PANCASILA ( Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat)

Presentasi berjudul: "PANCASILA ( Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat)"— Transcript presentasi:

1 PENDIDIKAN PANCASILA Universitas Tribhuwana Tunggadewi Oleh : AGUNG SUPROJO. S. KOM

2 PANCASILA ( Tantangan Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat)
Pancasila Penghambat Kemajuan Bangsa Pancasila Identik Sukarnois (Sosialis Pancasila) atau Suhartois (Liberalis Pancasila) Pancasila hanya untuk tentara Pancasila hanya untuk pelajaran formal (sekedar tahu)

3 MEMAHAMI SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA
Buku Bacaan : Adam C, Bungkarno Penyambung Lidah Rakyatm Gunung Agung, Jakarta Soekarno, Dibawah bendera revolusi Jilid I Dan II Hasil sarasehan FKKN Jawa Timur, 2001 Oleh : Agung Suprojo, S.Kom

4 AMPERA Penderitaan rakyat yang terjajah oleh Belanda dan Jepang sangat sengsara. Sebuah harapan akan datangnya kemerdekaan untuk kesejahteraan sangat diharapkan. Harapan tersebut melahirkan adanya Amanat Penderitaan Rakyat Dengan adanya AMPERA, Bungkarno merumuskan dalam keyakinannya bahwa kemerdekaan harus terjadi untuk mengusir penjajah di bumi pertiwi

5 MARHAENISME Kesadaran untuk Melaksanakan AMPERA itulah maka bungkarno melahirkan MARHAENISME yaitu azas untuk menyelamatkan rakyat dan cara perjuangan yang revolusioner menuju hilangnya Kapitalisme,Imperialisme dan kolonialisme Didalam ajaran MARHAENISME dicakup Sosio Nasionalisme dan Sosio Demokrasi sehingga terwujud persatuan dan kesatuan untuk mengusir penjajah ….Bungkarno

6 Macht Vorming yaitu Pembentukan Kekuatan dari seluruh komponen bangsa
Perjuangan Politik Untuk membebaskan rakyat dari sitem yang menyengsarakan, menuju kemerdekaan maka harus dilaksanakan dengan perjuangan politik yang hakekatnya adalah : Macht Vorming yaitu Pembentukan Kekuatan dari seluruh komponen bangsa Machtwending Yaitu Penggunaan kekuatan untuk menguasai sistem karena hanya dengan menguasainya maka kita akan dapat merubahnya

7 PERSIAPAN KEMERDEKAAN
Sebelum proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, Bungkarno berpidato pada sidang “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” ( Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan), di forum tersebut Bungkarno menjawab pertanyaan Ketua Sidang yaitu Dr. K.R.T Radjiman Widyodiningrat tentang APA DASAR INDONESIA MERDEKA ? Dari sekian tokoh yang berpidato, Bungkarno menjawab tentang dasar negara indonesia merdeka yaitu PANCASILA

8 PANCASILA : Untuk apa dilahirkan ?
“ Saya akan memenuhi permintaan tuan Paduka ketua yang mulia. Apakah permintaan tuan ketua yang mulia ?Paduka tuan ketua minta kepada sidang Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka “ ( BK, pada sidang DZT. 1 Juni 1945 ). (maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yg sebenarnya bukan permintaan paduka tuan Ketua yg mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia merdeka ). … Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasarnya negara Indonesia Merdeka. Weltanschauung Kita. Jadi, pertama kali Pancasila dilahirkan adalah untuk dasar negara Indonesia Merdeka

9 PANCASILA : Untuk apa dilahirkan
Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, yang merupakan sumber hukum dalam pelaksanaan ketetanegaraan, tetapi juga sebagai falsafah bangsa dan sekaligus ideologi. Artinya, Pancasila harus direalisasikan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan segaligus sebagai arahan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-citanya. (“ Paduka tuan minta dasar, minta philosophiche grondslag ……. )

10 IDEOLOGI : Ideologi : suatu pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit. Ideologi bisa berakibat negatif, jika mengarah pd kepentingan tertentu, mengarah totaliter, dan mengingkari harkat kemanusiaan

