ASALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

Presentasi berjudul: "ASALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH"— Transcript presentasi:

1 ASALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH
VISI, MISI, TUJUAN,FH.UMT ASALAMMU’ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

2 KONSEP PEMAHAMAN GAR HAM YANG BERAT MATERI PEMBAHASAN :
ZULKARNAEN EFFENDI, SH,MH

3 BGS IND ANGGT PBB TG JWB MORAL & HUKUM UTK JUNJUNG TINGGI & LAKS DEKLARASI UNIVERSAL ttg HAM DITETAPKAN PBB & INSTRUMEN UNIVERSAL DITERIMA NKRI. DEKLARASI UMUM HAM-1948 MPR : 1998-UU:1999

4 ASAS-ASAS DASAR NKRI JUNJUNG TINGGI HAM SBG KODRAT MELEKAT /TAK TERPIRAHKAN DR MANUSIA DI LINDUNGI DI HORMATI DI TEGAKKAN PENINGKATAN MARTABAT, KESEJAH, BAHAGIA, CERDAS DLL

5 PENGERTIAN HAK APAKAH HAK ITU ? HAK ADALAH KEPEMILIKAN SEORANG MAN,
SBG SUBYEK ATAS OBYEK HKM TERTENTU.   HAK ASASI : SEJUMLAH HAK, YG BERAKAR DLM SIFAT SETIAP PRIBADI MANUSIA, YG KRN SIFAT KEMANUSIAANNYA, TDK DPT DICABUT OLEH SIAPAPUN JUGA.

6 HAM & KEBEBASAN DASAR MANUSIA
UU NOMOR 39 THN 1999 TTG HAM HAK UNTUK HIDUP HAK MENGEMBANGKAN DIRI HAK MEMPEROLEH KEADILAN HAK ATAS KEBEBSAN PRIBADI HAK ATAS RASA AMAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN HAK TURUT SERTA DLM PEMERINTAHAN HAK WANITA, HAK ANAK

7 HAK HIDUP, TDK DISIKSA, KEBEBASAN PRIBADI, PIKIRAN, HATI NURANI, BERAGAMA, TDK DI PERBUDAK, DI AKUI SEBAGAI PRIBADI DAN PERSAMAAN HK, TDK DITUNTUT HK YG B’LAKU SURUT  HAM YG TDK DPT DI KURANGI DLM KEADAAN APAPUN & OLEH SIAPAPUN SETIAP ORANG BERHAK GUNAKAN UPAYA HK NAS-INTERNAS ATAS PELANGGARAN HAM YG DIJAMIN HK INDONESIA & HK INTERNAS YG DI TERIMA REP INDONESIA. Diskumal’07 No 7

8 HAK B’KEMBANG, LANJUT KETURUNAN
HAK UTK HIDUP M’TAHANKAN HIDUP, TINGKAT TARAF HIDUP TENTRAM, AMAN, DAMAI, BAHAGIA, SEJAHTERA LAHIR BATIN, LINGK HIDUP YG BAIK SEHAT. HAK B’KEMBANG, LANJUT KETURUNAN HAK BENTUK KELUARGA, LANJUT KETURUNAN, KAWIN SAH HAK M’NGEMBANG DIRI BANG PRIBADI UTK DIK, CERDASKAN DIRI, KUALITAS HIDUP AGAR MENJADI BERIMAN, TAQWA, TG JAWAB-BERAKHLAK MULIA, BERBAGI SEJAH. Diskumal’07 No 8

9 HAK M’OLEH KEADILAN HAK KEBEBASAN PRIBDAI
TANPA DISKRIMINASI UTK P’OLEH KEADILAN, P’ADUAN LAPORAN, GUGATAN DLM PIDANA/PERDATA, ADMIN PROSES  PERADILAN BEBAS TELAH TDK MEMIHAK  OBYEK JUJUR, BENAR, ADIL. HAK KEBEBASAN PRIBDAI DI PERBUDAK MEMELUK AGAMA & KEPERCAYAAN. MEMILIH & KEYAKINAN POLITIK B’PENDAPAT DI MEDIA  AGAMA, SUSILA, TERTIB, KEPENT UMUM. MOGOK Diskumal’07 No 9

10 HAK RASA AMAN HAK KESAJAHTERAAN
CARI SUAKA POLITIK SUSILA, LAKU KEJAM, RENDAH DERAJAT/MARTABAT. PENGHILANGAN PAKSA, CULIK TANGKAP, TAHAN, SIKSA, DIKUCILKAN DI BUANG SEWENANG-WENANG HAK KESAJAHTERAAN MEMILIKI SESUATU, BANG DIRI GANTI RUGI YG WAJAR PEKERJAAN, UPAH CACAT, USAI LANJUT, HAMIL  ADA KEMUDAHAN/PERILAKU KHUSUS Diskumal’07. Slide 10 Diskumal’07 No 10

