MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.

Presentasi berjudul: "MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI."— Transcript presentasi:

1 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.
PAPARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI. TENTANG PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL TENTANG PEMANFAATAN BIO ENERGI DAN REVITALISASI PENDIDIKAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM JAKARTA, 7 AGUSTUS 2006

2 I. LATAR BELAKANG Mengapa begitu banyak keluhan atas MUTU SDM Indonesia? Mengapa banyak lulusan sekolah menengah umum dan perguruan tinggi yang menganggur ? Mengapa banyak tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya ? Mengapa kenyataannya banyak industri di Indonesia yang menawarkan lowongan kerja, tidak terpenuhi? Mengapa kesempatan kerja di luar negeri banyak yang terlewatkan?

3 II. PERMASALAHAN POKOK KEBIJAKAN SISDIKNAS YANG BELUM LINK AND MATCH DENGAN KEBUTUHAN DUNIA KERJA; RENDAHNYA TINGKAT KOMPETENSI TENAGA KERJA; ALOKASI PEMBIAYAAN KURANG PROPORSIONAL; BELUM TERCIPTANYA SISTEM PERENCANAAN TENAGA KERJA NASIONAL SECARA TERPADU TERHADAP POTENSI SDA DAN SDM BERDASARKAN DAERAH DAN SEKTOR; BELUM TUMBUHNYA KOMITMEN NASIONAL DALAM INOVASI DAN KREATIFITAS UNTUK PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA (KEBIJAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG RAMAH KETENAGAKERJAAN/ EMPLOYMENT GROWTH FRIENDLY ).

4 Bukan angkatan kerja = 53 jt*) (31.98%)
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA Angkatan Kerja = jt *) (68.02%) Pria = jt (62.59%) Wanita = jt (37.41%) Penduduk 15 thn keatas/ tenaga kerja = 159,3 jt *) (71.26%) Pria = jt (49.76%) Wanita= jt(50.24%) Pendidikan: < SD = jt (17.95%) SD = jt (35.88%) SLTP = jt (20.08%) SLTA = jt (20.57%) Diploma= jt ( 2.35%) Sarjana = jt ( 3.17%) PENDUDUK: jt Pria = jt (50.16%) Wanita = jt (49.84 %) Bukan angkatan kerja = 53 jt*) (31.98%) tahun = 62,75 jt (28.74%) Catatan : nominal (juta) Sumber: BPS, Sakernas 2005 *) Berita Resmi Statistik BPS, No. 30/IX/ 1 Juni 2006

5 Sementara tidak Bekerja 2.41 jt (2.54%)
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA Bekerja = 95,2 jt *) (89.74%) Pria = jt (63.97%) Wanita = jt (36.03%) Bekerja >35 jam 62.90 jt (66.26%) Formal = 28,65 jt (30,2%) Informal = 66,30 jt (69,8%) Bekerja < 35 jam (1/2 penganggur) 29.9 jt *) (31.4%) Pertanian = jt (44.03%) Industri = jt (13.32%) Jasa = jt (42.64%) < SD = jt (18.93%) SD = jt (37.30%) SLTP = jt (19.55%) SLTA = jt (18.80%) Diploma = jt (2.28%) Sarjana = jt (3.14%) Angkatan Kerja = jt (68.02%) Sementara tidak Bekerja 2.41 jt (2.54%) Penganggur = 11,1 jt *) (10.4%)*) Pria = jt (50.74%) Wanita = jt (49.26%) < SD = jt (9.36%) SD = jt (23.52%) SLTP = jt (24.82%) SLTA = jt (36.21%) Diploma = jt (2.87%) Universitas = jt (3.62%) Catatan : nominal (juta) Sumber: BPS, Sakernas 2005 *) Berita Resmi Statistik BPS, No. 30/IX/ 1 Juni 2006

6 TARGET DAN REALISASI PENGURANGAN PENGANGGURAN TERBUKA 2004 - 2009 (DALAM JUTA ORANG)
2006 2007 2008 2009 5,7JT 11,1JT 9,9 JT 9,4 JT 7,5 JT 8,5 JT TARGET REALISASI

7 ANALISA TARGET DAN REALISASI ANGKA PENGANGGURAN
Awal krisis tahun 1997 jumlah angka pengangguran = Angka pertambahan pengangguran per tahun : Tahun = Tahun = Tahun = ( ) Tahun = Tahun = Tahun = Tahun = Tahun = Tahun Jun ’06 = (90.000) Jumlah pengangguran s/d Juni tahun = 11,1 juta.

