SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ( SIM )

Presentasi berjudul: "SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ( SIM )"— Transcript presentasi:

1 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ( SIM )

2 INTRO : RENUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

3 INFORMASI PENDEKATAN YANG TERENCANA DAN TERSUSUN RAPI UNTUK MENSUPLAI PARA EKSEKUTIF DENGAN BANTUAN- BANTUAN YANG CERDAS SEHINGGA MEMUDAHKAN KEGIATAN MANJERIAL YANG DILAKUKANNYA Data yang sudah diproses dan mengandung arti bagi seseorang untuk mengambil keputusan MANAJEMEN SIM Suatu Proses yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian,Penggerakan Dan Pengawasan untuk mencapai tujuan Suatu totalitas yang terdiri Dari sub sistem subsistem Yang saling berhubungan Dan keterganungan untuk Mencapai tujuan SISTEM

4 APA MAKNANYA???? MENGGAMBAR CEPAT GAMBAR RUMAH GAMBAR MOBIL
GAMBAR SEORANG LAKI LAKI GAMBAR SEORANG PEREMPUAN GAMBAR BURUNG GAMBAR AYAM GAMBAR KELINCI GAMBAR TIKUS GAMBAR BEBEK GAMBAR KUCING APA MAKNANYA???? MENGGAMBAR CEPAT

5 APA MAKNANYA DIKAITKAN PENERiMAAN INFORMASI DAN PENYAMPAIN INFORMASI ???
TANGKAP INTINYA SAMPAIKAN SECARA CEPAT DAN TEPAT PERHATIAN MINAT HASRAT KEPUTUSAN TINDAKAN

6 Pengertian Sistim Informasi Manajemen berbasis komputer
Sistim Informasi Manajemn (SIM) adalah suatu sistim berbasis komputer untuk mengatur sumber daya untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif. Fakta Data Input Proses Manajemen Informasi

7 Merencanakan Mendesain Penggunaan Sistim Mengembangkan/memperbaiki sistim Implementasi

8 Mempercepat Pekerjaan/Efisiensi Waktu Mempermudah Pekerjaan
Unsur unsur sim Mempercepat Pekerjaan/Efisiensi Waktu Mempermudah Pekerjaan Mengurangi Biaya 3.Kelemahan SIM Menerima data sebagai masukan ( input) Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiraan dan lain-lain. Memperoleh informasi sebagai keluaran (output). UNSUR UNSUR SIM 2. Keunggulan SIM Keamanan kurang memadai dari pihak internal Biaya Mahal Perlu training

9 3.Spesialis jaringan Percepatan Pemberantasan Korupsi
Tugas pengelola SIM Percepatan Pemberantasan Korupsi 3.Spesialis jaringan - Merancang - Membuat Basis Data - Menjaga Keamanan Basis Data ADMINISTRATOR BASIS DATA Merancang Membuat Aplikasi Website Bertanggungjawab Menampilkan Gambar,Video, dan Bekerjasama dgn spesialis Jaringan. Untuk memastikan koneksi jaringan tidak ada masalah 2. WEB MASTER - Merancang - Membuat jaringan komputer - Menjaga keamanan jaringan tersebut.

10 4.Programer 5.Operator .Menjalankan Aplikasi
- Seorang yang membuat Program - Mengolah program - Membuat Aplikasi/Program yang sudah didesain oleh analis sistem. 4.Programer 5.Operator .Menjalankan Aplikasi

11 Mengurangi Mencapai pengulangan Independensi data data Keamanan yang
KEUNTUNGAN SISTIM MANAJEMEN BASIS DATA Mengambil data dan informasi dengan cepat Keamanan yang lebih baik

12 Membeli peranti lunak yang mahal
Mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar Kerugian SIM berbasis data Mempekerjakan dan memelihara staf Admin

13 Perubahan sikap dalam menanggapi informasi ?
Baru mengikuti prajabatan dan disumpah jadi PNS : PNS : Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba.. sejak luuamaaaaa..aku butuh .... Pemborong: Apakah kau mau menerima uang hasil mark up pengadaan barang/jasa ? PNS : Tentu saja tidak!! Jangan pernah kau berpikiran seperti itu Pemborong : Apakah kau mencintai profesi PNS PNS : Tentu !! Selamanya aku akan tetap begitu Pemborong : Apakah kau pernah Korupsi ?? PNS : Tidak !! Aku tak pernah berpikiran seperti itu ! Pemborong : Maukah kau tetap bersikap sebagai PNS yang baik ?? PNS : Ya Pemborong : Bagus kalau kau memang bersikap seperti itu Sampai jumpa.. SETELAH dilantik meduduki jabatan struktural   15 tahun kemudian, dan banyaak peluang Tinggal baca saja dari bawah keatas

