Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan dalam Musrenbang Regional Palu, 6 Desember 2014 Oleh:

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan dalam Musrenbang Regional Palu, 6 Desember 2014 Oleh:"— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan dalam Musrenbang Regional Palu, 6 Desember 2014 Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN)

2 OUTLINE PAPARAN Slide - 2 I. PENGANTARII. STRATEGI PEMBANGUNANIII. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKANIV. TINDAK LANJUT

3 I. PENGANTAR KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Slide - 3

4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 1.UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. 2.UU No. 17/2007 (RPJPN ), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu:  RPJMN I  RPJMN II  RPJMN III  RPJMN IV PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional): Pasal 10 ayat (2), “Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN , rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden” Pasal 11 ayat (6) “Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL” Slide - 4

5 PROSES PENYUSUNAN RPJMN VISI & MISI PRESIDEN MUSRENBANGNAS RPJMN *) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L Rancangan Teknokratik Ditetapkan dengan Peraturan Presiden *) Telah disusun oleh Bappenas Telah disusun oleh Bappenas Slide - 5

6 Feb-Apr 2014 Okt - Nov 2014 Desember 2014 Januari 2015 Konsep Rancangan Teknokratik Penyusunan Rancangan RPJMN (M1 Des) Penetapan RPJMN melalui Perpres (16 Jan 2015) Penetapan RPJMN melalui Perpres (16 Jan 2015) Penyusunan Rancangan Awal RPJMN (M2 Nov) Penelaahan RENSTRA K/L (M1 Des) JADWAL PENYUSUNAN RPJMN Sosialisasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan pakar Penetapan Presiden Terpilih (Okt) Agustus 2014 Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada K/L Musrenbang Regional (6-15 Des) Sidang Kabinet (12 Jan) Rakorbangpus (25 Nov) Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L Musrenbangnas (18 Des) Slide - 6

7 RANCANGAN AWAL RPJMN Rancangan Awal RPJMN terdiri dari: – Buku I : Agenda Pembangunan Nasional – Buku II : Agenda Pembangunan Bidang – Buku III: Agenda Pembangunan Wilayah Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah ) Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada: – Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014) – Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember 2014) Rancangan Awal akan dipertajam dengan : – Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah (Menkeu) – Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah – Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta Slide - 7

8 TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera Bangsa berdaya saing Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan. NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Akan membuat Pemerintah tidak absen dg memba-ngun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demo- kratis dan terpercaya Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Akan mening- katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Akan melakuka n revolusi karakter bangsa Akan memper- teguh Kebhi- nekaan dan memperkuat restorasi sosial. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1.Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2.Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3.Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4.Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6.Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7.Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8.Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 9. Melindungi dan memajukan hak- hak masyarakat adat (6) 10. Pemberda- yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) 1.Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2.Membangun ke- daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3.Mendedikasikan program u/ mem- bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4.Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge- lolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdayaa n buruh 6.Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7.Penguatan investasi domestik 8.Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9.Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14.Membangun karakter dan potensi wisata 15.Mengembangk an kapasitas perdagangan nasional 16.Pengembanga n industri manufaktur 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan memban gun jiwa bangsa melalui pemberd ayaan pemuda dan olah raga Slide - 8

9 MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK 1.Mengejar peningkatan daya saing 2.Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3.Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4.Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas 5.Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6.Memulihkan kerusakan lingkungan 7.Memajukan kehidupan bermasyarakat Slide - 9

10 II. STRATEGI PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Slide - 10

11 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA PendidikanKesehatanPerumahan DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata dan Industri DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN  Membangun untuk manusia dan masyarakat  Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 3 DIMENSI PEMBANGUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA  Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan  Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia Antarkelompok Pendapatan Antarwilayah KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB Slide - 11

12 III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Slide - 12

13 SASARAN POKOK RPJMN (1) 1.SASARAN MAKRO; 2.SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT; 3.SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN; 4.SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN 5.SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH; 6.SASARAN POLHUKHANKAM. Slide - 13