8 ANALISA DAN SOLUSI PENANGGULANGAN PENGANGGURAN
Mulai tahun 2004 terjadi penurunan jumlah tambahan pengangguran tiap tahun yang cukup signifikan; Untuk mengurangi jumlah pengangguran secara kumulatif (s/d Semester I = 11,1 juta) perlu upaya inovasi kebijakan antara lain : Reformasi Sistem Pendidikan Nasional menuju Link and Match terhadap dunia kerja; Mendorong Pertumbuhan Investasi baik PMDN maupun PMA; Revitalisasi Fungsi Strategis BLK untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja;

9 Lanjutan ANALISA DAN SOLUSI
Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan Formal dan Non Formal/ Keterampilan secara proporsional (tanggung jawab terhadap angkatan kerja 106 juta); Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (penyerapan per tahun rata-rata orang); Peningkatan pertumbuhan jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) minimum 1 persen per tahun dari jumlah 43 juta UKM yang ada, dapat menyerap pengangguran per tahun; Kebijakan sektor pembangunan infrastruktur lebih diprioritaskan pada infrastruktur pedesaan yang bersifat padat karya.

10 PERINGKAT PRODUKTIVITAS INDONESIA DARI 60 NEGARA
TAHUN URAIAN 2001 2002 2003 2004 2005 ECONOMIC PERFORMANCE 37 42 51 55 60 BUSINESS EFFICIENCY 44 49 57 58 59 GOVERNMENT EFFICIENCY 47 46 56 54 OVERALL PRODUCTIVITY 46 47 57 58 59 IMD World Competitiveness Yearbook 2005

11 PERINGKAT PRODUKTIVITAS INDONESIA
TAHUN 2005 Thailand : 27 Malaysia : 28 Korea : 29 Cina : 31 India : 39 Pilipina : 49 Indonesia : 59

12 FAKTOR-FAKTOR PRODUKTIVITAS
GDP: GDP PER PERSON EMPLOYED PERCENTAGE CHANGE OF REAL PERINGKAT PRODUKTIVITAS INDONESIA PADA POSISI 59 DARI 60 NEGARA PRODUCTIVITY: LABOR PRODUCTIVITY AGRICULTURE PRODUCTIVITY PRODUCTIVITY IN INDUSTRY PRODUCTIVITY IN SERVICES COMPANY: LARGE CORPORATION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BAGAIMANA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS: SISDIKNAS SISLATNAS Perencanaan tenaga kerja Employment growth friendly

13 SAAT INI : PERINGKAT 60 DARI 90 NEGARA
FAKTOR DAYA SAING INDONESIA ECONOMIC PERFORMANCE: DOMESTIC ECONOMY INTERNATIONAL TRADE INTERNATIONAL INVESTMENT EMPLOYMENT PRICES INFRASTRUCTURE: BASIC INFRASTRUCTURE TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE SCIENTIFIC INFRASTRUCTURE HEALTH AND ENVIRONMENT EDUCATION GOVERNMENT EFFICIENCY: PUBLIC FINANCE FISCAL POLICY INSTITUTIONAL FRAMEWORK BUSINESS LEGISLATION SOCIETAL FRAMEWORK BUSINESS EFFICIENCY: PRODUCTIVITY LABOR MARKET FINANCE MANAGEMENT PRACTICES ATTITUDES AND VALUES DAYA SAING INDONESIA SAAT INI : PERINGKAT 60 DARI 90 NEGARA BAGAIMANA MENINGKATKAN DAYA SAING: KUALITAS SDM KINERJA EKONOMI EFISIENSI PEMERINTAHAN EFISIENSI BISNIS INFRASTRUKTUR

