang Lingkup
Bagaimana pemahaman kebutuhan pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup di Indonesia? Apa peran strategis instansi pemerintah pengelola lingkungan hidup? Apakah struktur organisasi dan manajemen yang ada saat ini telah selaras dengan tujuan pembangunan berwawasan lingkungan? Apakah telah sejalan dengan rencana strategis yang telah disusun? Bagaimana kinerja SDM pengelola LH pada instansi pemerintah saat ini baik di pusat maupun daerah? Apakah kendala pokok dalam manajemen SDM pengelola LH? Bagaimana strategi mengatasi kendala tersebut? Apakah rencana aksi dan tahapan program bagi pengembangan SDM pengelola LH Ruang Lingkup Mengkaji arah atau tren fenomena permasalahan lingkungan hidup di Indonesia sampai dengan 2010 Mengkaji arah atau tren peran pemerintah di antara stakeholder pengelola lingkungan hidup di indonesia Mengkaji permasalahan instansi pemerintah pengelola LH Mengkaji tuntutan kinerja instansi pemerintah pengelola LH sampai dengan tahun 2010 Mengkaji kelayakan struktur manejemen instansi pemerintah pengelola LH sesuai dengan tuntutan kinerja Merumuskan kebutuhan dan kualifikasi SDM pada instansi pemerintah pengelola LH Melakukan critical review terhadap Master Plan SDM LH sebelumnya Merancang garis besar startegi (Master Plan) pengembangan SDM pada instansi pemerintah pengelola LH berdasarkan pendekatan skenario

4 KERANGKA BERPIKIR (1) Pendekatan Birokrasi yang berorientasi pada wirausaha. Ciri-cirinya adalah : Sebagai katalis Milik masyarakat Kompetitif Berorientasi pada misi, hasil, dan kebutuhan publik Antisipatif Terdesentralisasi Good Governance Transparansi Akuntabilitas Partisipatif Responsivitas Efektif & efesien Kemitraan Komitmen pada LH Supremasi hukum Demokratis Visioner

5 KERANGKA BERPIKIR (2) Strategic Direction Setting
Supply, demand, discrepancies Develop Action Plan Implementation Action Plan Monitor, evaluate, revise Perencanaan SDM harus berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai Perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang Perencanaan selalu meliputi keputusan tentang kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan Perencanaan harus akurat, teruji, fleksible, dapat dipertanggungjawabkan, dan secara periodik dapat dievaluasi

6 Kerangka Berpikir (3) Fokus Kajian Empat langkah pokok perencanaan SDM
Tujuan/ Sasaran SDM Perencanaan Anggaran SDM Prakiraan kebutuhan aktifitas SDM Program Kegiatan SDM Umpan balik Empat langkah pokok perencanaan SDM Untuk kebutuhan masa depan Untuk keseimbangan masa depan Untuk pengadaan, seleksi, dan pemberhentian pegawai Untuk pengembangan

7 Pergeseran Paradigma Pembangunan
Dalam proses pengambilan keputusan : TOP DOWN BOTTOM UP Peran pemerintah : DOMINAN FASILITATOR, REGULATOR, ENABLER. Dari sisi pendekatan perencanaan : SEKTORAL REGIONAL (MULTISEKTORAL) Dari sisi kepentingan masyarakat : KEPENTINGAN ELITE KEPENTINGAN AKAR RUMPUT Dari pola pemanfaatan sumberdaya alam : KEPENTINGAN EKONOMI JANGKA PENDEK KEPENTINGAN KESEIMBANGAN ALAM JANGKA PANJANG

8 Kelembagaan LH di Daerah
Psl 112 ayat (1) UU No.22/1999 PP No 8/2003 SKB Men PAN & Mendagri No 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan No 17/2003 Surat edaran Mendagri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Nomor 660.1/1728/V/Bangda dan Nomor 660.1/102/V/Bangda Pertimbangan : Yuridis Empiris Akomodatif Kelembagaan LH di daerah adalah berupa DINAS DAERAH Perumusan kebijakan teknis LH Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum Pembinaan pelaksanaan tugas LH Harapan : Kapasitas penyelenggaraan tugas dan fungsi LH menjadi : lebih luas, lebih kuat, dan lebih akomodatif