14 Indikator 2014* (Baseline) 2019 Pembangunan Manusia dan Masyarakat  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,83 meningkat EKONOMI Ekonomi Makro  Pertumbuhan ekonomi5,1%8 %  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010  PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar  Inflasi7,3%3,5%  Tingkat Kemiskinan 11,25% ** 5-6%  Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar ,4% 16%  Tingkat Pengangguran Terbuka5,94%4-5% *Perkiraan **Maret 2014 Slide SASARAN MAKRO

15 DISTRIBUSI NILAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 (atas dasar harga berlaku) Sumber: BPS, 2014 WILAYAHPertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, & Air Bersih Kontruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estate, & Jasa Perusahaan Jasa Lainnya Sumatera Jawa Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Jawa Luar Jawa Kawasan Barat Indonesia Kawasan Timur Indonesia Slide - 15

16 Indikator 2014 (Baseline) 2019 Kependudukan dan Keluarga Berencana  Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk 1,49%/tahun ( ) 1,19%/tahun ( )  Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,6 (2012)2,3 Pendidikan  Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun 8,1 (tahun)*8,8 (tahun)  Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun 94,1%*96,1 (%)  Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B 50,4%* 68,4 (%)  Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,7%* 84,2%  Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B 62,5%* 81,0%  Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,5%* 84,6%  Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B 48,2%* 65,0% *2013 **2009 *** 2012 Slide SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Arah Kebijakan Kependudukan 1.Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2.Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakat 3.Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang Pendidikan 1.Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2.Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3.Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4.Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6.Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Kependudukan & KB, Pendidikan

17 NoIndikator 2014 (Baseline) Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1. Angka kematian ibu per kelahiran359 (SDKI 2012) Angka kematian bayi per kelahiran hidup32 (2012/2013)24 3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013)17 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013)28 2Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per penduduk297 (2013) Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)0,43 (2013)<0,5 4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)25,8 (2013)23,4 5. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 28,9 (2013)28,9 6. Persentase merokok penduduk usia tahun18,3 (2013)15,3 3Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi -95 4Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan 1. Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8 (Oktober 014) Min Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan Slide SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Arah Kebijakan 1.Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2.Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3.Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4.Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6.Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7.Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8.Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9.Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Pembangunan Kesehatan

18 INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 69,982,0 - Jagung (Juta Ton) 18,623,4 - Kedelai (Juta Ton) 0,891,02 - Gula (Juta Ton) 2,83,4 - Daging Sapi (Ribu Ton)395,1459,9 - Produksi perikanan (juta ton)24, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 8,99,89 - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2,713,01 - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) 189,75304,75 -Pembangunan waduk)*2149 Slide SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN ARAH KEBIJAKAN: 1.Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan desa berdaulat benih dan desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2.Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3.Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras. 4.Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. Kedaulatan Pangan * Kumulatif 5 tahun

19 BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN PANGAN Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi Stop konversi lahan produktif Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; Pendirian bank pertanian & UMKM Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan Pengendalian impor pangan Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda Kemendag; Kemen Pertanian Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda Bank Indonesia; Kemen Koperasi Kemen Pertanian; Kemen BUMN; Pemda Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa) Pemda; Kemen Agraria & TTR Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda KEDAULATAN PANGAN Slide - 19

20 INDIKATOR 2014 (baseline) 2019* Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) Gas Bumi (ribu SBM/hari) Batubara (Juta Ton) Penggunaan DN (DMO): - Gas bumi DN53%64% - Batubara DN24%60% Regasifikasi onshore (unit)-6 Pembangunan FSRU (unit)23 Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit)40118 Jaringan gas kota (sambungan rumah) 200 ribu1 jt Pembangunan kilang baru (unit)-2 Slide - 20 ARAH KEBIJAKAN: 1.Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2.Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3.Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4.Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5.Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan peran perusahaan layanan energi (ESCO). 6.Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7.Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan) * Dengan badan usaha 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi

21 KEDAULATAN ENERGI Slide - 21 BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN ENERGI Pembangunan kilang migas Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a.l kontrak pembelian minyak jangka menengah) Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik Realokasi subsidi BBM ke biofuel Pengembangan energi baru & terbarukan Iklim investasi migas yg kondusif Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG) Sistem fiskal yg flexibel Peningkatan produksi minyak bumi memperpanjangu sia sumur2 tua dan Pengendalian impor minyak Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian Kemen ESDM; Kemen BUMN Kemen ESDM; Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN Kemen ESDM; Kemen Keuangan Kemen BUMN Kementan Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Ristek Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemendag; Pertamina Kemen ESDM; Kemen Keuangan; Pemda Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG Kemen ESDM; Pertamina

22 INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim  Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB (Selesai th 2017)  Penyelesaian batas maritim antar negara 1 negara 9 negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 52%87% Membangun Konektivitas Nasional:  Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut --24  Pengembangan pelabuhan penyeberangan  Pembangunan kapal perintis 15 unit 76 unit Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan  Produksi hasil perikanan (juta ton ) 22,  Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit  Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 20 juta ha Slide - 22 ARAH KEBIJAKAN: 1.Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau2 dan pendaftarannya; 2.Pengaturan dan pengendalian ALKI; 3.Penguatan lembaga pengawasan laut; 4.Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5.Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; 6.Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; 7.Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; 8.Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; 9.Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; 10.Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Maritim dan Kelautan

23 PEMBANGUNAN KEMARITIMAN BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan underfishing sesuai batas kelestarian Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut Penerapan best aqua-culture practices untuk komoditas- komoditas unggulan Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40-50 juta ton per tahun pada thn 2019 Kemen KP; Kemen Ristek DIKTI Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda Kemen KP; Kemen Hub Kemen BUMN; Pemda Kemen KP; POLRI; Kemen Hukum HAM; Pemda Kemen KP; Pemda Kemen Han Kemen KP; Kemen Dagri; KemenLu. Kemen KP; Kemen Agraria & TTR; Pemda Kemen KP Kemen KP; Kemen LH & Hut; Pemda Slide - 23

24 INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Pariwisata  Kontribusi terhadap PDB Nasional 4,2%8 %  Wisatawan Mancanegara (Orang) 9 juta20 juta  Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 250 juta275 juta  Devisa (triliun rupiah) Industri Sasaran Pertumbuhan:  Industri (%) 4,74,7 8.8  Kontribusi dalam PDB 20,7% 21,6%  Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar unit* Slide - 24 ARAH KEBIJAKAN: 1.Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 2.Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3.Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4.Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional 5.Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6.Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7.Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pariwisata dan Industri * Kumulatif 5 tahun

25 PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Slide - 25 BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Percepatan Pembangunan Akses Transportasi Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (intersullar tourism) Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Lokal /Sekitar Objek Wisata Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Eco-tourism Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lokasi Pariwisata Kebijakan Anggaran Pembangunan Pariwisata Peningkatan Jumlah Investor Nasional Kemen Pariwisata; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen PU; Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Kominfo; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen BUMN; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Keuangan; Pemda Kemen Pariwisata; Pemda Kemen Koperasi &UKM; Kemen Pariwisata; Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda; Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda

26 Indikator 2014 (Baseline) 2019 Ketahanan Air  Kapasitas air baku nasional51,44 m 3 /det118,6 m 3 /det  Pembangunan Waduk*21 waduk49 waduk  Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk 11%20% Infrastruktur Dasar dan Konektivitas  Rasio elektrifikasi81,5%100%  Konsumsi Listrik Perkapita843KWh1.200KWh  Akses Air Minum Layak70 %100%  Akses Sanitasi Layak60,5 %100%  Kondisi mantap jalan nasional94 %99 %  Pengembangan jalan nasional km km  Pembangunan jalan baru * km km  Pengembangan jalan tol *260 km1.000 km  panjang jalur kereta api5.434 km8.692 km  Pengembangan pelabuhan  Dwelling Time Pelabuhan6-7 hari3-4 hari  Jumlah bandara  On-time Performance penerbangan75%95 %  Kab/Kota yang dijangkau Broadband82%100%  Jumlah Dermaga Penyeberangan  Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan 23%32% Slide - 26 ARAH KEBIJAKAN: 1.Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik 2.Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat 3.Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global. 4.Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota. 5.Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas. 6.Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara. 7.Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK. 8.Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 9.Meningkatkan Aksesibilitas Energi 3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas *) Kumulatif 5 Tahun