14 PERINGKAT IKLIM INVESTASI
DI 155 NEGARA USA : 1 Singapura : 2 Thailand : 20 Malaysia : 21 Cina : 91 Pilipina : 113 Indonesia : 115 World Bank Repot 2005

15 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IKLIM INVESTASI
DIRECT INVESTMENT: DIRECT INVESTMENT FLOWS ABROAD DIRECT INVESTMENT STOCKS ABROAD DIRECT INVESTMENT FLOWS INWARD DIRECT INVESTMENT STOCKS INWARD POLICY/ REGULATION: STARTING A BUSINESS DEALING WITH LICENSE HIRING AND FIRING WORKERS REGISTERING PROPERTY GETTING CREDIT PROTECTING INVESTOR POLICY: PAYING TAXES TRADING ACROSS BORDERS ENFORCING CONTRACT RETRIBUTION INVISIBLE COST PERINGKAT IKLIM INVESTASI INDONESIA PADA 115 DARI 155 NEGARA BAGAIMANA MEMBANGUN IKLIM INVESTASI DI INDONESIA KEPASTIAN HUKUM (regulasi) PELAYANAN PUBLIK (birokrasi) INFRASTRUKTUR KOMPETENSI SDM

16 III. TINJAUAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
1. JUMLAH SEKOLAH Sekolah Menengah Umum (SMU, dll)… Sekolah Menengah Kejuruan …………… Sekolah Tinggi …………………………………… 1.080 Universitas …………………………………………. 396 Institut ……………………………………………….. 50 Akademi/Politeknik …………………………… 902 Sumber: Pusdatin Dik, Depdiknas, 2006

17 2. JUMLAH LULUSAN (OUTPUT) 2003-2004
UMUM KEJURUAN SMU - SMK Akademi 65.284 Politeknik 19.371 Universitas Institut 31.985 Sekolah Tinggi TOTAL KELULUSAN 68 % 32 % Sumber: Diolah dari data Pusdatin Dik, Depdiknas, 2006

18 3. TINJAUAN DENGAN NEGARA LAIN TH 2004
Perguruan Tinggi (PT) : Indonesia : PT China : PT ( penduduk 8 kali lipat) India : PT (penduduk 4 kali lipat) Amerika : PT (penduduk 1,5 kali lipat) 100 besar Universitas terbaik: Indonesia : 2 PT Singapura : 2 PT Selandia Baru: 4 PT

19 4. PENCARI KERJA, LOWONGAN DAN PENEMPATAN TH. 1999 – 2004 *)
TAHUN JUMLAH CAKER LOWONGAN PENEMPATAN % THD CAKER % THD 1999 39,9 83,2 33,2 2000 39,8 82,7 32,9 2001 29,4 85.697 85,0 25,0 2002 91.242 28,1 55.355 60,7 17,0 2003 31,2 62.341 46,9 14,7 2004 96.242 23,2 75.227 78,2 18,2 *) Sumber: Tercacat di Administrasi Ketenagakerjaan, 2006

20 IV. ANALISA PENYERAPAN TENAGA KERJA TERHADAP HASIL PENDIDIKAN
Hasil pendidikan terhadap lowongan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa belum link and match; Tingkat kompetensi lulusan pendidikan masih rendah; Tingkat produktivitas masih rendah; Belum tercipta perubahan budaya etos kerja;

21 1. Pola Pikir Link and Match
V. LANGKAH-LANGKAH SOLUSI 1. Pola Pikir Link and Match SISTEM PENDIDIKAN SISTEM MANAJEMEN SDM, DI DUNIA INDUSTRI/BISNIS SISTEM KETENAGAKERJAAN

22 2. Paradigma baru Sistim Pendidikan Nasional dari “Output Oriented” menjadi “Job Oriented”
HASIL PENDIDIKAN DUNIA KERJA PENINGKATAN KOMPETENSI a b c

