Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung Program KB dalam Angka Edisi Bulan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung Program KB dalam Angka Edisi Bulan."— Transcript presentasi:

1 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp Bandung Program KB dalam Angka Edisi Bulan Desember 2012 Pemerintah Kota Bandung

2 Program Keluarga Berencana di Indonesia telah terbukti sangat memberikan kontribusi terhadap pengendalian penduduk melalui kelahiran. Demikian pula halnya di Kota Bandung. berdasarkan data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dapat mengendalikan LPP nya sekitar 1,15 % dengan tingkat TFR 1,77. Angka tersebut lebih kecil dari LPP dan TFR tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Namun demikian, semenjak reformasi digulirkan, ada kekhawatiran Program KB keberadaannya kurang mendapat perhatian yang signifikan, baik dari dukungan dana, sarana dan tenaga serta regulasinya, sehingga akan berdampak terhadap mempercepat laju pertumbuhan penduduk alami. Padahal saat ini, perhatian kita harus mulai diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan keluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi, kami menyampaikan data perkembangan pencapaian Program KB Tahun 2012, dengan harapan dapat bermanfaat untuk bahan evalusai, kajian dan kebijakan keputusan pimpinan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana. Mudah-mudahan dengan terbitnya Program KB dalam angka, akan banyak manfaat yang dapa diambil, baik dari sisi kebijakn maupun pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kota Bandung. Bandung, 11 Januari 2014 Kata Pengantar

3 Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dimana perkembangan pembangunannya semakin pesat baik secara fisik maupun non fisik. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. yang sangat mempengaruhi terhadap meningktanya pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. Penduduk berjumlah besar dan berkualitas merupakan modal dan potensi bagi pembangunan, namun penduduk yang besar dan tidak berkualitas akan memnjadi beban pembangunan. Sekilas Kota Bandung

4 Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan.

5 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah urusan wajib berdasarkan Peraturan Peremerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang memiliki 108 Urusan, 15 Program dan 76 Kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur peraturan menteri dalam negeri no. 13 / 2006 yang telah dirubah Permendagri No. 59 / dan Perwal Walikota No. 542/2008 yang telah dirubah dengan Perwal 004/2011 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam aplikasi operasionalnya berada dalam satu Badan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Induk Organisasi Pemberdayaan Perempuan berada dibawah Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

6 Induk Organisasi Keluarga Berencana berada dibawah Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kewenangan Pemberdayaan Perempuan diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sejak tahun 2001 dan berada dibawah koordinasi Assisten Ekbang dan Kesra berdasar Perda No. 3/2001 Ttg Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah. Kewenangan Keluarga Berencana diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sebagai amanat UU No.22/1999. sejak 16 Desember 2003 dan selanjutnya dibentuk Badan Keluarga Berencana Berdasarkan Perda No. 08/2004.

7 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipadukan dalam satu wadah lembaga teknis daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

8 DASAR HUKUM 1.Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

9

10 Sumber Daya Manusia PPKB TENAGA PPKB NONO TAHUN STRU KTUR AL PKBPLKB PELAK SANA TPK (Suk wan) JML / SDM

11 KEWILAYAHAN Luas Wilayah Kota Bandung : ,640 Ha ( 168,06 Km2 ) Jumlah Penduduk : Jiwa Kepadatan Penduduk : 14,242 Km Kecamatan : 30Klinik KB: 120 Kelurahan: 151DPS: 215 RW: 1.559BPS: 314 RT: 9.655PKBRS: 14

12 Profil Unsur Pimpinan Badan PPKB Kota Bandung Kepala Badan: Hj. Siti Masnun Samsiati, SH Sekretaris Badan: dr. Hj. Rita Verita.MM,MH.Kes Kasubag Umum dan Kepegawaian: Hj. Hetti Srihartini, B.Sc. SE Kasubag Keuangan dan Program: Dra. Agustia Budhiyani Kabid Pemberdayaan Perempuan: Hj. Nunung Surtini, SE Kasubid Pemberdayaan & Partispasi: Dra. Hj. Siti Romlah, M.Si Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan Kasubid Perlindungan Hak : Dra. Sesi Febriani Perempuan dan Anak Kabid Pengendalian KB dan : Hj. Nenny Nuraeni, SH CN Kesehatan Reproduksi Kasubid Perlindungan Kes-pro : Sudjito. S.Pd Kasubid Informasi Keluarga : Iip Sarupudin, SH. MM

13 Profil Organisasi Badan PPKB Kota Bandung Kabid Ketahanan dan : Drs. Aminudin.M.Si Pemberdayaan Keluarga Kasubid Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga: Marwandi, SE Kasubid Kelembagaan Keluarga Kecil: Dra. Wuryani. M.Si Kepala UPT P2TP2A: Dra. Hj. Lenny Herlina M.Si Subag UPT P2TP2A: Dra. Sri Nurhayati

