Bagaimana melakukan presentasi Proposal Penelitian, Skripsi dan Tesis ?

Presentasi berjudul: "Bagaimana melakukan presentasi Proposal Penelitian, Skripsi dan Tesis ?"— Transcript presentasi:

1

2 Bagaimana melakukan presentasi Proposal Penelitian, Skripsi dan Tesis ?
DASAR PEMIKIRAN APA SAJA YANG DIPRESENTASIKAN ?

3 DASAR PEMIKIRAN TEORI TEORI KEBENARAN Pengetahuan Ilmiah :
Proposal Penelitian Skripsi Tesis Disertasi

4 TEORI Seperangkat proposisi-proposisi terhubung yang mengisyaratkan kenapa perististiwa-peristiwa terjadi dengan cara tertentu (Hoover 1989)

5 UNSUR TEORI KONSEP VARIBEL KONSEP YG MEMILIKI BOBOT NILAI PROPOSISI
KATA YG MENUNJUKKAN SESUATU VARIBEL KONSEP YG MEMILIKI BOBOT NILAI PROPOSISI RELASI, HUBUNGAN, KAITAN ANTAR VARIABEL

6 KEGUNAAN TEORI Menyediakan pola2 bagi Interpretasi data
Mengaitkan studi yang satu dengan lainnya Memberikan kerangka di dalam mana konsep-konsep dan peubah-peubah memperoleh Keberartian khusus Memungkin untuk penafsiran makna yang lebih besar dari temuan-temuan lapangan

7 TEORI BUNUH DIR I DURKHEIM
ALTRUISTIK : Melakukan BD demi Negara, Bangsa dan Orang Lain TEORI BUNUH DIR I DURKHEIM SOLIDARITAS SOSIAL FATALISTIK : Akibat hidup dikacaukan dengan aturan yg ketat. Org Melakukan BD karena gagal dlm hidup ANOMIE : Melakukan BD karena norma2 pegangan “hilang” atau berubah cepat BUNUH DIRI EGOISTIK : Melakukan BD karena terpisah dengan dari masyarakat BD : Setiap kematian yang merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan positif atau negatif oleh korban itu sendiri, yang mengetahui bahwa perbuatan itu akan berakibat kematian

8 TEORI PERUBAHAN SOLIDARITAS SOSIAL Emille Durkheim

9 APA ITU KEBENARAN ??? Pengetahuan mengandung kebenaran
Kebenaran = Apa yang kita klaim dalam pengetahuan itu memang benar.

10 TEORI-TEORI KEBENARAN
TEORI KORESPONDENSI TEORI KOHERENSI TEORI PERFORMATIF KEBENARAN ILMIAH TEORI PRGMATISME

11 TEORI KORESPONDENSI (The Correspondence Theory Of Truth)
Aristoteles “ Kebenaran adalah mengatakan hal yang ada sebagai ada; hal yang tidak ada sebagai tidak ada. Sedangkan kesalahan adalah mengatakan hal yang ada sebagai tidak ada; hal yang tidak ada sebagai ada”. Kebenaran adalah persesuaian (correspondece) apa yang dikatakan dengan kenyataan

12 Penjelasan teori korespondensi……1
Sinonim : Benar - salahnya suatu pengetahuan adalah soal sesuai atau tidaknya antara apa yang dikatakan dengan kenyataan sebagaimana adanya. Kebenaran = kesesuaian subjek dan objek Kebenaran bersifat empiris Jika Subjek menyatakan “bumi ini bulat”, dan Objek melalui Hasil observasi memperlihatkan Bumi memang membulat, maka ini adalah Kebenaran hasil persesuaian

13 Penjelasan teori Korespondensi……2
Proposisi tunggal : Mahasiswi Sosiologi 1 pakai lipstik s.d.a. : Mahasiswi Sosiologi 2 pakai Lipstik s.d.a. : Mahasiswi Sosiologi 3 pakai lipstik _______________________________________________ Proposisi Umum : Mahasiswi Sosiologi N pakai Lipstik

14 Kaitan dengan Ilmu Pengetahuan Ilmiah
Semua pernyataan,proposisi atau hipotesis yang tidak dapat dibuktikan, tidak didukung oleh fakta empiris adalah bukan pengetahuan ilmiah