23 a. Program Peningkatan Kompetensi, meliputi :
Lanjutan Paradigma Baru SISDIKNAS a. Program Peningkatan Kompetensi, meliputi : - Pengetahuan kerja; - Keterampilan kerja; - Pengetahuan proses produksi; - Pengetahuan tentang material produksi; - Lingkungan kerja dan resiko bahaya; - Hubungan kerja dengan unit lain, dll. HASIL PENDIDIKAN a c DUNIA KERJA PENINGKATAN KOMPETENSI b

24 b. Budaya Kerja, meliputi :
Lanjutan Paradigma Baru SISDIKNAS b. Budaya Kerja, meliputi : HASIL PENDIDIKAN Etos kerja - Disiplin kerja; - Efektifitas dan efisiensi hasil; - Kualitas dan produktivitas, dll. a c DUNIA KERJA PENINGKATAN KOMPETENSI b

25 c c. Umpan Balik (feed back) :
Lanjutan Paradigma Baru SISDIKNAS c. Umpan Balik (feed back) : - Perbaikan sistem; - Standar minimum kualitas pendidikan; HASIL PENDIDIKAN DUNIA KERJA PENINGKATAN KOMPETENSI b c a

26 SERTIFIKAT VII-VIII-IX
3. PROSES ALUR PENDIDIKAN PROFESI PENDIDIKAN PROFESI PELATIHAN & BANG. PROFESI (REVITALISASI FUNGSI BLK ) PENDIDIKAN AKADEMIS AHLI / MANAJER SP2 PELATIHAN + S3 B3 SERTIFIKAT VII-VIII-IX SP1 PENGALAMAN S2 PENGALAMAN S1 D4 PENGALAMAN PELATIHAN + TEKNISI / PENYELIA D3 B2 SERTIFIKAT IV-V-VI D2 PENGALAMAN D1 PELATIHAN + PENGALAMAN SMK B1 PELAKSANA/OPERATOR PELATIHAN + SMA SERTIFIKAT I-II-III PENGALAMAN PENGALAMAN PELATIHAN+ PENGALAMAN SMP SD B = Briging (Program Penyesuaian/Fleksibilitas)

27 4. PELATIHAN & PENGEMBANGAN PROFESI SDM
4. PELATIHAN & PENGEMBANGAN PROFESI SDM BERBASIS KOMPETENSI DENGAN REVITALISASI FUNGSI BLK. KKNI SKKNI SERTIFIKASI KOMPETENSI DIKLAT PROFESI (C B T) KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia SKKNI : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia CBT : Competency Based Training

28 STANDAR KOMPETENSI 5. PERAN STANDAR KOMPETENSI DALAM PENGELOLAAN SDM`1
Kinerja Pengembangan dan Pelatihan Strategi Perencanaan SDM STANDAR KOMPETENSI Budaya Organisasi Pengembangan Karier Pengakuan dan Penghargaan Rekrut, Seleksi dan Penempatan

29 6. SISTEM PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
Pembinaan BNSP Penetapan Kebijakan: Pelaksanaan Sertifikasi Akreditasi LSP Pengendalian Sertifikasi Pembinaan Akreditasi T U K wajib BINA LDP Penyelenggaraan DIKLAT profesi Verifikasi LSP Pelaksanaan UJK dan Sertifikasi BINA Pemerintah/ Depnis & Pemda Pemerintah/ Depnis & Pemda T U K Masyarakat Lulusan UJK TKA TUK Sertifikasi PTKDN Naker Kompeten LATIHAN PENYESUAIAN PTKLN KET: LDP : Lembaga Diklat Profesi LSP : Lembaga Sertifikai Profesi TUK : Tempat Uji Kompetensi UJK : Uji Kompetensi

30 7. STRATEGI DASAR PENINGKATAN PRODUKTIVITAS NASIONAL
PENATAAN BIROKRASI DAN MANAJEMEN INOVASI TEKNOLOGI PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGEMBANGAN BUDAYA PRODUKTIF IKLIM USAHA KONDUSIF PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KAPITAL PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SDM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TOTAL INDIVIDU PERUSAHAAN PEMERINTAH MASYARAKAT PERTUMBUHAN DAYA SAING KESEJAHTERAAN

