ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN MP3KI

Presentasi berjudul: "ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN MP3KI"— Transcript presentasi:

1 ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN MP3KI
Woro S. Sulistyaningrum Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS Pertemuan Regional PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2013 Batam, 27 Juni 2013

2 KERANGKA PAPARAN KONDISI KEMISKINAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJMN DAN RKP 2014 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN JANGKA PANJANG (MP3KI) QUICK WINS MP3KI

3 I. KONDISI KEMISKINAN DAN TANTANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4 TINGKAT KEMISKINAN 2004-2014 TINGKAT KEMISKINAN MENURUN, NAMUN:
TINGKAT PENURUNAN MELAMBAT  : 2,5 juta terentas dari kemiskinan, sejak 2009 s/d hanya 1-1,5 juta/tahun (2011 menurun 0,84 persen, tahun 2012 menurun 0,83 persen) JUMLAH ABSOLUT MASIH BESAR  28,59 JUTA

5 Tingkat Kemiskinan Per Kategori Tahun Meski penduduk sangat miskin dan miskin menurun, namun banyak penduduk yang rentan menjadi miskin kembali Status Kemiskinan 2008 2009 2010 2011 Sangat Miskin (n/juta) 13,64 12,28 10,62 10,50 (%) 6,02 5,34 4,56 4,37 Sangat Miskin + Miskin (n/juta) 34,96 32,53 31,02 30,02 15,42 14,15 13,33 12,49 Hampir Miskin (n/juta) 28,11 20,66 22,99 27,12 12,24 8,99 9,88 11,28 Sumber: BPS, Susenas berbagai tahun

6 PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN DI INDONESIA, 2004 – 2012 (3)
Catatan: P1 dan P2 pada September 2012 sedikit menalami peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan karena pengukuran Garis Kemiskinan meningkat sesuai inflasi, sementara berbagai bantuan kepada rumah tangga miskin belum dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh besarnya bantuan PKH untuk RTSM masih tetap sama sejak tahun Akibatnya, proporsi bantuan terhadap pengeluaran RTSM yang semula sebesar 16% menurun menjadi 10% pada tahun 2012.

7 Tingkat Pengangguran terus menurun, namun struktur pekerja belum memadai
Tingkat pengangguran menurun dari 10,3% tahun 2005, menjadi 6,32% pada tahun 2012 Namun perubahan struktur pekerja non-pertanian belum memadai, dalam upaya mengurangi kelompok rentan: Perkembangan industri dan regulasi ketenagakerjaan mempengaruhi lambatnya penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Antara tahun , hanya mengalami perubahan 0,3%. Pekerja sektor pertanian sudah banyak yang meninggalkan perdesaan, banyak yang beralih ke sektor jasa perkotaan. Pengembangan usaha mengalami kendala terbatasnya entrepreneurship dan masih terbatasnya financial inclusion.

8 Mengapa Penurunan Kemiskinan Melambat?
Selama kurun waktu September September 2012 garis kemiskinan meningkat sebesar 6,5%, yaitu dari Rp 243,7 ribu/kapita/bulan menjadi Rp 259,5 ribu/kapita/bulan (naik Rp 8.650/kapita/hari) akibat: Inflasi pada masyarakat miskin mencapai 6,52%, dibanding inflasi nasional 4,56% ( sementara 73,5% pengeluaran masyarakat miskin, untuk makanan) Program kemiskinan jangka pendek semakin baik, namun belum optimal karena: Masih terdapat persoalan implementasi program  ketidaktepatan sasaran RTS, ketidakpaduan lokasi dan waktu ; Masih terjadinya keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran; Kurangnya koordinasi  di beberapa lokasi TKPKD belum optimal berfungsi; Di beberapa lokasi, kapasitas teknis pelaksana relatif masih lemah; Pemekaran wilayah  data kemiskinan belum termutakhirkan.

