Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah."— Transcript presentasi:

1 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tanggal 8 Maret 2016 Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tanggal 8 Maret 2016 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2015

2 SISTEMATIKA APENDAHULUAN BKEMISKINAN CPENGANGGURAN E KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN FKELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN G DISKUSI DPERMASALAHAN 2 HPENUTUP

3 PENDAHULUAN A 3

4 Secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya Kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Poerwadarminta (1976) Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) Ellis (1994) Suparlan (1993). PENGERTIAN 4

5  Kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Hak-hak dasar antara lain terpenuhinya : kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan. hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. DEFINISI UMUM KEMISKINAN 5

6 . BENTUK UMUM KEMISKINAN ABSOLUT RELATIF KULTURAL Ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum (ukuran finansial dalam bentuk uang). Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif. Berkaitan erat dengan sikap/karakter seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya. STRUK TURAL Kemiskinan yang ditengarai atau disebabkan kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan. 6

7 KEMISKINAN B 7

8 BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH 88 DATA KEMISKINAN MAKROMIKRO  Diperoleh melalui mekanisme survey (sampel).  Tidak menampilkan data secara by name by addres.  Memberikan gambaran makro untuk pengambilan kebijakan.  Berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis. Contoh : Data kemiskinan nasional, provinsi dan kab/kota terbit 2 kali setahun).  Diperoleh melalui mekanisme sensus (bersifat menyeluruh).  Menampilkan data secara by name by addres.  Memberikan informasi detail utk implementasi program/kegiatan.  Berguna untuk penentuan target sasaran rumah tangga secara langsung. Contoh : Data PSE 2005, PPLS 2008 dan 2011 > PBDT

9 Perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah :  Pada periode Maret 2008 hingga 2014 mengalami penurunan, yaitu dari 19,23% menjadi 13,58%. Selama kurun waktu 7 tahun pernah mengalami kenaikan pada periode September 2011 (16,21%) dan periode Maret 2014 (14,46%).  Namun pada periode September 2014 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 13,58% atau turun sebesar 0,88% dari periode sebelumnya, kinerja penurunan kemiskinan pada periode ini lebih tinggi dari pada periode-periode sebelumnya, diduga akibat pengendalian harga-harga kebutuhan pokok masyarakat pada saat lebaran.  Dilihat dari kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah, pada bulan juli 2014 (0,72%) lebih rendah dibandingkan bulan Juni 2014 (0,73%). Lain halnya tahun sebelumnya (2013) pada bulan Juli terjadi inflasi yang signifikan sebesar 3,41% dibandingkan Juni (0,96%). PERKEMBANGAN PERSENTASE & JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA TENGAH TH Sumber : BPS, diolah 9 Maret 2015, % Dukin masih tetap 13,58, dg jml Dukin naik 15,21 ribu

10 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN KOTA DAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN Sumber: BPS,diolah WILAYAHPENDUDUK MISKIN (SEPT 2015) DESA14,86%2.716,21 ribu jiwa KOTA11,50%1.789,57 ribu jiwa TOTAL13,32%4.505,78 ribu jiwa 10

11  Capaian kinerja fluktuatif dan melambat 11

12 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN PROVINSI JAWA TENGAH DIBANDINGKAN DENGAN PROVINSI SE JAWA – BALI & NASIONAL (MARET 2014 – SEPT 2014) Capaian persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada periode Maret 2014 sebesar 14,46% masih berada di atas capaian Nasional (11,25%), DKI (3,92%), Jawa Barat (9,44%), Jawa Timur (12,42%), Banten (5,35%) & Bali (4,53%). Meskipun secara persentase Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan DIY, namun dilihat secara absolut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah, yaitu untuk DIY 532,585 ribu jiwa sedangkan Jawa Tengah 4,561,825 ribu jiwa. Pada periode Maret 2014 s/d Sept 2014, terdapat 3 provinsi se Jawa – Bali yang mengalami kenaikan penduduk miskin, yaitu DKI, Bali dan Banten. Sumber : BPS, BRS, diolah 12

