Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 52/2015 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2016 O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si DIREKTORAT PERENCANAAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 52/2015 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2016 O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si DIREKTORAT PERENCANAAN."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 52/2015 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2016 O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015 DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015

2 DASAR HUKUM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2015 DASAR HUKUM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2015  Pasal 34 ayat (2) PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  Pasal 83 PMDN 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dgn PMDN 59 Tahun 2007 terakhir PMDN No 21 Tahun 2011.

3 SUBSTANSI PENGATURAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PRINSIP PENYUSUNAN APBD PRINSIP PENYUSUNAN APBD KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TEKNIS PENYUSUNAN APBD HAL-HAL KHUSUS LAINNYA 3

4 RPJMD Renstra SKPD Renstra SKPD Renja SKPD Renja SKPD RKPD KUAPPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RAPERDA APBD TAPD RKA-SKPD Disampaikan Pertengahan Juni dan Dibahas bersama DPRD paling lambat akhir Juli 5 tahun 1 tahun RKP RPJMN NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH 1 tahun 5 tahun RPJPD RPJPN 20 tahun Renstra K/L Renstra K/L Renja K/L Renja K/L 5 tahun 1 tahun pedoman dijabarkan pedoman diacu pedoman dijabarkan diacu pedoman Diserasikan dg Musrenbang Diacu Diperhatikan PROSES PENYUSUNAN RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, PPAS DAN APBD (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 23/2014, PP 8/2008) Disusun paling lambat Agustus - September disusun, dibahas dan disetujui bersama paling lambat Oktober - Nopember 4

5  Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,6%;  Inflasi ditargetkan pd kisaran 3,0-5,0%;  Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0-10,0%;  Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2-5,5%.  Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,6%;  Inflasi ditargetkan pd kisaran 3,0-5,0%;  Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0-10,0%;  Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,2-5,5%. SASARAN YANG HARUS DICAPAI TAHUN 2016 SASARAN YANG HARUS DICAPAI TAHUN 2016 Lanjutan ….

6 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah PENYUSUNAN RANC. KUA & PPAS R. APBD TA 2016 RKP TA 2016 RKP TA 2016 KUA dan PPAS Kab/Kota Tahun 2016 RKPD Kab/Kota TA 2016 RKP & RKPD Prov TA 2016 RKP & RKPD Prov TA 2016 KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2016 RKPD PROV TA 2016 RKPD PROV TA 2016

7 Sesuai Dgn Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Urusan Dan Kewenangannya Tertib, taat pada ketentuan peraturan per UU an, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat Tepat Waktu Transparan Partisipatif Tidak Bertentangan Dgn Kepentingan Umum, Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Peraturan Daerah Lainnya PRINSIP PENYUSUNAN APBD

8 KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD

9 9 Penganggaran Penetapan target Pajak daerah dan Retribusi daerah Penetapan target Pajak daerah dan Retribusi daerah didasarkan  data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota  perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya

10 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 10 Penganggaran Memperhatikan rasionalitas dgn memperhitungkan nilai kekayaan daerah yg dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dgn berpedoman pada Permendagri No 52 Tahun 2012 ttg Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.  Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan  Bagi perusahaan daerah yg menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rasionalitas

11 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan yg belum menunjukkan kinerja yg memadai (performance based) Efisiensi, Rasionalisasi, Restrukturisasi sampai dgn pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan per UU an, dgn terlebih dulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yg certified terkait hak dan kewajiban perusahaan daerah. Tidak Untung Upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan pemda yg tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. harus melakukan langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah harus melakukan langkah-langkah penyehatan perusahaan daerah Dan/atau Lanjutan…

12 12 Penganggaran Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sbg salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masy Penerima. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya. LAIN-LAIN PAD YANG SAH     Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemda yg belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Perpres 32/2014 ttg Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda dan SE MDN No 900/2280/SJ tgl 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda.   Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rek berkenaan.  

13 Dana Perimbangan Penganggaran PENDAPATAN DAERAH DBH DAU DAK 13

14 14 Penganggaran Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-PBB selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-PPh dan DBH-CHT dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak TA Apabila Peraturan Presiden atau PMK dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada: Pendapatan DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-PBB selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, DBH-PPh dan DBH-CHT dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Perkiraan Alokasi DBH-Pajak TA Apabila Peraturan Presiden atau PMK dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada:  Realisasi pendapatan DBH- Pajak 3 tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2014, Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2012; atau  Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA DANA BAGI HASIL (DBH)

15 15 Lanjutan …. Dalam hal Peraturan Presiden atau PMK ttg perkiraan alokasi DBH-Pajak dan DBH-CHT terdapat perubahan dan ditetapkan setelah perda ttg APBD TA 2016 ditetapkan, maka Pemda harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dan DBH-CHT dimaksud pada Perda ttg P- APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemda yang tidak melakukan P-APBD TA Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu sesuai dgn amanat dalam Pasal 66C UU No 39 Tahun 2007 ttg Perubahan atas UU No 11 Tahun 1995 ttg Cukai dan PMK yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.

16 16 Penganggaran Pendapatan DBH-SDA, yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada: Pendapatan DBH-SDA, yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada: Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 tahun terakhir, yaitu TA 2014, TA 2013 dan TA 2012, dgn mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi TA 2016; Adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sbgmn diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemda; atau Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 tahun terakhir, yaitu TA 2014, TA 2013 dan TA 2012, dgn mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi minyak bumi dan gas bumi TA 2016; Adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan sbgmn diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 ttg Pemda; atau Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA Lanjutan ….

17 17  Dalam hal Perpres atau PMK mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yg merupakan bgn dari DBH- Kehutanan dimaksud terdpt perubahan dan ditetapkan setelah perda ttg APBD TA 2016 ditetapkan: Lanjutan ….  Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana Reboisasi TA 2016 seperti pendapatan kurang salur tahuns sebelumnya atau selisih pendapatan TA 2015:  Pemda harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yg tidak melakukan P-APBD TA  pendapatan lebih tersbt dianggarkan dlm perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dlm LRA bagi pemda yg tdk melakukan P-APBD TA 2016 dgn terlebih dahulu melakukan perubahan perkada ttg penjabaran APBD TA 2016,selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

18 18 Lanjutan ….  Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun-tahun anggaran sebelumnya yg belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum daerah kab/kota s.d akhir TA 2015:  Pemerintah Kab/Kota menganggarkan kembali dalam Perda ttg APBD TA 2016 atau Perda ttg P- APBD TA 2016 untuk menunjang program dan kegiatan yg terkait dgn rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada peraturan per-UU-an.

19 19 Lanjutan …. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah Kab/Kota tsb dilakukan sampai berakhirnya TA 2016 sesuai SE Mendagri No 120/253/SJ tgl 16 Jan 2015 ttg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun Pendapatan yg berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yg besarannya adalah 0,5% dari total DBH-Migas sbgmn diamanatkan dalam Pasal 25 PP No 55 Tahun 2005 ttg Dana Perimbangan.

20 20 DBH-PAJAK DBH-SDA Lanjutan …. Didasarka n Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Daftar Perkiraan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2016 dengan mempedomani ketentuan per-UU-an. DBH-CHT

21 21 DBH-PAJAK DBH-SDA Lanjutan …. Didasarka n Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai Daftar Perkiraan Alokasi Transfer ke Daerah TA 2016 dengan mempedomani ketentuan per-UU-an. DBH-CHT

22 22 Perpres ttg DAU Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota TA 2016 DAU Perpres belum ditetapka n Alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota TA 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan; atau DANA ALOKASI UMUM (DAU)

23 23 Pemda harus menyesuaikan alokasi DAU pada perda tentang P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan P-APBD TA DAU Perpres atau Informasi Kemenkeu belum terbit Penganggaraan DAU didasarkan pada alokasi TA Perpres atau Informasi Kemenkeu terbit setelah Perda Lanjutan…

24 24 DAK dan/atau DAK Tambahan didasarkan (Perpres mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Alokasi DAK TA 2016) DAK dan/atau DAK Tambahan didasarkan (Perpres mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Alokasi DAK TA 2016) Perpres atau PMK Belum Ditetapkan DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Perpres atau PMK terbit setelah Perda Alokasi DAK daerah prov, kab dan kota TA 2016 yg diinformasikan secara resmi oleh Kemenkeu setelah RUU ttg APBN TA 2016 disetujui bersama antr Pemerintah dan DPR-RI Pemda harus menyesuaikan alokasi DAK dimksd dgn melakukan Perbhn Perkada ttg penjabrn APBD TA 2016 dgn pemberitahuan kpd Pimpinan DPRD, untuk ditampung dlm Perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dlm LRA bagi pemda yg tdk melakukn P-APBD TA Penyediaan dana pendamping/sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yg telah diwajibkan oleh pertrn per-UU-an.

25 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Profesi Guru (TPG) Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan Infrastuktur Dana Keistimewaan (DIY) Dana Insentif Daerah Dana Desa dan Desa Adat LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 25

26 Dana Transfer Lainnya Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Hibah Sumbangan Pihak Ketiga Dana Darurat 26 Lanjutan....