9 Tantangan Utama Penanggulangan Kemiskinan
Pertumbuhan penduduk masih cukup besar Petani dan nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang terbatas Kapasitas dan peluang usaha masyarakat miskin masih rendah Laju urbanisasi yang pesat memperparah kemiskinan perkotaan Peningkatan penyerapan tenaga kerja sektor formal menghadapi tantangan isu ketenagakerjaan Masih banyak daerah terisolir, dengan akses pelayanan dasar rendah Belum tersedianya Jaminan Perlindungan Sosial yang komprehensif Social exclusion (marjinalisasi), seperti kepada penduduk: disable, berpenyakit kronis, ilegal, dll AKIBAT KONDISI KEMISKINAN SAAT INI DAN TANTANGAN KE DEPAN DIPERLUKAN RENCANA KHUSUS UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN –MP3KI

10 II. Arah Kebijakan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMN 2010-2014 DAN RKP 2014

11 VISI RPJMN

12 EMPAT JALUR PEMBANGUNAN INDONESIA & PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RPJMN 2010-2014
Pro-Pembangunan (Pro-Growth) Pro-Pekerjaan (Pro-Job) Pro-Kemiskinan (Pro-Poor) Pro-Lingkungan (Pro-Environment) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasi dan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan & Pasca Konflik Kebudayaan, Kreatifitas & Inovasi teknologi +1 Politik, Hukum & Keamanan +2 Ekonomi +3 Kesejateraan Sosial RKP 2010: Pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat RKP 2011: Percepatan pertumbuhan Ekonomi yg berkeadilan didukung pemantapan tata kelola & sinergi pusat RKP 2012: Percepatan & perluasan pertumbuhan ekonomi yg berkualitas, inklusif & berkeadilan bagi peningkatan kesra RKP 2013: Memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan & perluasan kesra RKP 2014: Memantapkan perekonomian nasional utk peningkatan kesra yg berkeadilan

13 REALISASI DAN SASARAN UTAMA INDIKATOR PEMBANGUNAN
(persen)   URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009 Pertumbuhan Ekonomi 5,7 5,5 6,3 6,0 4,6 Pengangguran 11,24 10,28 9,11 8,39 7,87 Kemiskinan 15,97 17,75 16,58 15,42 14,15 RPJM Nasional (persen)    URAIAN Realisasi Target RAPBN-P* 2013 Target 2010 2011 2012 2014 Pertumbuhan Ekonomi 6,2 6,5 6,23 6,3 7,0-7,7 Pengangguran 7,1 6,14 5,8-6,1 5,0 -6,0 Kemiskinan 13,3 12,4 11,6 9,5-10,5 9,0 - 10,0 * Hasil pembahasan dengan Banggar DPR-RI

14 PENCAPAIAN AGENDA I : PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Indikator Satuan Status Awal Target 2014 Capaian Perkiraan Capaian 2014 2010 2011 2012 Pertumbuhan ekonomi % 4,6 7 6,2 6,5 6,3 Inflasi 2,8 3,5-5,5 7,0 3,8 3,5 Tingkat Kemiskinan 14,15 9-10 13,33 12,49 11,96* Tingkat Pengangguran Terbuka 7,87 5-6 7,14 6,56 6,32 Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas tahun 7,72 8,14 7,92 Na Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas 5,30 4,18 4,79 4,43 Umur Harapan Hidup 70,7 72 70.9 71.1 Angka Kematian Ibu (AKI) / kel 307 118 228 Angka Kematian Bayi /1000 kel 35 24 34 Keterangan: * status Maret 2012 Sudah tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

15 PENCAPAIAN AGENDA V : PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
Indikator Satuan Status Awal (2009) Target 2014 Capaian Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi) 2010 2011 2012 Jumlah Partai Politik yang memenuhi keterwakilan pengurusan perempuan sebesar ≥ 30% Na 73 na 21 Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan untuk menggunakan hak ikut pemilu melalui perekaman sidik jari e-KTP dalam rangka keakuratan DPT 172 147,4 PKH (RTSM) ribu 726 3.000 772 1.052 1.516 Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan , Jamkesmas, Askes, Jamsostek dll) persen 48 100 59,07 63,1 64,58 PNPM Perdesaan Jumlah Desa 4.334 5.260 4.791 4.978 5.100 PNPM Perkotaan Jumlah Kel 11.014 10.948 10.930 10.999 Sudah tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

