Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PADA ACARA SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PADA ACARA SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PADA ACARA SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2017 DENGAN TOPIK “PROFIL APBD DAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2017”

2  Pasal 308 UU 23 NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  PASAL 34 AYAT (2) PP NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;  PASAL 83 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011  Pasal 308 UU 23 NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH  PASAL 34 AYAT (2) PP NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH;  PASAL 83 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 DASAR HUKUM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA

3 SUBSTANSI PEDOMAN PENYUSUNAN APBD SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PRINSIP PENYUSUNAN APBD PRINSIP PENYUSUNAN APBD KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TEKNIS PENYUSUNAN APBD TEKNIS PENYUSUNAN APBD HAL-HAL KHUSUS LAINNYA 3

4 PENYUSUNAN APBD TA 2017 Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 belum ditetapkan, maka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam PP 38/2007 dan PP 41/2007. Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 belum ditetapkan, maka penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada urusan pemerintahan dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam PP 38/2007 dan PP 41/2007. Pasal 3 4

5 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL RKP TAHUN 2017 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN

6 “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah” TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 Lanjutan …. 6

7  Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen;  Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;  Angka Kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;  Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38;  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7.  Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 persen;  Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen;  Angka Kemiskinan sebesar 8,5 persen sampai dengan 9,5 persen;  Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38;  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7. SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL Lanjutan …. 7

8 Pembangunan Manusia dan Masyarakat Pembangunan Sektor Unggulan Pemerataan dan Kewilayahan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Pembangunan Ekonomi 5 Prioritas Pembangunan Nasional Lanjutan …

9 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah PENYUSUNAN RANC. KUA & PPAS R. APBD TA 2017 RKP TA 2017 RKP TA 2017 KUA dan PPAS Kab/Kota Tahun 2017 RKPD Kab/Kota TA 2017 RKP & RKPD Prov TA 2017 RKP & RKPD Prov TA 2017 KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2017 RKPD PROV TA 2017 RKPD PROV TA

10 o Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara lain diwujudkan dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD TA o KUA dan PPAS provinsi Tahun 2017 berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun o KUA dan PPAS kabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD provinsi Tahun Lanjutan …. 10

11 PENJABARAN APBD SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ANGGARAN KAS ANGGARAN KAS PERDA APBD evaluasi RKPD KUA/PPAS RKA SKPD/PPKD RAPBD DPA SKPD/PPKD SPD SPP/SPM/ SP2D SPP/SPM/ SP2D SPJ LKPD RAPERDA PJP APBD PENJABARAN APBD PENJABARAN APBD RAPERDA PJP APBD evaluasi SAP Perencanaan dan Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertangggungjawaban dan Pelaporan 11

12 PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD TA2016 RKA-SKPD RKA-PPKD DPA-SKPD DPA PPKD SPD PENYAMPAIAN RAPBD PMBHSN MITRA & KOMISI Evaluasi Mendagri RKPD KUA & PPAS (Nota Kesepakatan) RPJMD PELAKSANAAN PROG&KEG PERTENGAHAN JUNI – JULI 2015 MEI-2015 AGUST-SEPT 2015 OKT-NOP 2015 DES-2015 JANUARI 2016 JAN-DES 2016 PAGU/JUKNIS DAK P-APBD AGS-SEP 2016 PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KDH & DPRD INFO RESMI KEMENKEU PAGU SEMENTARA 30 Nov PERDA APBD & PERKADA TTG PENJABARAN APBD DES-2015 Pencermatan/ Ketaatan dan Kepatuhan atas hasil Evaluasi Mendagri 12

13 RPJMD Renstra SKPD Renstra SKPD Renja SKPD Renja SKPD RKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD Dibahas bersama DPRD 5 tahun 1 tahun RKP RPJMN NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 5 tahun 1 tahun RPJPD RPJPN 20 tahun Renstra K/L Renstra K/L Renja K/L Renja K/L 5 tahun 1 tahun pedoman dijabarkan pedoman diacu pedoman dijabarkan diacu pedoman Diserasikan dg Musrenbang Diacu Diperhatikan KUA = Kebijakan umum anggaran PPAS = Prioritas pagu anggaran sementara TAPD = Tim anggaran pemda RKA-SKPD= Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD & APBD 13

14 Sesuai Dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Urusan Dan Kewenangannya Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Tepat Waktu Transparan Partisipatif Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya PRINSIP PENYUSUNAN APBD 14

15 ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TA Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun Pendapatan yang sudah ditetapkan peruntukkannya (earmarking) disesuaikan penggunaannya dalam belanja. 3.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based). 4.Alokasi Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) antara lain memperhatikan realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir. 5.Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan medical check up (1 orang istri/suami dan 2 orang anak). 6.Kebijakan alokasi pemberian TP-PNSD vs Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 7.Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 15

16 Lanjutan…. 8.Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi KDH/WKDH, DPRD dan PNSD. 9.Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Belanja Bantuan Keuangan. 11.Honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, serta benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan pemberian TP-PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 11.Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk pegawai pemerintah non pegawai negeri 12.Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU 23/2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 32/2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 14/2016, serta peraturan per-UU-an lain dibidang hibah dan bantuan sosial. 16

17 12.Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas; 13.Pemda harus konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan 20%, kesehatan 10% dan belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat ; 14.Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 perihal Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah. Lanjutan…. 17

18 15.Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dengan DPRD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (prudential) bagi Kepala Daerah dan DPRD. 16.Dukungan pendanaan operasional yang bersumber dari APBD kepada Ormas (termasuk organisasi keagamaan) melalui hibah. 17.Penguatan pembinaan SAMSAT Pusat dan Provinsi melalui dukungan sarana dan prasarana serta pembiayaan oleh pemerintah daerah. 18.Penguatan peran Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) oleh pemda. Lanjutan…. 18