9 Pembagian tugas & kewenangan
Pemerintahan Kedudukan Kewenangan Bentuk Lembaga Tugas Pemerintah pusat Fasilitasi, pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pengawasan represif Departemen/ Kementerian Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan, Pemberian Ijin, Pelayanan Umum, dan Pembinaan Propinsi Daerah Otonom & Wilayah Administrasi Lintas Kab/Kota & segala kewenangan yang belum mampu dilaksanakan oleh Kab/Kota Dinas LH Propinsi Kebijakan, Pemberian Ijin, Pelayanan Umum, dan Pembinaan Kab./Kota Daerah Otonom Otonomi yang luas, utuh, dan bertanggung jawab Dinas LH Kab/Kota

10 Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan
PRESIDEN Departemen Sektoral DEPDAGRI BANGDA Gambar 3.1 Struktur Pemerintahan dan Pengelolaan Lingkungan Instruksi MEN. LH Bimbingan dan Supervisi Koordinasi Koordinasi GUBERNUR Pemda Provinsi Instruksi Instruksi DINAS LH Koordinasi INSTANSI LAIN Potensi konflik Territorial conclict (konflik horisontal) Contiguity zone conflict (konflik vertikal) BUPATI/WALIKOTA Pemda Kabupaten/Kota Instruksi Instruksi DINAS Kabupaten INSTANSI LAIN KECAMATAN DESA/ KELURAHAN Masalah Lingkungan

11 Profil Umum Indonesia dalam sistem dunia
Profil Eksisting Indonesia Atribut sosial ekonomi Negara berkembang Wilayah pasar Produsen bahan mentah Beban utang LN Impor teknologi Atribut Sumberdaya alam dan lingkungan hidup “Mega diverse dunia” Negara tropis Negara kepulauan Lokasi strategis Kaya akan bahan tambang Atribut hukum/peraturan Orientasi sektoral Dominasi pemerintah Paradigma “atur dan awasi” Ketergantungan eksternal Eksploitasi SDA Konsumtif ‘Aset internasional’ . Konflik kepentingan . Inkonsistensi kebijakan Posisi tawar rendah Tidak mampu berinisiatif dan berinovasi Reaktif dan defensif

12 Posisi Indonesia dalam beberapa isu lingkungan internasional
Kelompok 77 Produsen Minyak Bumi Koalisi “Mega Diverse” Isu keanekaragaman hayaiti Isu energi terbarukan Indonesia Isu pendanaan & perdagangan

13 Kecenderungan Pengelolaan SDA dan LH di Indonesia
Green Economy Shallow environment management Conventional Economy Deep Ecology Indonesia Konsumtif Hilangnya bentuk kehidupan alamiah Eksploitasi sumberdaya alam Standar kehidupan material Non Konsumtif Harmonisasi dengan alam Konservasi sumberdaya alam Standar Kehidupan Ekologis

14 Tantangan Pengelolaan LH di Indonesia
Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia lebih dipandang sebagai permasalahan teknis yang dianggap akan dapat diselesaikan dengan penerapan teknologi dan penetapan standar baku mutu. Sumberdaya alam masih dipandang sebagai sumberdaya ekonomis daripada sumberdaya ekologis. Dalam hal ini sumberdaya alam merupakan sumber pendapatan negara, daya tarik investasi, dan sumber kehidupan penduduk miskin. Berbagai ukuran yang digunakan dalam pembangunan lebih berorientasi pada standar kehidupan material daripada kualitas kehidupan yang lebih holistik. Adanya kecenderungan untuk mereduksi bentuk-bentuk kehidupan alamiah melalui kemajuan teknologi dan industrialisasi.

15 Driving force keguncangan LH
Pertama, laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang tinggi yang berhasil diwujudkan oleh akal dan otak manusia; Kedua, ledakan penduduk yang mengganggu keseimbangan SDA dan lingkungan; Ketiga kurangnya etika dan perilaku yang berpihak pada kepentingan pelestarian lingkungan.