27 27 Perpres mengenai rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan BOS TA 2016 didasarkan Pemda harus menyesuaikn alokasi Dana BOS dimksd dgn terlebih dahulu melakn perubhn Perkada ttg penjabrn APBD TA 2016 dgn pemberitahuan kpd Pimpinan DPRD, untuk ditampung dlm Perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dlm LRA bagi pemda yg tdk melakn P-APBD TA BOS Perpres atau PMK belum ditetapkan Penganggaraan dana BOS didasarkan pada alokasi dana BOS TA Lanjutan.... Perpres atau PMK terbit stlh perda ditetapkan

28 28 Perpres mengenai rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Pedoman Umum dan Alokasi TPG PNSD TA 2016 didasarkan Pemda harus menyesuaikan alokasi TPG dgn terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada ttg penjabaran APBD TA 2016 dgn pemberitahuan kpd Pimpnn DPRD, untuk selanjutnya ditampung dlm Perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dlm LRA bagi pemda yg tdk melakukn P- APBD TA TPG Tambahan Penghsln guru TPG Tambahan Penghsln guru Perpres atau PMK belum dittpkn Penganggaraan TPG didasarkan pada alokasi TPG TA 2015 dengan memperhatikan realisasi TA Lanjutan.... Perpres atau PMK terbit setelah perda ditetapkan

29 29 Perpres mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otsus TA 2016 didasarkan Pemda harus menyesuaikan alokasi dana otsus dgn terlebih dahulu melakukan Perubahan Perkada ttg penjabaran APBD TA 2016 dgn pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk ditampung dlm Perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkn dlm LRA bagi pemda yg tidak melakukan P- APBD TA OTSUS Perpres atau PMK belum dittpan Penganggaraan didasarkn pada alokasi dana otsus TA 2015 dgn memperhtkn realisasi TA Lanjutan.... Perpres atau PMK terbit setelah Perda ditetapkan

30 30 Perpres mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Migas TA 2016 didasarkan Pemda harus menyesuaikan alokasi Dana Tambahan DBH- Migas dgn terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada ttg penjabaran APBD TA 2016 dgn pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk ditampung dalam Perda tentang P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan P- APBD TA DBH-Migas Perpres atau PMK belum ditetapkan Penganggaraan didasarkn pd alokasi Dana Tambahn DBH-Migas TA 2015 dgn memperhatikan realisasi TA Lanjutan.... Perpres atau PMK terbit setelah Perda ditetapkan

31 31 Pemda harus menyesuaikan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur dgn terlebih dahulu melakukan Perbhn Perkada ttg penjabrn APBD TA 2016 dgn pemberitahuan kpd Pimp DPRD, utk ditampung dlm Perda ttg P- APBD TA 2016 atau dicantumkn dlm LRA bagi pemda yg tdk melakn P-APBD TA Dana Tambahan Infrastruktur Perpres atau PMK belum dittpkn  Informasi resmi oleh Kemkeu; atau  SE Menkeu stlh RUU ttg APBN TA 2015 disetujui bersm antara Pemrth dan DPR-RI  Informasi resmi oleh Kemkeu; atau  SE Menkeu stlh RUU ttg APBN TA 2015 disetujui bersm antara Pemrth dan DPR-RI Lanjutan.... Perpres/PM K terbit setelah Perda dittpan

32 32 Dana Tambahan Infrastruktur Pendapatan Provinsi Papua dan Papua Barat yg bersumber dari DTI dlm rangka otsus yg besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkan usulan Provinsi pada setiap TA spy digunakan terutama untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Hal ini dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dlm 25 tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kab/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dgn transportasi darat, laut atau udara yg berkualitas, sehingga Provinsi Papua dan Papua Barat dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sbgi bagian dari sistem perekonomian nasional dan global, sbgmn diamanatkan dlm UU 21/2001. Lanjutan....

33 33 Per-UU-an yang mengatur mengenai alokasi APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa adat DANA DESA DAN DESA ADAT Pendapatan yg diperuntkan bagi desa dan desa adat yg bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggraan pemerinth, pembangunan serta pemberdy masyarakat, dan kemasyaraktn sbgmn diatur dalam Psl 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 ttg Desa, dianggarkan dlm APBD pemrth kab/kota TA Lanjutan....

34 34 Perpres mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Alokasi Dana Desa TA 2016 didasarkan Pemda harus menyesuaikan alokasi Dana Desa dgn terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada ttg penjabaran APBD TA 2016 dgn pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemda yang tidak melakukan P-APBD TA DANA DESA Perpres/PMK Belum Ditetapkan Penganggaraan didasarkan pada alokasi Dana Desa TA 2015 Perpres atau PMK terbit setelah perda ditetapkan Lanjutan....

35 35 Perpres mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2016 didasarkan DANA TRANSFER LAINNYA Pendapatan Pemerintah Prov/Kab/Kota yg bersumber dari dana transfer lainnya, penggunaannya harus berpedoman pd masings Peraturan/Petunjuk Teknis yg melandasi penerimaan dana transfer lainnya dimaksud. Pemda harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer Lainnya dgn terlebih dahulu melkukan Perubahan Perkada ttg Penjabaran APBD TA 2016 dgn pemberithn kpd Pimp DPRD, untuk selanjutnya ditampung dlm Perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dlm LRA bagi pemda yg tidak melakukan P-APBD TA Penggunaan Perpres /PMK terbit setelah perda ditetapkan Lanjutan....

36  Penganggaran pendaptn kab/ kota yg bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yg diterima dari pemprov didasarkan pd alokasi belanja BHPD dr pemprov TA  Dalam hal penetapan APBD kab/kota TA 2016 mendahului penetapan APBD prov TA 2016, penganggrannya didasarkan pd alokasi BHPD TA 2015 dgn memperhatikan realisasi BHPD TA 2014, sdgkn bagian pemrth kab/kota yg belum direalisasikan oleh pemprov akibat pelampauan target TA 2015, ditampung dlm perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dlm LRA bagi pemda yg tdk melkukan P-APBD TA  Penganggaran pendaptn kab/ kota yg bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yg diterima dari pemprov didasarkan pd alokasi belanja BHPD dr pemprov TA  Dalam hal penetapan APBD kab/kota TA 2016 mendahului penetapan APBD prov TA 2016, penganggrannya didasarkan pd alokasi BHPD TA 2015 dgn memperhatikan realisasi BHPD TA 2014, sdgkn bagian pemrth kab/kota yg belum direalisasikan oleh pemprov akibat pelampauan target TA 2015, ditampung dlm perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dlm LRA bagi pemda yg tdk melkukan P-APBD TA Lanjutan.... Penganggaran pendapatan yg bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dlm negeri, kelompok masyarkt maupun perorangan yg tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurgn kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Sumbangan Pihak Ketiga 36

37 Lanjutan... HIBAH  Pemerintah  Pemda Lainnya  Pihak Ketiga  Badan  Lembaga  Org. Swasta  Kelompok Masyarakat  Pemerintah  Pemda Lainnya  Pihak Ketiga  Badan  Lembaga  Org. Swasta  Kelompok Masyarakat PERJANJIAN HIBAH Perjanjian Hibah Antara KDH/Pejabat Yg Diberi Kuasa Selaku Pemberi Dgn KDH/Pejabat Yang Diberi Kuasa Selaku Penerima, Sdgkan Untuk Penerimaan Hibah Yg Bersumbr Dari Pihak Ketiga Juga Didasarkan Pada Perjanjian Hibah Antara Pihak Ketiga Selaku Pemberi Dgn KDH /Pejabat Yang Diberi Kuasa Selaku Penerima PERJANJIAN HIBAH Perjanjian Hibah Antara KDH/Pejabat Yg Diberi Kuasa Selaku Pemberi Dgn KDH/Pejabat Yang Diberi Kuasa Selaku Penerima, Sdgkan Untuk Penerimaan Hibah Yg Bersumbr Dari Pihak Ketiga Juga Didasarkan Pada Perjanjian Hibah Antara Pihak Ketiga Selaku Pemberi Dgn KDH /Pejabat Yang Diberi Kuasa Selaku Penerima Dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan

38 BANTUAN KEUANGAN Pendapatan daerah yg bersumber dr bankeu, bersifat umum/khusus yg diterima dr pemrth prov atau pemrth kab/kota lainnya dianggarkn dlm APBD penerima bantuan, sepanjang sdh dianggarkan dlm APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yg bersumber dari bankeu tersebut diterima setelah perda ttg APBD TA 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bankeu dimaksud pada perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yg tidak melakukan Perubahan APBD TA Dalam hal bankeu khusus diterima setelah Perda ttg APBD TA 2016 ditetapkan, maka pemda harus menyesuaikan alokasi bankeu dimksd dgn terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada ttg Penjabaran APBD TA 2016 dgn pemberitahuan kpd Pimp DPRD, untuk ditampung dlm Perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicantumkan dlm LRA yg tidak melakukan P-APBD TA Lanjutan... PenggaranPenggaran

39 39 Perpres mengenai Rincian APBN TA 2016 atau PMK mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2016 didasarkan DANA DARURAT DARI PEMERINTAH Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sbgmn ditegaskan dlm Psl 296 ayat (3) ayat (4) UU No 23/2014. Pemda harus menyesuaikan alokasi Dana Darurat dgn terlebih dahulu melakukan Perubhn Perkada ttg Penjbrn APBD TA 2016 dgn pembrthn kpd Pimp DPRD, utk seljtnya ditampung dlm Perda ttg P-APBD TA 2016 atau dicntmkn dlm LRA bagi pemda yg tdk melakukan P- APBD TA Penggunaan Perpres /PMK terbit setelah perda ditetapkan Lanjutan....

40 BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung 40

41 BELANJA PEGAWAI  Gaji Pokok dan Tunjangan PNSD disesuaikan pertrn Per UU an serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas Gaji Pokok dan Tunjangan PNSD disesuaikan pertrn Per UU an serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas  Gaji Pokok dan Tunjangan PNSD disesuaikan pertrn Per UU an serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas Gaji Pokok dan Tunjangan PNSD disesuaikan pertrn Per UU an serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas Pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi Tahun 2016 Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai memperhitungkan acress yg besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan Penganggaran Lanjutan ….

42 Lanjutan.....  Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD mempedomani UU 40/2004, UU 24/2011 dan Perpres 12/2013. Terkait hal tersebut, pengembangan cakupan di luar yg disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD  Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD mempedomani UU 40/2004, UU 24/2011 dan Perpres 12/2013. Terkait hal tersebut, pengembangan cakupan di luar yg disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD  Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi KDH/Wk KDH, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD, mempedomani UU 40/2004, UU 24/2011, PP 84/2013 dan Perpres 109/2013

43  Tambahan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD  Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN  Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani PP 69/2010 ttg Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lanjutan..... Belanja Bunga  Bagi daerah yg belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2016.

44  Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada Perusahaan/lembaga tertentu yg menyelenggarakan pelayanan Publik, a.l dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tsb hanya diberikan kepada Perusahaan/ Lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/Lembaga tertentu yang diberi subsidi tsb menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup org banyak.  Sebelum belanja subsidi tsb dianggarkan dalam APBD TA 2016, perusahaan/lembaga Penerima Subsidi Harus terlebih dahulu dilakukan AUDIT sesuai dgn ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjwb keuangan negara sbgmn diatur dlm Psl 41 PMDN 13/2006, telah diubah dgn PMDN 21/2011. Belanja Subsidi

45 BELANJA BAGI HASIL PAJAK  Penganggaran DBH Pajak Daerah yg bersumber dari Pendapatan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kab/Kota Harus mempedomani UU 28/2009. Tata cara penganggaran DBH harus memperhitungkan rencana pendaptn pajak daerah pada TA 2016, sedangkan pelampauan target TA 2015 yg belum direalisasikan kpd Pemerintah Kab/Kota ditampung dlm P-APBD TA 2016 atau dicantmkn dlm LRA bagi pemda yg tidak melakukan P-APBD TA  Penganggaran dana bagi hasil yg bersumber dari retribusi daerah dilarang untuk dianggarkan dlm APBD Thn 2016 sbgmn maksud Psl 94 UU No 28/2009 dan Psl 18 ayat (2) PP No 58 Thn 2005.