11 HAK TURUT DLM PEMERINTAHAN HAK WANITA HAK ANAK
DIPILIH, MEMILIH PEMILU PENDAPAT USULAN KPD PEMERINTAH  LAKS PEMERINTAH YG BERSIH, EFEKTIF & EFISIEN, LISAN TULISAN HAK WANITA WANITA DI LEGISLATIF, EKSEKUTIF, YUDIKATIF WANITA KAWIN DGN PRIA ASING HAK TAHAN WN ISTRI  PUNYA HAK SAMA DGN SUAMI  ANAK, HARTA HAK ANAK PERLINDUNGAN ORANG TUA CACAT FISIK, PERAWATAN, BANSUS BIAYA NEG .

12 KEWAJIBAN DASAR MANUSIA
SETIAP ORANG YG ADA DI WIL RI WAJIB PATUH PD UU, HKM TIDAK TERTULIS, HKM INTERNASIONAL HORMATI HAM ORANG LAIN, MORAL,ETIKA. TATA TERTIB HIDUP MASYARAKAT SETIAP HAM TIMBULKAN DASAR DAN TG JWB UTK HORMATI ORANG LAIN SCR TIMBAL BALIK JALANKAN HAK DAN BEBAS, WAJIB TUNDUK PD PEMBARTASAN/UU, MORAL, AMAN, TIBUM. & D’KRATIS

13 PEMANTAUAN KAJI LIT PENYULUHAN FUNGSI PEMANTAUAN KOMNAS HAM MEDIASI
IDIK RIKSA GAR HAM PEMANTAUAN

14 PENGADILAN HAM 4 Tahun Stlh UU NO 39/1999 TANGGAL 23 SEP 1999
KEJ. GENOSIDA PENG KHUSUS GAR HAM BRT PENG HAM KEJ. THD KEMANUSIAAN

15 PENGADILAN HAM Ad Hoc ASAS RETROAKTIF EKSTRA ORDINARY CRIME
MEMILIKI DAMPAK LUAS EKSTRA ORDINARY CRIME KERUGIAN/ RASA TEKANAN NASIONAL/INTERNASIONAL DIATUR DILUAR KUHP PENGADILAN HAM Ad Hoc ASAS RETROAKTIF Diskumal ‘07 No 15

16 PASAL 8 KEJAHATAN GENOSIDA: a.  MEMBUNUH ANGGOTA KELOMPOK b. MENGAKIBATKAN PENDERITAAN FISIK ATAU MENTAL YG BERAT TERHADAP ANGGOTA-ANGGOTA KELOMPOK c. MENCIPTAKAN KONDISI KELOMPOK YG AKAN MENGAKIBATKAN KEMUSNAHAN SECARA FISIK BAIK SELURUH ATAU SEBAGIANNYA. MEMAKSAKAN TINDAKAN-TINDAKAN YG BERTUJUAN MENCEGAH KELAHIRAN DIDALAM KELOMPOK. MEMINDAHKAN SECARA PAKSA ANAK-2 KELOMPOK- TERTENTU KE KELOMPOK LAIN.

17 PASAL 9 KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 7 HURUF B: ADALAH PERBUATAN YANG DILAKUKAN BERUPA SERANGAN YANG MELUAS ATAU SISTEMATIK YANG DIKETAHUINYA BAHWA SERANGAN TERSEBUT DITUJUKAN SECARA LANGSUNG TERHADAP PENDUDUK SIPIL, BERUPA :

18 a.  PEMBUNUHAN b.  PEMUSNAHAN c.  PERBUDAKAN d.  PENGUSIRAN PENDUDUK SECARA PAKSA. e. PERAMPASAN KEMERDEKAAN. f.   PENYIKSAAN g. PERKOSAAN, PERBUDAKAN SEKSUAL, PELACURAN SECARA PAKSA. h. PENGANIAYAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK TERTENTU. i.   PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA. j.   KEJAHATAN APARTHEID

