Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah.

Presentasi berjudul: "Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2014 Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah."— Transcript presentasi:

1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Oleh: Kwinhatmaka, SE. MM Kasubdit Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I.1 BPKP Bogor, 18 Maret 2015

2 Apa indikator GG ? Akuntabilitas keuangan ? Opini LKPD harus WTP
(bukan saja secara administratif sesuai standar akuntansi pemerintahan, tetapi secara material atau substansi didukung SPIP yang handal, tidak ada rekayasa/penyimpangan dalam program/kegiatan) Akuntabilitas Kinerja ? Harus Excellence (Capaian Kinerja sesuai eskpetasi masyarakat). Penerapan SPIP yang handal, sejak perencanaan s/d Pertanggungjawaban (lingkungan pengendalian, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, sistem informasi & komunikasi, dan kegiatan pemantauan) -- Mampu Mendeteksi Fraud Indikasinya : Semua kegiatan didasarkan atas SOP yg jelas/tidak bertele-tele Tidak ada Fraud (tidak ada rekayasa perencanaan, semuanya transparan dan melibatkan seluruh stakeholder di daerah) Pelayanan Publik ; Excellent (berkualitas & tdk diskriminatif)

3 Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif pada Seluruh Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Keuangan Negara Peru-musan Kebijakan Perenca-naan Pengang-garan Pelaksa-naan Anggaran Panata-usahaan Pelapo-ran Moni-toring dan Evaluasi PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA AKUNTA-BILITAS KEUANGAN WILAYAH TERTIB ADMINISTRASI WTA GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT WAJAR TANPA PENGECUALIAN WTP AKUNTABILITAS KINERJA WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK Peran Aparat Pengawasan Internal yang Optimal (Consulting & Assurance) 3 3

4 PENYUSUNAN LPPD TAHUN 2014 Surat Edaran Nomor SE.120.04/5043/OTDA
Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014

5 Dasar Hukum Penyusunan LPPD
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Surat Edaran Nomor SE /5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor /385/OTDA tanggal 3 Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013

6 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH UU 32 / 2004 PASAL 6 dan PASAL 27 PP No. 3/2007 LPPD PP No. 6/2008 P-EPPD Pasal 1 ayat 8 PP No 3 Tahun 2007, LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. SE MDN Nomor /7303/2013 tanggal 26 Desember yg dipergunakan utk penyusunan LPPD 2012. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor /385/OTDA tanggal Februari 2014 perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2013 Surat Edaran Nomor SE /5043/OTDA Tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2014

7 LANGKAH PENYUSUNAN LPPD
TAHUN 2014

8 Langkah Penyusunan LPPD
IKK yang disajikan dalam LPPD harus memenuhi hal berikut : Adanya Capaian Kinerja Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja. Adanya Dokumen Pendukung yang mendasari Elemen Data Dokumen Pendukung dari masing-masing IKK didokumentasikan secara rapi di Bagian/Biro Otda/Pemerintahan yang menyusun LPPD Menyusun Draft LPPD berdasarkan Capaian Kinerja yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan di atas Melakukan Penilaian Mandiri / self assesment atas Draft LPPD sebelum di tandatangani oleh Kepala Daerah

9 Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK
DALAM LPPD

10 Bagan Alur Penyajian Capaian Kinerja dari IKK
Elemen Data (Pembilang) Dokumen Pendukung Elemen Data (Penyebut) Capaian Kinerja

11 Lanjutan Elemen Data (200.000 jiwa) Elemen Data (400.000 jiwa)
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI Elemen Data ( jiwa) Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI Capaian Kinerja 50%

12 Dokumen Perencanaan : RPJMD
Lanjutan Elemen Data FC halaman muka (cover), halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJMD Dokumen Perencanaan : RPJMD Capaian Kinerja ada

13 Bagan Alur Informasi Data
DALAM PENYUSUNAN LPPD

14 Bagan Alur APBD BAPPEDA TAPD SKPD KDH DPRD KUA & PPAS RAPBD RPJMD
RKA-SKPD APBD RKPD Rencana Kerja Anggaran DPA Dokumen Perencanaan Tahunan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Rencana APBD 26 Urusan Wajib Kebijakan Umum Anggaran & Penetapan Plafon Anggaran Sementara 8 Urusan Pilihan