16 Menuju sustainable development....
Dibentuknya instansi pemerintah yang menangani masalah lingkungan Munculnya berbagai kegiatan dan ornop di bidang lingkungan hidup Meningkatkan kesadaran masyarakat Acuan perencanaan LH : Agenda 21 Indonesia, Agenda 21 Sektoral, Agenda 21 Lokal, Konferensi Nasional Pembangunan Berkelanjutan Mainstreaming..... Layak secara ekonomi Diterima secara sosial Ramah lingkungan Memperkuat negara kesatuan Paradigma.... Keberlanjutan Keseimbangan Efisiensi lingkungan Harmonisasi dengan alam

17 Pembangunan Berkelanjutan....... Kesepakatan Nasional & Rencana Tindak
Membangun masyarakat adil & makmur sesuai harkat kemanusiaan Mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan Melaksanakan pembangunan berkelanjutan Melanjutkan proses reformasi Menyelenggarakan rencana tindak pembangunan berkelanjutan Meningkatkan kemandirian nasional Menjamin kekayaan dan keanekaragaman budaya sebagai perekat bangsa Menurunkan tingkat kemiskinan, mengubah pola konsumsi dan produksi, serta mengelola SDA secara berkelanjutan Mewujudkan SDM terdidik, cerdas, dan bermoral Mewujudkan komitmen dalam pencapaian pelaksaan pembanguna berkelanjutan Rencana Tindak Penurunan tingkat kemiskinan Kepemerintahan yang baik & masyarakat madani Pendidikan Tata ruang Sumberdaya air Energi dan SD mineral Kesehatan Pertanian Keanekaragaman hayati Perlindungan dan pengelolaan LH Pola produksi dan konsumsi Pendanaan dan kelembagaan

18 Program Pembangunan (RKP 2005 – Bappenas) Bid SDA dan LH
Perlindungan dan konservasi SDA Rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Pengembangan kapasitas pengelolaan SDA dan LH Pengendalian pencemaran lingkungan Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

19 ‘Satu’ atau ‘Beberapa’ Masa Depan?
Kita terbiasa melihat hanya ‘satu’ masa depan. Kita perlu mengubah mindset untuk membuka mata terhadap ‘beberapa’ masa depan. Scenario 4 “One official future” (?) Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Saat ini Masa depan Sumber: Tony Suyantono, 2004

20 Mengapa Kita Memandang ‘Beberapa’ Masa Depan?
Tak ada yang bisa memastikan 1 masa depan Ada beragam ketidakpastian, persepsi & judgment Yang dilakukan sekarang mempengaruhi masa depan Sumber: Tony Suyantono, 2004

21 Keunggulan Scenario Planning
Mempertimbangkan kepastian dan ketidakpastian Membuka mata akan struktur fenomena dan perilaku lingkungan Mengarahkan strategi yang tangguh untuk berbagai kemungkinan masa depan Mendorong upaya menciptakan atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik Think the unthinkable, menyadarkan hal yang tak terpikirkan tapi mungkin terjadi Membentuk mindset yang antisipatif dan adaptif Wahana pembelajaran dan strategic conversation bagi perusahaan Sumber: Tony Suyantono, 2004

22 Model Scenario Planning
Interpretasi 1 Scenario 1 Implikasi 1 Ketidakpastian Interpretasi 2 Scenario 2 Implikasi 2 Pre-determined (bisa diduga) Interpretasi 3 Scenario 3 Implikasi 3 ? Kompetensi & strategi/ kebijakan yang dibangun saat ini Sumber: Tony Suyantono, 2004

23 Analisis Struktur Stabilitas politik Lingkungan global
Analisis struktur terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan (driving forces) akan menunjukkan perilaku dan kemungkinan perubahan lingkungan di masa depan. Beberapa kemungkinan perubahan lingkungan ke depan akan ditangkap sebagai beberapa scenario. Perubahan lingkungan 1 = scenario 1 Stabilitas politik Lingkungan global Kinerja pemerintah Aktivitas ekonomi Pendapatan masyarakat Perubahan lingkungan 2 = scenario 2 Penegakan hukum Penjualan produk & jasa Perubahan lingkungan 3 = scenario 3 Sumber: Tony Suyantono, 2004

