PERENCANAAN SDM KESEHATAN

Presentasi berjudul: "PERENCANAAN SDM KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 PERENCANAAN SDM KESEHATAN
Disajikan Pada : Rakerkesda Provinsi Bengkulu 2-4 Desember 2014

2

3

4

5

6 Overview A universal truth….
Campbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, Siyam A, Cometto G. A universal truth: no health without a workforce. Forum Report, Third Global Forum on Human Resources for Health, Recife, Brazil. Geneva, Global Health Workforce Alliance and World Health Organization, 2013. Campbell J, Dussault G, Buchan J, Pozo-Martin F, Guerra Arias M, Leone C, Siyam A, Cometto G. A universal truth: no health without a workforce. Global Health Workforce Alliance and World Health Organization, 2013.

7 Proposals for Post-2015 Development Agenda
Main themes Human rights Inequalities Sustainability Specific themes Population dynamics Peace and security Stable and inclusive economic growth Productive employment and decent work Food security Governance (including principles of inclusion & participation, promoting transparency & accountability) Building resilience of vulnerable population groups

8 UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) DILAKUKAN MONITORING UNTUK MENGUKUR PENCAPAIAN SALAH SATUNYA MDGs.
Sumber : WHO

9 Why PHC? Evolving health needs and challenges Meeting MDGs
Revival of values-based approaches Fragmentation and inequity Unmet expectations Financial crisis Inequities examples: A child born in a Glasgow, Scotland suburb can expect a life 28 years shorter than another living only 13 kilometres away. A girl in Lesotho is likely to live 42 years less than another in Japan. In Sweden, the risk of a woman dying during pregnancy and childbirth is 1 in ; in Afghanistan, the odds are 1 in 8. Life expectancy for Indigenous Australian males is shorter by 17 years than all other Australian males. “Health systems do not naturally gravitate towards meeting social expectations nor towards giving value for money”. Sumber : WHO

10 Primary health care renewed: 4 sets of reforms
Participation Sumber : WHO

11 INDONESIA: Inefficient Health System
BANGKRUTNYA SISTEM UKP RUSAKNYA SISTEM UKM “Health in All Policy” tdk dikuasai Kapasitas pem utk PHC tdk optimal Mendidik masy utk non healthy consumerism UKP overheated PHBS tdk tercapai Insentif kuat untuk anggaran UKP Sinergi tdk optimal Acad-Buss-Govt for HEALTH Empowerment Politik anggaran kes JELEK Non-vitalized PHC infrastructures Gatekeeping “dibaca” hanya urusan UKP Kemampuan regulasi Promkes menuju budaya hidup sehat tdk opt Kemampuan politik dan advokasi kes rendah` PHC & Healthy Consumerism tdk difahami Dinamika Pemberdayaan tak difahami Suplai Nakes Kesmas terampil blm optimal Modif dari: Bachtiar, 2011. WHO Meeting for CHW at Srilanka

12 ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
PENTAHAPAN RPJPK RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF VISI: & MISI Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif, preventif sesuai kondisi dan kebutuhan Penyiapan SDMK mengikuti pengembangan upaya kesehatan

13 PENTAHAPAN PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025 (UU 17/2005)
RPJMN 3 (2015– 2019) PENGEMBANGAN SDM KESEHATAN YANG BERKUALITAS !!! Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK Sebentar lagi kita akan menyelesaikan pentahapan RPJPN ke 2 Dan akan memasuki RPJPN ke 3. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan SDM kesehatan yang cukup baik jumlah dan jenisnya, kompeten dan terdistribusi dengan baik. Karenannya pengembangan SDM kesehatan yang berkualitas sejalan dengan yang diamanatkan dalam pentahapan RPJPN 13

14 ARAH KEBIJAKAN KEMENKES 2015-2019
Penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) di Puskesmas Penerapan pendekatan keberkelanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia (continuum of care) Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

15

16

17 UKM UKP Sumber Daya Manusia Kesehatan
JUMLAH, JENIS, MUTU DAN SEBARAN SDM KES UKM UKP Promotif-Preventif Sistem Jaminan Kesehatan PHBS , Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penangunlangan KKP Penurunan Kematian Ibu dan Anak Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis 4. Pemberantasan Malaria , Pengendalian HIV/AIDS Menjamin akses air bersih , akses obat essensial Pasar sehat, kali bersih, Pembangunan berwawasan kes Pemerintah Masyarakat Pengemb. Univ Coverage Jamkes Merencanakan, menyiapkan dan mendayagunakan nakes sesuai kebutuhan 17