46 Lanjutan....  Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pemerintah Kab/Kota Menganggarkan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kpd Pemerintah Desa Paling Sedikit 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota.

47  Penganggaran belanja Hibah dan Bansos yg bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah yg telah disesuaikan dgn UU 23/2014 dan PMDN 32/2011,telah diubah PMDN 39/2012, serta pert per UU an lain di bidang hibah dan bansos. BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Pasal 298 UU No 23/2014  Ayat (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yg terkait Pelayanan Dasar yg ditetapkan dgn SPM.  Ayat (4) Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dgn kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undanga

48 BELANJA BANTUAN KEUANGAN Lanjutan ….

49 Pemerintah Daerah Lainnya pengangga aran Kesenjangan Fiskal Pelaksanaan urusan pemda yg tdk tersedia alokasi dananya  Pemberian bankeu dpt bersifat umum/khusus. Bankeu yg bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dgn menggunakan formula a.l variabel: pendaptn daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yg ditetapkan dgn Perkada. Bankeu yg bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemda penerima banken sesuai dgn urusan pemeth yg menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bankeu yg bersifat khusus ditetpkn terlebih dahulu oleh Pemberi Bantuan.  Belanja Bankeu dari pemda kpd pemda lainnya dapat dianggrkn dlm APBD sesuai dgn kemampuan keuda setelah alokasi belanja yg diwajbkn oleh pert per UU an dipenuhi pemda dlm APBD TA Menerima manfaat

50 Partai Politik  Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD TA 2016 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bankeu kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bankeu. Besaran penganggaran bankeu kepada partai politik berpedoman kpd Permendagri No 24/2009 ttg Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bankeu Partai Politik sbgmn telah diubah dgn Permendagri No 26/2013 ttg Perubahan Atas Permendagri No 24/2009 ttg Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Lanjutan ….

51 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 6/2014 Pasal 95 PP 43/2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UU 6/2014 Pasal 95 PP 43/2014 Pemerintah Kab/Kota Alokasi dana untuk desa dan desa adat dari APBN dlm jenis belanja Benkeu kpd Pemerintah Desa utk membiayai penyelenggran pemtahan, pembgn serta pemberdayaan masyrkt, dan kemasyrktn ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yg diterima setelah dikurangi DAK menganggarkan

52 Pasal 72 UU No 6/2014 1) Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dgn mengefektifkan program yg berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% dari pajak/retribusi daerah. 3) Alokasi 10% dari dana perimbangan yg diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. 4) Dalam rangka pengelolaan Keu Desa, Kedes melimpahkan sbg kewenangan kpd perangkat Desa yg ditunjuk. 5) Bagi Kab/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke Desa. 1) Alokasi anggaran bersumber dari Belanja Pusat dgn mengefektifkan program yg berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah paling sedikit 10% dari pajak/retribusi daerah. 3) Alokasi 10% dari dana perimbangan yg diterima Kab/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK. 4) Dalam rangka pengelolaan Keu Desa, Kedes melimpahkan sbg kewenangan kpd perangkat Desa yg ditunjuk. 5) Bagi Kab/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke Desa.

53 BELANJA LANGSUNG  Alokasi BL dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yg menjadi kewenangan daerah yg terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yg berkaitan dgn pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yg tidak berkaitan dgn pelayanan dasar. BL dituangkan dlm bentuk program dan kegiatan, yg manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dlm rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 53

54 Keberadaan PNSD dan non PNSD dalam kegiatan benar- benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan Keberadaan PNSD dan non PNSD dalam kegiatan benar- benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan Memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  Honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dgn kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud Tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai Tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai Belanja Pegawai Penganggaran

55 Belanja Barang dan Jasa Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dgn menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan KDH. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA O O O Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yg disediakan oleh BPJS hanya diberikan kpd Kepala Daerah/Wakil KDH Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tsb hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yg secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada RSUD setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah. O

56 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dgn UU 40/2004, UU 24/2011, PP 101/2012 ttg Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Perpres 12/2013 sbgmn diubah dgn Perpres 111/2013, yg tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yg bersumber dari APBN, pemda dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yg menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. O Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemda dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UU 28/2009. O Lanjutan... Penganggaran belanja yg bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda yg belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Perpres 32/2014, Permenkes 19/2014 dan SE MDN Nomor 900/2280/SJ tgl 5 Mei Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada TA sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan TA berikutnya dgn tetap mempedomani Permenkes 19/2014 dan Permenkes 28/2014 dan SE MDN 900/2280/SJ tanggal 5 Mei Penganggaran belanja yg bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda yg belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Perpres 32/2014, Permenkes 19/2014 dan SE MDN Nomor 900/2280/SJ tgl 5 Mei Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada TA sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan TA berikutnya dgn tetap mempedomani Permenkes 19/2014 dan Permenkes 28/2014 dan SE MDN 900/2280/SJ tanggal 5 Mei O

57 Pengadaan barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan mempedomani Psl 298 ayat (4) dan ayat (5) UU 23/2014 dan Permendagri No 32/2011, sbgmn telah diubah dgn Permendagri No 39/2012, serta pertr per-UU-an lain dibidang hibah dan bansos. Pengadaan barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt ditambah seluruh belanja yg terkait dgn pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. Pengadaan barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan mempedomani Psl 298 ayat (4) dan ayat (5) UU 23/2014 dan Permendagri No 32/2011, sbgmn telah diubah dgn Permendagri No 39/2012, serta pertr per-UU-an lain dibidang hibah dan bansos. Pengadaan barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt ditambah seluruh belanja yg terkait dgn pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. O Lanjutan...

58 Pasal 72 ayat (1) huruf e UU 6/2014 dan Pasal 98 PP 43/2014 Pemerintah Prov/Kab/Kota Bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa Lanjutan …. memberikan

59 Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dgn mempertimbgkn realisasi TA 2015 dan kemungkinan adanya kegiatn-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemda BTT merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yg sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhn tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencna sosial, yg tidak tertmpung dlm bentuk program dan kegiatan pada TA 2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuns sebelmnya. BELANJA TIDAK TERDUGA

60 BELANJA LANGSUNG  Alokasi BL dalam APBD digunakan utk pelaksanaan urusan pemrthn konkuren yg menjadi kewenangan daerah yg terdiri atas urusan pemrthn wajib dan urusan pemrthn pilihan. Urusan pemrthn wajib terdiri atas urusan pemrthan wajib yg berkaitan dgn pelayanan dasar dan urusan pemrthn wajib yg tdk berkaitan dgn pelayanan dasar. BL dituangkan dlm bentuk program dan kegiatan, yg manfaat capaian kinerjanya dpt dirasakan langsung oleh masyrkt dlm rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemda kpd kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja utk setiap program dan kegiatan untuk urusan pemrthn wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dgn SPM dan berpedoman pd standar teknis dan harga satuan regional sesuai dgn ketentuan pertrn per UU an. 60

61 Keberadaan PNSD dan non PNSD dalam kegiatan benar- benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan Keberadaan PNSD dan non PNSD dalam kegiatan benar- benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan Memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD dan pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah  Honorarium bagi PNSD dan non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dgn kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud Tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai Tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai Belanja Pegawai Penganggaran

62 Belanja Barang dan Jasa Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dgn menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan KDH. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA O O O

63 Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yg disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada KDH/Wk KDH Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tsb hanya berupa pelayanan Medical check up sebanyak 1 kali dalam 1 tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yg secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada RSUD setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah. O Lanjutan...

64 Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dgn UU 40/2004, UU 24/2011, PP 101/2012 ttg Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Perpres 12/2013 sbgmn diubah dgn Perpres 111/2013, yg tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yg bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yg menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. O Lanjutan... Penganggaran belanja yg bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda yg belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Perpres 32/2014, Permenkes 19/2014 dan SE MDN No 900/2280/SJ tgl 5 Mei Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada TA sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan TA berikutnya dgn tetap mempedomani Permenkes 19/2014 dan Permenkes 28/2014 dan SE MDN 900/2280/SJ tgl 5 Mei Penganggaran belanja yg bersumber dari dana kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemda yg belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Perpres 32/2014, Permenkes 19/2014 dan SE MDN No 900/2280/SJ tgl 5 Mei Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada TA sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan TA berikutnya dgn tetap mempedomani Permenkes 19/2014 dan Permenkes 28/2014 dan SE MDN 900/2280/SJ tgl 5 Mei O

65 Pengadaan barang/jasa yg akan diserahkan kpd pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan mempedomani Psl 298 ayat (4) ayat (5) UU 23/2014 dan Permendagri No 32/2011, sbgmn diubah dgn Permendagri No 39/2012, serta pertr per-UU-an lain dibidang hibah dan bansos. Pengadaan barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja brg/jasa yg akan diserahkan kpd pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun brg/jasa yg akan diserahkan kpd pihak ketiga/ masyrkt ditambah seluruh belanja yg terkait dgn pengadaan/ pembangunan brg/jasa sampai siap diserahkan. Pengadaan barang/jasa yg akan diserahkan kpd pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan mempedomani Psl 298 ayat (4) ayat (5) UU 23/2014 dan Permendagri No 32/2011, sbgmn diubah dgn Permendagri No 39/2012, serta pertr per-UU-an lain dibidang hibah dan bansos. Pengadaan barang/jasa yg akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja brg/jasa yg akan diserahkan kpd pihak ketiga/masyrkt pada TA berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/ bangun brg/jasa yg akan diserahkan kpd pihak ketiga/ masyrkt ditambah seluruh belanja yg terkait dgn pengadaan/ pembangunan brg/jasa sampai siap diserahkan. O Lanjutan... Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemda dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) UU 28/2009.