11 PANCASILA 1 JUNI 1945 Kebangsaan indonesia
Internasionalisme, -- atau Perikemanusiaan Mufakat, -- atau Demokrasi Kesejahteraan Sosial Prinsip ke lima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

12 PRINSIP KE 1 : KEBANGSAAN
“ Waktu berumur 16 th, …., saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yg bernama A. Baars, …….., katanya : jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia. ….., tetapi pd th 1918, alhamdulillah ……, di dlm “San Min Chu I”, … saya mendpt pelajaran yg membongkar kosmopolitanisme yg diajarkan oleh Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa Kebangsaan (BK, 1 Juni 1945) Bangsa Indonesia: segenap suku bangsa yg mendiami wilayah dari sabang sampai Merauke, yg mempunyai pengalaman sama (dijajah Belanda) dan mempunyai kemauan untuk bersatu utk mencapai cita-cita bersama Kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan yang sempit, bukan pula kebangsaan yang chauvinistis Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berperikemanusiaan, berkedaulatan-rakyat, berkeadilan sosial, dan bertaqwa kepada Tuhan YME

13 PRINSIP KE 1 : KEBANGSAAN
Ada orang yang berkata : “Tak perlu sila Ketuhanan YME, cukup sila yg empat ; Kebangsaan, rasa kebangsaan yang bulat, cukup rasa Perikemanusiaan, cukup kedaulatan rakyat, cukup keadilan sosial “ Perkataan yang demikian itu adalah perkataan yang salah. Kebangsaan tak dapat menjadi kebangsaan yg kuat, kebangsaan tak dpt menjadi yg mesra, yg menghikmati segenap jiwa kita, jikalau tidak diresapi atau tidak didasarkan kepada ke Tuhan-an YME (BK, 17 Juni 1958). Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropa, “Deutschland uber Alles “ ( BK, 1 Juni 1945 ) Gandhi : My Nasionalism is humanity Nasionalisme Indonesia bukan ashobiyyah. Jadi seorang muslim Indonesia harus seorang Nasionalis ( Dahlan Ranunwiharjo, 1999 )

14 PRINSIP KE 2 : PERIKEMANUSIAAN
… kita harus pula menuju kekeluargaan bangsa-bangsa Perikemanusiaan atau Internasionalisme bukan kosmopolitanisme. Internasionalisme tidak dpt hidup subur kalau tidak berakar di dlm buminya nasionalisme, Nasionalisme tidak dpt hidup subur, kalau tidak hidup dlm taman-sarinya internasionalisme Tiap-tiap agama memerintahkan kita supaya cinta kepada sesama manusia Ambilah misalnya agama Islam, yg kitab Qur’an-nya atau hadist-hadist Nabi-nya penuh dengan ajaran-ajaran mmencintai sesama manusia.(BK,1 juni 45; 17 juni 45 ).

15 PRINSIP KE 3 : MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
Dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, meskipun golongan itu golongan yg kaya raya “ Semua buat semua”. “ Satu buat semua, semua buat satu “ Syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyawaratan, perwakilan. Permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat (BK, 1 Juni 1945 ).

16 PRINSIP KE 3 : MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berketuhanan YME, yg berperikemanusiaan, yg berkebangsaan, dan yg berkeadilan sosial. “Bagaimana kita bisa dengan rasa mesra percaya, bahwa cara pemerintahan yg satu-satunya sempurna ialah mengambil kehendak rakyat. Kedaulatan rakyat, jikalau kita tidak percaya kepada Ketuhanan YME “ (BK, 17 Juni 1958)

17 PRINSIP KE 3 : MUFAKAT ATAU DEMOKRASI
“Utk fihak Islam, inilah tempat terbaik untuk memelihara agama. …. Badan perwakilan inilah tempat kita utk mengemukakan tuntutan-tuntutan islam. …. Jikalau kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adakan diduduki oleh utusan-utusan islam……. Ibaratnya badan perwakilan rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yg duduk dalam BPR ini orang islam, pemuka-pemuka islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yg keluar dari BPR itu, hukum islam pula. ……. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, hiduplah islam Indonesia, dan bukan hanya islam di bibir saja (BK,1 Juni 1945)