24 Skenario SDA & LH 2025 Skenario optimis : Skenario pesimis :
Konsumerisme tak terkendali Fragmentasi kepentingan Apatis thd penegakkan hukum Lemahnya peranan faktor lokal Kemajuan iptek demi eksploitasi Tekanan penduduk perkotaan dan pesisir Disorientasi otonomi daerah Paradigma : pertumbuhan & profitabilitas Skenario optimis : Menguatnya Green Consumerism Masyarakat madani yang mantap Good environmental governance Menguatnya peranan faktor lokal Kemajuan iptek mendorong standarisasi produk yang ramah lingkungan Redistribusi penduduk Reorientasi otonomi daerah Paradigma : berkelanjutan & keseimbangan SDA dan LH sebagai “the last resort” bagi sumber pembiayaan ekonomi pembangunan SDA dan LH sebagai komoditi ekologis yang berdimensi ekonomi, politik, dan sosial budaya Timbul 4 krisis utama : pangan, air, energi, dan ruang Optimasi pemanfaatan intangible resources, selektif thd SDA terbarukan & SDA tak terbarukan Total recovery : lebih dari 20 tahun Total recovery : kurang dari 20 tahun

25 Keterkaitan Kebijakan, organisasi dan SDM
Pengem bangan Pergantian Rekrutmen Peran SDM dalam keputusan stratejik Nilai, visi, tujuan dan strategi organisasi Kultur dan suasana Kompetensi Reward Struktur Komunikasi Kebijakan manajemen (bidang putih) Elemen administrative manajemen SDM (bidang abu-abu muda)

26 Identifikasi Kebutuhan Pengembangan SDM
yang berorientasi pada kebutuhan organisasi Apa yang dibutuhkan organisasi Bagaimana situasi mempengaruhi SDM Apa yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini Apa kendala antara yang diperlukan dan yang dimiliki Apa yang telah dimiliki organisasi Revisi kebijakan manajemen SDM Rencana dan program Monitor dan evaluasi

27 Siklus Proses Dalam Pelaksanaan Manajemen Strategic
Hasil analisa kondisi makro dan mikro; diarahkan oleh adanya visi, misi, keyakinan dasar, nilai dasar, tujuan dan strategi Perumusan Strategi Rencana Strategic: Sasaran strategic Target Inisiatif strategic Perencanaan Strategi Mental Creation Process Penyusunan program Program Jangka Panjang Sistem Manajemen Strategic Penyusunan Anggaran Program jangka pendek Implementasi Pelaksanaan rencana Physical Creation Process Pemantauan Pelaksanaan rencana Umpan balik

28 Skenario Kelembagaan LH (by area authority – role – strategic sequence)
Nasional (pusat) Propinsi (regional) Kabupaten/kota (lokal) By Role: Role I : Institusi LH sebagai katalisator dan integrator pembangunan berkelanjutan (multisectoral oriented) Role II : Institusi LH sebagai perumus kebijakan di bidang LH (sectoral oriented) Role III : Institusi LH sebagai pelaksana kebijakan di bidang LH (deep sectoral oriented) By Strategic sequence Strategic Tactic Program By Role Role 1 Role 2 Role 3 Nas. Strategic Kelembagaan 2 Kelembagaan 3 By Strategic seq. By area authority Prop. Kelembagaan 1 Tactic Kelembagaan 3 Kelembagaan 2 Kab./ Kota. Program Kelembagaan 1: well set: mis. Nas.- multisectoral-strategic Kelembagaan 3 Kelembagaan 2

29 Skenario Kelembagaan LH
Tipologi Skenario Skenario Kelembagaan LH Kelembagaan 3 Kelembagaan 2 Kelembagaan 1 Pesimis P3 (Skenario 1) P2 P1 Optimis O3 O2 O1 (Skenario 3) Skenario 2 Skenario SDA & LH Keterangan: Kelembagaan 1: kondisi apabila semua peran kelembagaan sesuai dan tepat (managed/ optimized – mature organization) Kelembagaan 2: kondisi apabila sudah sekitar 50% atau lebih peran ideal kelembagaan telah terpenuhi (defined organization) Kelembagaan 3: kondisi apabila baru sebagian kecil peran kelembagaan terpenuhi atau masih banyak yang tumpang tindih peran antar lembaga (vertikal dan horizontal) (Initial and Repeatable Organization) Skenario1 (P3): apabila kelembagaan belum matang dan belum berhasil mengatasi masalah lingkungan hidup Skenario 2 (P2/O2): apabila kelembagaan sudah siap sistemnya dan kondis lingkungan mengarah membaik sesuai dengan konvensi dunia Skenario 3 (O1): apabila kondis kelembangaan sudah matang dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia sudah sesuai dengan konvensi internasional