19 STATUTA ROMA & UU PENGADILAN HAM TDK MENJELASKAN
SERANGAN MELUAS/SISTEMATIK ? STATUTA ROMA & UU PENGADILAN HAM TDK MENJELASKAN PRAKTEK TERDAKWA ABILIO SOARES SERANGAN TDK PERLU SPT SERANGAN MIL DLM HKM HUMANITER, TP PENGERAHAN KUAT/OPS OLEH P’DUK SIPIL DITUJUKAN THDP SIPIL/POK TERTENTU DG KEYAKINAN POLITIK TERTENTU SERANGAN MELUAS P’BUNUH BEASR2, BERULANG SKALA BSR, KORBAN NYAWA BESAR SISTEMATIK IDE, RENC, PROSEDUR (RO.PO) DIDAHULUI OBSERVASI, TERSTRUKTURAL, SALING HUB

20 4 ELEMEN SISTEMATIK TUJUAN POLITIK, HANCURKAN LEWAT KOMUNITAS TERTENTU
2. T.P SKAL BESARTHDP SILPIL, BERULANG2 TDK MANUSIAWI 3. PERSIAPAN/GUNAKAN FASILITAS PUBLIK/ PERORANGAN 4. ADANYA IMPLIKASI POLITIK TINGGI/OT MIL

21 PS 42 UU NO. 26 TH 2000 TTG PENGADILAN HAM
1) KOMANDAN MILITER ATAU SESEORANG YG SCR EFEKTIF BERTINDAK SBG KOMANDAN MILITER DPT DIPERTGG JWBKAN THD T.P YG BERADA DI DLM YURISDIKSI PENGADILAN HAM, YG DILAKUKAN OLEH PASUKAN YG BERADA DIBAWAH KODALNYA. DAN MIL/ SESEORANG TSB MENGETAHUI ATAU ATAS DASAR KEADAAN SAAT ITU SEHARUSNYA M’TAHUI BHW PASUKAN TSB SDG M’LAKUKAN/ BARU SAJA M’AKUKAN GAR HAM YG BERAT DAN MIL ATAU SESEORANG TSB TDK M’LAKUKAN TINDAKAN YG LAYAK & DIPERLUKAN DLM RUANG LINGKUP KEKUASAANNYA UTK MENCEGAH/ M’HENTIKAN PERBUATAN TSB ATAU M’YERAHKAN PELAKUNYA KPD PEJABAT YG BERWENANG

22 SEORANG ATASAN, BAIK POLISI MAUPUN SIPIL LAINNYA, BERTGGJWB SCR PIDANA THD GAR HAM BERAT YG DILAKUKAN OLEH BAWAHANNYA. ATASAN TSB MENGETAHUI ATAU SCR SADAR M’ABAIKAN INFO YG SCR JELAS MENUNJUKKAN BHW BAWAHAN SEDANG MELAKUKAN ATAU BARU SAJA MELAKUKAN GAR HAM BERAT.

23 KOMISI KEBENARAN & REKONSILIASI

24 KOMNAS HAM DAN JAGUNG BENTUK PEMERINTAH Ad Hoc MASYARAKAT HUKUM ACARA
PENYELIDIKAN JAKSA AGUNG / TIM PENY ADHOC PENYIDIKAN PENYELESAIAN GAR HAM JAKSA AGUNG / JAKSA PU ADHOC PENUNTUTAN GAR HAM SBL UU PENGADILAN HAM ADHOC SIDANG GAR HAM SEJAK DIUNDANGKAN PENG HAM KOMNAS HAM DAN JAGUNG BENTUK Ad Hoc PEMERINTAH MASYARAKAT

25 KOMNAS HAM DAN JAGUNG LEMBAGA PENYIDIK KEJAKSAAN AGUNG

26 PENAHANAN HAKIM PENGADILAN HAM : 2 ORANG HAKIM KARIER 3 HAKIM AD HOC
TINGGI BANDING 90 HARI PENGADILAN PERTAMA 180 HARI KASASI 90 HARI

27 PUTUSAN HAKIM KOMPENSASI RESTITUSI REHABILITASI KORBAN HAM BRT/
AHLI WARIS

28 PIDANA PENJARA MAK 25 TAHUN PIDANA PENJARA MIN 10 TAHUN
ANCAMAN HUKUMAN PELANGGARAM HAM BERAT KEJ. GENOSIDA KEJ. THD KEMANUSIAAN MATI SEUMUR HIDUP PIDANA PENJARA MAK 25 TAHUN PIDANA PENJARA MIN 10 TAHUN