66 Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dgn substansi kebijakan pemda. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan per UU an. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Inpres 11/2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan PMDN 11/2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kemdagri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. O Lanjutan... PERJALANAN DINAS

67 Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuda, penganggaran belanja perjadin harus memperhatikan aspek pertanggungjwbn sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya utk hals sbb: 1)Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dgn biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya untuk Gub/Wagub, Bupati/Wabup, Walikota/Wakot, Pejabat Pimp Tinggi Madya dan pejabat yg diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2)Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3)Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 4)Dalam hal pelaksana perjdin tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kpd yg bersangkutan diberikan biaya 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dgn tingkatan pelaksana perjin dan dibayarkan secara lumpsum. 5)Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjdin ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuda dgn memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuda, penganggaran belanja perjadin harus memperhatikan aspek pertanggungjwbn sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya utk hals sbb: 1)Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dgn biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya untuk Gub/Wagub, Bupati/Wabup, Walikota/Wakot, Pejabat Pimp Tinggi Madya dan pejabat yg diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2)Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 3)Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 4)Dalam hal pelaksana perjdin tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kpd yg bersangkutan diberikan biaya 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dgn tingkatan pelaksana perjin dan dibayarkan secara lumpsum. 5)Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjdin ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuda dgn memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata. Lanjutan...

68 Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenisnya yg terkait dgn pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemda, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kab/kota bersangkutan. O Lanjutan... Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya di luar daerah tetap dilakukan secara selektif dgn memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yg akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

69  Orientasi dan Pendalaman Tugas bagi Pimp dan Anggota DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota berupa pendidikan dan pelatihan pada prinsipnya mempedomani PMDN No 57/2011 ttg Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota diubah dgn Permendagri no 34/2013 ttg Perubahan Atas PMDN No 57/2011. Lanjutan... Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemda, Pimp dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yg pelaksanaannya kurang dari 4 hari atau kurang dari 30 jam pelajaran, dpt berupa bimtek, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kemendagri serta dpt bekerjasm dgn: 1.Lembg Pengabdian Masy (LPM) pd Institut Pemrthn Dalam Negeri (IPDN); 2.Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sesuai dgn tusimya; 3.Lembaga Pengabdian Masy (LPM) atau dgn nama lain pada Perguruan Tinggi yg memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/ Keuda, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau 4.Pihak penyelenggara lain yg berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai per-UU-an. Pendalaman tugas/pengembangan kapasitas Pejabat Daerah dan Staf Pemda, Pimp dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli yg pelaksanaannya kurang dari 4 hari atau kurang dari 30 jam pelajaran, dpt berupa bimtek, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kemendagri serta dpt bekerjasm dgn: 1.Lembg Pengabdian Masy (LPM) pd Institut Pemrthn Dalam Negeri (IPDN); 2.Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sesuai dgn tusimya; 3.Lembaga Pengabdian Masy (LPM) atau dgn nama lain pada Perguruan Tinggi yg memiliki peminatan/spesifikasi bidang Pemerintahan, Ekonomi/ Keuda, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan; dan/atau 4.Pihak penyelenggara lain yg berhimpun dan mendapat pembinaan dari Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (ALPEKSI) sesuai per-UU-an.

70  Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yg mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dlm belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yg ditetapkan dgn peraturan kepala daerah. O  Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yg sudah tersedia milik pemda dgn mempedomani Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6/2015 ttg Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.  Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yg berada dalam penguasaan pengelolaan barang, pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sbgmn dimaksud dlm Psl 46 ayat (1) PP No 27/2014 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Psl 48 Permendagri No 17/2007 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. O O Lanjutan...

71 Belanja Modal Penganggaran Pemda harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2016 untuk pembangunan dan pengembgn sarana dan prasarana yg terkait langsung dgn peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Perpres 71 /2012, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres 30/2015, dan PMDN 72/2012. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dgn kemampuan keu dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dgn mengutamakan produks dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan brg milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan brg milik daerah yg disusun dgn memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tusi SKPD serta ketersediaan brg milik daerah yg ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan brg milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dlm pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yg baru dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan brg milik daerah dimksd berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sbgmn diatur dlm Psl 9 ayat (1),(2),(3) dan (4) PP 27/2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Perpres 73/2011 ttg Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dgn kemampuan keu dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dgn mengutamakan produks dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan brg milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan brg milik daerah yg disusun dgn memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tusi SKPD serta ketersediaan brg milik daerah yg ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan brg milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dlm pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yg baru dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan brg milik daerah dimksd berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, sbgmn diatur dlm Psl 9 ayat (1),(2),(3) dan (4) PP 27/2014. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Perpres 73/2011 ttg Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

72 Penganggaran Segala biaya yg dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset, dan dpt memperpanjang masa manfaat atau yg dpt memberikan manfaat ekonomi dimasa yg akan dtg dlm bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dlm belanja modal sbg dimaksud dlm Lampiran I PSAP No 7, PP 71/2010 dan Psl 53 PMDN 13/2006, sbgmn diubah beberapa kali terakhir dgn PMDN 21/2011. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemda tidak diperkenankan sesuai dgn Surat Menkeu No S-841/ MK.02/2014 tgl 16 Des 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dgn upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yg dilakukan dlm rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yg mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bln, digunakan dlm kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap dan aset lainnya yg dianggarkan dlm belanja modal tsb adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yg terkait dgn pengadaan/pembangunan aset sampai aset tsb siap digunakan, sesuai maksud Psl 27 ayat (7) huruf c PP 58/2005, Psl 53 PMDN 13/2006, sbgmn diubah dgn PMDN 21/2011 dan Lamp I Pernyataan SAP 01 dan PSAP 07, PP 71/2010 ttg SAP serta Buletin Teknis SAP No 17 ttg Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yg dilakukan dlm rangka pembelian/ pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yg mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bln, digunakan dlm kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap dan aset lainnya yg dianggarkan dlm belanja modal tsb adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yg terkait dgn pengadaan/pembangunan aset sampai aset tsb siap digunakan, sesuai maksud Psl 27 ayat (7) huruf c PP 58/2005, Psl 53 PMDN 13/2006, sbgmn diubah dgn PMDN 21/2011 dan Lamp I Pernyataan SAP 01 dan PSAP 07, PP 71/2010 ttg SAP serta Buletin Teknis SAP No 17 ttg Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual. Lanjutan...

73 SURPLUS/DEFISIT APBD SURPLUS DEFISIT Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tsb diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kpd pemrth pusat/pemda lain dan/atau pendanan belanja peningkatan jamsos. Pendanaan belanja peningkatan jamsos tsb diwujudkan dlm bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masy yg dianggarkan pada SKPD yg secara fungsional terkait dgn tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemda menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tsb, yg bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yg dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman, maka Pemda wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

74 Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan dalam hal ini KUA dan PPAS antara Kepala Daerah dgn DPRD pada bulan Juni-Juli 2015 terkait dgn Belanja perlu prinsip kehati- hatian (prudential) bagi Pemda. Hal ini perlu dikaitkan dgn penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dgn wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD TA 2016 yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester sesuai maksud Pasal 106 ayat (1) PP 58/2005 dan Pasal 57 ayat (2) PMDN 13/2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PMDN 21/2011. Lanjutan...

75 PEMBIAYAAN DAERAH 75

76 PENERIMAAN PEMBIAYAAN SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA TA 2015 SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2015 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2016 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA TA 2015 Penganggaran Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan 1 2

77  Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemda, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yg belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yg diragukan tertagih, pemda harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.  Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemda, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yg belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yg diragukan tertagih, pemda harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.  Pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan pert per UU an dibidang pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota yg berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam Ranc Perda ttg APBD TA berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah Lanjutan....

78 Lanjutan.....  Sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal 301 UU 23/2014 serta Pasal 35 PP 30/2011 dan PP 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah antara lain menyatakan bahwa bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (obligasi) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.

79 PINJAMAN Penganggaran Jangka Pendek Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Menengah Jangka Panjang Jangka Panjang 79 Lanjutan ….

80 menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan; dan/atau menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yg berkaitan dgn pembangunan prasarana dan sarana tersebut; memberikan manfaat ekonomi dan sosial. 80 Lanjutan …. Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat (4) PP 30/2011 Jangka Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yg tidak menghasilkan penerimaan sesuai maksud Psl 13 ayat (4) PP 30/2011. Jangka Panjang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) PP 30/2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang: yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksud Pasal 14 ayat (4) PP 30/2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik yang:

81  Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuai maksud Pasal 300 ayat (2) UU 23/2014.  Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal 301 UU 23/ Lanjutan ….

82 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemda dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) PP 58/2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemda, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kpd kelompok masykt penerima. Penyertaan modal pemda pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dgn perda ttg penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yg telah tercantum dalam perda ttg penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yg telah ditetapkan pd perda ttg penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yg telah ditetapkan dalam perda ttg penyertaan modal dimaksud, pemda melakukan perubahan perda ttg penyertaan modal tersebut. Penyertaan modal pemda pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dgn perda ttg penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yg telah tercantum dalam perda ttg penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yg telah ditetapkan pd perda ttg penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yg telah ditetapkan dalam perda ttg penyertaan modal dimaksud, pemda melakukan perubahan perda ttg penyertaan modal tersebut

83 Lanjutan.... Pemda dapat menambah modal yg disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dpt lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemda dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sbgmn dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi CAR. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, pemda dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemda sesuai dgn peraturan per-UU-an. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemda perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tsb dilakukan dgn menambah penyertaan modal pemda yg antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemda dpt melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dgn berpedoman pada peraturan per-UU-an. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sbg penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tsb agar disesuaikan dgn tata cara yg diatur dalam pertn per UU an. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemda perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tsb dilakukan dgn menambah penyertaan modal pemda yg antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemda dpt melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dgn berpedoman pada peraturan per-UU-an. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sbg penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tsb agar disesuaikan dgn tata cara yg diatur dalam pertn per UU an

84 Lanjutan.... PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sbg implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 yg membatalkan UU No 7/2004 ttg Sumber Daya Air. Untuk itu, pemda dpt melakukan penambahan penyertaan modal kpd PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yg skala usahanya belum sesuai dgn fungsi PDAM sbg penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sbg implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XI/2013 yg membatalkan UU No 7/2004 ttg Sumber Daya Air. Untuk itu, pemda dpt melakukan penambahan penyertaan modal kpd PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yg skala usahanya belum sesuai dgn fungsi PDAM sbg penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud. Untuk menganggarkan dana cadangan, pemda harus menetapkan terlebih dahulu perda ttg pembentukan dana cadangan yg mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yg akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yg harus dianggarkan, dgn mempedomani Psl 122 dan Psl 123 PP No 58/2005 serta Psl 63 Permendagri No 13/2006, telah diubah dgn Permendagri No 21/2011. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) PP 58/2005 dan Pasal 61 ayat (2) PMDN 13/2006, sbg telah diubah dengan PMDN 21/

85 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2016 bersaldo nol POSITIF NEGATIF Pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan Pemda melakukan penguragn bahkanpenghapusan pengelrn pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yg kurang prioritas dan/atau pengurangn volume program dan kegiatannya