30 Orientasi kebijakan publik, Strategi/Master Plan dan Garis Besar Program Pengembangan SDM
Skenario Kelembagaan LH Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Kebijakan Reinventing peran strategis LH bagi pembangunan Restrukturisasi Organisasi dan SDM Kementerian ditingkatkan menjadi Departemen/ Menko Akselerasi peran organisasi dan SDM serta penerapan Good Governance Pemantapan/ optimalisasi peran organisasi dan SDM secara kontinyu Pemantapan Good Governance Inovasi pengembangan Strategi Reposisi peran KLH Merumuskan Kepres/ PP kelembagaan LH (Interdep, Pusat-Daerah) Rekayasa organisasi & kompetensi SDM Peniingkatan kapasitas peran KLH sebagai “dinamisator/penggerak” Penerapan best practice Good Governance (GG) Pemantapan posisi KLH sebagai ‘gatekeeper’ aset SDA nasional -> fs. kendali KLH sbg partner stakeholder KLH sebagai inisiator kebijkan LH Program Identifikasi permasalahan kapasitas org./lembaga sesuai dengan perannya Membentuk budaya organisasi yang baru Penilaian kompetensi SDM Restruktur kelembagaan (right sizing) & replacement/ recruitment SDM Pelatihan intensif Mendapatkan pengakuan internasional (semacam ISO 1400) Peningkatan kompetensi SDM di setiap lini dan tingkatan lembaga Dibentuk unit Compliance untuk menjaga best practice GG Aktualisasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM (melalui pelatihan intensif) secara kontinyu Prog. Right sizing (adjusting sesuai kebutuhan masalah LH) Best practice GG Peningkatan kemampuan partnership dengan mitra lokal dan posisi tawar dengan pihak internasional Kebijakan, Strategi/ Master Plan dan Program SDM

31 (Business as Usual/ BAU)
Asumsi Dasar Pengembangan Organisasi & SDM Skenario 1 (Business as Usual/ BAU) Skenario 2 (LH: sektor proritas) Skenario 3 (Deep ecology) LH tetap dipandang dan diperlakukan sebagai salah satu sektor pembangunan semata oleh ‘pusat kekuatan politik negara’ (eksekutif dan legislatif maupun yudikatif) Kontroversi dikotomi kepentingan ekonomi vs LH walau sama-sama berbasis untuk kesejahteraan masyarakat, terus berlanjut Dinamika perkembangan dan kebutuhan ekternal masalah lingkungan tidak terantisipasi oleh pengembangan kapasitas lembaga (internal) LH telah menjadi prioritas pembangunan Stakeholders telah bounding (mis. hasil pendekatan negative campaign yang gencar tentang unsustainable development dev. -> tercipta “histeria massal lingkungan hidup” sehingga timbul rasa senasib diantara stakeholder) Kondisi kondusif untuk upaya percepatan peningkatan kapasitas kelembagaan LH -> SDM tertata sesuai kebutuhan/tuntutan standar kompetensi dan aplikasi GG LH telah menjadi ‘way of life” dan “way of thinking” (a new paradigm) Kesejahteraan masyarakat mencapai minimal standar dunia Birokrasi telah berubah menjadi Enterpreneur Government yang berorientasi pada kekuatan kemandirian, keberlangsungan dan best practice GG (untuk kepentingan stakeholder)

32 Kerangka Master Plan SDM
Berdirinya KLH Kapasitas lembaga & SDM 2004 2008 >=2010 2nd curve (peremajaan) matang S3 S1: beban internal & eksternal terlalu berat = kapasitas belum memadai S2: beban internal < beban eksternal S3: beban eksternal mulai dpt dikendalikan tumbuh S2 Mulai berkembang Saat ini ? ??? S1 Tahap pengembangan Skenario 1 Skenario 2 Skenario 3 Ukuran relatif kapasitas lembaga & SDM (LH jadi prioritas Pemb.) (Paradigma LH bg seluruh sektor Pemb.; Organisasi & SDM optimal) (Business As Usual /BAU)