29 KEPAPERAAN DAN KEANKUMAN DI TNI
TIDAK BERLAKU

30 ISU HAM JENIS PELANGGARAN HAM YG MENONJOL MASALAH TANAH
MASALAH PERBURUHAN MASALAH PERBUATAN OKNUM MASALAH AGAMA

31 HAM TIMOR-TIMUR TUTUTAN 10 TAHUN 10 BLN VONIS BEBAS
1. PERTANGGUNG JAWABAN KOMANDO BRIGJEN POL TIMBUL SILAAN TUTUTAN 10 TAHUN 10 BLN VONIS BEBAS PERISTIWA APRIL 1999 KODAL PANGDAM UDAYANA MEI 1999 KODAL POLDA SEPT 1999 KODAL PANGDAM UDAYA (DARMIL)

32 GAGAL SEBAGAI GUBERNUR TIMTIM DIVONIS 3 TAHUN PENJARA
2. GUBERNUR TIMTIM ABILIO OSORIO SOARES GAGAL SEBAGAI GUBERNUR TIMTIM DIVONIS 3 TAHUN PENJARA 3. PENYERANGAN GEREJA ARE MARIA PASCA JAJAK PEDAPAT SEPT 1999 BUPATI KOWA LIWA DANDIM SUAI KAPOLRES SUAI KASDIM SUAI DANRAMIL SUAI TDK TERBUKTI P’DALIAN EFEKTIF SLK ATASAN KDP BWH PELAKU MILISI TUTUNTAN 10 THN = BEBAS

33 3. MAYJEN ADAM DAMIRI MALIK 4. BRIGJEN NOER MUIS
TANGGUNG JAWAB KOMANDO ATAS SERANGAN YG SISTEMATIS DAN MELUAS MILISI TIDAK ADA HUB ATASAN BAWAHAN, TDK ADA KODAL EFEKTIF 5. EURICO GUTERES PUTUSAN PN 10 TAHUN PENJARA PUTUSAN PT 5 TAHUN PENJARA PUTUSAN MA 10 TAHUN PENJARA

34 DAMPAK DR PUTUSAN HAM TIMTIM
REAKSI KERAS MASY INTER DI BENTUK PENGADILAN HAM INTERNASIONAL - PRESIDEN SERBIA JURDAL SLOBODAM MILOSEVIC

35 PENGADILAN HAM ABEPURA
PENGADILAN HAM ADHOC TJ PRIOK KASIOPS KODIM JAKUT DANPOMDAM JAYA DANDIM JAKUT DANRU ARHANUD & 10 AGGT VONIS BEBAS KOMPENSASI PENGADILAN HAM ABEPURA DAN BRIMOB ABEPURA KAPOLRES ABEPURA VONIS BEBAS

36 KOMNAS HAM MERUPAKAN HAM BERAT/ PENGADILAN AdHOK
KASUS SEMANGI I & II/ TRISAKTI MEI 1998 KOMNAS HAM MERUPAKAN HAM BERAT/ PENGADILAN AdHOK DPR BUKAN HAM BERAT/ SPONTAN KASUS RCC PERISTIWA TIANAMEN KASUS AS GUANTANAMO - VIETNAM

37 MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL ICC AKTIF 1 JULI 2002 STLH DIRATIFIKASI
60 NEGARA PENGADILAN PERMANEN & INDEPENDEN INTERNASIONAL MEMERIKSA , MENGHUKUM KEJAHATAN GENOSIDA KEJAHATAN KEMANUSIAN, KEJAHATAN PERANG BERTINDAK BILA PENGADILAN NAS TDK MAMPU/TDK MAU M’AMBIL TINDAKAN

38 HUKUM ACARA ICC JAKSA INSI 1. JAKSA INISIATIF SENDIRI INVESTIGASI
2. NEGARA PERINTAH JAKSA INVESTIGASI HUKUM ACARA ICC 3. DEWAN KEAMANAN PBB UTK INVESTIGASI. 4. DEWAN HAM UTK INVESTIGASI

39 INDONESIA PERSETA AKTIF DLM KONFRENSI DIPLOMATIK YG LAHIRKAN ICC DGN KONSEKWENSI TEGAKAN HAM & TELAH DI UNDANGKAN UU NO.26 TAHUN 2000 TTG PENGADILAN HAM INDONESIA TETAPI BELUM MERATIFIKASI STATUTA ROMA SCR UTUH RENCANA HAM 2008 SGA TDK ADA IMPUNITI RATIFIKASI STTUTA ROMA KASUS HAM MASA LALU DPT KE MAHKAMAH PIDANA INTERNAS DI DEN HAAG ICC POSITIF, PREVENTIF THDP GAR HAM BERAT

40 Sekian dan Terimakasih
Sesulit apapun … Hukum harus tetap dikibarkan

41