14 SIM yang EFEKTIF MAMPU MENYEDIAKAN DATA YANG AKURAT ,
TEPAT DAN MEMPUNYAI ATAU MENGANDUNG ARTI UNTUK PELAKSANAAN FUNGSI MANAJEMEN SEPERTI PERENCANAAN,ANALISIS,P ENGENDALIAN DAN LAINNYA

15 EFEKTIFITAS SIM KEJELASAN KEBUTUHAN INFORMASI WAKTU YANG DIBUTUHKAN
SIAPA YANG MEMBUTUHKAN DATA DIMANA DATA DIBUTUHKAN DANA YANG DIBUTUHKAN PRIORITAS MACAM DATA MEKANISMA MENJARING DATA PENGOLAHAN PENGATURAN/KONTROL

16 PRINSIP PRINSIP SIM SUB SISTEM SALIN BERKAITAN
PEMBAKUAN UNTUK KETERPADUAN BERORIENTASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN SISTEM LEBIH BAIK DARI SUB SISTEMNYA TUJUAN SUB SISTEM BAGIAN DARI TUJUAN ORGANISASI MEMPUNYAI MANFAAT YANG JELAS KEAMANAN DAPAT DIANDALKAN

17 TAHAP PERKEMBANGAN SIM
I.SIM TRADISIONAL:MENGANDALKAN TENAGA MANUSIA II.SIM DUKUNGAN ELECTRONIC DATA PROCESING,SUDAH MENGGUNAKAN DATA KEMPUTER MISAL SIMPEG III.SIM BERDASARKAN KOMPUTER: ARUS INFORMASI SUDAH MENGGUNAKAN DATA BASE

18 IV.SIM SEBAGAI PENUNJANG KEPUTUSAN :SUDAH MENGGUNAKAN HARD WERE DAN SOFT WERE
V.SIM SEBAGAI SISTEM AHLI : PADA TAHAP INI SUDAH TOTAL MENGGUNAKAN KOMPUTER SEBAGAI ANDALAN PERKANTORAN ,KOMPUTER SUDAH DIGUNAKAN UNTUK MENDIAGNOSIS SERTA MEMECAHKAN PERMASALAHAN

19 Sistem Informasi Manajemen (SIM)pemerintahan yangberbasis Teknologi Informasi (TI) dan komunikasi
E-Government

20 PERKEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAHAN

21 APA E-Government konsep yang diperkenalkan Bank Dunia sebagai model penerapan sistem informasi manajemen pemerintahan yangberbasis TI dan komunikasi. Penggunaan TI dan komunikasi oleh instansi-instansipemerintah dalam rangka mengubah relasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dancabang-cabang pemerintahan lainnya.

22 FUNGSI SIM BERBASIS E-GOV
Digunakan untuk mendukung manajemen data dan meningkatkanmanajemen strategi dan pembuatan keputusan. Teknologi MIS yang berbasisWeb (e-government) akan meningkatkan layanan kepada masyarakat(misalnya: Komunikasi koordinasi antara Bupati, staf, camat, dan lainlaindalam bentuk Promosi produk dan service provider daerahmelalui situs daerah).

23 PAYUNG HUKUM E- Government ?
E-government (kominfo) adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2003, tanggal9 Juni 2003tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

24 RENUNGAN E-GOV (sumber : situs kemenkominfo 2011)
Namun, sebenarnya, apa yang dikembangkan oleh sebagian besar lembaga negara itu sebatas membuka situs internet semata. Parahnya, banyak penanggung jawab lembaga negara, mulai pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, menganggap bahwa pengertian e-government adalah menampilkan lembaga negara di internet semata. Jika Anda sempat melongok internet, maka Anda akan menemukan hampir semua lembaga negara telah memiliki portal di internet. Namun, maaf, jangankan menemukan bentuk e-government di situ, tapi apa yang tampil di situs internet milik lembaga negara itu saja tidak bermanfaat banyak bagi masyarakat. Sebab, isi website mereka rata-rata hanyalah menu struktur lembaga atau sedikit informasi letak geografis, profil dan Sumber daya sebuah provinsi atau kabupaten

25 integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat
Tingkat Pertama :mempublikasikan informasi melalui website Tingkat ke dua interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui . 4Tingkatan Penggunaan E-gov Level terakhir integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Tingkat ke tiga :dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara on line t