15 ALIRAN DATA Biro/Bagian SKPD Pem Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan
Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Dinas PU

16 Perivikasi data di Biro/Bagian Pem
LAMP III.2 - 1 LAMP III.2 - 2 LAMP III.2 - 3 LAMP III.2 - 4 Dinas Pendidikan Capaian Kinerja & ED Data Pendukung Dinas Kesehatan Dinas PU Apakah ada : Capaian Kinerja Elemen Data Dok Pendukung LAMP III.2 - 8 LAMP III Ada/lengkap URUSAN PENDIDIKAN Tdk ada/tdk lengkap

17 LAMPIRAN III.1 PENGAMBIL KEBIJAKAN
DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK (1-43) LAMP I.1 - 1 LAMP I.1 - 2 LAMP I.1 - 3 LAMP I.1 - 3

18 LAMPIRAN III.2 PELAKSANA KEBIJAKAN UMUM
DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN URUSAN DAN NO URUT IKK (1-21) LAMP I.2 - 1 LAMP I.2 - 1 LAMP I.2 - 2 LAMP I.2 - 2 LAMP I.2 - 3 LAMP I.2 - 3 LAMP I.2 - 4 LAMP I.2 - 4 LAMP I.2 - 8 LAMP I.2 - 8 LAMP I LAMP I URUSAN URUSAN PENDIDIKAN KESEHATAN

19 LAMPIRAN III.3 PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA UB & UP
DOKUMEN PENDUKUNG DIARSIP BERDASARKAN NO URUT IKK PER URUSAN WAJIB (1-79) DAN URUSAN PILIHAN (1-15) LAMP I.3.UW - 1 LAMP I.3.UP - 1 LAMP I.3.UW - 2 LAMP I.3.UP - 2 LAMP I.3.UW - 3 LAMP I.3.UP- 3 LAMP I.3.UW - 4 LAMP I.3.UP- 4 LAMP I.3.UW - 24 LAMP I.3.UP - 8 LAMP I.3.UW - 62 LAMP I.3.UP - 16 URUSAN URUSAN WAJIB PILIHAN

20 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

21 HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN INDEKS KOMPOSIT
KUALITAS DATA AKURASI DATA YANG DISAJIKAN WAJAR TIDAK SALAH MENGHITUNG, MAPING (CONTOH ANGGARAN) ADA ELEMEN DATA YANG MENDASARI CAPAIAN KINERJA ADA DOKUMEN PENDUKUNG MENDASARI ELEMEN DATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA

22 KUALITAS DATA 1. Contoh Capaian kinerja yang disajikan tidak wajar
No IKK IKK Rumus Perhitungan Jenis Data Capaia Kinerja Keterangan 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB x 100 % = % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak unit. 100 % jumlah rumah seluruhnya Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012, sebanyak Unit.

23 2. Contoh Kekeliruan dalam maping realisasi dan anggaran belanja
Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2012 Rp 19, 19,10 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Lingkungan Hidup 4. Urusan PU 5. Urusan Sosial 6. Urusan Tenaga Kerja 7. Urusan Koperasi 8. Urusan Satpol PP 9. Urusan Kependudukan & Capil Total Belanja APBD Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan 9,71 9,73

24 3. Contoh Capaian kinerja yang disajikan hanya dalam bentuk persentase tanpa disertai elemen data
No IKK IKK Rumus Perhitungan Jenis Data Capaia Kinerja Keterangan 2 Rasio Rumah ber IMB Jumlah Rumah ber IMB x 100 % = % Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun 2012, sebanyak unit. 45 % jumlah rumah seluruhnya Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun 2012, sebanyak Unit.