16 PENCAPAIAN PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TAHUN Kegiatan/Indikator Satuan Tahun 2009 2010 2011 2012 Klaster I 1 Program Keluarga Harapan (PKH) RTS 2 Raskin 3 Jamkesmas Juta Jiwa 76,4 4 Bantuan Siswa Miskin Siswa Klaster II PNPM Perdesaan Kecamatan 4.371 4.805 5.020 5.100 PNPM Perkotaan 1.145 885 1.153 1.151 PPIP/RIS 479 215 187 PISEW 237 Klaster III Dukungan penjaminan KUR Persen 100 Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Usaha Mikro/ Koperasi 7.900 usaha mikro 1.496 Koperasi 1.370 Koperasi 1.320 Koperasi Perluasan KUR Provinsi 33 Cakupan program-program penanggulangan kemiskinan secara umum meningkat dari tahun ke tahun

17 ISU STRATEGIS 2014 Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (MP3KI) Perluasan Program Keluarga Harapan Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Peningkatan Produktivitas

18 Pelaksanaan Quick Wins MP3KI
ISU STRATEGIS: PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN PENDUDUK MISKIN DAN RENTAN (MP3KI) Pelaksanaan Quick Wins MP3KI Meningkatkan 5 aset penghidupan untuk mendukung sustainable livelihood  identifikasi program PK yang sudah ada serta “gap” yang masih ada untuk pengurangan kemiskinan Perkuatan program PK di kecamatan kantong-kantong kemiskinan (perluasan lokasi Quick Wins MP3KI) Merupakan arahan Presiden dan sudah disepakati anggarannya. Disusun berdasarkan usulan dari KEN (Komite Ekonomi Nasional) yang awalnya diusulkan menambahkan anggaran BLM untuk seluruh kecamatan. Disepakati penambahan BLM (on top) dari BLM reguler, khusus untuk kecamatan-kecamatan Miskin dan memperkuat program PK di kantong-kantong kemiskinan pada kecamatan tidak miskin Tujuan : mempercepat upaya penurunan kemiskinan di kantong-kantong kemiskinan dan merupakan perluasan dari lokasi quick wins MP3KI.

19 STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN JANGKA PANJANG (MP3KI)

20 Outlook Target Kemiskinan dan Tingkat Ekonomi

21 Kerangka Desain MP3KI mandiri, maju, adil, dan makmur VISI MISI
sejahtera, bebas dari kemiskinan absolut dan memiliki kapabilitas penghidupan yang tinggi dan berkelanjutan MENGEMBANGKAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL NASIONAL MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN MENGEMBANGKAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Penyiapan kelembagaan BPJS dan supply side pendukung Perluasan program bersasaran (targeted) Pengembangan koridor pulau dan kawasan khusus di pusat pertumbuhan dan non pusat pertumbuhan PRASYARAT INSITUSI PENDUKUNG DAN IMPLEMENTASI MP3KI PRASYARAT KONDISI EKONOMI: PERTUMBUHAN DAN STABILITAS EKONOMI mandiri, maju, adil, dan makmur VISI STRATEGI UTAMA STRATEGI PELAKSANAAN MISI

22 Pertumbuhan inklusif (MP3EI)
MP3KI : Gerakan Nasional Pengurangan Kemiskinan PUBLIC-PRIVATE-PEOPLE PARTNERSHIP Komponen Saat ini MP3KI A. Mekanisme Ekonomi - Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan inklusif (MP3EI) - Stabilitas Ekonomi Makro Pengendalian Inflasi dan Kesinambungan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat B. Afirmasi (Keberpihakan) - Program 4 Klaster Belum terpadu lokasi dan waktu, terutama untuk kantong kemiskinan Terpadu lokasi dan waktu, terutama kantong kemiskinan Sinergi dengan program daerah dan CSR Konsolidasi program bantuan sosial unified data base - Sistem Jaminan Sosial Sistem dan cakupan terbatas Sistem diperbaiki (BPJS Kesehatan) dan cakupan diperluas Sistem semakin lengkap (BPJS lainnya) dan universal coverage - Sustainable Livelihood Terbatas  daya tahan penduduk miskin rentan Peningkatan income generating activities (wirausaha, financial inclusion dan supply chain MP3EI) - Dukungan Data belum terpadu Data sasaran terintegrasi (PPLS), bertahap menuju social security number (e-KTP)