26 Dimanakah posisi Indonesia ???????

27 Umumnya kantor pemerintahan di Indonesia berada pada tingkat pertama, yang hanya sebatas memberi informasi kepada masyarakat melalui website. Sebagian kecil kantorpemerintahan sudah pada level kedua dan ketiga, yang di antaranya berupa Sistem InformasiManajemen Satu Atap (SIMTAP) yang telah dikembangkan oleh beberapa pemerintah daerah.Singapura adalah contoh negara yang sudah sampai level keempat yang berupa interaksiantara masyarakat dan seluruh kantor pemerintah.Saat ini pengguna Internet di Indonesia masih sangat rendah dengan dikelompokkan padanegara-negara berpenetrasi di bawah 20 persen. Bila kita melihat sejarah perkembanganInternet di Indonesia, kita baru mempunyai Internet pada tahun 1994, dipelopori oleh universitasdan lembaga penelitian (Sinar Harapan,2011)

28 DISKO:KASUS INFORMASI BERBASIS E-GOV BELUM DIKELOLA MAKSIMAL
Dari Kasus (Situs Pemda Kadaluarsa),Apa penyebab Data dan Informasi yang ditampilkan Kadaluarsa , jarang dikunjungi orang dan jarang interaksi dengan pengunjung ? Jelaskan Dari kasus diatas apakah Pihak Pemda sudah membuat “SIM yang efektif”? Jelaskan Dari kasus situs pemerintah daerah diatas, Apakah situs tsb sudah memenuhi “Prinsip-prinsip SIM”? Berikan Argumentasinya. 4. Bagaiman Manajemen/pengelolaan di Instansi saudara ? DISKO

29 KRITERIA SIM BERBASIS E-GOV

30 I.FUNGSI SITUS WEB Ketersediaan Informasi Tentang Unit kerja pembuatan situs Web: Tersedianya penjelasan tentang unit kerja Tersedianya visi misi unit kerja /lembaga yang terbaru Tersedianya Tugas Pokok dan fungsi Tersedianya struktur organisasi unit kerja Tersedianya daftar pejabat Tersedianya agenda kegiatan unit kerja Tersedianya Pengumuman

31 II.Kualitas Web 1.Data dan Informasi
Tersedianya Informasi Kegiatan yang terkini,minimal 1 Bulan terakhir. Tersedianya data/informasi yang berkaitan dengan kompetensi unit kerja. 2.Pemilihan jenis dan ukuran huruf untuk penyajian teks. Teks yang disajikan dapat dibaca dengan mudah Warna huruf yang digunakan kontras dengan warna latar belakang Setiap halaman web menggunakan jenis huruf yang sama.

32 II.Kualitas Web 1.Data dan Informasi
Tersedianya Informasi Kegiatan yang terkini,minimal 1 Bulan terakhir. Tersedianya data/informasi yang berkaitan dengan kompetensi unit kerja. 2.Pemilihan jenis dan ukuran huruf untuk penyajian teks. Teks yang disajikan dapat dibaca dengan mudah Setiap halaman web menggunakan jenis huruf yang sama. Warna huruf yang digunakan kontras dengan warna latar belakang

33 lanjutan Komposisi warna pada homepage serasi
3.Pemilihan warna untuk Homepage dan isi lainnya. Komposisi warna pada homepage serasi Warna pada setap halaman web konsisten dengan warna pada situs web. Warna untk latar belakang teks serasi. 4.Disai Sits Web. Disain situs web tidak hanya dilihat pada gambar/obyek saja,tetapi meliputi semua tampilan. Disain situs web relevan dengan misi unit kerja. Penataan menu baik sehingga pengakses mudah mencari data informasi

34 Lanjutan Memberi fasilitas untuk pengunjung Tersedianya buku tamu
Tersedia Forum Diskusi yang memberikan topik-topik tertentu Tersedia Media Konsultasi/Pengaduan Tersedia fasilitas download 6.Tersedia English Version 7.Tersedia Statistik Pengunjung Dihomepage 8.Tersedia Informasi Tanggal Hari Ini 9.Kemudahan dan kecepatan akses

35 III.TAMPILAN SITUS WEB 1.Informasi Pemilik situs Web
Tertulis nama unit kerja pemilik situs web. Terdapat logo dan sejenisnya terkait unit kerja pada home page 2.Penamaan Alamat Situs Web Alamat situs web yang digunakan sesuai dengan nama atau singkatan Unit Kerja sesuai SK Alamat situs web mengikuti nomenklatur terbaru 3.Navigasi dan link Navigasi Semua link menu utama pada website dapat dibuka/diakses Tersedia fasilitas pencarian (search engine) Tersedia peta situs Link Terkait (instansi terkait)

36 1.Aksebilitas www.webpagetest.org Misal : www.deptan
Lokasi terdekat : mis : Singapura Browswer : IE 8 Start test :

37 Kecepatan : CFDEC Time : 7.026 Hijau : Bagus Merah : Jelek

38 2.Navigasi : Pengelompokan Mis : Home :....,....,......
Profile :.....,....,.... warna : mempermudah tulisan : label :....