27 RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013 Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS) WILAYAH Penduduk (1.000) Rumah Tangga (1.000) PelangganKWh Jual Rasio Elektrifkasi (%) kWh jual/kapita RT (1.000) Persen terhadap Indonesia KWh (1.000) Persen terhadap Indonesia SUMATERA53.539, , , ,9575,95480,75 JAWA , , , ,2882,88965,09 BALI & NUSA TENGGARA13.721,13.480, , ,0863,30414,49 KALIMANTAN14.751,43.674, , ,7971,23473,74 SULAWESI18.216,94.262, , ,9470,83398,85 MALUKU & PAPUA6.604,11.537,27331, ,9647,72268,46 LUAR JAWA , , , ,8170,97463,00 JAWA , , , ,8582,88972,50 INDONESIA , , , ,0078,10741,44 Slide - 27

28 Slide SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi  Tingkat Kemiskinan (%)11,25%5% - 6%  Tingkat Pengangguran Terbuka5,72%4,0 % - 5,0 % Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu  Cakupan pada 40% penduduk miskin o Kepemilikan akte lahir (2012) 61,3%80% o Akses air bersih55,7%100% o Akses sanitasi layak20,24%100% o Akses penerangan52,3%100%  Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif o RTM memiliki ketrampilan (dalam suatu wilayah) --30% o RTM berkerja (dalam suatu wilayah) --25% o RTM berwirausaha (mandiri) (dalam suatu wilayah) --30% ARAH KEBIJAKAN: 1.Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2.Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; 3.Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

29 Slide SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Peningkatan daya saing tenaga kerja  Penyediaan lapangan kerja ( ) 10 juta (rata-rata 2 juta per tahun)  Persentase tenaga kerja formal40,5%51,0% Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan  Pekerja formal29,5 juta62,4 juta  Pekerja Informal1,3 juta3,5 juta Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja  Jumlah pelatihan  Jumlah sertifikasi * * ** **  Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten 30,0%42,0%  Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi 5,0%25,0% Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi  Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi thd pembentukan PDB 6,0%6,5% - 7,5%  Pertumbuhan produktvitas UMKM 3,7%5,0% - 7,0%  Pertambahan jumlah wirausaha baru (pusat dan daerah) --1 juta unit  Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan 52,0%55,0% ARAH KEBIJAKAN: 1.Meningkatkan kualitas SDM; 2.Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 3.Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4.Mempercepat penguatan kelembagaan usaha; 5.Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha; 6.Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 7.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan. * **

30 Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah  Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional 2013 Proyeksi 2019 o Sumatera 23,8 24,6 o Jawa 58,0 55,1 o Bali – Nusa Tenggara 2,5 2,6 o Kalimantan 8,7 9,6 o Sulawesi 4,8 5,2 o Maluku - Papua 2,2 2,9 Slide SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1) Keterangan :  Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019  Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun  Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010.

31 Slide - 31 Sumber: BPS Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant) PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL (persen) (Atas dasar Harga Berlaku) PULAU Sumatera27,628,724,922,822,022,422,923,8 Jawa50,653,857,458,658,060,057,958,0 Kalimantan10,28,78,99,29,98,910,48,7 Sulawesi5,54,24,1 4,64,04,34,8 Bali dan Nusa Tenggara3,12,83,03,32,92,82,5 Maluku dan Papua2,91,81,72,02,51,82,02,2 Total100,0