14 Potensi : Potensi yang dimiliki Badan PPKB, terutama dalam penggerak Institusi masyarakat cukup banyak, yang merupakan bentukan dan binaan BPPKB, diantaranya : 1.Pos KB: Satgas PUG: Sub Pos KB: Forum P3: 6 3.Kelompok BKB: PIK Remaja: 30 4.Kelompok BKR: Saka Kencana: 31 5.Kelompok BKL: Forum Anak: 1 6.Kelompok UPPKS: GOW: 1 JIKA POTENSI INI DIOPTIMALKAN KEBERADAANNYA MAKA AKAN MENJADI KEKUATAN YANG LUAR BIASA BAGI PEMBANGUNAN PROGRAM KB DI KOTA BANDUNG

15 Pembinaan Pegawai Mandiri 1.Apel Bersama setiap hari selasa minggu pertama yang dilanjutkan dengan Rapat Program dan arisan bertempat di rumah PLKB/PKB yang menang arisan. 2.Olah Raga ( Senam /Volly /fotsal/ Batminton) bersama setiap hari jumat, yang dilanjutkan dengan informasi program; 3. Outbond dan rekreasi bersama ke tempat- tempat bersejarah. 4. Pembentukan Koperasi khusus PKB

16 Pembinaan Pegawai Melalui Dunia Maya 1.Setiap Kecamatan memiliki ; 2.Setiap kecamatan diberikan aplikasi SKYPE untuk komunikasi ala nazarudin; 3.Setiap Petugas dianjurkan untuk punya FB 4.Group FB PKB Kota Bandung, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Cabang Kota Bandung 5.Berita Kegiatan Kecamatan : kota-bandung.webs.com 6.Berita Kegiatan TPK bandung.webs.comhttp://ipekb-kota- bandung.webs.com 7.Group

17 RPJM KOTA BANDUNG TAHUN ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT 1.Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; 2.Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. 3.Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. 4.Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. 5.Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. 6.Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MISI : RPJP KOTA BANDUNG

18 RPJP AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REVITALISASI PROGRAM KB MELALUI JAMIKA KOTA BANDUNG TAHUN 2013 RPJP KOTA BDG RPJMP KOTA BDG JAMIKA MDG’s 1.Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender 2.Peningkatan Perlindungan Anak 3.Peningkatan Kelembagaan Lini Lapangan Pengelola Program KB. 4.Peningkatan Kualitas Pelayanan KB 5.Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 6.Peningkatan Kegiatan Ketahanan Keluarga 7.Sosialisasi Kebijakan Program Pembangunan yang Responsif Gender MENINGKATKAN 1. IPG 2. CU / PUS 3. Kemandirian ber KB 4. Ketahanan Keluarga 5. Ekonomi Keluarga MENURUNKAN TFR Korban KDRT Korban Trafiking, KTA IPM 18 PROGRAM PP DAN KB 8 FUNSI KELUARGA 7 Prioritas

19 19 VISI “SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015 MISI MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA “MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA” menjadi RENSTRA BKKBN

20 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah ”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” Tugas Pokok Fungsi 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana 2.Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga 3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan 4.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan Kewenangan

21 Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : 1. Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I 2.Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan 3.Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak 4.Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak

22 Misi 1.Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB 2.Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif 4.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender 5.Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 6.Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak 7.Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

23 Tujuan : 1.TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG 2.TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; 3.BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; 4.PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; 5.PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; 6.PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; 7.PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT

24 Kebijakan : 1.MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN 2.PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS, KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK 3.PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS 4.PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN 5.PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA 6.PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN 7.IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)

25 Strategi : STRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. STRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN KB

26 Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 URUSAN WAJIB KB 1.Program Keluarga Berencana 2.Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3.Program Pelayanan Kontrasepsi 4.Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri 5.Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat 6.Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 7.Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 8.Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 9.Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 10.Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 1. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 4. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan PP 40 Kegiatan 40 Kegiatan 30 Kegiatan 30 Kegiatan Direalisasikan 11 Kegiatan Direalisasikan 11 Kegiatan Direalisasikan 7 Kegiatan Direalisasikan 7 Kegiatan

27 Pola Pikir Rencana Badan PPKB RPJMD Kota Bandung RPJMD Kota Bandung Rencana Kerja (Renja) Tahunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Renstra BPPKB Kota Bandung Renstra BPPKB Kota Bandung Program dan Kegiatan Tahunan Program dan Kegiatan Tahunan  Isu strategis  Potensi, kendala, peluang & tantangan  Kebutuhan & kemampuan daerah  Isu strategis  Potensi, kendala, peluang & tantangan  Kebutuhan & kemampuan daerah Past Performance 2008 Past Performance 2008

28 Rencana Kerja Tahun 2013 : Faktor Pertimbangan Rencana BPPKB Tahun Program Keluarga Berencana dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur terutama KB Pria dan Keluarga Miskin 2.Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran meningkatnya akses dan fasilitas para remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja 3.Program Pemberdayaan Keluarga dengan sasaran meningkatnya cakupan keaktifan keluarga yang memiliki anak balita, remaja dan lansia 4.Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dengan sasaran meningkatnya mutu kualitas KIE terhadap masyarakat tentang keluarga dan meningkatnya institusi masyarakat terhadap pengelolaan Program KB 5.Program Pengembangan Sistem Informasi Data Micro Keluarga dengan sasaran meningkatnya pelayanan informasi keluarga, KB, dan individu keluarga yang baik dan akurat 6.Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan sasaran meningkatnya indek pemberdayaan gender dan meningkatnya indeks pembangunan gender 7.Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan anak 8.Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan sasaran meningkatnya perlindungandan keterampilan bagi perempuan dan anak 9.Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan sasaran menguatnya Organisasi / LSM peduli perempuan dan hak-hak anak 9 Agenda Prioritas