18 PRINSIP KE 4; KESEJAHTERAAN SOSIAL
Prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dlm Indonesia merdeka Demokrasi politik-ekonomi yg mampu membandingkankeadilan sosial Bukan demokrasi parlementer yg hanya bisa memberikan demokrasi politik Badan permusyawaratan yg bisa mewujudkan keadilan politik dan keadilan sosial (BK, 1 Juni 1945 )

19 PRINSIP KE 4; KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rasa keadilan sosial yg kita tdk merasa senang hidup, jikalau kita masih melihat exploitation de l’home par l’home, melihat manusia dihisap oleh manusia lain. Melihat kemiskinan, melihat penderitaan, melihat kesengsaraan. Bagaimana kita bisa mati-matian berjuang untuk keadilan sosial, kalau di dalam dada kita tidak bersemayam rasa Ketuhanan Yang Maha Esa? ( BK, 17 Juni 1958 )

20 PRINSIP KE-5 : KETUHANAN
Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhan-nya sendiri Hendaknya negara Indonesia ialah negara yg tiap-tiap orangnya dpt menyembah Tuhan-nya dgn cara yg leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni tiada egoisme agama Hendaknya Negara Indonesia satu negara yg ber-Tuhan Marilah kita amalkan agama dengan cara berkeadaban, hormat-menghormati satu sama lain (BK, 1 Juni 1945)

21 PRINSIP KE-5 : KETUHANAN
Sebaliknya ada orang yg berkata :” Cukup hanya dgn rasa Ke- Tuhanan YME saja, tdk perlu kebangsaan, tdk perlu perikema- siaan, tdk perlu kedaulatan rakyat, tdk perlu keadilan sosial. Pendirian yg demikian itu juga salah saudara-saudara. Justru oleh karena seseorang hidup di dlm Ketuhanan YME, justru oleh karena itulah dia cinta kepada tanah air. Justru karena itulah ia harus cinta kepada sesama manusia. Justru karena itulah ia harus cinta kepada cara pemerintahan yg bernama kedaulatan rakyat. Justru karena itulah ia harus berikhtiar mati-matian utk mendatang- kan keadilan sosial, atau suatu masyarakat yang adil dan makmur. “Hubbul wathanminal Iman” Cinta kepada tanah air adalah sebagian dari Iman. Sehingga orang yg tidak cinta kepada tanah air imannya belum lengkap ( BK 17 Juni 1958 )

22 PANCASILA – KESATUAN YANG TAK TERPISAHKAN
Pancasila yg lima ini adalah satu kesatuan. Siapa yg hendak memisah-misahkan Ketuhanan YME daripada Kebangsaan, daripada Perikemanusiaan, daripada Kedaulatan Rakyat, daripada Keadilan Sosial, ia tidak mengerti akan inti dan arti Pancasila Maka, kalau yg pertama yg akan saya tandaskan kepada saudara-saudara sekalian ialah pengertian kesatuan yang tak boleh dipecah-pecahkan dan dipisah-pisahkan antara kelima-lima sila ini (BK, 17 Juni 1958)

23 SOCIO-NASIONALISME, SOCIO-DEMOKRASI dan KETUHANAN
Kalau saudara-saudara tidak suka dengan bilangan lima, saya boleh peras sehingga tinggal menjadi tiga saja Dua dasar yg pertama,Kebangsaan dan Internasiolisme, Kebangsaan dan Peri-Kemanusiaan, saya peras menjdi satu, Itulah yg dulu saya namakan Sosio-Nasionalisme Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tetapi politieke-economische democratie, yaitu politieke democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi satu. Itulah yg dulu saya namakan Sosio-Demokrasi Ketuhanan yang menghormati satu sama lain (BK, 1Juni 1945)

24 GOTONG ROYONG Kalau tuan senang dengan simbolik tiga, ambilah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu dasar saja, maka saya kumpulkan lagi menjadi satu… Semua buat semua…, maka negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara Gotong-Royong. Gotong Royong adalah perkataan Indonesia yg tulen Gotong Royong adalah faham yg dinamis, lebih dinamis dr “Kekeluargaan”. Kekeluargaan adalah faham yg statis Gotong royong menggambarkan suatu usaha, satu amal, satu pekerjaan, satu “gawe” Gotong royong adalag pembantingan-tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binatu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, buat kepentingan bersama ( BK, 1 Juni 1945)