13 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KAB./KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH (SEPTEMBER 2013*) Sumber : BPS, Sept 2013, diolah Di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional :15 Kabupaten (Blora 14,64%, Grobogan 14,87%, Cilacap 15,24%, Purworejo 15,44%, Klaten 15,60%, Demak 15,72%, Sragen 15,93%, Banyumas 18,44%, Banjarnegara 18,71%, Pemalang 19,27%, Purbalingga 20,53%, Brebes 20,82%, Rembang 20,97%, Kebumen 21,32% dan Wonosobo 22,08% ) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional :10 Kabupaten/Kota (Kota Surakarta 11,74%, Batang 11,96%, Temanggung 11,42%, Kendal 12,68%, Pati 12,94%, Boyolali 13,27%, Pekalongan 13,51%, Karanganyar 13,58%, Magelang 13,96% dan Wonogiri 14,01%) Di bawah Provinsi Jawa Tengah dan Nasional :10 Kabupaten/Kota (Kota Semarang 5,25%, Salatiga 6,40%, Kota Pekalongan 8,26%, Semarang 8,51%, Kudus 8,62%, Kota Tegal 8,84%, Jepara 9,23%, Kota Magelang 9,80%, Sukoharjo 9,87% dan Tegal 10,58%)) *) Data Terakhir dari BPS 13

14 Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 9,85% dari Rp ,- (Sept 2014) menjadi Rp ,- (Sept 2015). Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding garis kemiskinan perdesaan. Komoditi makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu beras (perkotaan 32,01% dan perdesaan 35,03%). Komoditi bukan makanan yang memberi sumbangan terbesar terhadap nilai garis kemiskinan baik di perdesaan maupun di perkotaan yaitu perumahan (perkotaan 23,14% dan perdesaan 23,66%). GARIS KEMISKINAN (GK) PROVINSI JAWA TENGAH 14

15 (1)Garis Kemiskinan Makanan (GKM)  Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan kilo kalori/kap/hari.  52 jenis komoditi. (2) Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)  Kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.  Perkotaan : 51 jenis komoditi;  Perdesaan : 47 jenis komoditi. Kemampuan memenuhi Kebutuhan Dasar (Basic Needs Approach) GARIS KEMISKINAN Maret 2015  Rp ,-/kap/bln Sept 2015  Rp ,-/kap/bln 15

16 Mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Headcount Index (Po): Ukura n rata- rata kesenj angan penge luaran pendu duk miskin thd garis kemis kinan. Sema kin tinggi nilai indeks, semak in jauh rata- rata penge luaran pendu duk dari garis kemis kinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan/ Poverty Gap Index (P1) Se ma kin tin ggi nil ai ind eks, se ma kin tin ggi ket im pa ng an pe ng elu ara n dia nta ra pe nd ud uk mi ski n. Indeks Keparahan Kemiskinan/ Poverty Severity Index (P2) INDIKATOR KEMISKINAN 16

17 GK PENDUDUK MISKIN P1 P2 Ilustrasi : Garis Kemiskinan (GK) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) & Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 17

18 Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) periode Sept 2015 naik menjadi 2,677, kenaikan juga terjadi pada wilayah perdesaan menjadi sebesar 2,281 & perkotaan menjadi sebesar 2,032. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perdesaan (2,281) lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan (2,032), hal ini mengidentifikasikan bahwa beban pengeluaran penduduk miskin di perdesaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan. INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN Sumber : BPS, BRS Sept 2014, diolah 18

19 Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah pada periode Sept 2015 (dibanding Maret 2015) mengalami penurunan menjadi sebesar 0,586. Penurunan juga terjadi pada wilayah perdesaan menjadi sebesar 0,577 & perkotaan menjadi sebesar 0,597. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin rendah/berkurang, baik di perdesaan maupun di perkotaan karena sama- sama mengalami penurunan ketimpangan. INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN Sumber : BPS, BRS Sept 2014, diolah 19

20 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP TARGET Dalam kurun waktu 6 tahun (2008 s/d 2014 ) presentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami progres penurunan sebesar 5,65% atau menurun dgn rata-rata kinerja 0,94%. Pada Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah mentargetkan persentase kemiskinan berkisar antara 11,58%-11,37%, sehingga masih ada gap sebesar 2%. Persentase kemiskinan pada Tahun 2014 Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,58% lebih tinggi dari Nasional (10,96%). Pada Tahun 2015 Pemerintah Pusat mentargetkan presentase kemiskinan untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,10%, sedangkan pada target RPJMD Provinsi Jawa Tengah mentargetkan 9,05-8,75%. 20