29 Misi Jangka Menengah BPPKB 1.Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB 2.Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 3.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra- Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif 4.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender 5.Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 6.Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak 7.Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA) BPPKB Kota Bandung

30 Kondisi Umum Kota Bandung Peningkatan jumlah penduduk Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat  Daya dukung dan daya tampung kota  daya tarik dan daya saing kota  kesejahteraan masyarakat  kualitas SDM & modal sosial  manajemen kota Permasalahan Isu Strategis Kebijakan

31 Kebijakan Pemda Kota Bandung Bidang BPPKB Misi Sasaran 1. Meningkatnya kualitas dan peran serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatnya kualitas hidup anak Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah kelahiran Memantapkan kesehatan Warga Kota Bandung Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, profesional dan berdaya saing Tujuan

32 Isu dan Masalah PPKB Kota Bandung 1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja 2. Masih rendahnya usia kawin pertama perempuan 3. Masih rendahnya tingkat partisipasi pria dalam mengikuti program KB 4. Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I 1. Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2.Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan 3.Maraknya perdagangan perempuan dan anak, eksplorasi perempuan termasuk pornografi dan pornoaksi 4.Kesejangan gender di beberapa bidang kehidupan. 5. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak, seperti eksplorasi terhadap anak, penelantaran dan kekerasan terhadap anak 6.Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsep kesetaraan dan keadilan gender 7. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak 8.Terbatasnya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit untuk menemukenali masalah-masalah gender dan dan anak 9. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak PERMASALAHAN Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

33 Program Pemberdayaan Perempuan  Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik  Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, yang telah menangani kasus sebanyak 34 kasus  Mengambangkan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender  Mengembangkan sistem informasi gender dan anak  Pemberdayaan lembaga berbasis gender  Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak  Pelatihan (TOT) bagi SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT  Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan  Membina organisasi perempuan  Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera  Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat Sasaran Program Kegiatan

34 Sasaran Program Keluarga Berencana PUS Peningkatan jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif PUS secara sadar dan sukarela mengikuti program KB, sehingga diharapkan setiap keluarga mampu merencanakan keluarga melalui pembatasan jumlah anak yang ideal Remaja Program Reproduksi Remaja melalui pembentukan PIK-KRR  langkah promosi dan advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja Pra-KS dan KS-1 Pengembangan kualitas penduduk  program ekonomi produktif melalui kemitraan dengan UPPKS SASARAN

35 Optimalisasi Dukungan PASI ( Politis,Anggaran,SDM, Interalasi SKPD) Anggaran SDM Dukungan Politis Interelasi SKPD

36 Dukungan Anggaran Operasional PPKB Tahun 2006 : ,- Tahun 2007: ,- Tahun 2008: ,- Tahun 2009: ,- Tahun 2010: ,- Tahun 2011: ,- Tahun 2012 : ,- Tahun 2013 : SUMBER APBD II Anggaran

37 Sumber Daya Manusia PPKB TENAGA PPKB NONO TAHUN STRU KTUR AL PKBPLKB PELAK SANA TPK (Suk wan) JML / SDM

38 Kegiatan Lintas SKPD Program & Kegiatan BPPKB Program & Kegiatan BPPKB Swasta LSM Pemerintah 1.Rapat Koordinasi 2.Penyusunan Usulan Peraturan 3.Pelatihan, dll 1. Menyamakan persepsi terhadap suatu permasalahan dan usulan solusi pemecahannya 2. Meningkatkan sinergitas dalam penyelesaian suatu masalah 3. Penguatan komitmen Interelasi SKPD

39 Dukungan Politis Dukungan Politis : UU NO. 23 / 2003 Tentang Perlindungan Anak UU No. 23 / 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga UU No. 21 / 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU NO. 52 / 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembanguna Keluarga RPJMD Kota Bandung Pertimbangan 1. Meningkatnya kualitas dan peran serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat 2. Meningkatnya kualitas hidup anak Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah kelahiran

40 TUJUAN DAN SASARAN MISI : PENGEMBANGAN SDM YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING. TUJUAN 1 : JUMLAH PENDUDUK DAPAT DIKENDALIKAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNGDAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN. SASARAN : 1.KUALITAS SDM MENINGKAT 2.PERTUMBUHAN PENDUDUK TERKENDALI; 3.PENURUNAN ANGKA FERTILITAS TOTAL ( TFR ) TUJUAN 2 : ……………….. TUJUAN 3 : ……………….. TUJUAN 4: ……………….. TUJUAN 5 : TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SASARAN : 1.PENINGKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER 2.PENINGKATAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER ( IDG ) 3.PENINGKATAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER ( GEM ) 40 9/17/2016 4:41 AM

41 KEGIATAN Pembinaan Organisasi Perempuan 2.Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan 3.Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Perempuan Anak 4.Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah 5.Pengembangan System Informasi Gender dan Anak 6.Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 7.Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan PP