31 LINGKUNGAN STRATEGI TENAGA KERJA
8. POLA LATIHAN, SERTIFIKASI DAN PENEMPATAN / PSP (3 in 1) PENYEDIAAN TKI KOMPETEN UNTUK PENDAMPING UKM REGULASI TK & UKM KEBUTUHAN PENDAMPING STANDAR KOMPETENSI PENDAM PING UKM KARYAWAN DAYA SAING UKM TAS PENCAKER CBT SERTIFIKASI KIN PELATIHAN KONSULTAN KOMPETENSI PENEMPATAN P A S C A WIRAUSAHA PENURUNAN PENGANGGURAN DITJEN BINALATTAS BNSP DITJEN BINAPENDAGRI PROGRAM FASILITASI PEMBINAAN LANJUTAN DEPNAKERTRANS DEPNIS KADIN LINGKUNGAN STRATEGI TENAGA KERJA

32 REGULASI PENEMPATAN DN
9. POLA LATIHAN, SERTIFIKASI DAN PENEMPATAN / PSP (3 in 1) PENYEDIAAN TKI KOMPETEN UNTUK PENEMPAATAN DALAM NEGERI REGULASI PENEMPATAN DN KEBUTUHAN TENAGA KERJA STANDAR KOMPETENSI HUBUNGAN KERJA DI INDUSTRI DAYA SAING TAS KARYAWAN PENCAKER CBT SERTIFIKASI KIN PELATIHAN PENEMPATAN KOMPETENSI PENURUNAN PENGANGGURAN DITJEN BINALATTAS BNSP DITJEN BINAPENDAGRI PROGRAM FASILITASI PEMBINAAN LANJUTAN DEPNAKERTRANS DEPNIS KADIN LINGKUNGAN STRATEGI TENAGA KERJA

33 LINGKUNGAN STRATEGI TKI DAN PENEMPATAN LN
10. POLA LATIHAN, SERTIFIKASI DAN PENEMPATAN / PSP (3 in 1) PENYEDIAAN TKI KOMPETEN UNTUK PENEMPATAN LUAR NEGERI REGULASI TKI LN KEBUTUHAN TKI LN STANDAR KOMPETENSI NEGARA TUJUAN PENEM PATAN DAYA SAING TAS PENCAKER CBT, BHS , BUDAYA PERATURAN PELATIHAN SERTIFIKASI HUBUNGAN KERJA KIN PENEMPATAN P A S C A KOMPETENSI WIRAUSAHA PENURUNAN PENGANGGURAN DITJEN BINALATTAS BNSP DITJEN PPTKLN PROGRAM FASILITASI PEMBINAAN LANJUTAN • DEPNAKERTRANS * DEPNIS KADIN LINGKUNGAN STRATEGI TKI DAN PENEMPATAN LN

34 VI. REKOMENDASI KEBIJAKAN NASIONAL
Membangun paradigma baru Sistem Pendidikan Nasional dari “Output Oriented” menjadi “Job Oriented”; Membangun Link and Match antara Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Ketenagakerjaan Nasional dan Sistem Manajemen SDM di Dunia kerja; Pemenuhan jaminan kualitas Sistem Pendidikan Nasional (Minimum Quality Assurance for Education), meliputi: Kualitas sarana dan prasarana pendidikan; Kesejahteraan guru (pendapatan, kesehatan, perumahan); Kurikulum; Perpustakaan dan Laboratorium; Manajemen Pendidikan. Peningkatan kualitas SDM yang berbasis Kompetensi dan daya saing; Fungsionalisasi dan Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia; Membangun budaya kerja produktif, inovatif dan kreatif.

35 Terimakasih MAKARTI KARYA MUKTITAMA
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. Multi media prepared by ROCAN DEPNAKERTRANS, 2006