32 PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN Provinsi Sumatera Aceh0,270,290,300,330,320,34 Sumatera Utara0,310,320,35 0,330,35 Sumatera Barat0,290,300,330,350,36 Riau0,310,33 0,360,400,37 Kepulauan Riau0,300,29 0,320,350,36 Jambi0,280,270,300,34 0,35 Sumatera Selatan0,300,310,34 0,400,38 Kep. Bangka Belitung0,260,290,30 0,290,31 Bengkulu0,330,300,370,360,350,39 Lampung0,35 0,360,370,36 Jawa-Bali DKI Jakarta0,330,36 0,440,420,43 Jawa Barat0,350,36 0,41 Banten0,340,370,420,400,390,40 Jawa Tengah0,310,320,340,38 0,39 DI Yogyakarta0,360,380,410,400,430,44 Jawa Timur0,33 0,340,370,36 Bali0,300,310,370,410,430,40 Provinsi Nusa Tenggara Nusa Tenggara Barat0,330,350,400,360,350,36 Nusa Tenggara Timur0,340,360,380,36 0,35 Kalimantan Kalimantan Barat0,310,320,370,400,380,40 Kalimantan Tengah0,29 0,300,340,330,35 Kalimantan Selatan0,330,350,37 0,380,36 Kalimantan Timur0,340,380,370,380,360,37 Sulawesi Sulawesi Utara0,280,310,370,390,430,42 Gorontalo0,340,350,430,460,44 Sulawesi Tengah0,330,340,370,380,400,41 Sulawesi Selatan0,360,390,400,41 0,43 Sulawesi Barat0,310,300,360,340,310,35 Sulawesi Tenggara0,330,360,420,410,400,43 Maluku Papua Maluku0,31 0,330,410,380,37 Maluku Utara0,33 0,340,330,340,32 Papua0,400,380,410,420,44 Papua Barat0,310,350,380,400,43 INDONESIA0,350,370,380,41 Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS Catatan : Berdasarkan Susenas Maret (1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi (2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia Slide - 32

33 RATIO GINIPROVINSI < 0,35 Kep. Bangka Belitung0,260,290,30 0,290,31 Maluku Utara 0,33 0,340,330,340,32 Aceh0,270,290,300,330,320,34 0,35 - 0,40 Sumatera Utara0,310,320,35 0,330,35 Jambi0,280,270,300,34 0,35 Nusa Tenggara Timur0,340,360,380,36 0,35 Kalimantan Tengah 0,29 0,300,340,330,35 Sulawesi Barat 0,310,300,360,340,310,35 Sumatera Barat0,290,300,330,350,36 Kepulauan Riau0,300,29 0,320,350,36 Lampung0,35 0,360,370,36 Jawa Timur0,33 0,340,370,36 Nusa Tenggara Barat0,330,350,400,360,350,36 Kalimantan Selatan 0,330,350,37 0,380,36 Riau0,310,33 0,360,400,37 Kalimantan Timur 0,340,380,370,380,360,37 Maluku 0,31 0,330,410,380,37 Sumatera Selatan0,300,310,34 0,400,38 Bengkulu0,330,300,370,360,350,39 Jawa Tengah0,310,320,340,38 0,39 Banten0,340,370,420,400,390,40 Bali0,300,310,370,410,430,40 Kalimantan Barat 0,310,320,370,400,380,40 > 0,40 Jawa Barat0,350,36 0,41 Sulawesi Tengah 0,330,340,370,380,400,41 Sulawesi Utara 0,280,310,370,390,430,42 DKI Jakarta0,330,36 0,440,420,43 Sulawesi Selatan 0,360,390,400,41 0,43 Sulawesi Tenggara 0,330,360,420,410,400,43 Papua Barat 0,310,350,380,400,43 DI Yogyakarta0,360,380,410,400,430,44 Gorontalo 0,340,350,430,460,44 Papua 0,400,380,410,420,44 PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN Slide - 33