23 Pentahapan Pelaksanaan MP3KI
REKONSOLIDASI (TAHUN ) - Percepatan pengurangan kemiskinan untuk mencapai target 8% - 10% pada tahun 2014; - Tidak ada program baru kemiskinan. - Perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berjalan selama ini, melalui cara “KEROYOKAN” DI KANTONG2 KEMISKINAN, SINERGI LOKASI DAN WAKTU , SERTA PERBAIKAN SASARAN (seperti: Program Gerbang Kampung di Menko Kesra); - Sustainable livelihood  penguatan kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI; - Terbentuknya BPJS kesehatan pada tahun TRANSFORMASI DAN EKSPANSI (TAHUN ) - Transformasi program-program pengurangan kemiskinan; - Peningkatan cakupan, terutama untuk Sistem Jaminan Sosial menuju universal coverage; - Terbentuknya BPJS Tenaga Kerja; - Penguatan sustainable livelihood. KEBERLANJUTAN (TAHUN ) - Pemantapan sistem penanggulangan kemiskinan secara terpadu; - Sistem jaminan sosial mencapai universal coverage.

24 Transformasi Klaster I
Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Beasiswa Siswa Miskin Raskin Bantuan Langsung Tunai Jamkesmas Tunjangan Anak Terlantar Tunjangan Orang Difable Tunjangan Lansia Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Tunai Bersyarat (CCT) Bansos korban bencana alam Bansos korban bencana sosial Bansos korban bencana ekonomi Bansos Reguler Bansos Temporer Saat ini (2012) 2025 Jaminan Sosial Kesehatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Simplify tabel 2025

25 Transformasi Klaster II, III, IV
2012 Klaster II, III, IV 2025 Sustainable Livelihood PNPM KUR Program Pro-Rakyat Pembangunan rumah murah dan sangat murah Penyediaan air bersih untuk rakyat Penyediaan listrik murah dan hemat serta terjangkau Penyediaan angkutan umum murah Peningkatan kehidupan nelayan Peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan Bantuan kredit, pelatihan usaha kecil mandiri, dan bantuan integrasi terhadap pasar (aset finansial) Balai pelatihan kerja (bekerjasama dengan industri, sertifikasi, pendidikan universal (aset manusia) Perbaikan kampung, listrik mudah pakai dan jaringan air bersih (aset infrastruktur) Perlindungan lingkungan dan penanggulangan polusi (aset alam) perencanaan partisipatif komunitas (aset sosial) Simplify tabel 2025

26 Kedudukan MP3KI DAN MP3EI: terintegrasi dalam dokumen perencanaan
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Strategi Utama: Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro-Environment RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH MP3EI Tujuan : Akselerasi Pertumbuhan dengan Pemerataan (Growth with Equity) Sasaran : GDP/kapita USD (2025) Pendekatan : Peningkatan nilai tambah berbasis komoditi unggulan koridor Keterlibatan Pemerintah, BUMN, dan Swasta Strategi : Pengembangan Koridor Ekonomi Pengembangan SDM/IPTEK, Penguatan Konektivitas MP3KI Tujuan : Akselerasi Penanggulangan Kemiskinan Sasaran : Tingkat Kemiskinan 4 -5% (2025) Pendekatan: Pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar dan peningkatan pendapatan Keterlibatan Pemerintah, BUMN, Swasta, Masyarakat (P4: Public-Private-People Partnership). Strategi: Sistem perlindungan sosial menyeluruh, Peningkatan pelayanan dasar masyarakat miskin dan rentan, Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan

27 Sinergi MP3EI dan MP3KI: mewujudkan Pertumbuhan yang Tinggi, Inklusif, Berkeadilan dan Berkelanjutan
“Integrasi Lokasi, Program dan Sasaran” MP3EI Pemerintah Daerah, Swasta, dan BUMN Pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkeadilan Pengembangan Koridor Penguatan Konektivitas Pengembangan SDM Pembangunan ekonomi merata di seluruh wilayah tanah air Meningkatkan kesempatan kerja Kebijakan Investasi Pro-poor Peningkatan Keahlian SDM Menurunnya tingkat kemiskinan MP3KI Sinergi klaster 1, 2, 3, dan 4 Memperkuat Akses menuju Pusat Ekonomi