15 Teori Koherensi (Konsistensi) (The coherence theory of truth)
Di gagas oleh kaum rasionalisme : Socrates, Descartes, Hegel dan Spinoza. Kebenaran sebuah pernyataan (proposisi, hipotesis) diperoleh jika sejalan atau koherensi (coherence) dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dianggap benar

16 Penjelasan Teori Koherensi……1
Kebenaran sesungguhnya hanya berkaitan dengan implikasi logis dari sistem pemikiran yang ada. Contoh Semua Mahasiswa memahami Teori Sosiologi Heru mahasiswa Sosiologi (p.minor) Heru memahami teori sosiologi (kesimpulan) Kebenaran 3) telah terkandung di dalam kebenaran 1), oleh karennya kebenaran 3) tidak ditentukan oleh apakah dalam kenyataannya Sokrates mati.

17 Perbedaan Teori Koresponden dan Koheren
Kebenaran Empiris Kebenaran Logis Mementingkan Objek Mementingkan Subjek Mementingkan metode induktif dan aposteriori Menghargai kerja metode deduktif dan apriori Lebih mengutamakan pengamatan Indera Lebih mengutamakan penalaran akal budi

18 CONTOH No Kesimpulan Komentar 1.
Air lebih berat dari batu, maka batu tenggelam dalam batu Mengandung kebenaran empiris, namun tidak kebenaran logis 2. Air lebih ringan dari batu,maka batu tenggelam dalam air Mengandung kebenaran Logis dan empiris 3. Air lebih ringan dari batu, maka batu mengambang diatas air Tidak mengandung kebenaran logis dan empiris 4. Air lebih berat dari batu, maka batu mengambang diatas air Mengadung kebenaran logis tapi tidak kebenaran empiris

19 Teori Pragmatis (the pragmatic theory of truth)
Peletak dasar teori adalah Charles S.Peirce dan William James dan John Dewey Pengetahuan Yang Benar Adalah Pengetahuan Yang Memiliki Kegunaan (Utamanya pengetahuan Know-How)

20 Penjelasan teori Pragmatis……1
Menurut W.James : fungsi berfikir untuk membentuk (menghasilkan) ide demi memuaskan kebutuhan (kepentingan) manusia. Ide (teori) yang benar adalah pengetahuan yang memenuhi tuntutan dan kebutuhan manusia Ide yang benar akan menuntun kita mendapatkan pengetahuan yang benar Kebenaran = Berguna / Kebergunaan

21 Penjelasan teori Pragmatis……2
Menurut John Dewey : “Kalau kita ingin memahami hakikat KEBENARAN maka kita harus melihat bagaimana kebenaran (ide, proposisi, hipotesis dsj) tersebut berlaku dan berfungsi membantu kita memecahkan masalah yang kita hadapi” Konsekuensi dari teori Pragmatisme : Semakin berguna sebuah ide (teori, proposisi) maka dia dianggap paling Benar

22 Contoh…… Misal sekelompok pecinta alam tersesat di hutan. Salah satu anggotanya, menemukan jalan setapak. Timbul ide, jangan2 jalan ini mengeluarkan mereka dari hutan dan menuju ke pemungkiman manusia. Maka : Ide ini benar jika pada akhirnya dng dituntun ide tadi pecinta alam yg tersesat sampai pada pemungkiman manusia Contoh diatas memperlihatkan bahwa Kebenaran Prgamatis mencakup pula kebenaran empiris (berkesesuaian dengan kenyataan)

23 Catatan …… Hakikat KEBENARAN bagi kaum fragmatis, juga sesuatu yang “BAIK” ARTINYA: suatu ide, proposisi, hipotesis, bahkan teori tidak akan “dianggap” BENAR jika tidak baik bagi sesuatu Itulah sebabnya kaum pragmatis menolak KEBENARAN DIPISAHKAN OLEH MORALITAS Kelompok ini tidak setuju dengan Ilmu haruslah bersifat bebas Nilai (Value Free)