25 GOTONG ROYONG : PEMAHAMAN KRITIS
Gotong royong adalah suatu sistim sosial dengan mekanisme kerja untuk bersinergi sehingga diperoleh suatu hasil bersama yg optimum dr keterbatasan sumberdaya yg dimiliki oleh masing-masing individu yg bersinergi Gotong royong merupakan suatu sistim sosial : di dlmnya hidup nilai-nilai keadaban (Pancasila) yg menyatu ke dalam suatu keseluruhan ( totalitas kehidupan) yang terintegrasi. Gotong royong adalah mekanisme kerja, karena dlm bergotong royong terjadi suatu pembanting tulangan bersama seluruh potensi dan sumberdaya untuk bersinergi, sehingga menghasilkan resultant yang tinggi Gotong royong adalah suatu sistim sosial yg adil, karena sinergi dari semua utk kepentingan semua, nilai lebih tidak jatuh ke tangan salah satu fihak atau individu yg bersinergi. Gotong royong sebagai suatu amal dijiwai oleh Ketuhanan.

26 GOTONG ROYONG Gotong royong jangan didistorsi dan dikerdilkan menjadi sesuatu yg bersifat mikro dan sangat teknis Gotong royong, jangan diplintir menjadi sekedar kerja bakti dan gugur gunung Gotong royong adalah faham yg dinamis yg mengandung substansi dasar yg sangat dalam, sebuah Weltanschauung

27 Komunisme Vs Pancasila
Ciri Pokok Ajaran Komunisme Ajaran Pancasila Pancasila Vs Komunis Studi Tentang Komunisme Jangan Takut Jangan Di Terima

28 Ciri Pokok Ajaran Komunisme
sifatnya yang ateis – Orang komunis menganggap Tuhan tidak ada, kalau ia berpikir Tuhan tidak ada. Akan tetapi, kalau ia berpikir Tuhan ada, jadilah Tuhan ada. Maka, keberadaan Tuhan terserah kepada manusia. kurang menghargai manusia sebagai individu. terbukti dari ajarannya yang tidak memperbolehkan ia menguasai alat-alat produksi. Komunisme mengajarkan teori perjuangan (pertentangan) kelas, misalnya proletariat melawan tuan tanah dan kapitalis. Salah satu doktrin komunis adalah the permanent atau continuous revolution (revolusi terus-menerus). Revolusi itu menjalar ke seluruh dunia. Maka, komunisme sering disebut go international komunisme menganut sistem politik satu partai, yaitu partai komunis. Maka, ada Partai Komunis Uni Soviet, Partai Komunis Cina, PKI, dan Partai Komunis Vietnam, yang merupakan satu-satunya partai di negara bersangkutan. Jadi, di negara komunis tidak ada partai oposisi. komunisme itu pada dasarnya tidak menghormati HAM.

29 Ajaran Pancasila Pancasila mengajarkan manusia untuk mengimani Allah, pencipta alam raya beserta isinya. Pancasila mengajarkan penghargaan atas manusia sebagai pribadi. Manusia dihormati karena kodratnya sebagai manusia. Pancasila, yang terdiri atas lima sila itu jelas menghormati HAM, yakni dari kebebasan beragama dan beribadah, kemanusiaan yang adil dan beradab, persaudaraan sesama bangsa, demokrasi dengan musyawarah, dan akhirnya keadilan sosial Demokrasi Pancasila mengajarkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, meski mungkin harus dengan pemungutan suara, karena tidak tercapainya mufakat Dalam usaha meningkatkan keadilan sosial, Pancasila bukan saja memperbolehkan, tetapi malahan mendorong, individu berperan secara proaktif dalam proses produksi. Maka, banyak perusahaan yang dimiliki oleh individu didirikan.