21 PENGANGGURAN C 21

22 ANGKATAN KERJA A.Konsep dan Definisi Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tdk bekerja & pengangguran. B.Manfaat Indikator ini bermanfaat utk mengetahui jumlah penduduk yg berpotensi utk bekerja. C.Rumus D.Interpretasi Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yg berpotensi utk bekerja (dgn syarat adanya peluang lapangan kerja). ANGKATAN KERJA = JUMLAH PENDUDUK YG BEKERJA + JUMLAH PENGANGGURAN 22

23 A.Konsep dan Definisi Persentase penduduk yg: mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha; tdk mencari pekerjaan; krn merasa tdk mungkin mendapatkan pekerjaan; sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. B.Manfaat Utk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) C.Rumus D.Interpretasi Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yg luas krn mereka yg tdk bekerja tdk mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. TPT = JUMLAH PENGANGGURAN JUMLAH ANGKATAN KERJA X

24  TPT 2015 (5,31%) mengalami penurunan sebesar 0,37% dibandingkan periode Agst 2014 (5,68%).  Dalam kurun waktu 6 tahun ( ) TPT pernah mengalami kenaikan sebanyak 3 kali yaitu pada periode Agst 2009, Agst 2013 dan Agst PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008 –

25 Posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab./Kota di Jawa Tengah pada periode Agst 2014 terdapat 13 Kab./Kota berada di atas rata-rata Jawa Tengah (5,68%) dan Nasional (5,94%), yaitu Brebes (9,53%); Kota Tegal (9,20%); Tegal (8,47%); Kota Semarang (7,76%); Magelang (7,45%); Pemalang (7,44%); Batang (7,42%); Kota Magelang (7,38%); Pati (6,37%); Kota Surakarta (6,16%); Kendal (6,15%); Sragen (6,04%) dan Pekalongan (6,03%). PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KAB./KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH (AGUSTUS 2014) Sumber : BPS, Agst 2014, diolah 25

26 Sumber : BPS, BRS diolah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Se Pulau Jawa dan Bali pada periode Agst 2014 dibandingkan periode Feb 2015 terdapat 2 Provinsi yang mengalami kenaikan yaitu Jawa Timur dan DI Yogyakarta. 3 Provinsi pada periode Februari 2015 berada di atas rata-rata Nasional (5,81%) yaitu Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PROVINSI JAWA TENGAH DIBANDINGKAN DENGAN PROVINSI SE JAWA – BALI & NASIONAL (PERIODE AGUSTUS 2014 – FEBRUARI 2015) 26

27 Dalam kurun waktu 6 tahun posisi relatif Tingkat Penggangguran Terbuka (TPT) Prov. Jateng berada di bawah capaian Nasional. Capaian TPT Prov. Jateng pada periode Februari 2015 tidak mencapai target RPJMD (4,93-4,62%) dan Nasional untuk Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,40%, namun telah mendukung target RPJMN (5,80-5,50%). PERKEMBANGAN TPT PROVINSI JAWA TENGAH TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN 2008 –

28 PERMASALAHAN D 28

29 PERMASALAHAN Akurasi data penduduk miskin. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas program Belum optimalnya kinerja program/kegiatan Perilaku yang belum menunjang upaya penanggulangan kemiskinan. KEMISKINAN Belum optimalnya kinerja kelembagaan daerah dalam penanggulangan kemiskinan al.. 29

30 Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. PENGANGGURAN Terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Al. Urbanisasi Berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha 30

31 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN E 31

32 MISI 2 “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran” STRATEGI “Pengurangan Beban Pengeluaran dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin” ARAH KEBIJAKAN 1.Mengurangi Penduduk Miskin Diprioritaskan Pada Wilayah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Di Atas Rata-rata Jawa Tengah 2.Peningkatan Sinergitas dan Harmonisasi Program Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Berdimensi Kewilayahan Dgn Pelibatan Berbagai SKPD Diprioritaskan Pada Sektor-Sektor yang Mempunyai Multiplier Effect Tinggi Thd Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran RPJMD PROV JATENG VISI : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” - mboten Korupsi, mboten ngapusi 7 MISI : 32

33 KIN GUR Kat Kualitas hidup masy & perluasan cakupan yan sosial dasar Pemulihan daya dukung & tampung lingkungan Optimalkan yan publik, tata kelola pem & kondusivitas wil Kat kualitas & kapasitas infrast KUMKM TAN PAR Kat eknm berbasis potensi unggulan daerah PIRAMIDA PRIORITAS PEMBANGUNAN JATENG