24 TEORI PERFORMATIF (the performative theory of the truth)
Disebut juga dengan istilah : “Teori performatif tentang kebenaran” Pernyataan BENAR  Menciptakan REALITAS Bukan Pernyataan yang MENGUNGKAPKAN Realitas namun Dengan Pernyataan TERCIPTA Teori Performatif Tentang Kebenaran Realitas Contoh: “Dengan Ini Saya Nyatakan Terdakwa Bersalah”

25 Penjelasan Performatif ……
Secara Positif  Orang Berusaha Mewujudkannya “I Swear, by The moon and the Stars in The Sky…I’ll Be There, for Better or Worse..’till Death Do Us Part..I Love You With Every Beat of My Heart..and I Swear..” Secara Negatif  Terlena Seakan Pernyataan Tersebut SAMA dengan Realitas “Saya Berdo’a Agar Kamu Berhasil”

26 Terdapat Teori kebenaran lain : Teori KONSENSUS (the concensus theory of the truth)
Suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari suatu konsensus bersama (kesepakatan). Untuk mencapai konsensus, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Jurgen Habermas, konsensus harus memenuhi syarat: Keterpahaman  hal yang dibicarakan dapat dipahami diskursus/wacana,  ada dialog antar ide ketulusan/kejujuran  semua kepentingan/interest dikemukakan sehingga ada keterbukaan Otoritas orang yang terlibat dalam konsensus memang memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan.

27 KEBENARAN ILMIAH Kebenaran Ilmiah adalah, paling kurang, memiliki tiga sifat dasar : Struktur yang rasional-logis Isinya empiris Dan dapat diterapkan (pragmatis)

28 Struktur Yang Rasional-logis
Kebenaran Ilmiah (dalam bentuk pernyataan-pernyataan) selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi-proposisi dan premis-premis tertentu pula. Semua orang yang dapat menggunakan akal budi secara baik, dapat memahami pernyataan-pernyataan tersebut

29 Isi Bersifat Empiris Kebenaran, dalam bentuk pernyataan-pernyataan, yang dibangun melalui teori rasional-logis tersebut, kemudian harus dapat di uji secara empiris.

30 Bersifat Pragmatis Jika pernyataan dianggap benar secara rasiona-logis, dan telah di empirisasi, maka pernyataan tersebut hendaklah berguna membantu manusia dalam memecahkan persoalan dalam kehidupannya.

31 APA SAJA YANG DIPRESENTASIKAN ?
TEORI PRAGMATISME TEORI KOREHENSI TEORI KORESPNDENSI KESIMPULAN METODOLOGI

32 PRAGMATISME Jelaskan : Masalah
Mengapa Penelitian Ini Penting Dilakukan Apa Manfaat Penelitian ini, dan bagi siapa saja…? Apakah sudah pernah diteliti? Jika sudah, apa bedanya dengan yang pernah dilakukan Pertanyaan Penelitian

33 Latar Belakang Penelitian
“Underinvestment” infrastruktur pertanian Fragmentasi Anggaran Di berbagai Kementerian Dan Lembaga Tumpang Tindih Pembangunan yang merugikan Pertanian das sein Anggaran Yang Cukup das sollen “Yields Gap”, : Potensi Peningkatan 25-30% Program Pengentasan Kemiskinan: Umunya mereka yang Miskin adalah Petani dan Yang hidup di pedesaam Penggerak Ekonomi Daerah Yang masih memiliki basis perekonomian Agraris Swasembada dan Ketahanan Pangan

34 Pertanyaan Penelitian
Bagaimana Peran Otoritas Tradisional Dalam Penganggaran APBD? Bagaimana Reaksi Elite Birokrasi Terhadap Pengaruh Otoritas Tradisional Tersebut? Apa Dan Bagaimana Interaksi Diakronik Diantara Otoritas Tradisional Dan Birokrasi Modern (Birokrasi Belanda Dan Nasional) Dalam Masyarakat Minangkabau?