30 Dengan mencermati ciri-ciri itu sudah dengan sendirinya tampak adanya pertentangan antara dasar filsafat dan ideologi Pancasila dengan komunisme. Jadi, antara Pancasila dan komunisme tidak mungkin dipersekutukan. Itu ibaratnya minyak dan air. Atau kucing dan anjing, yang tidak mungkin ditaruh dalam satu sangkar, karena pasti bertarung. Namun, andaikata pemerintah akan memperbolehkan adanya `komunisme di Indonesia dengan mencabut Tap XXV/MPRS/1966, itu hanya sampai taraf hidup berdampingan di atas landasan dasar filsafat dan ideologi Pancasila. Pengalaman sejarah menunjukkan, PKI pernah mengalami dan menerima Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara, kemudian mbalelo (berkhianat). Pemerintah, pada tahun meminta PKI agar memasukkan Pancasila ke dalam anggaran dasarnya. Karena itu, keberadaannya diakui. Bung Karno percaya, PKI mau menerima Pancasila secara lahir batin, sehingga ia berani mengajarkan prinsip persatuan Nasakom. Peristiwa G30S/PKI mengesankan PKI menipu presiden, para pembesar RI, dan rakyat yang bukan komunis

31 Studi Komunisme Masih banyak orang Indonesia naif karena menentang komunisme tanpa memahami perihal komunisme. Komunisme bukan momok (makhluk menakutkan, tetapi tidak berwujud). Untuk di pelajari Bukan untuk menganutnya, tetapi untuk menolaknya secara sadar. Dengan mengenalinya kita justru memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Dengan mengenalinya, kita tidak lagi dapat ditipu oleh orang-orang atau gerakan-gerakan komunis

32 Kenapa Takut Komunis anggapan akan keganasannya dalam pemberontakan tahun 1948 dan 1965. Benarkah rakyat takut? Ataukah elite sosial-politik yang takut? Atau rakyat tanpa memahaminya dibuat takut oleh elite sosial-politik?

33 Modal penting lain untuk menentang komunisme adalah kemakmuran rakyat
Modal penting lain untuk menentang komunisme adalah kemakmuran rakyat. Komunisme memang sangat menarik rakyat jelata yang miskin. Hal itu bukan saja terlihat dan terasa dari propaganda ajarannya, tetapi juga karena tindakan-tindakan nyata untuk mencukupi kebutuhan material mereka. Ambilah contoh RRC. Rakyat Cina berjumlah lebih dari 1,1 milyar. Kita tak pernah dengar kelaparan dan ketelanjangan di Cina. Karena komunisme di sana mampu memenuhi janji memakmurkan rayat; komunisme di Cina laku. Namun, supaya tetap laku, komunisme Cina mengalami liberalisasi. Secara fisik dapat mencermati busana pemimpin RRC sekarang, bukan jas tutup lagi seperti Mao Zedong dan Chou En Lai, melainkan jas buka seperti Bill Clinton atau Antony Blair. Dalam bidang ajaran, RRC juga mengadakan liberalisasi, seperti merebaknya kebebasan beragama dan beribadah. Jadi komunisme asli tidak ada lagi

34 TURUNKAN HARGA JAmIN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK TURUNKAN HARGA

35 EKONOMI PANCASILA Perekonomian Indonesia disusun atas dasar kekeluargaan Kekayaan Bangsa di kelola pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Fakir miskin dan anak terlantar di lindungi dan di pelihara oleh negara Bentuk perekonomian pancasila adala KOPERASI ( dari oleh dan untuk anggota)

36 SIKLUS EKONOMI 35 TAHUN  Tekat Melaksanakan Sosialisme Pancasila Penyelewengan azas kekeluargaan Ketidak berdayaan menghadapi ekonomi kapitalis-liberalis Globalisasi dan ketergantungan ekonomi pada kepentingan ekonomi asing Nasionalisme ekonomi yang diamanatkan sila ke 3 PANCASILA belum dapat dilaksanakan dengan tepat Sukardi Rinakit & Hadi Soesastro -- Domestic Adjusment To Globalization, Tokyo, 1998 hal. 200