34 15 Kab Sumber : BPS, Persentase Penduduk Miskin Kab./Kota Sept 2013, diolah (tahun 2014 belum tersedia) Mengurangi Penduduk Miskin Diprioritaskan Pada Wilayah Kabupaten/Kota Dengan Persentase Di Atas Rata-rata Jawa Tengah ARAH KEBIJAKAN KEMISKINANDESAKEL.DESA/KEL TINGGI SEDANG RENDAH TOTAL PEMETAAN KEMISKINAN TINGKAT DESA/KELURAHAN ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 34

35 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga :  Bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat :  Bertujuan mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masy miskin untuk terlibat dalam pembangunan yg didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil :  Bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil Kelompok program lainnya baik langsung maupun tidak langsung:  Bertujuan untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 35

36 PROGRAM PENANGGULANGAN PENGANGGURAN Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  Pembinaan dan pemberdayaan tenaga kerja dalam dan luar negeri.  Pengembangan kewirausahaan.  Pengembangan informasi pasar kerja.  Penyelenggaraan job market fair. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Penyiapan tenaga kerja yg kompeten, produktif dan berdaya saing :  pendidikan formal dan informal,  pelatihan kerja.  Penyelenggaraan magang. Penciptaan suasana hubungan industrial yang harmonis 36

37 KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN F 37

38 DASAR HUKUM  Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Dan Kab/Kota.  Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.2/131/2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah. 38

39 SEJARAH KELEMBAGAAN TKPKD 2005 s/d s/d saat ini Keputusan Presiden Nomor 42 dan Nomor 43 Tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001 Perpres No. 54 Tahun 2005 Perpres No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No /16/07 tanggal 15 Maret 2007 tentang pembentukan TKPK Provinsi Jawa Tengah. Surat Keputusan Wakil Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah No /28/2007 tentang pembentukan Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah. Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Permendagri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kab/Kota. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No /131/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang pembentukan TKPK Provinsi Jawa Tengah. Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (BKPK) Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Keputusan Presiden No. 124 Tahun 2001 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2002, jo. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2002 Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan di daerah oleh TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota 2001 s/d 2005 Ketua : Sekda Prov. Jateng Sekretaris : Kepala Bapermades Ketua : Wakil Gubernur Sekretaris : Kepala Bapermades Ketua : Wakil Gubernur Sekretaris : Kepala Bappeda 35

40 STRUKTUR ORGANISASI TKPKD PENANGGUNGJAWAB Kepala Daerah: (Gubernur/Bupati/Walikota ) KETUA Wakil Kepala Daerah: (Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota) SEKRETARIS Ketua: Kepala BAPPEDA Wakil: Kepala BAPERMADES KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA Ketua : Asisten Sekda Bidang Kesra Wakil : Kepala Dinsos Anggota : Kepala SKPD, Masy, Dunia Usaha & pemangku kepentingan lainnya KELOMPOK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Ketua :Kepala BAPERMADES Wakil : Kepala Dinsos Anggota: Kepala SKPD, Masy, Dunia Usaha & pemangku kepentingan lainnya KELOMPOK PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MIKRO & KECIL Ketua :Asisten Sekda Bidang Ekbang Wakil : Kepala Dinkop & UKM Anggota: Kepala SKPD, Masy, Dunia Usaha & pemangku kepentingan lainnya KELOMPOK PROGRAM LAINNYA Ketua :Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Wakil : Kepala Disnakertransduk Anggota: Kepala SKPD, Masy, Dunia Usaha & pemangku kepentingan lainnya Dasar: SK Gub Jateng No /131/

41 TUGAS TKPKD  Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan/atau di tingkat kab./kota.  Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di provinsi dan/atau di tingkat kab./kota. GOAL Peningkatan Kesejahteraan Masy & Penurunan Angka Kemiskinan 41

42 D I S K U S I G 42

43 Kemiskinan telah ditanggulangi :  Kurun waktu lama;  Berbagai program/kegiatan;  Berbagai sumber dana. Namun jumlahnya masih demikian banyak dan trend penurunannya cenderung melambat ADA TANGGAPAN DAN IDE SOLUSI TEROBOSAN ? 43

44 PENUTUP H 44

45  Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional;  Upaya penanggulangannya harus dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;  Melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, LSM, masyarakat miskin itu sendiri.  Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan multidimensional;  Upaya penanggulangannya harus dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan;  Melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, LSM, masyarakat miskin itu sendiri. KOMITMEN BERSAMA 45

46


Download ppt "PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google