Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa Dalam Rangka Sosialisasi Penghunian dan Pengelolaan Rusunawa Bandung, 1 Oktober 2015 Biro Pengelolaan BMN dan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa Dalam Rangka Sosialisasi Penghunian dan Pengelolaan Rusunawa Bandung, 1 Oktober 2015 Biro Pengelolaan BMN dan."— Transcript presentasi:

1 Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa Dalam Rangka Sosialisasi Penghunian dan Pengelolaan Rusunawa Bandung, 1 Oktober 2015 Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Disampaikan oleh : Drs. Abdul Malik, M.Si

2 1.Neraca BMN KemenPUPR Semester 1 Th Hibah dan Alih Status 3.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KM.6/ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/ Pelaksanaan Hibah/Alih Status Rusunawa di lingkungan KemenPUPR OUTLINE Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3 Neraca BMN Kementerian PUPR per 30 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015 NOSATMINKALNILAI BMN 1.SEKRETARIAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL DITJEN PENATAAN RUANG DITJEN BINA MARGA DITJEN CIPTA KARYA DITJEN SUMBER DAYA AIR DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BALITBANG BAPEKON BPSDM T O T A L

4 (dalam Miliar Rupiah) Neraca BMN Kementerian PUPR per 30 Juni 2015 Tahun Anggaran 2015

5 HIBAH dan ALIH STATUS ALIH STATUS HIBAH Hibah : pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian Alih Status : pengalihan kepemilikan BMN antar Kementerian atau Lembaga

6 HIBAH SUBJEKOBJEK Pertimbangan Syarat

7 Perbedaan Dokumen Pendukung Hibah dan Alih Status PerbedaanAlih StatusHibah PenerimaKementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Lembaga Sosial Lembaga Keagamaan Organisasi Kemanusiaan Dokumen Pendukung DIPA Pembangunan Kontrak Pengadaan Sertipikat tanah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kartu Identitas Barang (KIB) Pernyataan Bersedia Menerima BMN dari Kementerian/Lembaga Rincian Barang DIPA Pembangunan Kontrak Pengadaan Sertipikat tanah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kartu Identitas Barang (KIB) atau Daftar Barang Lainnya (DBL) Pernyataan Bersedia Menerima BMN dari PemKab/PemKot Rincian Barang Hasil Audit Pengawas Fungsional dari Itjen/BPKP SK Tim Internal dan Berita Acara Tim Internal perbedaan

8 Tahapan dalam Hibah dan Alih Status Alih StatusHibah Pengajuan Usulan (contoh : a. Contoh Pengajuan Usulan (Permohonan Alih Status).pdf)a. Contoh Pengajuan Usulan (Permohonan Alih Status).pdf Persetujuan (contoh : b. Contoh Persetujuan ALih Status.pdf)b. Contoh Persetujuan ALih Status.pdf Penghapusan (contoh : c. Contoh SK Penghapusan.pdf)c. Contoh SK Penghapusan.pdf Penetapan Status Penggunaan Serah Terima (contoh : d. Contoh Serah Terima( BAST Alih Status rusun Tahap I).pdf)d. Contoh Serah Terima( BAST Alih Status rusun Tahap I).pdf Pencatatan Permohonan Hibah (contoh : 1. Tahap Permohonan dari Calon Penerima Hibah.pdf)1. Tahap Permohonan dari Calon Penerima Hibah.pdf Pembentukan Tim Internal (contoh : 2. Tahap Pembentukan Tim Internal (SK tim pengging).pdf)2. Tahap Pembentukan Tim Internal (SK tim pengging).pdf Surat Pernyataan Menerima Barang (contoh : 3. Surat Pernyataan Menerima BMN (dari Bupati Boyolali).pdf)3. Surat Pernyataan Menerima BMN (dari Bupati Boyolali).pdf Pengajuan Usulan (contoh : 4. permohonan ke keuangan.pdf)4. permohonan ke keuangan.pdf Persetujuan (contoh : S-644-MK November 2012 Persetujuan Hibah BMN Rusunawa.pdf)S-644-MK November 2012 Persetujuan Hibah BMN Rusunawa.pdf Serah Terima Penghapusan Seluruh Barang Milik Negara yang akan di hibahkan / di alihstatuskan harus ditetapkan dulu statusnya. Penetapan Status Penggunaan bisa dilakukan secara pararel (bersamaan) dengan proses hibah/alih status.

9 PROSES Serahterima Sambil menunggu proses administrasi serahterima, maka: Penerima hibah dapat segera memanfaatkan (menghuni) rusun tersebut dengan dasar Surat yang diberikan oleh Dirjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Contoh Surat.pdfContoh Surat.pdf Penerima hibah agar segera menetapkan organisasi (unit) Pengelola Rusunawa. Sehingga, Hak dan Kewajiban Penerima Hibah adalah: Mengatur kepenghunian, mencakup proses penghunian dan penetapan calon penghuni, serta mengatur kewajiban dan larangan bagi penghuni; Melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan; Melakukan pengawasan dan pengendalian rusunawa; Menyampaikan laporan triwulanan terkait dengan penghunian dan pengelolaan rusunawa kepada Dirjen Penyediaan Perumahan.