35 Jawab pertanyaan penelitian dengan merujuk pendapat ahli
TEORI KOHERENSI Tinjauan Pustaka : Jawab pertanyaan penelitian dengan merujuk pendapat ahli Analisis teori para ahli terdahulu, pilih dan beri argumentasi teori, variabel, konsep mana yang cocok dan akan dipakai dan mana yang tidak. Rumuskan menjadi kerangka teori

36 TEORI WEBER : BP TIPE IDEAL = SARANA PRODUKSI (MESIN) UNTUK (ALAT MENCAPAI TUJUAN BERSAMA)
BP out of function jika birokrat memiliki kepenting-an sendiri/khusus Memberikan : Kekuasaan Legitimasi Kewenangan Kewenangan Legal Rasional BP Hierarki Pembagia kerja/spesialisasi Kewenangan sesuai Bid.Kerja Kontrak Kerja Pejabat diangkat dasar Kompetensi Jenjang Karier Jabatan Bukan Milik Pribadi Tugas bersifat impersonal Pemimpin dipilih dan bukan dari Birokrasi Kewenangan : Kharismatik Tradisional Melayani Masyarakat Birokrasi akan berbahaya jika diterapkan dalam masyarakat BP terbentuk karena : Monetisasi Perkembangan Kapitalisme Rasionalisasi Masyarakat Barat Demokrasi Membesarnya Populasi Erofah Masalah Administrasi yg semakin kompleks Bentuk-bentuk modern dari komunikasi Dampak dari Birokrasi : Menghambat tumbuhnya kepribadian (little cog in a big machine) Memunculkan technical expert yg tidak memiliki perasaan Iron Cage bagi manusia Menghancurkan tradisi-tradisi dlm masyarakat

37 MENURUT WEBER : Kepentingan Khusus Akan Menjadi Penyebab Konflik
Konflik Sosial Berlangsung Di Ruang Birokrasi Dan [Kewenangan-kekuasaan] Politik. Mereka Yang Tersubordinasi Cenderung Akan Mencari Legitimasi Kewenangan Politik [Untuk Melakukan Perlawanan], Manakala Mobilitas Sosial Vertikal [Ke Atas] Dirasakan Nyaris Tak Ada, Sementara Kesejahteraan Sosial Dirasakan Sangat Rendah Pula. Konflik Sosial Biasanya Diteruskan [Tertransformasi] Ke Dalam Sistem Adminitrasi Melalui Peraturan Dan Pengaturan Dalam Birokrasi [ Yang Mengekang] Subordinat.

38 MARX : BP ≠ NETRAL = PELAYAN KAUM BOURJUIS & DIRINYA SENDIRI (The German Ideology, 1845-1846)
Eksploitasi: Proletar Sumberdaya alam Norma, nilai dan aturan Memanipulasi : dunia sekitarnya Anggotanya Dengan sistem Hierarki Dibangun sbg alat utk menjamin : hak kepemilikan Kepentingan eksploitasi B BIROKRASI PEMERINTAHAN Konflik Memiliki Kepentingan Sendiri P Nilai ideal Sebagai mediator dan mengurus kepentingan rakyat hanya kedok Masyarakat Kepentingan BP: Materialisme Tindakan/Strategi : Melanggengkan Kebudayaan Membangun Mitos Tindakan Misterius Tujuan BP: Karier Kenaikan Jabatan Kesejahteraan Nilai aktual Sebagai mewakili dan mengurus kepentingan Bourjuis yg merupakan elemen masyarakat/rakyat

39 TEORI MOSCHA: BP= “SINGASANA” ELITE, OBJEK KONFLIK ELITE (The Rulling Class, 1895)
Minoritas = Terorganisir ELITE TDK BERKUASA AREA SIRKULASI ELITE Mayoritas = Tdk Terorganisir Hub.Konflik = Singa VS Srigala ARENA KONFLIK ELITE BP Menguasai = Memerintah RAKYAT ELITE BERKUASA MASYARAKAT Dng Fakta ini, Moscha berpendapat bhw Demokrasi tidak mungkin Krn Minoritas menguasai mayoritas Memerintah melalui rumusan politik, mis. Hak yg diberikan Tuhan, dst Dng kenyataan ini, vox populi vox dei merupakan Tahyul yang dibangun Elite (Spencer)