42 KEGIATAN Pengelolaan SIDUGA 2.Perencanaan dan Pelaporan Program KB 3.Pelayanan KIE 4.Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB 5.Pertemuan Pos KB Tingkat Kota 6.Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) 7.Pembinaan Keluarga Berencana ( Pendamping DAK) 8.Pembinaan Keluarga Berencana 9.Pelayanan KB Medis Operasi 10.Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan kelompok Sebaya di Luar Sekolah 11.Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 12.Pembinaan Kelompok Bina Keluarga KB

43 Out Put Capaian Kinerja P2TP2A ( Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak )

44 PELAYANAN UPT P2TP2A Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) NO BENTUK KEKERASAN Terhadap Istri Terhadap Suami 01 3Terhadap Perempuan 35 4Terhadap Pria 00 5 Thd Saudara / Pembantu 10 6Terhadap Anak 06 7Dalam Pacaran 32 8Traffiking 33 Jumlah 47

45 JENIS KEKERASAN Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) NOKEKERASAN Emosi Fisik Seks 11 4Ekonomi Sosial 60 PENYELESAIAN KEKERASAN NOKEKERASAN SELESAI / TUNTAS 163 2DIRUJUK 31 3DALAM PROSES 835 4TIDAK BERLANJUT 205

46 Out Put Capaian Kinerja Program KB berdasarkan Target IKU BKKBN Prov. Jabar

47 TREND KB BARU NO KONTRA SEPSI I U D MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIK PIL JUMLAH % TARGET91,9480,07106,92130,4697,48 % MJP25,2926,9228,3226,4820,63 * Sd. Nopember 2008

48 TREND KB BARU NO KONTRA SEPSI I U D , MOW MOP KONDOM , IMPLANT SUNTIK , PIL , JUMLAH , % TARGET ,8297,4199,45109,10 % MJP17,2618,7123,6128,6431,88

49 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI S.D. DESEMBER 2013 NO MIX KONTRASEPSIPPMPENCAPAIAN% 1 I U D ,36 2 MOW ,95 3 MOP ,40 4 KONDOM ,93 NON HORMONAL ,07 5 IMPLANT ,58 6 SUNTIK ,53 7 PIL ,93 HORMONAL ,51 JUMLAH ,10

50 HASIL PELAYANAN KB BERDASAR TEMPAT PELAYANAN SAMPAI DENGAN BULAN SD DESEMBER 2013 BULAN JUMLAH PESERTA KB BARU KKB PEMERINTAH / SWASTA / DBS IUDMOWMOPKDMIMPSTKPILJML PPM KKB PEM % 94,79 119,60 57,89 59,41 59,75 39,69 24,82 51,12 KKB SWASTA % 25,52 35,34 3,51 158,66 12,49 15,51 7,53 19,84 DOKTER % 2, ,53 0,63 6,98 1,33 4,37 BIDAN % 14, ,33 8,72 48,35 26,26 33,77 JUMLAH PROSENTASE 137,36 154,95 61,40 231,93 81,58 110,53 59,93 109,10

51 TREND KB AKTIF NO KONTRA SEPSI I U D MOW MOP KONDOM IMPLANT SUNTIK PIL JUMLAH % CU / PUS80,6479,1879,6980,3779,73 % MJP35,9136,0835,1236,2737,35 % TDH TARGET99,0596,9097,3298,62100,80 *) SUMBER F/I/DAL-KEC/08

52 TREND KB AKTIF NOKONTRASEPSI I U D , , MOW , , MOP , , KONDOM , , IMPLANT , , SUNTIK , , PIL , , JUMLAH , , % CU / PUS 81, ,16 82,5581,81 % MJP 37, ,4136,6939,96 % TARGET 99, ,8797,23130 *) SUMBER F/I/DAL-KEC/08

53 PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI S.D. DESEMBER 2013 NO MIX KONTRASEPSIPPMPENCAPAIAN% PUS ,81 1 I U D ,03 2 MOW ,01 3 MOP ,41 4 KONDOM ,29 NON HORMONAL ,81 5 IMPLANT ,38 6 SUNTIK ,96 7 PIL ,48 HORMONAL ,85 JUMLAH ,00

54 BULAN MIX KONTRASEPSI IUDMOWMOPKONIMPLANSUNTIKPILJUMLAH PUS PA DES PA MANDIRI PA PRAS / KS %PA / PUS % PA MANDIRI 63,71 46,56 56,53 58,20 25,60 71,98 64,96 66,09 % PA PRAS / KS I 27,33 25,31 35,48 28,38 47,69 30,74 33,59 30,07 PENCAPAIAN PESERTA KB MANDIRI DAN PRAS / KS I DIBANDING PA DESEMBER 2013

55 TREND BINA KELUARGA BALITA TAHUN 2013 NOBULAN BKB SASARANJUMLAHYG AKTIFYG PUS YG PUS PRA S & KS I YG PUS PST KB YG PUS PST KB PRA S & KS I JML PERTEMU AN BKB YG M'GNKN KKA 1 JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

56 TREND BINA KELUARGA REMAJA TAHUN 2013 NOBULAN BKR SASARANJUMLAHYG AKTIFYG PUS YG PUS PRA S & KS I YG PUS PST KB YG PUS PST KB PRA S & KS I JML PERTEM UAN 1 JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