37 Pasal 6 TAP No. XXIII/MPRS/1966
Ekonomi Pancasila Pasal 6 TAP No. XXIII/MPRS/1966 Perekonomian Berazas Kekeluargaan Pengawasan Oleh Lembaga-lembaga Perwakilan Cabang-cabang Produksi Penting dikuasai negara Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Hak milik berfungsi sosial Daya kreasi warga negara bebas dikembangkan Fakir miskin memperoleh jaminan sosial

38 Perlindungan Pancasila Terhadap Ekonomi Bangsa
Pasal 6 TAP No. XXIII/MPRS/1966 Bab IV : Peranan Pemerintah Pemerintah Harus lebih memunculkan pengawasan arah kegiatan ekonomi, bukan penguasaan kegiatan-kegiatan ekonomi B. Bab V : Peranan Koperasi Wadah untuk memperjuangakan serta melindungi kepentingan rakyat kecil sesuai pasal 33 UUD”45 dan penjelasanya. C. Bab VI : Peranan Swasta Perkembangan usaha swasta tidak boleh menyimpang dari azas demokrasi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi terpimpin berdasarkan pancasila

39 BUKAN MOBILISASI, BUKAN PULA ANARKI
DEMOKRASI PANCASILA BUKAN MOBILISASI, BUKAN PULA ANARKI

40 Perjalanan bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan demokrasi :
1. Demokrasi liberal : 2. Demokrasi terpimpin : 3. Demokrasi Pancasila(?) : 4. Demokrasi ??????? : sekarang

41 Demokrasi Indonesia Vs Demokrasi Liberal
Demokrasi Indonesia : musyawarah untuk mufakat. Didasarkan pada paham kekeluargaan Demokrasi liberal : Siapa yang menang dialah yg menguasai. Didasarkan pada paham Individualisme

42 Berhala baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara :
Hak Asasi Manusia (HAM) Demokrasi Apa yang dimaksud dgn demokrasi ? secara sederhana demokrasi : dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Pengertian Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

43 Trias Politica : Pilar Demokrasi
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

44 Substansi demokrasi Indonesia :
Tegaknya keberdayaan rakyat dan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama Rakyat berperan secara aktif ke dalam interaksi untuk melahirkan wakil-wakil yang dipercaya yang kelak akan menyalurkan aspirasisanya serta memimpinnya

45 Substansi demokrasi … (lanjutan)
Dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan untuk satu golongan Syarat yg mutlak untuk kuatnya negara Indonesia adalah permusyaratan perwakilan Permusyawaratan di dalam badan perwakilan rakyat

46 Substansi ….. ( lanjutan ) :
Demokrasi bagi bangsa Indonesia : “Kerakyatan yg di pimpin oleh hikmah kebijaksanaan dlm permusayawaratan/ perwakilan Mufakat : kesepakatan bersama yg merupakan hikmat kebijaksanaan sebagai acuan kegiatan Musyawarah : sebagai cara/proses untuk melahirkan kesepakatan Perwakilan : wakil-wakil rakyat yg menyelenggarakan musyawarah.

47 Substansi ….. ( lanjutan ) :
Mengapa harus mufakat ? Untuk mengakomodasi semua pendapat dan kepentingan Mengapa harus musyawarah ? Semua pendapat dan kepentingan dapat diakomodasi jika tidak mengutamakan individu/egocentris Mengapa harus perwakilan ? adanya keberagaman yg sangat besar

48 P A R T I S I P A S I A K T I F R A K Y A T
Aspirasi Wilayah/daerah Politik Fungsi dalam Masyakarat Sosial budaya Partai Politik Bidang/Fungsi P A R T I S I P A S I A K T I F R A K Y A T DPR MPR Utusan Utusan Daerah Golongan Mufakat Hikmat Musyawarah Kebijaksanaan Perwakilan (GBHN) Presiden/Mandataris

49 Substansi …. (lanjutan ) :
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari : 1, Anggota DPR (parpol) mewakili aspirasi politik dlm skala nasional 2. Utusan daerah mewakili aspirasi sosbud, mis. Pemuka masy. adat, budaya 3. Utusan golongan mewakili aspirasi gol. Yg secara fungsional memiliki profesi dlm masy., terdiri dr petani, buruh, nelayan,pendidik, pengusaha. rochaniawan, seniman, cende- kiawan, dll.