34 Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Perdesaan  Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5,000 desa) 36,531 desa tertinggal (2011) 31,531 desa tertinggal  Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2,000 desa) 2,294 desa mandiri (2011) 4,294 desa mandiri Pengembangan Kawasan Perbatasan o Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) 3 (111 lokasi prioritas) 10 (187 lokasi priorias) o Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 92 pulau kecil terluar/terdepan Slide SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2) ARAH KEBIJAKAN: Pembangunan Perdesaan 1.Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa 2.Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3.Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4.Penguatan Pemerintahan Desa 5.Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6.Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan 1.Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara 2.Peningkatan Kesejahteraan masyarakat

35 Indikator 2014 (Baseline) 2019  Jumlah Daerah Tertinggal (termasuk 9 DOB) o Kabupaten terentaskan o Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal 7,1% * 7,35% o Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal 16,64% 12,5% o Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal 68,46 71,5  Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa o Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa 714 o Kawasan Industri n.a.13 o Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3) * rata-rata ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Daerah Tertinggal 1.Pengembangan perekonomian masyarakat lokal 2.Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar 3.Peningkatan aksesibilitas daerah 4.Pembangunan Tekno Park Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 1.Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA  (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2.Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3.Pengembangan SDM dan Iptek 4.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 5.Pemberian insentif fiskal dan non fiskal Slide - 35

36 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Slide - 36  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Kementerian Sektor & Lembaga  Pemda  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  DPR & DPRD;  Pemda  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Pemda  Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemen Keuangan;  Kemendagri;  Pemda;  Desa  Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemendagri;  Kemen PU & Pera;  BNPP  Pemda  Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;  Kemendagri;  Kemen PU & Pera;  Pemda

37 Indikator 2014 (Baseline) 2019  Pembangunan Kawasan Perkotaan o Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi (usulan baru) o Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa 43 kota belum optimal perannya 20 dioptimalkan perannya o Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pusat pertumbuhan yang diperkuat o Pembangunan 10 Kota Baru Publik Kota Baru 5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4) ARAH KEBIJAKAN: 1.Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi; 2.Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa; 3.Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW. Slide - 37

38 PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA Slide - 38 Kemen Dik-Nas Kemen Tenaga Kerja BKPM BKPD – Pemda Kemendagri Kemen Keuangan Kemen Perindustrian Kemen PU/Pera Kemen Perhubungan Kemen ESDM Kemen Perindustrian Kemen Agraria dan TTR Pemerintah Daerah Kemen Ristek-Dikti Kemen Pertanian Kemen Perikanan BPPT Pemda

39 SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA Kawasan Industri Teluk Bintuni Industri Migas dan Pupuk Kawasan Industri Teluk Bitung Industri Agro dan Logistik Kawasan Industri Morowali Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Palu Industri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan Smelter Kawasan Industri Konawe Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Buli Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Bantaeng Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Batu Licin Industri Besi Baja Kawasan Industri Landak Industri Karet, CPO Kawasan Industri Ketapang Industri Alumina Kawasan Industri Kuala Tanjung Industri Aluminium, CPO Kawasan Industri Tanggamus Industri Maritim dan Logistik Kawasan Industri Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO Slide - 39

40 DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)  Pariwisata  Industri pengolahan Kelapa Sawit  Industri pengolahan karet  Pupuk & aneka industri  Logistik  Pariwisata KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten  Industri Pengolahan Karet  Industri Pengolahan Sawit  Industri Petrokimia KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah  Industri Manufaktur  Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan  Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas  Logistik KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara  Pariwisata  Industri pengolahan perikanan  Bisnis & logistik KEK BITUNG Kota Bitung, Sulawesi Utara  Industri Pengolahan Perikanan  Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat  Aneka industri  Logistik KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim  Industri Kelapa Sawit  Logistik  Pariwisata Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) Slide - 40

41 Indikator 2014 (Baseline) 2019 POLITIK & DEMOKRASI  Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11%80%  Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 *75 PENEGAKAN HUKUM  Indeks Penegakan Hukum n.a.75%  Indeks Persepsi Korupsi (IPK)3250  Indeks Perilaku Anti Korupsi3,634 TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI  Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat)7,379 -Integritas Pelayanan Publik (Daerah)6,828,0  Indeks Reformasi Birokrasi 33,4883,48 PERTAHANAN DAN KEAMANAN  Tingkat Pemenuhan MEF 30%60%  Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 10%20% *2012 Slide SASARAN POLHUKHANKAM