28 Contoh Strategi dan Sinergi MP3KI dan MP3EI di Koridor Sumatera
Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi MP3EI Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Banda Aceh Medan Tanjung Pinang Pekanbaru Padang Jambi Pangkal Pinang Serang - Jakarta Bandar Lampung Bengkulu Palembang Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi Terlatih: Kebijakan pendukung industri padat karya Peningkatan program kemitraan Intervensi pada Area Pusat Pertumbuhan bagi Populasi tak Terlatih: Pembangunan SMK-SMK Peningkatan kapasitas SDM pasca sekolah dan wirausahaDiklat Fasilitasi pendirian usaha sebagai penyedia barang dan jasa (supplier) bagi aktfitas industri inti Intervensi pada Area non-Pusat Pertumbuhan : “Keroyok” kantong kemiskinan dengan program 4 klaster dan pendukung lainnya, termasuk infrastruktur dasar desa Akses dari pusat pertumbuhan ke non-Pusat Pertumbuhan (transportasi) Kebijakan yang mendorong peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian dan perkebunan ke sektor industri Fasilitasi modernisasi sektor pertanian Fasilitasi penguasaan hak guna atas tanah sebagai faktor produksi primer dalam sektor pertanian

29 Prioritas Penanganan Lokasi Termiskin
Ibu Kota Provinsi/Pusat Ekonomi MP3EI Jalur Penghubung Pusat Ekonomi Banda Aceh Medan Tanjung Pinang Pekanbaru Padang Jambi Pangkal Pinang Serang - Jakarta Bandar Lampung Bengkulu Palembang Wilayah dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan yang tinggi Wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi Penanganan Kawasan Khusus Permukiman Kumuh dan Ilegal Kawasan Perbatasan Lingkungan Hutan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Masyarakat Adat Terpencil Wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi # PERLINDUNGAN SOSIAL YANG MENYELURUH #PERLUASAN PELAYANAN DASAR # PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN

30 Sinergi MP3EI dan MP3KI dalam Pengembangan Livelihood
Social Protection Sustainable Livelihood Pertumbuhan Ekonomi Fokus Peningkatan Nilai Tambah Produk Strategi Peningkatan Efisiensi Produksi dan Pemasaran Innovation-Driven Economy Peningkatan Human Capital (Keahlian dan Keterampilan) Peningkatan Financial Capital (Modal Berusaha) Peningkatan Social Capital (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Jaminan Kesehatan Jaminan Pendidikan Jaminan Ketenagakerjaan Bantuan Sosial (Food Stamp) Bantuan Sosial (Temporary Shelter) Bantuan Sosial (Lost Income Compensation) Penerima Parameter Skilled Labors (Tenaga Terlatih) Vulnerable Population (Kelompok Rentan Kemiskinan) Unskilled Labors The Unemployed The Underemployed Universal Coverage Formalisasi Lapangan Kerja Penumbuhkembangan Kewirausahaan (Entrepreneurship) SCALING-UP

31 PENDEKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH)
Sustainable Livelihood Approach merupakan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi untuk pemenuhan kelima aset individu sehingga mandiri dan berkesinambungan. Kelima aset tersebut: aset alam, aset fisik, aset sosial, aset finansial, dan aset manusia). Bagi masyarakat sangat miskin diarahkan untuk memiliki cukup pangan, diberikan conditional cash transfer, assets transfer, dan skills training. Bagi masyarakat miskin diarahkan untuk memiliki kecukupan aset-aset, dengan pemberian bantuan kredit skala mikro, assets transfer, pembiasaan menabung, dan skills training Bagi masyarakat hampir miskin diarahkan untuk pengembangan aset dan channeling dengan lembaga keuangan formal, peningkatan ketrampilan, dan akumulasi aset (saving). G R A D U A T I O N

32 STRATEGI P3KI di Koridor ekonomi 1. KORIDOR JAWA

33 2. KORIDOR SULAWESI

34 3. KORIDOR SUMATERA

35 4. KORIDOR KALIMANTAN

36 5. KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA

37 6. KORIDOR MALUKU-PAPUA

38 QUICK WINS MP3KI (contoh lokasi pelaksanaan)

39 Perlunya Quick Wins MP3KI
Quick Wins merupakan instrumen Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan yang digunakan dalam penerapan MP3KI. Prinsip: menangani kemiskinan di lokasi-lokasi termiskin dalam ruang lingkup wilayah tertentu sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dikerahkan dan difokuskan untuk mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah itu. Kementerian/lembaga di pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, badan usaha negara, lembaga donor, dan masyarakat selanjutnya berkoordinasi untuk bersama-sama mengerahkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di wilayah Quick Wins, termasuk mengefektifkan kinerja 4 klaster program-program penanggulangan kemiskinan. Komitmen bersama dari seluruh pihak menjadi kunci dari harmonisasi dan sinergitas upaya-upaya tersebut sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan saling melengkapi, benar-benar mengatasi persoalan pokok/mendasar di lokasi, dan memberikan dampak jangka panjang kepada masyarakat miskin dan lingkungannya (sustainable).