57 TREND BINA KELUARGA LANSIA TAHUN 2013 NOBULAN BKL SASARANJUMLAHYG AKTIFYG PUS YG PUS PRA S & KS I YG PUS PST KB YG PUS PST KB PRA S & KS I JML PERTEM UAN 1 JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

58 TREND KELOMPOK UPPKS TAHUN 2011 NOBULAN ANGGOTA UPPKSAGGT MNRT THP KSAGGT MNRT PRA S & KS I JML PERTEMUAN SEMUA KEL. PRA S & KS I UPPKS YG PUS UPPKS YG PUS BER-KB UPPKS PRA S & KS I YG PUS UPPKS PRA S & KS I YG PUS BER-KB 1 JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

59 Out Put Capaian Kinerja Program KB berdasarkan Target RPJMD Kota Bandung

60 PENCAPAIAN RPJMD PP 2013 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) NOINDIKATOR KINERJA TARGET 2013 RELISASI Perempuan sebagai Tenaga Kerja 70 % 2 Perempuan Dalam Angkatan Kerja 40 % 3 Pekerja Perempuan Non Pertanian (Rasio) 40 % 4 Angka Harapan Hidup Laki-laki 74 % 5 Angka Harapan Hidup Perempuan 74 % 6 Rata-rata lama sekolah Laki-laki 12 % 7 Rata-rata lama sekolah perempuan 12 %

61 PENCAPAIAN RPJMD PP 2013 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) NOINDIKATOR KINERJA TARGET 2013 RELISASI Angka Melek Hurup Laki-laki 99,88 % 9 Angka Melek Hurup Perempuan 99,88 % 10 Tingkat Ketersediaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 11 Peningkatan Diklat Manajemen usaha bagi Perempuan 90 % 12 Cakupan Kelurahan Layak Anak 80 % 13 Meningkatkan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PUG dan Anak 26 GFP dan 181 PUG 14 Terbentuknya Forum Peduli Anak

62 NOINDIKATOR TARGET 2013 REALISASI Prevalensi PA / PUS80,01 % 2Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I)72,10 % 3Peningkatan Kemandirian ber-KB74,90 % 4Peningkatan Cakupan Peran Pria2,35 % 5 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun 20% 6 Persentase Akseptor KB Pasca Persalinan/Keguguran 85 % 7Rata-rata Usia Kawin pertama bagi wanita20,52 % 8 Jumlah Keluarga/ Remaja Terpapar Informasi HIV/AIDS % 9Jumlah PIK - Remaja 30 Tegak 30 Tegar PENCAPAIAN RPJMD KB 2013

63 NOINDIKATOR YG DISEPAKATI TARGET 2013 REALISASI Cakupan anggota BKB ber KB 70 % 11 Cakupan anggota BKR ber KB 70 % 12 Cakupan anggota BKL ber KB 70 % 13 Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS dan KS I Alek dalam Poktan 55,28 % 14Bina Keluarga Balita Mandiri24,79 % 15 Institusi masyarakat pengelolaan program KB aktif 88,91 % 16 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100 % setiap tahun 95,22 % 17 Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi / Pengendalian Lapangan 98,25 % PENCAPAIAN RPJMD KB 2013

64 Prestasi Capaian Prestasi Program KB berdasarkan Lomba-Lomba Kegiatan

65 PLKB TELADAN Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 Keluarga Harmonis DUTA REMAJA

66 DUTA KKB MAHASISWA Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 Duta Mahasiswa PIKMA DUTA REMAJA

67 PLKB/PKB Harapan Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 IMP Pos KB IMP Pos KB Harapan

68 NAMA KELOMPOK KETUA KELOMPOK LOKASIPERING KAT BKB Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 BKR BKL BKB Kemas UPPKS

69 Pemilihan KB Lestari KELUARGAALAMATTELADAN Katagori 5 Tahun Katagori 10 Tahun Katagori 15 Tahun Katagori 20 Tahun

70 Lomba PIK Remaja Tahun 2013 TUMBUH TEGAK TEGAR NONAMA KELOMPOK KETUA KELOMPOK LOKASIPERIN GKAT NONAMA KELOMPOK KETUA KELOMPOK LOKASIPERIN GKAT NONAMA KELOMPOK KETUA KELOMPOK LOKASIPERIN GKAT

71 Prestasi Tingkat Provinsi 2013Prestasi Tingkat Nasional 2013

72 Strategi Operasional Tahun 2013

73 1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program PPKB a.Advokasi dan KIE b.Penguatan Lini Lapangan c.Penguatan kemitraan antar lembaga d.Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi berbasis TIK 2. Penataan Pengorganisasian Pemberdayaan Perempuann a.Penyerasian Program PP dan PA b.Penyiapan indikator dan parameter Kelurahan Layak Anak c.Penguatan Gender Focal Point dan Satgas PUG d.Penguatan sistem informasi dan data gender dan anak 73

74 3. Peningkatan akses dan kualitas KB-KR a.Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah b.Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber- KB jalur swasta c.Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus d.Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi 4. Memperkuat SDM operasional program KKB a.Pengelolaan SDM yang profesional b.Penguatan SDM lini lapangan 5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga a.Pembinaan dan pengembangan ketahanan keluarga b.Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan keluarga 74