25 Lanjutan Dokumen pendukung sangat penting, jika dokumen pendukung tidak ada maka capaian kinerja akan “TDI”. Dokumen Pendukung tidak ada, ada dua kemungkinan : Dokumen pendukungnya tidak terdokumentasi dengan baik Dokumen pendukungnya memang tidak ada

26 IKK AGREGASI No Urut No IKK Prov No. IKK Kab/Kota IKK
No Urut No IKK Prov No. IKK Kab/Kota IKK PENGAMBIL KEBIJAKAN 1 Keberadaan PERDA IMB 2 5 Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan 3 6 12 Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah 4 9 14 Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB 8 15 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 16 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 10 17 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 11 18 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 19 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 13 20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 7 21 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 22 Cakupan kunjungan bayi 24 Kebersihan 25 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 26 Penegakan hukum lingkungan 29 Rumah tangga bersanitasi 30 Kawasan kumuh 23 31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 28 36 Rumah tangga pengguna air bersih

27 IKK AGREGASI No Urut No IKK Prov No. IKK Kab/Kota IKK
No Urut No IKK Prov No. IKK Kab/Kota IKK PENGAMBIL KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB 16 29 38 Rumah Layak Huni 17 30 39 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 18 31 40 Lapangan olahraga 19 33 42 Koperasi aktif 20 34 43 Usaha Mikro dan Kecil 21 36 47 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh 22 37 48 Pencari kerja yang ditempatkan 23 50 Ketersediaan pangan utama 24 41 51 Partisipasi angkatan kerja perempuan 25 54 Tingkat prevalensi peserta KB aktif 26 55 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan 27 44 56 Angkutan Darat 28 59 Luas lahan bersertifikat 52 66 PKK aktif CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN PILIHAN 1 Produksi perikanan 2 3 Konsumsi ikan 4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 10 9 Kunjungan wisatawan 5 13 12 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 6 15 Transmigran swakarsa

28 Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Kesehatan 8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 12.50% 9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 11 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 15 Cakupan kunjungan bayi Lingkungan Hidup 17 Kebersihan 25.00% 18 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 19 Penegakan hukum lingkungan Pekerjaan Umum 21 Rumah tangga bersanitasi 33.33% 22 Kawasan kumuh Tata Ruang 23 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 100% Perumahan 28 Rumah tangga pengguna air bersih 50.00% 29 Rumah layak huni Kepemudaan & Olahraga 30 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 31 Lapangan olahraga

29 Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Koperasi & UKM 33 Koperasi aktif 50.00% 34 Usaha Mikro dan Kecil Ketenagakerjaan 36 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh 37 Pencari kerja yang ditempatkan Ketahanan Pangan 39 Ketersediaan pangan utama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 41 Partisipasi angkatan kerja perempuan KB & KS 42 Tingkat prevalensi peserta KB aktif 43 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan Perhubungan 44 Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang 100.00% Pertanahan 47 Luas lahan bersertifikat Pemberdayaan Masyarakat & Desa 52 PKK aktif Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan 33.33% 3 Konsumsi ikan Pertanian 4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Pariwisata 10 Kunjungan wisatawan Industri 13 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Transmigrasi 16 Transmigran swakarsa

30 Saran Untuk meningkatkan kualitas data yang disajikan dalam LPPD perlu dilakukan penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang diketua oleh Sekretaris Daerah. (PP 6 Tahun 2008 Pasal 32 sd Pasal 39)

31 INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
LAMPIRAN

32 PERKEMBANGAN EKPPD

33 PERKEMBANGAN EKPPD Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
EKPPD atas LPPD 2008 Cukup adanya Capaian Kinerja Tahun 2010 EKPPD atas LPPD 2009 Adanya Capaian Kinerja Adanya Elemen Data yang mendasari Capaian Kinerja Tahun 2011 EKPPD atas LPPD 2010 Tahun 2012 EKPPD atas LPPD 2011 Adanya Elemen Data Adanya Data Pendukung Tahun 2013 EKPPD atas LPPD 2012 PERKEMBANGAN EKPPD