40 TEORI MICHELS : BP = AJANG KEKUASAAN KELAS MENENGAH; TERSTRUKTUR SECARA OLIGARKIS (Politics Parties, 1911) BP hrs membuka sebanyak mungkin posisi bagi kelas menengah (terpelajar) karena, jika diadopsi dlm birokrasi akan menjadi pembela negara, namun jika tidak akan menjadi musuh potensial bagi stabilitas negara Kelas Dominan Secara Politik BP BP terstruktur secara oligarkis = dikuasai oleh segelintir orang tertentu KELAS ATAS STRUKTUR OLIGARKIS LEVEL ATAS Menguasai KELAS MENENGAH KELAS BAWAH BP menjadi sumber kesejahteraan bagi Kelas Menengah LEVEL BAWAH Kekuasaan di level atas kemudian mengendalikan level bawah Masyarakat Modern BP menjadi oligarkis karena : Ukuran, besarnya kuantitas BP atau pun partai menyebabkan tdk mungkin semua org ikut mengambil keputusan. Kompleksitas, semakin besar BP semakin kompleks sehingga tidak semua mengerti masalah partai, maka dibuthkan pendelegasian kekuasan Kebutuhan untuk membuat keputusan cepat Kebutuhan akan keahlian Informasi dan komunikasi Ketrampilan politik dan kepemimpinan Kebutuhan akan kesinambungan Kepentingan terselubung di balik kekuasaan Sikap Apatis Kelas Menengah : Kaum yg memiliki Pendidikan Tinggi (Terpelajar/intelektual)

41 Otoritas Tradisional Minangkabau
1 3 2 Nagari Otonom Laksana Negara Mini Demokrasi Desentralisasi Otoritas Kepercayaan & Pelayan Masy. Unit Politik Kepemimpinan Memiliki Tugas Yang Jelas Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Semua Relatif Sama di Mata Adat Musyawarah Mufakat Kekuasaan Terbatas Sirkulasi Pemimpin Berkesinambungan Semua Orang Sama di Mata Tuhan Anggota = Warga Adat Agama Ilmu Pejabat Resmi Spesialis Dewan Penghulu Ulama Cendikia Wali Nagari KAN Dll Ninik-Mamak Ulama Dubalang dll Suku Nagari Tigo Tali Sapilin Tiga Tungku Sajarangan Terdapat Mekanisme Tradisional Kekuasaan Tertinggi Sumber: Benda Beckman, 1979; Manan, 1995; dll

42 HIPOTESIS PENGARAH Jika birokrat memiliki kepentingan parsial, maka birokrasi tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya

43 Metodologi Penelitian
Paradigma Konstruktivisme Metode Penelitian Fenomenologi dan Sosiologi Sejarah Teknik Pengumpulan Data Pengamatan berperan serta, wawancara mendalam dan studi pustaka Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif, Analisis data yang dihasilkan dari pengamatan berpartisipasi dan wawancara mendalam. Analisis terhadap data sejarah dan teks-teks tentang kejadian masa lampau maupun kontemporer berkaitan dgn gejala sosial yg diteliti. Triagulasi: hasil wawancara dan pengamatan di diskusikan kembali bersama informan yang satu dengan yang lainnya.