75 6. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana program a.Sarana pelayanan b.Sarana penggerakan c.Sarana pendukung 7. Meningkatkan pembiayaan program PPKB a.Peningkatan dan sinergitas dukungan anggaran program PPKB dari APBN dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota b.Penguatan sistem jaminan pembiayaan program PP dan KB, khususnya bagi rakyat miskin c.Terjaminnya sumber pembiayaan penyediaan alat/obat kontrasepsi 75

76 PERMASALAHAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG 1.Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan. 2.Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi 3.Maraknya perdagangan perempuan dan anak, serta eksplorasi termasuk pornografi dan pornoaksi. 4.Kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan. 5.Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak seperti eksploitasi terhadap anak, penelantaran dan kekerasan terhadap anak. 76 9/17/2016 4:41 AM

77 6.Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsep kesetaraan dan keadilan gender. 7.Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. 8.Terbatasnya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit menemui kenali masalah-masalah gender dan anak yang ada. 9.Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 77 9/17/2016 4:41 AM

78 TUJUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK 1.Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. 2.Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi. 78 9/17/2016 4:41 AM

79 DENGAN INDIKATOR 1.Terintegrasikannya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program & lembaga pembangunan; 2.Terwujudnya kota yang responsif gender dan peduli anak; 3.Berperannya lembaga masyarakat dalam PP dan PKPA. 79 9/17/2016 4:41 AM

80 SASARAN 1.Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai program pembangunan; 2.Meningkatnya angka GDI (Indek Pembangunan Gender) dan Angka GEM (Angka Pemberdayaan Perempuan); 3.Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan; 4.Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; 5.Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan PUG dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat. 80 9/17/2016 4:41 AM

81 STRATEGI 1.Peningkatan kordinasi dan kemitraan; 2.Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak; 3.Pelaksanaan aksi afimasi; 4.Penguatan jejaring kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. 81 9/17/2016 4:41 AM

82 PROGRAM POKOK 1.Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 2.Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 3.Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender; 4.Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 82 9/17/2016 4:41 AM

83 KERANGKA PIKIR PROGRAM KB Pada umumnya ada lima ciri pokok masalah kependudukan; 1.Jumlah penduduk yang besar, 2.Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, 3.Penyebaran penduduk yang tidak merata, 4.Komposisi struktur umur yang muda; 5.Status sosial ekonomi yang terbelakang;

84 Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan dan potensi untuk peningkatan pengembangan pembangunan disegala bidang. Namun, jika penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas, maka akan menjadi beban bagi proses pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh penduduk

85 Kebijakan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, diarahkan kepada; 1.Pengendalian kuantitas penduduk, 2.Pengembangan kualitas penduduk dan keluarga, 3.Pengerahan mobilitas penduduk.

86 Sesuai dengan matranya, kebijakan kependudukan dilakukan secara fungsional oleh Instansi/ Sektor, seperti : 1.Masalah pengendalian kuantitas penduduk secara alami oleh Badan PPKB; 2.Masalah Pendidikan Penduduk oleh Dinas Pendidikan; 3.Masalah Kesehatan Penduduk oleh Dinas Kesehatan; 4.Masalah Moral, Iman, dan ketaqwaan penduduk oleh Depag 5.Masalah penduduk yang cacat, miskin dan tertinggal oleh Dinas Sosial. Dsb.

87 Dalam rangka pengendalian kuantitas dan kualiatas penduduk, Program KB memiliki amanat sesuai UU No. 52 / 2009: Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaanya, dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

88 Pendekatan Program KB dalam pelaksanaan operasionalnya diprioritaskan kepada masalah sosio-kultural dan religius disamping pendekatan medis teknis. Diharapkan melalui pendekatan ini komitment masyarakat terhadap Program KB dipahami sebagai upaya perencanaan keluarga ( planning of the family ) dari pada pembatasan kelahiran ( birth control )

89 Pelaksanaan Program KB di era otonomi telah berkembang dengan baik mengarah pada kebutuhan masyarakat yang menganut desentralisasi dan lebih demokratis. Dengan demikian pola pembangunan masyarakatpun menjadi beragam, namun pada hakekatnya mengarah pada satu tujuan yang sama yaitu mewujudkan “Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”.

90 Untuk mewujudkan keluarga sejahtera pendekatan yang dilaksanakan mengacu pada upaya mengatur jumlah keluarga yang kita kenal dengan perwujudan keluarga kecil. Untuk itu Program KB harus mencapai sasaran antara dengan indikator yaitu pencapaian peserta KB baru, yang selanjutnya dibina agar tetap menggunakan kontrasepsi dan menjadi peserta KB lestari.

91 Lebih jauh yang perlu menjadi perhatian adalah menjadikan kesertaan pasangan usia subur dalam ber-KB menjadi kebutuhan dan budaya hidup dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Disamping itu pula, sasaran makro program Keluarga Berencana adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP).

92 Untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), indikator yang harus dicapai: Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2 anak per wanita usia subur. Net Reproductive Ratio (NRR) = 1 anak, yaitu rata-rata anak perempuan 1 orang pada setiap keluarga. Kesertaan pasangan usia subur menjadi peserta KB minimal 70%.