33 LH: Prioritas Pembangunan
Master Plan (Rencana Induk)SDM Skenario 1: Business as Usual Kurangi penanganan masalah lingkungan dengan pendekatan ad-Hoc karena duplikatif dan inefisien Harus mulai ditetap sistem operasi standar pembangunan yang didukung oleh kekuatan hukum (min. Keppres/ PP) yang integratif/ komprehensif sesuai dengan sifat sistemik keruangan LH Dikembangkan sistem manajemen yang bersifat organik (bukan mekanistik) secara vertikal maupun horizontal. Kegiatan Inti dan pendukung jelas. Segera lakukan audit total (SDM) seluruh lembaga LH (pemerintah) Skenario 2: LH: Prioritas Pembangunan Menetapkan LH menjadi koordinasi sektor kegiatan pembangunan (Dept/Menko?) Fokus pada masalah kritis LH (priority setting) dan konvensi internaional Merancang & menerapkan best practice Good Governance (GG) dan sistem kendali operasional (bisa gunakan pendekatan Balance Scored Card) Rumuskan & internalisasi peran vertikal dan horizontal kelembagaan LH Right-sizing kelembagaan dan SDM, baik pusat, propinsi dan daerah Skenario 3: LH: a new paradigm Pengakuan dari stakeholder manfaat keberadaan lembaga LH (tercipta aliansi kelembagaan LH seluruh Indonesia) sesuai perannya Penerapan kontinyu best practice GG telah teruji untuk seluruh lembaga pemerintah dibid. LH (pusat, propinsi dan daerah) Penerapan cost effectiveness untuk mengukur kinerja operasional dan terus mampu akomodatif bahkan antisipatif dinamika masyarakat dan LH. Kontinyuitas pengembangan lembaga dan SDM sesuai tuntuan dinamika fenomena LH dan pemerintah Indonesia

34 Skenario Master Plan dan Strategi Pengembangan SDM
2nd curve (peremajaan) Orientasi pada Skenario 1: cenderung pesimis (BAU) dan butuh waktu lama untuk recovery ? Orientasi pada Skenario 2: cenderung optimis dan dapat diupayakan percepatan. Tergantung dari komitmen pemerintah pusat. Pola “Looping”. Orientasi pada Skenario 3: Optimis dan perlu kebijakan dan tindakan revolusi jika ingin dimulai saat ini. Namun dapat dicapai sebagai bagian tahapan dari skenario 1 atau/dan skenario 2.

35 Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan Skenario 2
Implikasi Master Plan dan Strategi SDM Implikasi Program 1 (jabaran skenario 1): Menetapkan kembali prioritas pemb. LH Merumuskan dan menetapkan kembali fungsi peran lembaga LH (KLH, propinsi dan daerah); khususnya ditinjau dari aspek kekuatan hukum dan kapasitas pelaksana (manajemen). KLH dapat dikembangkan sebagai parenting organization dari lembaga-lembaga LH lainnya Audit total kinerja unit-unit kerja (terutama terkait dengan SDM) Menata kembali sistem kelembagaan dan hukum perundang-undangannya (interdep- pusat-propinsi-daerah) Menata kembali fs dan peran unit kerja berikut SDM yang ada , dilihat dari perannya: inti/core atau pendukung/supporting per wilayah kerja (nasional, propinsi, daerah) Tetapkan sistem operasi yang mengacu pada best practice GG dan diukur dengan pendekatan sistem kendali yang mengacu pada perspektif BSC (Balanced Score Card), cost effectiveness dan Activity Based Budget/ Costing Beorientasi menjadi Learning Organization; fleksibel, knowledge base organization dan terbuka serta driven by mission rather than by rule. Pelatihan intensif dan kontinyu menjadi agenda utama. Kompetensi yang dipentingkan adalah kemampuan critical thinking, berfikir sistemik dan synthesis sehingga mampu untuk menterjemahkan hal yang kompleks menjadi lebih sederhana untuk kemudian dijadikan bahan dasar regulasi, kebijakan dan kampanye kepada masyarakat. Dari sisi skill, diperlukan yang mampu menjalankannya instruksi secara secara cepat, tepat dan ada inisiatif. Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan Skenario 2