39 3.Keamanan Keamanan untuk di download Capcha

40 4.Estetika Cover : sesuai tupoksi/bermakna Tulisan : Warna :

41 5.Populeritas Klik :Alexa Rangking Indonesia Rangking di Dunia
Pengunjung Rata rata pengunjung

42 6.INOVASI TEKNOLOGI KARYA TULIS FASILITAS DOWNLOAD BAHASA DST

43 Lanjutan 4.Berita IV INOVASI Berita yang disajikan dari unit kerja
Berita yang disajikan berasal dari luar unit kerja denga menyebut sumbernya IV INOVASI Pengembangan Situs Web Harus Dilakukan Dengan Inovasi Dari Pengelola Sudah memanfaatkan fasilitas CMS Tersedia pengumuman lelang (e-proc) 2.Aplikasi Elektronik Form (e-Form) Tersedia aplikasi e-Form sesuai dengan subsektor masing-masing 3. Tersedia website versi mobile / WAP V.LAYANAN PUBLIK Terdapat Informasi Layanan Publik Yang Diperlukan Oleh Masyarakat

44 Kriteria Penilaian Wawancara:
1.Kebijakan (30) Memiliki SOP/Juklak & Juknis Dukungan Pimpinan 2.Kelembagaan (20) Memiliki SK Tim Pengembangan dan Keterampilan SDM 3.Infrastruktur (15) Topologi Jaringan (jenis akses internet dan kepemilikan LAN) Kualitas Listrik setempat (Backup listrik berupa UPS dan Genset) PC/Laptop yang digunakan untuk mengelola website milik kantor atau pribadi Memiliki Data Backup untuk website (maintenance)

45 4.Aplikasi (15) Software pendukung (opensource atau licence) Pemanfaatan aplikasi untuk pelayanan ke masyarakat melalui website (e-Gov) Ketersediaan dokumentasi pengembangan website 5.Perencanaan (20) Anggaran Master plan dan blue print IT

46 PERBUATAN YANG DILARANG
BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG Pasal 27 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

47 Pasal 28 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

48 (3). Struktur dan format data yang digunakan harus memenuhi standar
BAB VI DATA DAN INFORMASI Pasal 6 (1). Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan data daninformasi yang diperlukan dalam pelaksanaan e-government untuk keperluaninternal dan eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2). Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin keamanan,kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuaidengan standar dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi danInformatika. (3). Struktur dan format data yang digunakan harus memenuhi standar interoperabilitas dan ketentuan yang berlaku secara nasional. (4). Setiap instansi pusat wajib menyediakan standar data nasional sesuai dengantugas dan fungsi khusus yang melekat pada instansi tersebut. Dalam halstandar data tersebut melibatkan lebih dari satu instansi, maka diperlukankoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika.

49 PENGGUNAAN DOMAIN go.id
Peraturan Menkominfo : No 28/Per/M.Kominfo/9/2006 Pasal 4 (1) Setiap lembaga pemerintah pusat dan daerah hanya boleh menggunakan 1 (satu) alamat situs web dengan nama domain go.id Pasal 8 Apabila pemerintahan di tingkat pemerintahan pusat mempunyai lebih dari 1 (satu) situs web,maka penamaan situs web lainnya harus menggunakan sub domain yang berdasarkan pada struktur organisasi pemerintahan yang bersangkutan. …. Depdagri : (domain) Dirjen Otda Depdagri : .go.id (sub domain)

50 PERMOHONAN PENDAFTARAN NAMA DOMAIN
Peraturan Menkominfo : No 28/Per/M.Kominfo/9/2006 Pasal 13 (1) Permohonan/pendaftaran nama domain go.id untuk situs resmi pemerintah pusat dan daerah diajukan kepada Mentri Komunikasi dan Informatika (2) Permohonan pendaftaran nama domain go.id sebagaimana pasal 1, harus ditandatangani Sekretaris Jenderal/Sekretaris Mentri/Sekretaris utama untuk pemerintahan pusat dan Sekretaris Daerah di tingkat Pemerintah daerah.

51 Contoh ujian