42 Pembangunan Techno Park dan Science Park SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. ARAH KEBIJAKAN :  Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai:  pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;  tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;  Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai:  penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;  penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park;  sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal. Slide - 42

43 PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing PRESIDEN BPPT National Science and Techno Park Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN) Science Park PROVINSI/ KELOMPOK PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsb Science Park Techno Park Slide - 43

44 IV. TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Slide - 44

45 TINDAK LANJUT 1.Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini, mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN dengan melakukan Musrenbang Regional RPJMN ke 5 wilayah, yaitu : i.Palu (Sulawesi)6 Desember 2014 ii.Ambon (Maluku dan Papua)8 Desember 2014 iii.Mataram (Nusa Tenggara dan Bali)10 Desember 2014 iv.Tarakan (Kalimantan)13 Desember 2014 v.Belitung (Sumatera) 15 Desember Musrenbang Nasional (Musrenbangnas)18 Desember Penetapan RPJMN dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukan pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden) 5.Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pembangunan dengan Kementerian PPN/Bappenas Slide - 45

46 TERIMA KASIH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Slide - 46

47 LAMPIRAN

48 RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA KABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH DAN TERTINGGI TAHUN 2013 Sumber : DJAPK, 2014 Catatan: Data APBD Menurut Format SAP (21 November 2014) No. Urut 20 Peringkat Terrendah Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%) 20 Peringkat Tertinggi Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%) ProvinsiKab/Kota2013 (%)ProvinsiKab/Kota2013 (%) 1Sumatera SelatanKab. Musi Rawas Utara1,27Jawa TengahKab. Purworejo70,75 2Sulawesi TenggaraKab. Konawe Kepulauan3,14MalukuKota Ambon70,43 3Sumatera SelatanKab. Penukal Abab Lematang Ilir3,83Jawa BaratKab. Kuningan69,23 4Sulawesi TenggaraKab. Kolaka Timur6,60Sumatera UtaraKab. Simalungun68,81 5Papua BaratKab. Tambrauw12,30DI. YogyakartaKab. Gunung Kidul68,76 6PapuaKab. Mamberamo Raya15,91Jawa TimurKab. Magetan68,53 7PapuaKab. Puncak17,03AcehKab. Bireuen68,42 8Papua BaratKab. Maybrat21,33Jawa TengahKab. Kebumen67,85 9Papua BaratKab. Teluk Bintuni21,81NTTKota Kupang67,52 10Kalimantan TimurKab. Kutai Timur22,52DI. YogyakartaKab. Kulon Progo67,52 11Kalimantan TimurKab. Kutai Kartanegara23,60Jawa TengahKab. Klaten67,26 12PapuaKab. Supiori24,13NTBKab. Bima67,02 13PapuaKab. Lanny Jaya24,55Sumatera UtaraKota Pematang Siantar66,80 14Papua BaratKab. Teluk Wondama24,89Jawa TengahKab. Karanganyar66,72 15Kalimantan UtaraKab. Nunukan25,04Jawa BaratKab. Sumedang66,70 16Kalimantan TimurKab. Kutai Barat25,18Jawa TimurKab. Ponorogo66,70 17Kalimantan TimurKab. Paser25,27Jawa TimurKab. Tulungagung66,60 18Kalimantan TimurKota Bontang25,75AcehKab. Aceh Barat66,28 19GorontaloKab. Natuna26,04Jawa TengahKab. Wonogiri66,17 20PapuaKab. Nduga26,25Sumatera BaratKab. Padang Pariaman65,97 Slide - 48


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disampaikan dalam Musrenbang Regional Palu, 6 Desember 2014 Oleh:"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google