93 Ketiga syarat tersebut harus dapat dipertahankan selama kurang lebih 30 sampai 40 tahun berturut-turut, tidak boleh mengendor apalagi memburuk. Oleh karena itu, maka sosialisasi KB tidak boleh tersendat apalagi berhenti. Agar masyarakat makin sadar betapa pentingnya program KB bagi pembangunan, karena sebesar apapun kue pembangunan yang kita capai, jika yang makannya banyak, tidak akan ada artinya, tetap akan stagnan.

94 Adalah : suatu kondisi yang setara,serasi, seimbang dan harmonis, antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. KESETARAAN & KEADILAN GENDER (KKG) Pengertian/Definisi PP:

95 Adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan programnya yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam peremcanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

96 Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Ps. 6 UU PKDRT) : di tendang di pukul dengan tangan dipukul dengan alat membenturkan kepala diludahi dibanting/didorong diseret digunduli dijenggut rambut

97 Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Ps. 7 UU PKDRT) poligami tanpa ijin dimaki-maki dengan kata-kata kasar selingkuh pemutusan hubungan silaturahmi dengan keluarga larangan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar suami otoriter

98 Kekerasan seksual : adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. (Penjelasan pasal 8 UU PKDRT) Memaksa berhubungan seksual Memaksa melakukan cara tertentu saat berhubungan seksual Memaksa memasukkan benda ke dalam vagina Memaksa istri berhubungan seksual dengan orang lain

99 Kekerasan ekonomi/Penelantaran Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Ps. 9 ayat 1) : Tidak diberi nafkah Diberi nafkah namun tidak mencukupi padahal suami mampu; Dilarang bekerja

100 PERLINDUNGAN ANAK Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU 23 pasal 1 ayat 2)

101

102

103 Pengertian/Definisi KB : 1.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,struktur,pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

104 5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

105 9. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. 10.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

106 . Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW dan RT kebawah seperti PPKBD, Sub- PPKBD, Kelompok KB dan Kelompok-Kelompok kegiatan (Poktan) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok KB. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.

107 . Kelompok Keluarga Berencana (KB) adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Rukun Tetangga. Adapun kegiatannya meliputi bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga (KS/PK). Kelompok Kegiatan (Poktan), adalah wadah kegiatan Program KB Nasional yang berkaitan dengan Penundaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Poktan tersebut merupakan bagian kegiatan dari IMP baik kelompok KB, Sub PPKBD maupun PPKBD. Pembinaan Ketahanan Keluarga, adalah upaya menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

108 . Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

109 . Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama Keluarga Pra Sejahtera (Pra S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I), yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, adalah orang-orang yang dihormati dan disegani di desa/kelurahannya, karena aktivitas dalam kelompoknya, kecakapan- kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya dan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kepedulian terhadap program KB. Orang-orang yang dikategorikan tokoh masyarakat antara lain: 1.Pemimpin lembaga keagamaan di desa/kelurahan 2.Pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) 3.Tokoh Adat / Pimpinan Adat 4.Orang yang punya pengetahuan yang luas tentang adat dan sosial budaya 5.Pemimpin masyarakat (Kepala Desa, Lurah) 6.Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan (LKMD, LMD, Badan Musyawarah Desa/ Kelurahan) 7.Penyuluh Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) 8.BP4, KUA, dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) 9.Guru agama 10.Pimpinan pengurus pesantren 11.Pimpinan Organisasi Agama di desa/kelurahan

110 Pasangan Usia Subur (PUS), adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun, dan secara operasional termasuk pula pasangan suami- istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid. Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS Bukan Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini tidak sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi dikarenakan: 1.Hamil 2.Ingin Anak Segera adalah Pasangan Usia Subur (PUS), yang belum punya anak atau punya anak pertama berumur minimal 3 tahun, menginginkan anak kurang dari 2 tahun. 3.Ingin Anak Ditunda adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi, masih menginginkan anak tetapi ditunda (2 tahun ke atas). 4.Tidak Ingin Anak Lagi adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun tidak menginginkan anak lagi.

111 Dampak

112 DAMPAK PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR MOBILITAS PENDUDUK PROG. KB LPPA ( Lahir-Mati) MIGRASI (Mig in – Mig out) TH = TH = PENDUDUK : PERTAMBAHAN PENDUDUK (LPP : 1,15 %) TAHUNLPPLPPATFR 19702,152, ,202, ,471, ,371, ,151, TH = TH = TH = (TAHUN 2010) ,

113

114 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Hasil SP2010 KOTA BANDUNG UmurLaki-lakiPerempuanTotal , , , , , , ,218 91, , , , , , , , , , , , , , ,136 94, , ,672 82, , ,938 70, , ,568 57, , ,864 42,103 86, ,394 27,743 54, ,687 22,585 43, ,295 15,152 28, ,615 17,455 29,070 TT 1, ,321 Total 1,213,999 1,178,553 2,392,552

115 Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS I KELUARGA PRASEJAHTERA 21 Indikator Tahapan KELUARGA SEJAHTERA 14.PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi 13.Seluruh anggota keluarga umur th bisa baca tulisan latin 12. Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan 11.Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 10. Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) 9. Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) 8. Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *) 7. Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing-masing KS II 19. Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah 18. Mengikuti kegiatan masyarakat 17. Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi 16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *] 15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama KS III 21. Aktif sebagai pengurus Orgnisasi kemasyarakatan 20. Memberikan sumbangan materil secara teratur KS III Plus 6. Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) 5. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) 3. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik* ] 2. Memiliki pakaian yang berbeda *) 1. Makan dua kali sehari atau lebih *) KS I

116 DEFINISI KEMISKINAN BPS: Ketidakmampuan utk memenuhi kebutuhan pangan (kebutuhan min kalori per - kapita per hari) maupun non pangan yg bersifat mendasar (sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya). UNITED NATION: Individu, rumahtangga, masyarakat atau kelompok sosial yg memperoleh pendapatan sama/kurang dari US $ 2 (dua dolar AS) per kapita per hari.