40 PENANGANAN LOKASI QUICK WINS MP3KI
Penentuan prioritas lokasi berdasarkan jumlah dan tingkat kemiskinan Identikasi jenis program/kegiatan penanggulangan kemiskinan eksisting gaps VERIFIKASI KEBUTUHAN Pembahasan bersama para pihak: kebutuhan program/ kegiatan di lokasi prioritas terpilih. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Perencanaan detail dan penganggaran dalam APBN dan atau APBD serta peluang sumber pendanaan lain IMPLEMENTASI Pelaksanaan dan monitoring hasil LOKASI ditetapkan KEBUTUHAN teridentifikasi PEMENUHAN Simplify tabel 2025

41 KRITERIA PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI LOKASI QUICK WINS
KRITERIA UMUM KECAMATAN DENGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN TERBESAR (10 terbesar) Kabupaten/kota sebagai prioritas MP3KI Prioritas i: jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan tinggi Prioritas ii: jumlah penduduk miskin tinggi Prioritas iii: tingkat kemiskinan tinggi Kabupaten/kota penerima program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal Kecamatan penerima program gerbang kampung KRITERIA KHUSUS Lokasi investasi MP3EI Kecamatan pesisir, kumuh perkotaan, kawasan adat terpencil, atau perbatasan Keterbatasan infrastruktur /pelayanan dasar Tingkat kedalaman kemiskinan tinggi (P1) Tingkat keparahan kemisknan tinggi (P2)

42 LOKASI QUICK WINS 2013 Wilayah/kawasan di Indonesia yang dipilih menjadi lokasi percontohan untuk penerapan pendekatan MP3KI Merupakan simpul-simpul kemiskinan yang penanganannya dapat berpengaruh besar pada penurunan kemiskinan. BULAKAMBA 42

43 HASIL SURVEY: PERMASALAHAN UMUM
KESADARAN BERSEKOLAH RENDAH POLA HIDUP TIDAK SEHAT FASILITAS AIR (MINUM DAN BAKU) KURANG JALAN DAN IRIGASI SANGAT DIPERLUKAN PENYEDIAAN LISTRIK PERMUKIMAN YANG LAYAK DIVERSIFIKASI KEAHLIAN KURANG ARUS BARANG TIDAK LANCAR KARENA INFRASTRUKTUR KEWIRAUSAHAAN PERLU DIGALI SDM INFRASTRUKTUR EKONOMI

44 Penentuan Quick Wins TA 2014
Lokasi Quick Wins TA 2014 adalah: Lokasi Quick Wins TA 2013 (17 lokasi) Empat lokasi untuk masing-masing propinsi Dua lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat Dua lokasi lain, ditentukan oleh Pemerintah Propinsi Kriteria Quick Wins TA 2014: Lokasi Quick Wins 2013 Kriteria Pusat Kriteria Daerah

45 Data Dasar Penetapan Lokasi Quick Wins TA 2014
Kriteria Pusat Jumlah penduduk miskin kabupaten dan kecamatan Tingkat kemiskinan kabupaten dan kecamatan Kategori Daerah Tertinggal Daerah lokasi MP3EI Daerah pelaksana Program Penanggulangan Kemiskinan 4 Klaster Kriteria Daerah Historis penurunan angka kemiskinan (5 tahun) di kabupaten/kota Kondisi infrastruktur dasar di tingkat kecamatan: kesehatan, pendidikan, listrik, air bersih, dan prasarana jalan Angka partisipasi sekolah SD, SLTP, dan SLTA, serta indikator pembangunan lainnya