36 Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan Skenario 3
Implikasi Master Plan dan Strategi SDM Implikasi Program 2 (jabaran skenario 2): Sejalan dengan semakin sensitif dan pentingnya masalah LH bagi keberlangsungan pembangunan maka KLH dapat mulai dipersiapkan menjadi Dept./Menko Penerapan best practice GG, khususnya di KLH sehingga dapat dijadikan referensi bagi lembaga LH lainnya. Sejalan dengan itu, sistem insentif ditingkatkan untuk meningkatkan motivasi dan vitalitas kerja. Hal ini perlu untuk peningkatan kapasitas organisasi dan SDM Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dengan menggunakan pendekatan Balanced Score Card (BSC), cost effectiveness (CE) dan activity based costing (ABC) Mengembangkan secara intensif dan tepat guna unit yang penting dan relevan dengan tuntutan masa kini yaitu unit IT (guna pengembangan e-government) dan unit compliance (yang akan secara terus menerus menjaga, mengendalikan kegiatan secara teknis agar tetap sejalan dengan strategi pembangunan LH). KLH juga dapat dikembangkan sebagai pusat informasi LH Indonesia (sebagai public domain). Unit kerja lain yang juga penting dan strategis untuk upaya reposisi KLH adalah dibentuknya semacam Corporate Communication. Memperkuat aliansi strategis vertikal organisasi (pusat, propinsi dan daerah) dan horizontal (dengan stakeholder lainnya: LSM, tokoh informal, PT, swasta, dll) dan jika diperlukan dibentuk badan semacam Board of Trustee untuk fungsi kendali dan konsultatif perumusan kebijakan (tidak lagi dilakukan secara ad-Hoc) Kompetensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah kemampuan sebagai intrapreneurship dan PR (Public Relation) agar memperkuat orientasi sebagai lembaga pelayanan pada masyarakat dan persiapan untuk menjadi Menko Dapat dikembangkan dan dilanjutkan dengan Skenario 3

37 Implikasi Master Plan dan Strategi SDM
Implikasi Program 3 (jabaran skenario 3): Pelaksanaan program strategi aliansi yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder. Berinisiatif dan menunjang secara riel perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan berbasis kepentingan LH (tugas koordinasi interdep) Memberikan pembinaan yang intensif akan pentingnya cara berpikir berbasis LH bagi pembangunan berkelanjutan. Menciptakan berbagai model praktis sistem kebijakan pembangunan berkelanjutan lintas sektoral dan antar daerah. Berperan sebagai advokasi bagi kepentingan pemulihan LH yang bermasalah, mempertahankan kualitas LH yang telah ada dan menjaga aset SDA. Penyelarasan manajemen/organisasi Lembaga LH dan penguatan kualifikasi SDM untuk kebutuhan peran di atas Terus menerus (secara periodik) menilai performa lembaga-lembaga LH (termasuk SDM). Dengan demikian peningkatan standar sebagai lembaga LH dapat pada akhirnya mempunyai reputasi dan kredibilitas kelas dunia. Kualifikasi SDM semakin diarahkan untuk juga memenuhi kualifikasi pribadi unggulan bukan semata-mata keahlian/ketrampilan keilmuan semata. Upaya Right Sizing organisasi harus diawasi terus menerus agar proses pengambilan keputusan tetap dapat cepat dan tepat guna serta mencapai tingkatan tertinggi kepuasan masyarakat. Kompetensi yang perlu dikembangkan lebih lanjut adalah kemampuan leadership untuk semua pihak (pimpinan dan staf) dan juga isu/kasus/ilmu baru dari LH, Menciptakan sebanyak-banyak proyek percontohan atau prototyping kegiatan yang melibatkan stakeholder dan sekaligus bisa memenuhi aspek lingkungan dan ekonomi/bisnis. Hal ini diperlukan untuk terus menjaga kondisi (conditioning) yang kondusif.