10 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/KM.6/2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan

11 KPKNL Ka.Balai/ Ka.Satker Kanwil DJKN Es.1 cq Sekditjen/Sekba /Kapus PBMN Menkeu Cq.DJKN Men. PU Cq Sekjen DEPARTEMEN Pengguna Barang Eselon 1 Kuasa Pengguna Barang PERMEN PU 02/PRT/M/2009 KEPMEN KEU 218/KM.6/2013 PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BMN

12 KMK N O. 218/ KM.6/2013 TENTANG P ELIMPAHAN S EBAGIAN W EWENANG M ENTERI K EUANGAN Y ANG T ELAH D ILIMPAHKAN K EPADA D IREKTUR J ENDERAL K EKAYAAN N EGARA U NTUK DAN A TAS N AMA M ENTERI K EUANGAN M ENANDATANGANI S URAT D AN /A TAU K EPUTUSAN M ENTERI K EUANGAN NoJenis KegiatanKPKNLKanwil DJKN Direktorat PKN-SI 1Penetapan Status Penggunaan o Tanah dan/atau bangunan – perbidang/unit (NP) o Selain tanah dan/atau bangunan Ada bukti kepemilikan (NP) Tidak ada bukti kepemilikan s.d 2.5 M 2.5 M – 5 M 5 M – 10 M 2Pemanfatan BMN o Tanah dan/atau bangunan Sewa(NJOP) Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan o Selain Tanah dan/atau bangunan Sewa(NJOP) Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah / Serah Guna Bangun s.d 1 M s.d 2 M s.d 1 M s.d 500 Juta s.d 1 M s.d 500 Juta 1 M – 5 M 2 M – 10 M 1 M – 10 M 500 Juta – 2.5 M 1 M M 500 Juta – 5 M 5 M – 10 M 10 M – 25 M 2.5 M – 5 M 5 M – 10 M Sampai 10 M

13 KMK N O. 218/ KM.6/2013 TENTANG P ELIMPAHAN S EBAGIAN W EWENANG M ENTERI K EUANGAN Y ANG T ELAH D ILIMPAHKAN K EPADA D IREKTUR J ENDERAL K EKAYAAN N EGARA U NTUK DAN A TAS N AMA M ENTERI K EUANGAN M ENANDATANGANI S URAT D AN /A TAU K EPUTUSAN M ENTERI K EUANGAN NoJenis KegiatanKPKNLKanwil DJKN Direktorat PKN-SI 1Penetapan Status Penggunaan o Tanah dan/atau bangunan – perbidang/unit (NP) o Selain tanah dan/atau bangunan Ada bukti kepemilikan (NP) Tidak ada bukti kepemilikan s.d 2.5 M 2.5 M – 5 M 5 M – 10 M 2Pemanfatan BMN o Tanah dan/atau bangunan Sewa(NJOP) Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan o Selain Tanah dan/atau bangunan Sewa(NJOP) Pinjam Pakai Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah / Serah Guna Bangun s.d 1 M s.d 2 M s.d 1 M s.d 500 Juta s.d 1 M s.d 500 Juta 1 M – 5 M 2 M – 10 M 1 M – 10 M 500 Juta – 2.5 M 1 M M 500 Juta – 5 M 5 M – 10 M 10 M – 25 M 2.5 M – 5 M 5 M – 10 M Sampai 10 M

14 P ELIMPAHAN K EWENANGAN KMK N O. 218/ KM.6/2013 NoJenis KegiatanKPKNLKanwil DJKN Direktorat PKN-SI 3Penghapusan o Tanah dan/atau bangunan o Selain tanah dan/atau bangunan s.d 1 M s.d 500 Juta 1 M – 5 M 500 Juta – 1 M 5 M – 10 M 1 M – 5 M 4Pemindahtangan o Tanah dan/atau bangunan o Selain Tanah dan/atau bangunan s.d 1 M s.d 500 Juta 1 M – 2.5 M 500 Juta – 1 M 2.5 M – 5 M 1 M – 5 M 5Pemindahtangan dan Penghapusan BMN yg ada di Luar negeri tanpa persetujuan Presiden dan DPR 5 M 6Pemanfaatan BMN di Luar Negeri5 M

15 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 04/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang

16 P ENDELEGASIAN K EWENANGAN PMK N O. 04/ PMK.06/2015 NoJenis Kegiatan 1 Penggunaan o Alat utama sistem persenjataan o BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai s.d. 100 juta 2 Pemindahtanganan (Hibah) o BMN yg dari awal dimaksudkan untuk hibah dlm rangka kegiatan pemerintahan o BMN selain tanah dan/atau bangunan, tidak punya dokumen kepemilikan dg nilai s.d. 100 juta o Bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) 3 Pemusnahan o Persediaan o Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman o Selain tanah dan/atau bangunan, tidak punya dokumen kepemilikan dg nilai s.d. 100 juta o Bongkaran BMN karena perbaikan 4 Penghapusan o Persediaan o Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan, dan tanaman o Selain tanah dan/atau bangunan, tidak punya dokumen kepemilikan dg nilai s.d. 100 juta

17 TATA CARA HIBAH SESUAI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 02/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

18

19

20

21 PELAKSANAAN HIBAH/ALIH STATUS RUSUNAWA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR

22 Rekapitulasi HIBAH KemenPUPR NOKETERANGANTWIN BLOK UNITNILAI (RP) 1SUDAH DISERAHTERIMAKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH/LEMBAGA/YAYASAN SEDANG DIPROSES OLEH SETNEG SEDANG DIPROSES KEMENTERIAN KEUANGAN 34, AKAN DIKELOLA OLEH KEMENTERIAN PU TOTAL HIBAH

23 Rekapitulasi ALIH STATUS KemenPUPR NOKETERANGANTWIN BLOK UNITNILAI (RP) 1SUDAH DISERAHTERIMAKAN KEPADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TOTAL ALIHSTATUS

24


Download ppt "Tata Cara Proses Serah Terima Aset Rusunawa Dalam Rangka Sosialisasi Penghunian dan Pengelolaan Rusunawa Bandung, 1 Oktober 2015 Biro Pengelolaan BMN dan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google