86 Paling lambat 1 bulan sebelum TA 2016 Paling lambat 1 bulan sebelum TA 2016 TEKNIS PENYUSUNAN APBD Penetapan APBD Tepat Waktu KUA/PPAS Persetujuan Bersama RKA Akhir Juli Akhir Juli Akhir Nopember Akhir September Pasal 105 ayat (3c) PMDN 13/2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PMDN 21/2011 dan Pasal 311 ayat (3) UU 23/2014. Paling lambat

87  Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan Ranc KUA/KUPA dan Ranc PPAS/PPAS Perbhn, KDH harus menyampaikan Ranc KUA/KUPA dan Ranc PPAS/PPAS Perbhn tsb kpd DPRD dlm waktu yg bersamaan, yg selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tsb disepakati bersama antara KDH dgn DPRD pada waktu yg bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perbhn dlm proses penyusunan Ranc APBD/P-APBD TA 2016 akan lebih efektif Substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yg sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yg bersifat teknis, seperti:  Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;  Asumsi dasar penyusunan Ranc APBD/P-APBD TA 2016 termasuk laju inflasi;  Pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dgn kondisi ekonomi daerah;  Kebijakan pendapatan daerah yg menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk TA 2016 serta strategi pencapaiannya;  Kebijakan belanja daerah yg mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yg merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemda dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;  Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sbg antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya Substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yg sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yg bersifat teknis, seperti:  Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;  Asumsi dasar penyusunan Ranc APBD/P-APBD TA 2016 termasuk laju inflasi;  Pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dgn kondisi ekonomi daerah;  Kebijakan pendapatan daerah yg menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk TA 2016 serta strategi pencapaiannya;  Kebijakan belanja daerah yg mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yg merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemda dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;  Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sbg antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya Lanjutan...

88 Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangn daerah yg dikaitkan dgn sasaran yg ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritas program dari masings SKPD provinsi disesuaikan dgn urusan pemda yg ditangani dan telah disinkronisasikan dgn 1 lintas bidang dan 9 bidangs pembangunan RKP Tahun 2016 Prioritas program dari masing-masing SKPD kab/kota selain disesuaikan dgn urusan pemda yg ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 1 lintas bidang dan 9 bidang- bidang pembangunan tersebut di atas, juga telah disinkronisasikan dgn prioritas program provinsi yg tercantum dalam RKPD provinsi Tahun Lanjutan...

89 Berdasarkan KUA dan PPAS yg telah disepakati bersama antara KDH dan DPRD, KDH menerbitkan SE ttg Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kpd seluruh SKPD dan RKA-PPKD kpd Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). SE dimkud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan sesuai dgn indikator, tolok ukur dan target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumen KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD, ASB dan standar harga regional. Selain itu, penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada SPM, standar teknis dan harga satuan regional sesuai dgn ketentuan pertr per UU an, sdgkn penyusunan RKA-SKPD pada program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yg tidak terkait dgn pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran BTL SKPD (gaji pokok dan tunjgn pegawai, tambhn penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRD dianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimp DPRD), rincian anggrn BL menurut program dan kegtn SKPD. Lanjutan...

90  RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yg berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanja tidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.  RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ttg APBD/Perubahan APBD TA 2016 dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/ Perubahan APBD TA Lanjutan...

91  Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran sbg quality assurance, kepala daerah harus menugaskan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan review atas RKA-SKPD dan RKA-PPKD bersamaan dgn proses pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD oleh TAPD sesuai maksud Permendagri No 78/2014 ttg Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.  Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, pemda agar mengembangkan substansi Lamp I Ringkasan Penjabaran APBD yg semula hanya diuraikan sampai dgn ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dgn Psl 102 ayat (1) huruf a PMDN 13/2006, sbgmn telah diubah beberapa kali terakhir dgn PMDN 21/2011, menjadi s.d ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

92 Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg APBD ditetapkan Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan peraturan daerah ttg APBD TA 2016 oleh Kepala Daerah kepada DPRD; Rancangan peraturan Kepala Daerah dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan MDN bagi Provinsi dan Gubernur bagi Kabupaten/Kota Raperkada ttg APBD TA 2016 beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang APBD TA 2016

93 Rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg APBD memperhatikan Angka belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dibatasi maksimum sama dgn angka belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam P-APBD TA 2015 atau APBD TA 2015 apabila tidak melakukan P- APBD T A 2015; Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yg bersifat mengikat dan belanja yg bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dgn kebuthn TA 2016; Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan yg ditetapkan oleh pemerintah serta belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah yg mengalami kenaikan akibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak dan retribusi dimaksud dari TA 2016 sesuai maksud Pasal 109 PMDN 13/2006, telah diubah terakhir dgn PMDN 21/2011.

94 Percepatan Penetapan Peraturan Daerah ttg P-APBD TA 2016 Proses pembahasan Ranc peraturan daerah ttg P-APBD TA 2016 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas Ranc Perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah ttg P-APBD TA 2016 ditetapkan paling lambat akhir bulan Sept 2016

95 Lanjutan... Dalam P-APBD TA 2016, pemerintah daerah dilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kab/kota dan pemerintah desa pada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir TA 2016

96 Lanjutan... KDH BERHALANGAN SEMENTARA TETAP KDH mendelegasikan kepada WKDH untuk menyampaikan Raperda APBD/P-APBD TA 2016 kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Raperda APBD/ P-APBD TA 2016 WKDH menyampaikan Raperda APBD/P-APBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Raperda APBD/P-APBD TA 2016 KDH/WKDH BERHALANGAN SEMENTARA DAN TETAP pejabat yg ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yg berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas KDH berwng untuk menyampaikan Raperda APBD/P-APBD TA 2016 kpd DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Raperda APBD/ P-APBD TA 2016

97 Lanjutan... Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenang untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap Ranc APBD/P-APBD TA 2016 PIMPINAN DPRD BERHALANGAN

98 Lanjutan.... Rancangan perda ttg APBD dan Ranc Perkada ttg Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadi perda harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 314, Pasal 315, dan Pasal 319 UU 23/2014, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173, Pasal 174 PMDN 13/2006, sbgmn telah diubah beberapa kali terakhir dgn PMDN 21/2011 Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas Ranc Perda ttg APBD atau P-APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap Raperda ttg APBD atau P-APBD paling lama 7 hari kerja setelah hasil evaluasi MDN diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kab/kota. Hasil penyempurnaan tsb ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan perda ttg APBD atau P-APBD. Keptsn Pimp DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 PMDN 13/2006, sbgmn telah diubah beberapa kali terakhir dgn PMDN 21/2011. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas Ranc Perda ttg APBD atau P-APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap Raperda ttg APBD atau P-APBD paling lama 7 hari kerja setelah hasil evaluasi MDN diterima oleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kab/kota. Hasil penyempurnaan tsb ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan menjadi dasar penetapan perda ttg APBD atau P-APBD. Keptsn Pimp DPRD dimaksud bersifat final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksud Pasal 114 PMDN 13/2006, sbgmn telah diubah beberapa kali terakhir dgn PMDN 21/2011.

99 HAL-HAL KHUSUS LAINNYA Penganggaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD TA 2016 sesuai maksud Pasal 79A UU 24 Thn 2013 ttg Perubahan Atas UU 23 Thn 2006 ttg Administrasi Kependudukan diatur bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Berkaitan dgn hal tersebut, pemda harus segera menyesuaikan Perda sesuai UU 24 Tahun Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan yg meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kab/kota bersumber dari dan atas beban APBN sesuai maksud Pasal 87A UU No 24 Tahun

100 Lanjutan …. Dengan telah ditetapkannya UU No 23/2014 ttg Pemda terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dgn penyelenggaraan urusan pemerthn di daerah. Untuk itu, dalam rangka menghindari stagnasi penyelgrn pemerthn daerah yg berakibat terhentinya pelayanan kpd masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerthn konkuren yg bersifat pelayanan kpd masyarakat luas dan masif, yg pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D), tetap dilaksanakan oleh tingktn/susunan pemerintahan yg saat ini menyelenggrkn urusan pemrthn konkuren tsb s.d diserahkannya P3D. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah UU No 23 Thn 2014 ditetapkan, pemda menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sbg akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tgl 31 Maret 2016 dan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) paling lambat 2 Okt 2016 sbgmn dimaksud SE Mendagri No 120/253/SJ tgl 16 Jan 2015 ttg Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya UU No 23 Thn 2014.

101 Lanjutan... Selanjutnya, terhadap barang milik daerah yg akan diserahkan sbg akibat pengalihan urusan pemerintahan tersebut, pemda tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/ perpindahan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/ atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah sesuai maksud ketentuan tersebut di atas. Dalam kaitan itu, prinsip penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pada APBD TA 2016 terkait dgn pengelolaan urusan pemerintahan konkuren sbgmn tsb pada huruf a s.d huruf k sesuai maksud SE Mendagri No 120/253/SJ tgl 16 Jan 2015 tidak dikenal dgn istilah “cut off” pada posisi tgl 2 Okt 2016 sbg akibat pemberlakuan Pasal 404 UU No 23/2014. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dana Transfer dari Pemerintah kpd Pemda antara lain DAU, DAK dan Dana Transfer Lainnya (Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD) pada tahun berkenaan tidak dapat dilakukan pengalihan/pemotongan (begitu saja) dari semula kewenangan Kab/Kota (belanja 9 bulan) beralih kepada Pemrth Provinsi (belanja 3 bulan), begitu pula halnya dari Pemrth Provinsi kpd Pemerintah, dimana alokasi anggaran dimaksud telah ditetapkan dgn UU mengenai APBN maupun Perpres mengenai alokasi dana transfer. Dgn demikian, beralihnya kewenangan dan penganggaran dari urusan pemerintahan konkuren sbgmn dimaksud pada huruf a s.d huruf k berlaku efektif terhitung mulai tgl 1 Jan 2017.

102 Lanjutan... Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana BOS yang bersumber dari APBD. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun Anggaran 2016, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.

103 Lanjutan... Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.

104 Lanjutan... Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah otonom baru, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota induk melakukan pembinaan secara intensif melalui fasilitasi penyusunan Rancangan APBD, dan dukungan pendanaan melalui pemberian hibah/bantuan keuangan yang besarnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyediaan dana hibah/bantuan keuangan bagi daerah otonom baru oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota induk dilakukan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru yang bersangkutan. Pemberian hibah dimaksud harus mempedomani peraturan perundang- undangan mengenai hibah daerah.