38 Peran Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Masalah Lingkungan Hidup
Strategi Pengembangan SDM (keterkaitan Pusat - Daerah) Wilayah Tugas & kewenangan Peran Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan SDM Nasional/ Pusat (KLH) Tugas: pembinaan dan pengawasan Kewenangan: Fasilitasi, pedoman, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi dan pengawasan Visi, misi, strategi nasional Kompetensi (concept) : perumusan konsep kebijakan, strategic thinking, strategic management, hukum (publik dan lingkungan), ekonomi SDA dan LH, environment specialist , evaluasi; integrator Propinsi (Dinas) Tugas: Kebijakan, ijin kelayakan (lintas wilayah), layanan umum dan pembinaan Kewenangan: Koordinasi lintas Kab/ Kota, kewenangan khusus yg belum mampu dilaksanakan oleh Kab/Kota, pelatihan Taktik Pembangunan daerah: Perencanaan wilayah (Koordinasi Wilayah/ Korwil) Desentralisasi Dekonsentrasi Kompetensi (planner): Perumusan perencanaan wilayah, kebijakan publik, monitoring-evaluasi, ekonomi SDA dan LH, sosbud, environmentalist/environment specialist , asset management, evaluasi; integrator Kab./ Kota Tugas: Kebijakan, ijin operasi, layanan umum dan pembinaan Kewenangan: Otonomi yg luas, utuh dan bertanggung jawab, pelatihan Program dan pelaksanaan pembangunan Kompetensi (designer & operator): Perumusan perencanaan daerah (s/d site plan), ekonomi - bisnis SDA-LH, Hukum Lingkungan, finance/akuntan, sipil engineer, social engineer, monitoring-evaluasi (laboran), environmentalist , asset management Masalah Lingkungan Hidup “Tidak ada negara terbelakang (underdeveloped country) yang ada adalah negara yang tidak dikelaola dengan baik (undermanaged country)”, (Peter F. Drucker)

39 Perencanaan Jangka Pendek dan Menengah
dalam konteks Perencanaan Skenario

40 Review Master Plan SDM KLH 2001 - 2005
Tanggapan Utama misi, tujuan pembangunan LH tidak terdefinisi dengan baik sehingga ada kesulitan untuk dapat memberikan arah bagi perumusan master plan dan strategi pengembangan SDM bagi pengelolaan LH lebih dari itu cascading (atau operasionalisasi) sampai dengan tingkat program menjadi lemah, kurang konsisten dan kurang terstruktur dengan baik. Dapat dikaji dalam rumusan kebijakan antar pusat dan daerah atau antar sektoral Dengan demikian ada kesulitan untuk menggunakan Master Plan sebagai satu rangkaian Master Plan sampai tahun 2010. Tanggapan tambahan program lebih terkesan empiris dan normatif berdasar laporan resmi yang ada rekomendasi menjadi kurang operasional untuk dapat dijadikan program pengembangan pengelolaan SDM yang terukur

41 Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Apakah Kelembagaan LH kuat?
Berperan sebagai katalisator & integrator pembangunan berkelanjutan Skenario 1 Ya Ya Ya Apakah kebijakan pembangunan berorientasi jangka panjang Bagaimanakah kondisi LH & SDA Tidak Skenario 2 Tidak Skenario 3 Tidak Skenario 4

42 Orientasi penyelesaian akar masalah
Skenario Kelembagaan LH Skenario 1 (multisectoral) Skenario 2 (sectoral) Skenario 3 (deep sectoral) Skenario pesimis Skenario optimis Skenario SDA & LH

43 Orientasi pengembangan SDM
Skenario Kelembagaan LH Skenario 1 (multisectoral) Skenario 2 (sectoral) Skenario 3 (deep sectoral) Skenario pesimis Leverage, Propietry Leverage Comodity, Skenario optimis Skenario SDA & LH Comodity : kemampuan yang mudah dilatih dan sifatnya hampir sama untuk setiap lembaga. Pekerjaan bersifat rutin, repetitif, dan terikat pada SOP. Mudah diganti, sulit ditingkatkan. Strategi umum : otomatisasi Leverage : kemampuan yang cenderung spesifik. Pekerjaan bersifat non rutin dan analitikal. Mudah digantikan, mudah ditingkatkan. Strategi umum : diferensiasi dan kapitalisasi Propietry : kemampuan yang sangat spesifik. Pekerjaan bersifat menyusun strategi dengan mengkombinasikan “faktor-faktor”. Sulit digantikan, mudah ditingkatkan. Strategi umum : kapitalisasi atau outsourcing