19 I. PENETAPAN PERDA APBD 19

20 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 Penetapan Perda APBD Tepat Waktu ( ) 29 Daerah 27 Daerah 32 Daerah 23 Daerah 55 Daerah 65 Daerah 62 Daerah 81 Daerah 202 Daerah 241 Daerah 266 Daerah 351 Daerah 339 Daerah 20

21 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2016 EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2016 NOPROVINSI SURAT PENGANTARPROSES RAPERDAHASIL EVALUASI MDNPERDA NOMORTANGGALDITERIMA BATAS WAKTU NOMORTANGGALNOMORTANGGAL 1 BALI903/7244/KEU TAHUN Tahun Des JAWA TIMUR903/10561/213.2/ TAHUN Tahun Des KALTARA900.1/351/SETDA TAHUN Tahun Des KALTIM900/6483/887-11/KEU TAHUN Tahun Des KEP.BABEL903/1130/DPPKAD TAHUN Tahun Des BENGKULU900/2560/B.8/ TAHUN Tahun Feb SULBAR009.2/2070/SET TAHUN Tahun Jan GORONTALO900/DKD/3730/XI/ TAHUN Tahun Des JATENG903/ TAHUN Tahun Des LAMPUNG900/1785/10/ TAHUN Tahun Des SULUT 910/2631/SEKR-BPK- BMD TAHUN Tahun Des KALSEL900/2915-ANG/KEU TAHUN Tahun Des JABAR900/5922/KEU TAHUN Tahun Des NTT910.KU.1920.AK/ TAHUN Tahun Des

22 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2016 (Lanjutan) EVALUASI RANCANGAN APBD PROVINSI SELURUH INDONESIA TA 2016 (Lanjutan) 15 BANTEN902/5554-DPPKD/ TAHUN Tahun Des SULSEL481.3/7764/BPKD TAHUN Tahun Des SULTRA903/ TAHUN Tahun Des DIY903/ TAHUN Tahun Des SUMBAR 903/2255/DPKD-Angg TAHUN Tahun Des MALUKU903/ TAHUN Tahun Des KALBAR903/3642/BPKAD-B TAHUN Tahun Des JAMBI900/2898/BPKAD/ TAHUN Tahun Jan NTB903/2193/BPKAD/ TAHUN Tahun Des SULTENG903/8901/BPKAD TAHUN Tahun Des SUMSEL903/3536/BPKAD/ TAHUN Tahun Jan MALUT204/Setda/ TAHUN Tahun Jan RIAU900/BPKAD/ TAHUN Tahun Jan SUMUT903/11559/ TAHUN Tahun Jan KALTENG900/599/TAPD TAHUN Tahun Des DKI JAKARTA4249/ TAHUN Tahun Jan PAPUA BARAT900/1751/6PB/ TAHUN Tahun Des PAPUA903/15440/SET TAHUN Tahun Jan KEPRI188.34/017/SET TAHUN Tahun Feb ACEH900/ TAHUN Tahun Feb

23 II. GAMBARAN UMUM APBD 23

24 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 GAMBARAN UMUM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah 24

25 III. PENDAPATAN APBD 25

26 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 KOMPOSISI PENDAPATAN DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Total Pendapatan* * * 26

27 KOMPOSISI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 Total Pad  * dalam miliar rupiah 27

28 KOMPOSISI DANA PERIMBANGAN DALAM APBD TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 Komposisi Dana Perimbangan Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2016    Komposisi Dana Perimbangan Provinsi TA 2016    Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten/Kota TA 2016    dalam miliar rupiah 28

29 KOMPOSISI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DALAM APBD TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 dalam miliar rupiah 29

30 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 STRUKTUR PENDAPATAN APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 STRUKTUR PENDAPATAN APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 Total Pendapatan: 282, dalam miliar rupiah 30

31 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 PROPORSI KOMPONEN PENDAPATAN DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA

32 IV. BELANJA APBD 32

33 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 KOMPOSISI BELANJA DALAM APBD TA 2016 dalam miliar rupiah Total Belanja* * * 33

34 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA 2016 PROPORSI KOMPONEN BELANJA DAERAH AGREGAT APBD PROVINSI TA

35 KOMPOSISI BELANJA TIDAK LANGSUNG DALAM APBD TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 dalam miliar rupiah 35

36 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 PROPORSI BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 Rata-Rata = 14.94% 36

37 KOMPOSISI BELANJA LANGSUNG DALAM APBD TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016    Komposisi Belanja Langsung Provinsi, Kabupaten/Kota TA 2016 Komposisi Belanja Langsung Provinsi TA 2016    Komposisi Belanja Langsung Kabupaten/Kota TA 2016    dalam miliar rupiah 37

38 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 PROPORSI BELANJA MODAL TERHADAP TOTAL BELANJA PROVINSI SE-INDONESIA TA 2016 Rata-Rata = 21.11% 38

39 V. PEMBIAYAAN APBD 39

40 KOMPOSISI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM APBD TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 dalam miliar rupiah 40

41 KOMPOSISI PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM APBD TA 2016 Sumber Data : Perda APBD, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2016 dalam miliar rupiah 41

42 Terima Kasih Terima Kasih

43 INSTRUMEN EVALUASI APBD 1.Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; 2.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 3.Efektivitas, efisiensi, kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemanfataan; 4.Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD; 5.Kualitas Pendapatan APBD (Porsi PAD Terhadap Total Pendapatan); 6.Kualitas Belanja APBD (Postur APBD); 7.Kualitas Pertanggungjawaban APBD. 43


Download ppt "PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH PADA ACARA SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google