105 Lanjutan... Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Daerah Lain Kerjasamadapatdilakukan olehdaerahdengan: Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga

106 Lanjutan... Dalam penyelenggaraan pembangunan yg melibatkan beberapa daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemda dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dgn mempedomani PP No 50 Tahun 2007 ttg Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemda dan Permendagri No 22 Tahun 2009 ttg Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah serta pertrn per UU an lainnya. Apabila pemda membentuk badan kerjasama, maka masing- masing pemda menganggarkan dalam APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dgn mempedomani pertrn per UU an mengenai hibah daerah. Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur harus mempedomani Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

107 Lanjutan... Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasama antar Daerah, sbgmn diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yg pendanaannya bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibah dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 32 Tahun 2011, sbgmn telah diubah dgn Permendagri No 39 Tahun 2012, serta peraturan per UU an lain dibidang hibah. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan operasional yg bersumber dari APBD kepada organisasi kemasyarakatan (termasuk organisasi keagamaan) dan dianggarkan dalam jenis belanja hibah dgn mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 32 Tahun 2011, sbgmn telah diubah dgn Permendagri No 39 Tahun 2012, serta pertrn per UU an lain dibidang hibah.

108 Lanjutan... Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yg timbul dalam rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas- tugas pelaksanaan SAMSAT baik di Pusat maupun di Provinsi dgn terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dgn mempedomani Perpres No 5 Thn 2015 ttg Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, dan peraturan turunannya serta pertrn per UU an lain yg terkait.

109 Lanjutan... Belanja Tidak Terduga yg akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat UU No 7 Thn 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden No 1/2014, dilakukan dgn cara: BELANJA TIDAK TERDUGA a.Kepala Daerah menetapkan kegiatan yg akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan

110 Lanjutan... b.Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yg akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;. c.Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yg mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dgn peraturan kepala daerah sbgmn dimaksud Pasal 134 ayat (4) Permendagri No 13 Tahun 2006, sbgmn telah diubah beberapa kali terakhir dgn Permendagri No 21 Tahun 2011; dan 110 d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.

111 Lanjutan...  Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yg tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD TA sebelumnya dan/atau dgn melakukan penggeseran BTT atau dgn melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yg kurang mendesak, dgn memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 111 a.Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat- obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yg secara fungsional terkait dgn pelaksanaan kegiatan dimaksud;

112 Lanjutan b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yg akan disalurkan kepada provinsi/kab/kota yg dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD TA 2016, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah ttg Penjabaran APBD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah ttg Perubahan APBD TA Apabila penyediaan anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan c.Pemanfaatan saldo anggaran yg tersedia dalam SiLPA APBD TA sebelumnya dan/atau dgn melakukan penggeseran BTT untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan kpd DPRD paling lama 1 bulan.

113  Program dan kegiatan yg dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dan dana transfer lainnya yg sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yg belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah ttg P- APBD dgn cara: a. Menetapkan peraturan kepala daerah ttg perubahan penjabaran APBD dan memberitahukan kpd Pimpinan DPRD; Lanjutan... b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; c. Ditampung dalam peraturan daerah ttg P-APBD, atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telah menetapkan P-APBD atau tidak melakukan perubahan APBD.

114 Lanjutan... Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana dan anggaran sesuai dgn kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD, sbgmn dimaksud dlm Psl 33 ayat (3) PP No 16/2010 ttg Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan sarana meliputi ruang kantor pada sekr DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekr fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yg diselenggarakan di lingkungan kantor sekrtr fraksi. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpi dan Anggota DPRD sbgmn Psl 20 PP No 37/2005 ttg Perubahan Atas PP No 24/2004 ttg Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimp dan Anggota DPRD. Suami dan/atau istri yg menduduki jabatan sbg Pimp dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yg sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. Bagi Pimp dan Anggota DPRD yg suami atau istrinya menjabat sbg KDH/Wakil KDH pada tingkatan daerah yg sama tidak diberikan tunjangan perumahan.

115 Lanjutan... Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatan yang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

116 Dalam Pasal 69 UU No 1 Thn 2004 ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yg memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan memenuhi persyaratan yg ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya. Untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-BLUD (PPK-BLUD) diatur lebih lanjut dgn perkada yg berpedoman pada pert per UU an. Lanjutan... Dalam penerapan PPK- BLUD, pemerintah daerah memperhatikan antara lain sebagai berikut: a. Bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yg belum menerapkan PPK-BLUD, agar pemda segera melakukan langkahs untuk mempercepat penerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. Hal ini sesuai dgn amanat Psl 7 ayat (3) dan Psl 20 ayat (3) UU No 44 /2009 ttg Rumah Sakit. b.Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar: 1)Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); 2)Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan/jdwal proses penyusunan APBD. b.Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar: 1)Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA); 2)Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan/jdwal proses penyusunan APBD.

117 Dengan ditetapkannya PP No 74/2012 ttg Perubahan Atas PP No 23/ 2005 ttg Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yg telah menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Ranc Perda ttg APBD yg sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 program, 1 kegiatan, 1 output dan jenis belanja. Lanjutan... Dalam rangka efektifitas pemberlakuan PP No 71/2010 dan Permendagri No 64/2013 ttg Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda, pemda mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2016 untuk mendanai kegiatan seperti: inventarisasi aset daerah, koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.

118 Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemrth Provinsi/Kab/Kota di bidang keuangan daerah, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2016 untuk mendanai kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM sbgmn tsb di atas di bidang seperti aset daerah/barang milik daerah, penilai dan penilaian aset, pajak daerah dan retribusi daerah, investasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Milik Daerah baik yg bersifat profit (misalnya Perbankan) maupun non profit (misalnya PDAM) serta Aneka Usaha Lainnya difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kemendagri yg dapat bekerjasama dgn instansi terkait lainnya atau pihak/lembaga/Perguruan Tinggi yg memiliki peminatan/ spesifikasi bidang Ekonomi/Keuangan Daerah. Lanjutan... Pelaksanaan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Kemendagri yg dapat bekerjasama dgn instansi terkait lainnya atau Perguruan Tinggi yg memiliki peminatan/spesifikasi bidang Ekonomi/Keuda dan/atau Pusat Pengembangan Akuntasi (PPA) yg dpt mempertimbangkan regionalisasi.

119 Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yg bersangkutan. Hal ini sejalan dgn amanat Pasal 29 ayat (2) UU No 3/2005 ttg Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 UU No 3/2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah olahraga yg dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yg didasarkan atas kemahiran berolahraga. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Permendagri No 13 Tahun 2006, sbgmn telah diubah terakhir dgn Permendagri No 21 Tahun Lanjutan...

120 Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA TA Dituangkan ke dalam DPAL-SKPD TA 2016 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2015 dgn berpedoman pada format Lampiran B.III Permendagri No 13/2006, sbgmn telah diubah terakhir dgn Permendagri No 21 Tahun Lanjutan... B C Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yg tidak selesai pada TA 2015 dgn menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) mempedomani Pasal 138 Permendagri No 13/2006, sebagaimana telah diubah dgn Permendagri No 21/2011 dgn memperhatikan hal-hal sbb: A DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sbg dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai ketentuan pertrn per UU an.

121 Lanjutan... Untuk penetapan jumlah anggaran yg disahkan dlm DPAL-SKPD masings dilakukan sbb: 1)Penelitian terhadap penyebab keterlibatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Brg/Jasa/Pengguna Brg/Jasa, kegtn tsb dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Brg/Jasa atau Pengguna Brg/Jasa maka tidak dapat di- DPAL-kan, sehingga kegiatan yg belum dilaksnkn dianggarkan kembali sesuai ketentuan yg berlaku. 2) Jumlah anggaran yg disahkan dlm DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a)Sisa DPA-SKPD yg belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D TA 2015 atas kegiatan yg bersangkutan; b)Sisa SPD yg blm diterbitkan SPP, SPM atau SP2D TA 2015; c) SP2D yang belum diuangkan. Untuk penetapan jumlah anggaran yg disahkan dlm DPAL-SKPD masings dilakukan sbb: 1)Penelitian terhadap penyebab keterlibatan penyelesaian pekerjaan, sepanjang penyebabnya di luar kelalaian Penyedia Brg/Jasa/Pengguna Brg/Jasa, kegtn tsb dapat di DPAL-kan. Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Brg/Jasa atau Pengguna Brg/Jasa maka tidak dapat di- DPAL-kan, sehingga kegiatan yg belum dilaksnkn dianggarkan kembali sesuai ketentuan yg berlaku. 2) Jumlah anggaran yg disahkan dlm DPAL setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap: a)Sisa DPA-SKPD yg belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D TA 2015 atas kegiatan yg bersangkutan; b)Sisa SPD yg blm diterbitkan SPP, SPM atau SP2D TA 2015; c) SP2D yang belum diuangkan. D Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yg telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agar ditampung kembali di dlm P-APBD TA 2016 pada anggaran belanja langsung SKPD berkenaan. E

122 Lanjutan... Kegiatan yg dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwa kgtn tsb tidak selesai sesuai dgn jadwal yg ditetapkan dlm perjanjian pelaksn pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendali penyedia brg/jasa dan pengguna brg/jasa (force majeure). F Dalam hal pemda mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dgn pekerjaan yg telah selesai pada TA sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TA 2016 sesuai kode rek berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas perkada ttg penjbrn APBD TA 2016, dan diberitahukan kpd Pimp DPRD selanjutnya ditampung dlm perda ttg P-APBD TA Dalam Pasal 54A Permendagri No 13/2006, sbgmn telah diubah dgn Permendagri No 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran: a.untuk 1 tahun anggaran; atau b.lebih dari 1 TA dlm bentuk kegiatan tahun jamak sesuai pertrn per UU an Dalam Pasal 54A Permendagri No 13/2006, sbgmn telah diubah dgn Permendagri No 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran: a.untuk 1 tahun anggaran; atau b.lebih dari 1 TA dlm bentuk kegiatan tahun jamak sesuai pertrn per UU an

123 Lanjutan... Kegiatan tahun jamak tsb harus memenuhi kriteria sekrg-krgnya: a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yg secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yg memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan; atau b.pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian TA seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. Kegiatan tahun jamak tsb harus memenuhi kriteria sekrg-krgnya: a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yg secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yg memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan; atau b.pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian TA seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service. Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas persetujuan DPRD yg dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara KDH dan DPRD, yg ditandatangani bersamaan dgn penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegtn tahun jamak. Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat: a. nama kegiatan; b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; c. jumlah anggaran; dan d. alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir. Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat: a. nama kegiatan; b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; c. jumlah anggaran; dan d. alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

124 Lanjutan... Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kpd PNSD yg pensiun dini dgn uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasar hukum yg melandasinya. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) pada Kantor Staf Presiden, pemda dapat menganggarkan kegiatan yg mendukung efektifitas kerja TEPRA. Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wagub/Bupati dan Wabup/Walikota dan Wakot Thn 2017 yg tahapan penyelenggaraanya dimulai Thn 2016, dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemda kepada KPU Provinsi/Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota dgn mempedomani Permendagri No 44/2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Walikota dan Wakot, dan perubahannya serta pertrn per UU an yg mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Walikota dan Wakot. Pendanaan kebutuhan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wagub/Bupati dan Wabup/Walikota dan Wakot TA 2017 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yg secara fungsional terkait sesuai pertrn peru Uua n. Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wagub/Bupati dan Wabup/Walikota dan Wakot Thn 2017 yg tahapan penyelenggaraanya dimulai Thn 2016, dianggarkan pada jenis belanja hibah dari pemda kepada KPU Provinsi/Kab/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kab/Kota dgn mempedomani Permendagri No 44/2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Walikota dan Wakot, dan perubahannya serta pertrn per UU an yg mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup, serta Walikota dan Wakot. Pendanaan kebutuhan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wagub/Bupati dan Wabup/Walikota dan Wakot TA 2017 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan kegiatan pada SKPD yg secara fungsional terkait sesuai pertrn peru Uua n.