34 PEMBOBOTAN DALAM LPPD

35 Bagan Bobot Total Indeks Kinerja Pemda per Komponen EKPPD
Tataran Pengambil Kebijakan (0,3) Tataran Pelaksana Kebijakan (0,7) Urusan Desentralisasi (0,65) Tugas Pembantuan (0,20) Tugas Umum Pemerintahan (0,10) RPJMD & GU (0,5) Indeks EValuasi LPPD (1,00) ICK (0,95) IKM (0,05) Aspek Umum (0,40) Aspek Capaian Kinerja (0,60) (0,22) (0,03) (0,06) (0,1275) (0,0875) (0,12) (0,125) (0,075) (0,175) (0,010) Urusan Wajib (0,80) Urusan Pilihan Catatan: ICK = Indeks Capaian Kinerja IKM = Indeks Kesesuaian Materi Tata Ruang (3%) Statistik (1%) Perhubungan (2%) Pemberdayaan Masy Desa (2%) Kepemudaan dan OR (2%) Komunikasi dan Informasi (2%) KB dan KS (2%) Kelautan Perikanan (2%) Kearsipan (2%) Transmigrasi (5%) Pertanian (2%) Sosial (3%) Pertanahan (1%) Budaya (3%) Otda (2%) Penanaman Modal (2%) Pemberdayaan perumpuan (4%) Perencanaan Pembangunanan (5%) Pariwisata (12,5%) Energi dan SDM (12%) Kehutanan (2%) Perdagangan (12,5%) Indusrti (12,5%) Perpustakaan (2%) Kependudukan dan Capil (5%) Tenaga Kerja (2%) Ketahanan Pangan (2%) Kesehatan (15%) Perumahan (4%) Lingkungan Hidup (5%) Pekerjaan Umum (5%) KUKM (2%) Pendidikan (20%) Kesbangpol (2%) 35

36 REKAP BOBOT PER ASPEK Skor Evaluasi KPPD 100% A Kesesuaian Materi 5% B
A Kesesuaian Materi 5% B Capaian Kinerja 95% 1 Tataran Pengambil Kebijakan 30% a KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH 10% b KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA 12% c KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 22% d EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD e EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 3% f EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN g KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN h INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH i TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL 6% j INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH k EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD 13% l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH m TEROBOSAN INOVASI BARU 8% 100,00%

37 Lanjutan 2 Tataran Pelaksana Kebijakan 70% a Aspek Generik 40% 1)
2 Tataran Pelaksana Kebijakan 70% a Aspek Generik 40% 1) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 12,50% 2) KETAATAN THD PERATURAN / UU 7,50% 3) PENATAAN KELEMBAGAAN 10,00% 4) PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 5) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17,50% 6) PENGELOLAAN KEUANGAN 7) PENGELOLAAN BARANG MILIK 8) PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT b Aspek SPM 60% Urusan Wajib 80% Urusan Pilihan 20%

38 REKAP SKOR PER IKK Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Pendidikan 1
IKK Urusan Wajib (80%) Pendidikan 1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI 14.286% 2 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS 3 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA 4 Pembinaan Guru jenjang SD/MI 5 Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS 6 Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA 7 Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan Kesehatan 8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 12.50% 9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 11 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 15 Cakupan kunjungan bayi Lingkungan Hidup 16 Pencemaran Udara 25.00% 17 Kebersihan 18 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 19 Penegakan hukum lingkungan Pekerjaan Umum 20 Jalan provinsi dalam kondisi baik 33.33% 21 Rumah tangga bersanitasi 22 Kawasan kumuh

39 Tata Ruang 23 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 100% Perencanaan Pembangunan 24 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD 25.00% 25 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD 26 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD 27 % Konsistensi penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Perumahan 28 Rumah tangga pengguna air bersih 50.00% 29 Rumah layak huni Kepemudaan & Olahraga 30 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) 31 Lapangan olahraga Penanaman Modal 32 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 100.00% Koperasi & UKM 33 Koperasi aktif 34 Usaha Mikro dan Kecil Kependudukan & Catatan Sipil 35 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ketenagakerjaan 36 Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh 37 Pencari kerja yang ditempatkan Ketahanan Pangan 38 Regulasi ketahanan pangan 39 Ketersediaan pangan utama Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 40 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 41 Partisipasi angkatan kerja perempuan