50 Demokrasi Indonesia adalah demokrasi partisipatif : seluruh proses berlangsung dari sumbernya, yaitu rakyat Pemilu : proses menuju terjelmanya sebuah lembaga/majelis sebagai tempat bagi para wakil rakyat bermusyawarah guna melahirkan mufakat, yg dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif aktif rakyat, bukan mobilisasi modal orba atau saat ini/reformasi Hasil musyawarah para wakil rakyat dilaksanakan secara untuh dan konsekwen oleh penerima mandat ( semacam seorang conductor yang membawakan sebuah partitur dlm suatu orkestra) Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.

51 Hakekat MPR : Merupakan pangejawantahan rakyat yang berdaulat (kedaulatan rakyat ), dengan tugas pokok : 1. menetapkan GBHN 2. Memilih dan mengangkat Presiden dan wakil presiden 3. menetapkan UUD

52 Hakekat Presiden : Dalam sistem politik Indonesia, Presiden adalah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Presiden juga berkedudukan selaku mandataris MPR, yang berkewajiban menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan MPR. Presiden (punya Hak prerogratif) mengangkat menteri-menteri dan kepala lembaga non departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung) setingkat menteri untuk membantu pelaksanaan tugasnya

53 Fungsi Partai politik dalam demokrasi :
Penyalur aspirasi warga masyarakat Memberdayakan warga masyarakat utk berpartisipasi dlm kehidupan berbangsa dan bernegara Mengontrol kegiatan wakil-wakil rakyat yg telah dipilih dlm pemilu Dalam Demokrasi Indonesia, partai politik bukanlah satu-satunya alat demokrasi, tetapi masih ada Golongan dlm masyarakat ( Gol. Fungsional )

54 Penyelewengan demokrasi Indonesia :
Demokrasi terpimpin : mestinya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, tetapi dlm kenyataannya dipimpin oleh penguasa Demokrasi Pancasila : lagi-lagi dipimpin oleh penguasa, bahkan Pancasila telah ditafsirkan secara sefihak dan di monopoli oleh P. Harto, dan seolah-olah P. Harto adalah personifikasi Pancasila.

55 Demokrasi di zaman Reformasi :
Tingkatan Demokrasi : 1. Siapa yg menang dialah yg berkuasa dan mengatur ( fisik, jumlah suara, dana, argumentasi ) 2. Dikuasai dan diatur atas dasar sesuatu yang dianggap luhur 3. Didasarkan mufakat-musyawarah yg dipandu oleh hikmah kebijaksanaan

56 Demokrasi di zaman Reformasi (lanjutan )
Kita telah mengganti demokrasi yg paling baik dengan demokrasi yang paling primitif : Mobilisasi, bukan partisipasi Tirani mayoritas, menafikkan musyawarah Meniadakan hak golongan minoritas Meniadakan hak warga masyarakat yang tidak berpartai politik Rakyat hanya sebagai obyek Milik orang kaya

57 Demokrasi bukan anarki
Demokrasi mempunyai aturan main. Dengan demikian dalam memperjuangkan aspirasi harus mengikuti aturan main. Jika tidak, dengan motto “pokoknya”, maka yang terjadi adalah anarki, bukan demokrasi.

58 Demokrasi bukan anarki (lanjutan )
Aturan main Demokrasi : 1. Di samping hak ada kuwajiban 2. Ada hak individu, ada pula hak masyarakat 3. Ada yang menang ada yang kalah 4. Beri kesempatan yg menang untuk mendapatkan haknya (dan melaksanakan kuwajibannya)

59 Merdeka menurut pendiri negara Indonesia
Berdaulat dalam politik Berdikari dalam ekonomi Berkepribadian dalam kebudayaan Ketiga hal tersebut dapat di wujudkan dengan menjalankan PANCASILA secara benar dan tepat sebagai Ideologi dan landasan hukum bangsa

60 “Tak Akan Berhenti Kubanggakan Tanah Airku Hingga Akhir Hayatku”
SEKIAN TERIMA KASIH “Tak Akan Berhenti Kubanggakan Tanah Airku Hingga Akhir Hayatku”