125 Lanjutan... Pemerintah kab/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kab/Kota TA 2016 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) UU No 6/2014. Pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota menganggarkan dalam APBD TA 2016 dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sbgmn diatur dalam Pasal 112, Pasal 114 dan Pasal 115 UU No 6 /2014. Dalam rangka mendukung pembangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Balai Pemasyarakatan, Pemda menyediakan lahan untuk mendukung pembangunan tsb sesuai maksud Pasal 105 ayat (3) UU No 11 /2012 ttg Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sbg bagian integral pendidikan nasional, pemda dapat memberikan dukungan pendanaan yg dianggarkan dalam belanja hibah dgn mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU No 23/2014 dan Permendagri No 32/2011, sbgmn telah diubah dgn Permendagri No 39/2012, serta pertrn per UU an lain dibidang hibah.

126 Lanjutan... Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kab/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemdes di wilayahnya sesuai maksud Psl 44 ayat (2) Permendagri No 113/2014 ttg Pengelolaan Keuangan Desa. Dlm kaitan itu, Pemdes harus menyusun Laporan Pertanggungjwbn Realisasi Pelaksanaan APBDesa yg disampaikan kepada Bupati/Walikota dan disusun dgn mempedomani Permendagri No 113/2014. Selanjutnya, pemda menyusun Laporan dimaksud dlm bentuk ikhtisar yg dilampirkan dlm Lap Keuangan Pemda. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA 2016 dgn kebijakan nasional, antara lain: Pencapaian SDG’s, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, malaria, penanggulangan kemiskinan, dan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sbgmn diamanatkan dalam Inspres No 3/2010 ttg Program Pembangunan yg Berkeadilan dan Perpres No 2 TA 2015 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) , dgn uraian sebagai berikut:

127 Lanjutan... 1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemda mempedomani SE Menneg Perenc Pembangunan Nas/Kepala BAPPENAS, Menkeu, Mendagri dan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 270/M.PPN/11/2012, No: SE-33/MK.02 /2012, No: 050/4379A/ SJ, No: SE- 46/MPP-PA/11/2011 ttg Strategi Nasional Perceptn Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penggrn yg Responsif Gender (PPRG); 2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Kepmen Kes No 293/2009 ttg Eliminasi Malaria, Permen Kesehatan No 5/2013 ttg Pedoman Tata Laksana Malaria, Kepmen Kesehatan No 044/MENKES/SK/I/2007 ttg Pedoman Malaria dan SE Mendagri No /465 /2010 perihal Perecepatan Eliminasi Malaria; 3)Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomasi Permensos No 129/HUK/2008 ttg SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Kepmen Sosial No 80/HUK/2010 ttg Panduan Perencanaan Pembiayan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota. 1) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemda mempedomani SE Menneg Perenc Pembangunan Nas/Kepala BAPPENAS, Menkeu, Mendagri dan Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 270/M.PPN/11/2012, No: SE-33/MK.02 /2012, No: 050/4379A/ SJ, No: SE- 46/MPP-PA/11/2011 ttg Strategi Nasional Perceptn Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penggrn yg Responsif Gender (PPRG); 2) Pengendalian dan pemberantasan malaria mempedomani Kepmen Kes No 293/2009 ttg Eliminasi Malaria, Permen Kesehatan No 5/2013 ttg Pedoman Tata Laksana Malaria, Kepmen Kesehatan No 044/MENKES/SK/I/2007 ttg Pedoman Malaria dan SE Mendagri No /465 /2010 perihal Perecepatan Eliminasi Malaria; 3)Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mempedomasi Permensos No 129/HUK/2008 ttg SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi, Kab/Kota dan Kepmen Sosial No 80/HUK/2010 ttg Panduan Perencanaan Pembiayan Pencapaian SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.

128 Lanjutan... Pelaksanaan dan Pengawasan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat sbgmn diamanatkan Inpres No 7/2014 ttg Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. B Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sbgmn diamanatkan dalam UU No 13/1998 ttg Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat; C Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kab/kota dgn mempedomani Permendagri No 1/2013 ttg Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga; D

129 Lanjutan... Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabu yg berbatasan dgn negara tetangga sesuai amanat UU No 43 Tahun 2008 ttg Wilayah Negara; E Efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi, FORKOPIMDA Kab, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kec sbg pelaksanaan urusan pemerintahan umum yg menjadi kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gub/Bupati/ Walikota di wilayah kerja masings. Pendanaan untuk FORKOPIMDA Provinsi/Kab/Kota/Kec tsb bersumber dari dan atas beban APBN sesuai maksud Pasal 9, Pasal 25 dan Pasal 26 UU No 23/2014 dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD TA F Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Permendagri No 78/2012 ttg Tata Kearsipan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah; G

130 Lanjutan... Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan mempedomani UU No 43/2007 ttg Perpustakaan sesuai dgn standar nasional perpustkn yg terdiri atas (1) Standar koleksi perpustkan; (2) Standar sarana dan prasarana; (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar pengelolaan. H Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dgn mempedomani Permendagri No 29/2011 ttg Pedoman Pemda Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Permendagri No 71/2012 ttg Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan; I Penanganan konflik sosial, penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi bidang sosial kemasyarakatan dgn mempedomani UU No 7/2012 ttg Penanganan Konflik Sosial dan PP No 2/2015 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 7/2012 ttg Penanganan Konflik Sosial. Penanganan faham radikal dan terorisme (khususnya ISIS) melalui mekanisme deteksi dini dan cegah dini dengan mempedomani Permendagri No 12 Tahun 2006 ttg Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

131 Lanjutan... Penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dgn mempedomani Inpres No 12/2011 ttg Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun dan Permendagri No 21 Tahun 2013 ttg Fasilitasi Pencegahan Narkoba. Penguatan kondisi kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara dilaksanakan melalui upaya mewujudkan kerukunan umat beragama, tingginya rasa toleransi dan saling pengertian intra dan antara para pemeluk agama dgn mempedomani Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri No 9 dan No 8/2006 ttg Pedoman Pelaksanaan Tugas KDH/Wakil KDH Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dgn mempedomani Permendagri No 61/2011 ttg Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dgn mempedomani Permendagri No 34/2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dgn mempedomani Permendagri No 61/2011 ttg Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan dgn mempedomani Permendagri No 34/2006 ttg Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

132 Lanjutan... Penguatan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemda terkait peningkatan pelayanan kesejahteraan masy dgn mempedomani Pasal 386 UU No 23/2014 dan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Mendagri No 03/2012 dan No 36 /2012 ttg Penguatan Sistem Inovasi Daerah. J Peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dgn mempedomani UU No 18/2002 ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; K Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sbgmn diamanatkan Instruksi Presiden No 1 Thn 2014 ttg Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah; L Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yg mempunyai tugas dan fungsi terkait dgn pengamanan persandian sbgmn diatur dalam Perpres No 79/2008 ttg Tunjangan Pengamanan Persandian; M

133 Lanjutan... Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dgn mempedomani UU No 23/2006 ttg Administrasi Kependudukan sbgmn diubah dgn UU No 24/2013, yg ditindaklanjuti dgn PP No 37/2007 ttg Pelaksanaan UU No 23/2006, Peraturan Presiden Nor 25 Tahun 2008 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan pertr per UU an lainnya; N Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dgn mempedomani UU No 14/2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik dan Permendagri no 35/2010 ttng Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; dan O P Peningkatan daya saing nasional dalam pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN dgn mempedomani Instruksi Presiden No 6/2014 ttg Peningkatan Daya Saing Nasional dalam Rangka Menghadapi Masy Ekonomi ASEAN.