18 UU NO.36/2014 TTG TENAGA KESEHATAN
Ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan PerUU Perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif UU KESEHATAN Pengelompokkan Nakes : 13 KELOMPOK NAKES  terdapat perubahan nomenklatur untuk perawat gigi menjadi terapis gigi dan mulut, serta perawat anestesi menjadi penata anestesi. Selain itu juga masuknya tenaga kesehatan tradisional yaitu tenaga kesehatan ramuan (ex:jamu) dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan (ex:akupuntur)

19 Strategi Program NAKES Arah Kebijakan Program NAKES
Penguatan perencanaan Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan lokal spesifik. Pengembangan jenis Nakes Peningkatan produksi SDM Kesehatan yang bermutu Penyesuaian kurikulum Penerapan mekanisme registrasi dan lisensi tenaga dengan uji kompetensi pada seluruh nakes Pengembangan kapasitas SDM Kesehatan Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi pelatihan Kebijakan afirmasi Pengendalian peserta pendidikan dan hasil pendidikan Ikatan kerja Strategi insentif Peningkatan pendidikan dan pelatihan jarak jauh Uji kompetensi (sertifikasi) untuk semua tenaga kesehatan Peningkatan pelatihan yang berbasis kompetensi dan persyaratan jabatan Mekanisme registrasi dan lisensi Peningkatan Implementasi Manajemen kinerja Akreditasi pelatihan Pengembangan insentif baik material dan non material untuk nakes dan SDMK

20 PENYELENGGARAAN URUSAN (UU NO 23/2014)
Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

21 LANJUTAN... Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah dimaksud; Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

22 PERENCANAAN SDM KESEHATAN

23 TUJUAN PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES
1. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan yaitu untuk memenuhi jenis, jumlah, dan kualifikasi nakes 2. Menghubungkan nakes yang ada saat ini terhadap kebutuhan yang akan datang untuk antisipasi perkembangan, 3. Memperkirakan kecenderungan terhadap banyaknya penyediaan (pengadaan/ produksi) tiap jenis tenaga yang dibutuhkan

24 KERANGKA PIKIR RENCANA PENGEMBANGAN NAKES (RPTK) TAHUN 2011-2025
Kerangka pikir Rencana Pengembangan tenaga kesehatan di Indonesia disusun dengan mengacu pada Health Workforce Action Frameweokr (HAF) dari WHO. Pengembangan tenaga kesehatan mencakup berbagai area antara lain kebijakan/regulasi, perencanaan nakes, pendidikan nakes, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu ditunjang dengan pembiayaan dan kemitraan antar para pemangku kepentingan. Proses penyelenggaraannya diawali dengan analisis situasi untuk menghasilkan isu strategis atau masalah pokok yang dihadapi dewasa ini maupun ke depan, sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan aksi nakes untuk diimplementasikan dan dipantau serta dievaluasi pelaksanaannya secara berkala. Keseluruhan proses yang saling berkesinambungan ini diharapkan dapat menghasilkan output meningkatnya SDM kesehatan secara kuantitiatif dan kualitatif, dengan harapan akan dapat meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap tenaga kesehatan yang berkualitas agar dapat mencapai tujuan pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya status kesehatan masyarakat.

25 PERMASALAHAN TENAGA KESEHATAN
Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Ketersediaan, penyebaran dan kualitas SDMK yang belum optimal. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan sinkronisasi antara produksi dengan kebutuhan, persebaran penempatan, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan, termasuk didalamnya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan, serta pengembangan sistem insentif tenaga kesehatan.

26 ISU POKOK PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES
Kemampuan perencanaan kebutuhan nakes masih perlu ditingkatkan Belum ada perencanaan kebutuhan nakes yang menyeluruh Belum didukung dengan data/informasi SDM Kesehatan yang akurat Belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pengelolaan nakes secara keseluruhan

27 PERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik dalam jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (Pasal 13 UU Nakes) Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan Pemerintah secara nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan Upaya Kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU Nakes)

28 Types and Settings of Services
Types of Healthcare Services Delivery Settings Preventive Care Public Health Programs Community Programs Personal Lifestyles Primary Care Physician Office/Clinic Self-Care Alternative Medicine Specialized Care Specialist Clinics Chronic Care Primary Care Settings Specialist Provider Clinics Home Health Long-term Care Facilities Shi & Singh 2008