117 KATEGORI MISKIN Kemiskinan struktural yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan (kemiskinan buatan); Kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan menurunnya daya dukung alam dan lingkungan.

118 PENYEBAB KEMISKINAN Kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan pendapatan karena ketimpangan kepemilikan faktor produksi; Pendekatan sosio-antropologi terkait dengan masalah kultural/budaya yang berkembang di tengah masyarakat yang melanggengkan kemiskinan.

119 PENYEBAB KEMISKINAN Perkembangan jumlah penduduk, terbatasnya daya dukung lingkungan, dan berbagai faktor lain, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Antara lain infrastruktur yang terkait dengan aksesibilitas penduduk terhadap modal, informasi, pasar, dan lainnya.

120 Versi BPS (2); Rumahtangga penerima Bantuan Langsung Tunai/BLT berdasarkan 14 variabel untuk mengukur kemampuan rumahtangga dalam hal pangan, perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. (BPS; Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005/PSE05)

121 Variabel Pendataan Rumahtangga Penerima BLT; 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal (kurang dari 8 m2 per orang) 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal (tanah/bambu/kayu murah) 3.Jenis dinding bangunan tempat tinggal (bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester) 4.Fasilitas tempat buang air besar (tidak punya/bersama rumahtangga lain) 5.Sumber penerangan rumahtangga (bukan listrik) 6.Sumber air minum (sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan) 7.Bahan bakar untuk memasak sehari-hari (kayu bakar/arang/minyak tanah) 8.Konsumsi daging/ayam/susu per minggu (tidak pernah/satu kali seminggu) 9.Pembelian pakaian baru setiap anggota rumahtangga (tidak pernah membeli/satu kali)

122 10.Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumahtangga (satu kali/dua kali dalam sehari) 11. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik (tidak mampu membayar) 12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumahtangga (buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan pekerjaan lain dengan pendapatan sejenis/rendah) 13. Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga (tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD) 14. Pemilikan aset/harta bergerak/harta tidak bergerak (tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp ,-) Rumahtangga yang dikategorikan miskin dan mendapat Bantuan Langsung Tunai adalah rumahtangga yang memenuhi 9 kriteria dari 14 variabel kemiskinan. Sumber : BPS; PSE05

123 Lanjutan Versi BKKBN ; Indikator Penentu Kemiskinan RESUME; 1.Makan dua kali sehari atau lebih *) 2.Memiliki pakaian yang berbeda *) 3.Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik *) 4.Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) 5.Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) 6.Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *) 7.Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) 8.Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) 9.Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *) Keterangan ; Tanda * menunjukkan indikator penentu kemiskinan

124 PERBANDINGAN VARIABEL PENENTU ORANG MISKIN BPS dan BKKBN BPS RUMAHTANGGA MISKIN (PENDATAAN SOSIAL EKONOMI 2005) BKKBN KELUARGA MISKIN (PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 2006) 12 1 Luas lantai bangunan tempat tinggal (kurang dari 8 m2 per orang) Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) 2 Jenis lantai bangunan tempat tinggal (tanah /bambu /kayu murah) 3 Jenis dinding bangunan tempat tinggal (bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester) Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik*) 4 Fasilitas tempat buang air besar (tidak punya /bersama rumahtangga lain) - 5Sumber penerangan rumahtangga (bukan listrik) - 6 Sumber air minum (sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan) - 7 Bahan bakar untuk memasak sehari-hari (kayu bakar/arang/minyak tanah) - 8Konsumsi daging/ayam/susu per minggu (tidak pernah/satu kali seminggu) Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *)

125 BPS RUMAH TANGGA MISKIN (PENDATAAN SOSIAL EKONOMI 2005) BKKBN KELUARGA MISKIN (PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 2006) 9 Pembelian pakaian baru setiap anggota rumahtangga (tidak pernah membeli/satu kali) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) Memiliki pakaian yang berbeda *) 10 Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumahtangga (satu kali/dua kali dalam sehari) Makan dua kali sehari atau lebih *) 11 Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik (tidak mampu membayar) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) 12 Lapangan pekerjaan utama kepala rumahtangga (buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan pekerjaan lain dengan pendapatan sejenis/rendah) Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan 13 Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga (tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD) Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) 14 Pemilikan aset/harta bergerak/harta tidak bergerak (tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp ,-) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *) Catatan : Rumahtangga yang dikategorikan miskin dan mendapat BLT adalah rumahtangga yang memenuhi 9 kriteria dari 14 variabel kemiskinan.

126 Ver 1.1


Download ppt "Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung Program KB dalam Angka Edisi Bulan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google