44 TEORI KORESPONDENSI Hasil Analisis (empirisasi) dari kerangka teori

45 Kontinuitas Otoritas Tradisional Minangkabau
Perubahan terjadi di Minangkabau selama 150 tahun dapat di integrasikan ke dalam sistem sosial tradisional. Von Benda-Beckman, 1979 Hub.Ayah-anak dekat, solidaritas kaummelemah;Melemahnya adat perkawinan dan Penghormatan thdp lembaga harta pusaka, menurunnya otoritas Penghulu (de Jong, 1951) Perubahan Kutural 1867. Batu Bara ditemukan di Sawah Lunto, Pembangunan jln Kereta Api menghubungkan BKT-PYK-PDG-SWLT Pecahnya keluarga luas, ekonomi kaummelemah, rumah adat berkurang, penjualan harta pusaka, exogami memudar, harta ayah diwariskan pada anaknya (Maretin, 1961; Gough, 1963) Perlu dibedakan diantara nagari yg berusia Tua dan Muda, basis ekonomi utama untuk melihat resistensi otoritas tradisional. Biezeveld, 2008 Telah ada Kontak dengan Perdagang Internasional 1915, 543 Lumbung Pitih Nagari didirikan untuk kredit pedesaan 1847, Dimulai Tanam Paksa Kopi 1901, Dimulainya Politik Etis Perubahan belum membahayakan sistem, pewarisan harta pencaharian ayahyg diberikan pada anak, perempuan (Kato, 1977) Kebijakan Kolonial Belanda yg mempengaruhi Masy. Nagari Minangkabau, (1) membentuk administrasi modern, (2) Monetisasi, (3) Pembangunan Jaringan transportasi (4) Pendidikan Modern Abad 14 Abad 19 Klasik 1850 1860 1870 1880 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1890 Fase Kerajaan Fase Pemerintah Kolonial Belanda Fase ORLA Fase ORBA Fase Reformasi OTDA Nagari-Nagari Selama Penjajahan, Belanda tetap melindungi, menghormati otoritas tradisional Terbitnya UU No.5/1979 Nagari dipecah menjadi Desa UU No.22 Tahun 1999 ttg Pemerintahan Daerah, Menjadi acuan gerakan kembali ke Nagari Periode III, dibawah Onder afdeling ada distrik dan onder distrik. Perda 13/1983, Memberi kekuasaan pada KAN untuk mengatur masalah Adat. Pemerintah Desa harus mematuhi KAN utk masalah adat Periode II, 1853,Belanda merubah hoofd adelingen dibagi 2 hirarki menjadi Afdeeling dan Onder afdeling. Laras dan Nagari. Jumlah laras ditambah menjadi 113, nagari dikurangi menjadi 337 nagari 1914, Staatsblad No.774, Ordonasi Nagari: nagari otonom, pembentukan KAN sebagai legislatif, dan Nagari “self financing”” Perda Prop.Sumbar No.9 tahun 2000 ttg Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari SK.Gubernur Sumatera Tengah, No.2/G.55, KAN diganti DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari) MKB terdiri dari Nagari, Nagari =Negara Mini Periode I, , Belanda Mengintegrasikan Nagari2 ke dalam 1 Keresidenan, 2 hoofd afdelingen, 100 Kelarasan (beberapa federasi Nagari) dan 600 Nagari. Maklumat Residen Sumbar No.20/1946 ttg pembaharuan sistem Pemerintah Nagari terdiri dari DPN, DHN dan Walinagari SK.Gubernur Sumbar No.015/GSB/1968 ttg Pokok2 Pemerintahan Nagari: Nagari menjadi daerah otonom. Perubahan Struktural

46 PERAN OTORITAS TRADISIONAL DALAM PROSES PEMILIHAN DPRD DAN KEPALA DAERAH
Rumah Kaum Suku Nagari OTORITAS TRADISIONAL Ninik Mamak Kaum/Kampung Transaksional, Imbalan suara Infrastruktur nagari Pola II BALON DPRD-BUPATI Walinagari KAN BAMUS/BPRN PEMILUKADA DPRD BUPATI Rakyat NAGARI Ulama BALON DPRD-BUPATI PEMUDA Pola I Bundo Kanduang NAGARI SUPRA NAGARI

47 PROSES PERENCANAAN Hasil Dimanipulasi Tim Perumus dan DPRD
Penanggung Jawab Pelaksana Kecamatan Penanggung Jawab Pelaksana Bappeda Hilang timbulnya Usulan Program Akibat Pertarungan Kepentingan Partikular Elite Hasil Dimanipulasi Tim Perumus dan DPRD Untuk Kepentingan Partikular Usulan Program Kepentingan Walinagari, KAN, Bamus Walijorong BUPATI Kesepakatan Forum SKPD (Dinas) Hanya mengambil Satu program usulan Dari setiap hasil Musrenbang Kecamatan Untuk RAPBD Proses Demokratis, Usulan Program Hasil Musyawarah Kaum dan Urang nan 4 jenis Draft Renja SKPD Forum SKPD Musrenbang Jorong Musrenbang Nagari Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kabupaten RKPD Titipan Usulan Program Kepentingan Partikular Bupati Sebahagian Besar Usulan Program Musrenbang Jorong Tereliminasi Sebahagian Besar Usulan Program Musrenbang Nagari Tereliminasi Hanya satu Usulan Program Musrenbang Kecamatan Di akomodir RAPBD Renja SKPD Titipan Usulan Program Kepentingan Partikular DPRD Umumnya Usulan Program Tidak Berkesinambungan Masing-masing proses Relatif Otonom