40 KB & KS 42 Tingkat prevalensi peserta KB aktif 50.00% 43 Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB(PLKB/PKB) disetiap desa/kelurahan Perhubungan 44 Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang 100.00% Komunikasi & Informatika 45 Web site milik pemerintah daerah 46 Pameran/expo Pertanahan 47 Luas lahan bersertifikat Kesbang & Politik 48 Kegiatan pembinaan politik daerah 49 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Otonomi Daerah 50 Sistim Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 51 Tapal batas Pemberdayaan Masyarakat & Desa 52 PKK aktif Sosial 53 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 54 PMKS yg memperoleh bantuan sosial Budaya 55 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 56 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Statistik 57 Buku ”propinsi dalam angka” 58 Buku ”PDRB provinsi” Kearsipan 59 Pengelolaan arsip secara baku 60 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Perpustakaan 61 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 62 Pengunjung perpustakaan Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan 33.33% 2 Ekspor hasil perikanan 3 Konsumsi ikan Pertanian 4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 5 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kehutanan 6 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 7 Kerusakan Kawasan Hutan Energi & SDM 8 Pertambangan tanpa ijin 9 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Pariwisata 10 Kunjungan wisatawan 11 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Industri 12 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 13 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan Perdagangan 14 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 15 Ekspor Bersih Perdagangan Transmigrasi 16 Transmigran swakarsa

41 Perencanaan Pembangunan 6 Perumahan 4.00% Kepemudaan & Olahraga
Urusan IKK Urusan Wajib (80%) Pendidikan 1 7 14.00% Kesehatan 2 8 15.00% Lingkungan Hidup 3 4 5.00% Pekerjaan Umum Tata Ruang 5 3.00% Perencanaan Pembangunan 6 Perumahan 4.00% Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal 9 2.00% Koperasi & UKM 10 Kependudukan & Catatan Sipil 11 Ketenagakerjaan 12 Ketahanan Pangan 13 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14 KB & KS 15 Perhubungan 16 Komunikasi & Informatika 17 Pertanahan 18 1.00% Kesbang & Politik 19 Otonomi Daerah 20 Pemberdayaan Masyarakat & Desa 21 Sosial 22 Budaya 23 Statistik 24 Kearsipan 25 Perpustakaan 26 Capaian Kinerja Urusan Wajib 100.00%

42 Capaian Kinerja Urusan Pilihan
Kelautan & perikanan 1 12.50% Pertanian 2 20.00% Kehutanan 3 Energi dan SDM 4 Pariwisata 5 Industri 6 Perdagangan 7 Transmigrasi 8 5.00% Capaian Kinerja Urusan Pilihan 100.00%

43 HASIL EVALUASI LPPD TAHUN 2013
Kesesuaian Materi 5% 4,000 B Capaian Kinerja 95% 2,660 T 1 Tataran Pengambil Kebijakan 30% 3,283 ST a KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH 8% 2,333 b KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA 12,75% 3,600 c KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 22% 3,700 d EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD 5,75% 3,500 e EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 3% 2,000 S f EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 2,500 g KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN h INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH i TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL 6% 1,400 j INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH k EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD 3,200 l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH 3,100 m TEROBOSAN INOVASI BARU 8,75% 100%

44 HASIL EVALUASI LPPD TAHUN 2013
2 Tataran Pelaksana Kebijakan 70% 2,393 T a Umum 40% 2,120 1) KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 12,5% 1,868 S 2) KETAATAN THD PERATURAN / UU 7,5% 4,000 ST 3) PENATAAN KELEMBAGAAN 10,0% 2,309 4) PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 1,918 5) PERENCANAAN PEMBANGUNAN 17,5% 2,612 6) PENGELOLAAN KEUANGAN 1,790 7) PENGELOLAAN BARANG MILIK 1,794 8) PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT 1,218 b SPM/urusan pilihan 60% 2,574 Urusan Wajib 80% 2,611 Urusan Pilihan 20% 2,425

45 TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) Web: 45 .