29 Types and Settings of Services (2)
Types of Healthcare Services Delivery Settings Long-term Care Long-term Care Facilities Home Health Sub-Acute Care Special Sub-Acute Units (Hospital, Long-term Care Facilities) Outpatient Surgical Centers Acute Care Hospitals Rehabilitative Care Rehabilitation Departments (Hospital, Long-Term Care Facilities) Outpatient Rehabilitation Centers End-of-Life Care Hospice Services Shi & Singh 2008

30 PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
Standar Pelayanan Standar Pendidikan Standar Kompetensi PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGAKESEHATAN

31 PERENCANAAN SEBAGAI DASAR PEMENUHAN KEBUTUHAN SDMK
MAPPING KETERSEDIAAN DAN SEBARAN SDMK RENCANA KEBUTUHAN SDMK UPAYA PEMERATAAN SDMK (PEMENUHAN DAN RETENSI) PENGADAAN SDMK

32 PENGUATAN PERENCANAAN SDMK
Optimalisasi regulasi Pemetaan kebutuhan SDMK tahunan Penyusunan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan ( ) Penyusunan Pedoman Perencanaan Kebutuhan SDMK Penyusunan standar ketenagaan di fasyankes Fasilitasi penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDMK di tingkat kab/kota Pengembangan Sistem Informasi SDMK

33 KETERSEDIAAN DOKTER PTT AKTIF
Salah satu upaya Kementerian Kesehatan dalam pemenuhan kekurangan dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan bidan adalah melalui pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berikut grafik ketersediaan dokter PTT Aktif sampai dengan Bulan Oktober 2014 yakni orang yang terbesar di beberapa provinsi. Jumlah Dokter PTT aktif terbanyak ada di Provinsi Aceh sebanyak 327 orang dan terendah ada di Provinsi Banten dengan jumlah Dokter PTT aktif sebanyak 2 orang. Sumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

34 KETERSEDIAAN DOKTER GIGI PTT AKTIF
Ketersediaan dokter gigi PTT aktif sampai dengan 1 Oktober 2014 yakni orang yang terbesar di beberapa provinsi. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten tidak ada dokter gigi PTT. Jumlah PTT aktif terbanyak ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 131 orang dan terendah ada di Provinsi Jawa Tengah dan Bali dengan jumlah dokter gigi PTT aktif sebanyak 3 orang. Sumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

35 KETERSEDIAAN BIDAN PTT AKTIF
Sumber: Biro Kepegawaian, Kementerian Kesehatan, 1 Oktober 2014

36 UPAYA PEMENUHAN TENAGA KESEHATAN

37 ISU PEMENUHAN NAKES Permasalahan mendasar dalam ketenagaan adalah kurang meratanya persebaran tenaga kesehatan, terutama di DTPK Masih ditemukan Puskesmas dan Rumah Sakit yang tidak lengkap Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatannya. Masih dijumpai Puskesmas yang tidak ada Dokter Masih ada Rumah Sakit yang mempunyai tenaga tetapi tidak disertai dengan peralatan yang lengkap. Turn Over Tenaga Kesehatan di beberapa daerah tinggi, Retensi Tenaga Kesehatan rendah. Insentif Tenaga Kesehatan belum memadai

38 PBM (MENKES, MENDAGRI, MENPAN) TTG PERENCANAAN DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA
ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemda, belum merata baik dalam jumlah dan mutu, untuk itu perlu adanya perencanaan dan pemerataan nakes pada fasyankes milik pemda

39 PERENCANAAN DAN PEMERATAAN NAKES DI FASYANKES MILIK PEMDA
Pemerataan Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui redistribusi dan distribusi Redistribusi dan distribusi Tenaga Kesehatan harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana serta jenis Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan

40 UPAYA PEMENUHAN KEBUTUHAN NAKES OLEH PEMERINTAH DAERAH
Perencanaan Kebutuhan Nakes: Memperhatikan pertumbuhan penduduk, epidemiologi penyakit, perkembangan ekonomi, arah bangkesda. Memperhatikan standar pelayanan kesehatan Memperhatikan hasil analisis beban kerja Usulan Formasi CPNS Daya serap fasyankes swasta Rekrutmen PTT daerah Regulasi daerah untuk model pendayagunaan nakes lainnya

41