48 PROSES PENGANGGARAN APBD
Ranah Hubungan Transaksional DPRD-TAPD dan BUPATI Konsekuensi Penambahan Program Dan Anggaran Pada APBD Pembahasan KUA-PPAS Ditandai Transaksional: SKPD mengalokasi program Pada basis Suara, imbalan DPRD memperjuangkan Anggaran Maksimal SKPD SKPD “melawan” Programnya Dipangkas TAPD dan Khawatir Anggarannya Terkunci Sesuai PPAS APBD RAPBD RKPD KUA-PPAS Rincian APBD Renja SKPD RKA Titipan Usulan Program Kepentingan Partikular Bupati Titipan Usulan Program Kepentingan Partikular DPRD Proses Asistensi TAPD-SKPD Membahas RKA-SKPD Ranah Hubungan Transaksional DPRD-SKPD: Konsekuensi Penambahan Usulan Program Dalam RAPBD Ranah Perenacanaan Penanggung Jawab TAPD Ranah Perenacanaan Penanggung Jawab Bappeda

49 Area penyusunan usulan program RAPBD Area pemusulan pembahasan
HUBUNGAN PARA AKTOR DALAM PENGANGGARAN APBD Terjalin hubungan transaksional diantara Kepala SKPD dan DPRD, berakibat penambahan usulan program baru pada Renja dan RKA SKPD OTORITAS TRADISIONAL Area penyusunan usulan program RAPBD Ninik Mamak Kaum/Kampung KUA-PPAS RAPBD APBD Walinagari KAN BAMUS/BPRN Renja SKPD Area pemusulan pembahasan program RAPBD RKA SKPD Ulama PEMUDA DPRD Terjalin hubungan transaksional TAPD dan DPRD, berakibat pada penambahan atau pengurangan usulan program Bundo Kanduang BUPATI NAGARI

50 Birokrasi “out of function”
Falsafah Alam Reformasi Desentralisasi Kekuasaan SKPD Kepala Daerah PEMILU DPRD, KEPALA DAEAH WALINAGARI LANGSUNG Kontinuitas Otoritas Tradisional Minangkabau Perencanan Partisipatif Hasil Musrenbang ”rupture”; Usulan Progran cerminan Dari otoritas tradisional untuk kepentingan Kampung dan Basis Suara; Hasil Dimanipulasi oleh elite Politik Untuk kepentigan Kampung, Nagari Serta Basis Suara Bappeda memberi Jatah satu Usulan Program per Kecamatan Penganggaran APBD; Banyak Usulan Program Baru Bertambah ketika Pembahasan RAPBD; Kepentingan SKPD Maksimalitas Utility Kepentingan DPRD, mendapatkan Anggaran Utk Kampung, Nagari dan Dapil; SKPD-DPRD-Bupati motor penggerak Birokrasi “Out of function” Walinagari Otonomi Daerah Desentralisasi Fiskal DPRD Under Investment Infrastruktur Pertanian; Pertanian sebagai urusan pilihan Semenjak Otda di Kab.Agam DPRD yang terpilih Bagian dari Otoritas Tradisional atau memiliki perjanjian dengannya Falsafah Alam Mata Pencaharian Utama Pertanian (Padi Sawah) Underinvestmen Infrastruktur Pertanian Semenjak tahun 1990 an, di Indonesia

51

52 SIMPULAN Secara diakronik otoritas tradisional Minangkabau menunjukkan
keberlanjutannya hingga kontemporer Otoritas tradisional mempengaruhi birokrasi perencanaan dan penganggaran sehingga distribusi APBD tidak merata, terfragmentasi dan ditandai dengan kontestasi. Selama otoritas tradisional kuat dan bisa diberdayakan, birokrasi modern akan bisa diredam untuk keluar dari fungsinya (out of function), sehingga lebih efisien, terkontrol dan “tidak mudah bocor”

53 SEKIAN