46 POTENSI UTAMA PENDANAAN QW TA 2014
Dana Quick Wins MP3KI TA 2014 yang disalurkan melalui tambahan BLM PNPM Mandiri Dana Tambahan BLM untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan yang disalurkan melalui tambahan BLM PNPM Mandiri APBD Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk secara pro aktif dan bersama-sama memenuhi kebutuhan kegiatan penanggulangan kemiskinan akselerasi di lokasi QW sesuai ruang lingkup kewenangannya Anggaran Kementerian/Lembaga terkait dengan isu/permasalahan/kebutuhan kegiatan penanggulangan kemiskinan akselerasi di masing-masing lokasi QW Sumber lain (swasta, BUMN/BUMD, lembaga donor, masyarakat) yang dapat digalang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

47 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
KEGIATAN QW 2014 Dilakukan oleh Bappeda Provinsi berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota Bappeda Kab./Kota berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas PU selaku pengelola dari PNPM Mandiri. Cek Lapangan dan Pendalaman Isu bersama Masyarakat Identifikasi permasalahan dan kebutuhan dengan para pelaku di Kecamatan dan Desa/Kel. Rapat dengan SKPD untuk Penajaman dan Tindak Lanjut

48 Kriteria Kegiatan QW 2014 Bukan Kegiatan APBD Jangkauan Biaya
Lintas wilayah/desa/kecamatan Biaya Besaran biaya diluar jangkauan PNPM Mandiri Bukan Kegiatan APBD Tidak direncanakan pembiayaan melalui APBD

49 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN PNPM PERDESAAN 2014
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Pagu (Milyar Rp) 1. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) a. PNPM Inti 10.527,52 PNPM Reguler 5.260 Kec 9.298,52 Uji coba penghidupan berkelanjutan (MP3KI) * 3 Kec di 3 Kab 450,00 Sinergi program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (Quick wins MP3KI) * 149 Kec Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) * 246 Kec 779,00 b. PNPM Penguatan 366,06 PNPM MP Perbatasan 85 Kec 85,00 PNPM SPPN 85 Kab 240,00 PNPM Respek Pertanian 43 Kec 41,06 Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat PNPM Generasi 500 Kec 616,70 Total PNPM Perdesaan (PNPM Inti, Penguatan dan PNPM Generasi) 11.510,28 Catatan: * merupakan indikator baru

50 PENJELASAN INDIKATOR BARU PADA KEGIATAN PENINGKATAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT PERDESAAN (PNPM-PERDESAAN) KEGIATAN PAGU INDIKATIF 2014 KELUARAN PAGU (Milyar Rupiah) A. Pelaksanaan MP3KI yg bersinergi dengan PNPM 450,00 1. Uji coba pengembangan penghidupan yang berkelanjutan (dana stimulan per Rp ) 3 kecamatan pada 3 kabupaten pada 3 provinsi 6,00 2. BOP Rp. 500 juta per Kab (dalam rangka uji coba penghidupan yg berkelanjutan) 3 Kabupaten 1,50 3. Sinergi program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (quick wins) 149 Kecamatan 442,50 B. Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 246 kecamatan 779,00 1. Tambahan BLM per Rp 3,17 * Lokasi Quick wins dan perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan akan segera dibahas dengan TNP2K

51 TARGET KINERJA DAN PENDANAAN PNPM PERKOTAAN, PISEW DAN RIS/PPIP
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Pagu (Milyar Rp) 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara Keswadayaan Masyarakat (kelurahan) Kel 1.998,00 Quick wins MP3KI 10 Kota 30 Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 27 Kec 10 Total PNPM Perkotaan 2.038,00 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman 1. Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE) 237 Kec 534,90 2. Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP & RIS) 2.600 Desa 770,40

52 PENJELASAN INDIKATOR BARU PADA KEGIATAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAH NEGARA (PNPM-PERKOTAAN) KEGIATAN PAGU INDIKATIF 2014 KELUARAN PAGU A. Uji coba pengembangan penghidupan berkelanjutan 40,00 1. Quick wins MP3KI per Rp 1 Milyar 10 Kota 10 provinsi 10,00 B. Sinergi program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (Perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan (Perluasan lokasi Quick wins MP3KI) 27 kecamatan 30,00 1. Tambahan BLM per Rp 1,1 * Lokasi Quick wins sudah ada dan sedang proses sosialisasi kepada daerah untuk persiapan, sedangkan lokasi perkuatan kecamatan kantong2 kemiskinan akan segera dibahas dengan TNP2K

53 Terima Kasih