134 ANALISIS IDETIFIKASI APBD Kabupaten LUMAJANG Tahun Anggaran 2014/2015

135 5 INDIKATOR KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BAIK 1.Ketepatan waktu penetapan APBD. 2.Porsi belanja APBD untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. 3.Tingginya prosentase realisasi APBD dan rendahnya SiLPA. 4.Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 5.Meningkatnya kualitas Opini BPK atas LKPD 1.Ketepatan waktu penetapan APBD. 2.Porsi belanja APBD untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. 3.Tingginya prosentase realisasi APBD dan rendahnya SiLPA. 4.Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 5.Meningkatnya kualitas Opini BPK atas LKPD

136 PENETAPAN APBD KAB/KOTA TEPAT WAKTU TA 2012 S.D 2014  TAHUN 2013 KAB/KOTA (7) PROVINSI YG 100% TEPAT WAKTU MASINGS : 1. KALIMANTAN TENGAH 14 KAB/KOTA 100% 2. BANTEN 8 KAB/KOTA 100% 3. KEP. BANGKA BELITUNG 7 KAB/KOTA 100% 4. BALI 9 KAB/KOTA 100% 5. GORONTALO 6 KAB/KOTA 1000% 6. D.I YOGYAKARTA 5 KAB/KOTA 100% 7. SULAWESI BARAT 5 KAB/KOTA 100% 8. JATIM 22/38 KAB/KOTA 57,89%  TAHUN 2013 KAB/KOTA (7) PROVINSI YG 100% TEPAT WAKTU MASINGS : 1. KALIMANTAN TENGAH 14 KAB/KOTA 100% 2. BANTEN 8 KAB/KOTA 100% 3. KEP. BANGKA BELITUNG 7 KAB/KOTA 100% 4. BALI 9 KAB/KOTA 100% 5. GORONTALO 6 KAB/KOTA 1000% 6. D.I YOGYAKARTA 5 KAB/KOTA 100% 7. SULAWESI BARAT 5 KAB/KOTA 100% 8. JATIM 22/38 KAB/KOTA 57,89%  TAHUN 2014 DARI 505 KAB/KOTA 325 (64,36%) YANG TEPAT WAKTU 180 KAB/KOTA YG TERLAMBAT MASINGS DIANTARANYA SBB: 1. BABEL 7 KAB/KOTA 100% 5. BENGKULU 4/10 KAB/KT ATAU 40% 2. JAWA TIMUR 34/38 KAB/KOTA/89,43% 6. LAMPUNG 11/15 KAB/KOTA/73,33% 3. GORONTALO 5/6 KAB/KOTA/ 83,33% 7. KALSEL 8/13 KAB/KOTA /61,54% 4 SULSEL 19/24 KAB/KOTA ATAU 79,17% 8. SUMATERA BARAT 12/19 K/K 63,16%  TAHUN 2014 DARI 505 KAB/KOTA 325 (64,36%) YANG TEPAT WAKTU 180 KAB/KOTA YG TERLAMBAT MASINGS DIANTARANYA SBB: 1. BABEL 7 KAB/KOTA 100% 5. BENGKULU 4/10 KAB/KT ATAU 40% 2. JAWA TIMUR 34/38 KAB/KOTA/89,43% 6. LAMPUNG 11/15 KAB/KOTA/73,33% 3. GORONTALO 5/6 KAB/KOTA/ 83,33% 7. KALSEL 8/13 KAB/KOTA /61,54% 4 SULSEL 19/24 KAB/KOTA ATAU 79,17% 8. SUMATERA BARAT 12/19 K/K 63,16%  TAHUN 2015 DARI 505 KAB/KOTA DATA SEMENTARA BELUM AKURAT DIANTARANYA: 1.JATIM 38/38 KAB/KOTA 100% 7.JAMBI 11/11 KAB/KOTA 100% 2.JATENG 35/35 KAB/KOTA 100% 8. SULBAR 6/6 KAB/KOTA 100% 3.SULSEL 24/24 KAB/KOTA 100% 9.GORONTALO 6/6 KAB/KOTA 4.KALSEL 13/13 KAB/KOTA 100% 10.JOGYA 5/5 KAB/KOTA 100% 5.BALI 9/9 KAB/KOTA 100% 11.KALTARA 5/5 KAB/KOTA 100% 6. BENGKULU 4/10 KAB/KOTA 40%  TAHUN 2015 DARI 505 KAB/KOTA DATA SEMENTARA BELUM AKURAT DIANTARANYA: 1.JATIM 38/38 KAB/KOTA 100% 7.JAMBI 11/11 KAB/KOTA 100% 2.JATENG 35/35 KAB/KOTA 100% 8. SULBAR 6/6 KAB/KOTA 100% 3.SULSEL 24/24 KAB/KOTA 100% 9.GORONTALO 6/6 KAB/KOTA 4.KALSEL 13/13 KAB/KOTA 100% 10.JOGYA 5/5 KAB/KOTA 100% 5.BALI 9/9 KAB/KOTA 100% 11.KALTARA 5/5 KAB/KOTA 100% 6. BENGKULU 4/10 KAB/KOTA 40%

137 137 PENETAPAN PERDA APBD PROVINSI, KAB/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN NO. DAERAH Prov. JATIM13 Des Des Des Des Kab. Bangkalan27 Des Des Des Des Kab. Banyuwangi30 Des Januari Des Des Kab. Blitar12 Januari Januari Januari Des Kab. Bojonegoro09 Februari Januari Januari Des Kab. Bondowoso22 Des Des Des Des Kab. Gresik30 Des Des Des Des Kab. Jember09 Januari Des Des Des Kab. Jombang23 Des Des Des Des Kab. Kediri28 Des Des Januari Des Kab. Lamongan28 Des Des Des Des Kab. Lumajang08 Maret 2012 Terlambat 30 Des Des Kab. Madiun24 Januari Januari Des Des Kab. Magetan31 Januari Januari Des Des Kab. Malang06 Januari Des Des Des Kab.Mojokerto30 Des Januari Des Des Kab. Nganjuk30 Des Januari Febuari Des Kab. Ngawi28 Des Des Des Des Kab. Pacitan23 Des Des Des Des Kab. Pamekasan09 Januari Januari Des Des 2014

138 138 NO.DAERAH Kab. Pasuruan 28 Des Febr Januari Des Kab. Ponorogo 28 Des Januari Des Des Kab. Probolinggo 29 Des Des Des Des Kab. Sampang 12 Des Febr Januari Des Kab. Sidoarjo 20 Januari Januari Des Des Kab. Situbondo 20 Febr Des Januari Des Kab. Sumenep 26 Januari Des Des Des Kab. Trenggalek 27 Des Januari Des Des Kab. Tuban 30 Des Des Des Des Kab. Tulungagung 27 Des Des Des Des Kota Batu 12 Januari Des Des Des Kota Blitar 10 Januari Januari Des Des Kota Kediri 06 Febr Januari Febr Des Kota Madiun 29 Des Des Des Des Kota Malang 27 Des Des Des Des Kota Mojokerto 28 Des Des Des Des Kota Pasuruan 28 Des Des Des Des Kota Probolinggo 17 Januari Des Des Des Kota Surabaya 03 Febr Des Des DES 2014 Lanjutan...

139 RINGKASAN APBD KAB. LUMAJANG TA 2015 NO.URAIAN2015 KETERANGAN PENDAPATAN DAERAH ,00 I Pendapatan Asli Daerah ,00 10,21% ratas 11,19% 1 Pajak Daerah ,00 sesuaikan UU 28/09 2 Retribusi Daerah ,00 sesuaikan UU 28/09 3 Hasil Pengl Keda dipshkn ,00 rasional dgn modal 4 Lain-lain PAD yg sah ,00 Harus terukur...! II Dana Perimbangan ,00 67,06 % Ratas 73,15 % 1 Dana BHP/BH Bkn Pajak ,00 2 Dana Alokasi Umum ,00 asti pormulasinya 3 Dana Alokasi Khusus ,00 Sedang III Lains Pendpt dh yG sah ,00 32,73% ratas 15,66% 1 Hibah 2 DBH Hsl dari Prov ,00 Sesuai dlm Perda Prov 3 Dana Penysn dan Otsus ,00 4 BanKeu dari Pemda Provinsi ,00 Supaya ada pendekatan 5 Pendptn yg sah lainnya Desa harus sesuai dengan Perpres Jumlah Pendapatan ,00

140 RINGKASAN BELANJA BELANJA DAERAH ,00 I Belanja Tdk Langsung ,00 61,26% ratas kab/kt 51,50% 1 Belanja Pegawai ,00 47,01% Ratas kab/kt 49,39% 2 Belanja Bunga 3 Belanja Subsidi 4 Belanja Hibah ,00 5,38% Ratas nas 2% 5 Belanja Bansos ,00 59,90% dari PAD 6 BBH Pajak kpd Desa ,00 0,30% UU 6/2014 ttg Desa 10% 7 ADD - 8 Bankeu Kpd Desa ,00 15,74% UU 6/2014/Desa 10% 10 dan Partai politik 9 Belanja Tdk Terduga ,00 sesuai potensi bencana..!!! II Belanja Langsung ,00 38,74% ratas Nas 48,65% 1 Belanja Pegawai ,00 4,19% dari belanja 2 Belja Barang / Jasa ,00 16,64% dari Belanja 3 Belanja Modal ,00 17,92% kelompok Rendah Jumlah Belanja ,00 Surplus/(Defisit) ,00 13,59% PMK7/2015 mak 6,25%

141 RINGKASAN PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN DAERAH ,00 ini salah yg benar ,00 I Penerimaan Pembiayaan ,00 1 SiLPA TA sebelumnya ,00 Lamp A.IX.a PM13/ Pencairan Dana Cadangan 3 Hasil Penjln Kekyda yg dipsh 4 Penerimaan Pinjaman Drh 5 Penerimaan kembali pinjm ,00 6 Penerimaan Piutang Daerah Jlh Penerimaan Pembyn ,00 II Pengeluaran Pembiayaan ,00 1 Pembentukan Dana Cadgn harus dgn Perda 2 Penyertaan Modal Pemda Penyrtn Modal 3 Pembayaran Pokok Hutang ,00 4 Pemberian Pinjaman Darh ,00 Jlh Pengelrn Pembiayaan ,00 Pembiayaan Netto ,00 (SILPA) Surplus Silva

142 OPINI BPK  TA 2011 PADA TAHUN 2012 (65) YANG WTP ATAU 13,24% MASINGS: - ACEH (2) KAB/KOTA- JATENG (7) KAB/KOTA - RIAU (2) KAB/KOTA- JATIM (10) KAB/KOTA (26,32%) - SUMSEL (4) KAB/KOTA- JABAR (2) KAB/KOTA - BENGKULU (3/10) KAB/KOTA (30,33) 3- SULSEL (2) KAB/KOTA - LAMPUNG (6/14) KAB/KOTA (42,86%) 2- SULTENG (3) KAB/KOTA - BANTEN (5/8) KAB/KOTA (62,50%) 1-  TA 2011 PADA TAHUN 2012 (65) YANG WTP ATAU 13,24% MASINGS: - ACEH (2) KAB/KOTA- JATENG (7) KAB/KOTA - RIAU (2) KAB/KOTA- JATIM (10) KAB/KOTA (26,32%) - SUMSEL (4) KAB/KOTA- JABAR (2) KAB/KOTA - BENGKULU (3/10) KAB/KOTA (30,33) 3- SULSEL (2) KAB/KOTA - LAMPUNG (6/14) KAB/KOTA (42,86%) 2- SULTENG (3) KAB/KOTA - BANTEN (5/8) KAB/KOTA (62,50%) 1-  TA 2012 PADA 2013 (102) WTP atau 20,77% (307) WDP DAN (82) DISCLMR MASING: - Sumatera Barat 5 Kab/Kota - Banten 4/8 Kab/Kota (50,00%) 2 - Kep. Riau 4/7 Kab/Kota (57,14%) 1 - Jatim 12 kab/kota (31,58%) - Lampung 6/15 Kab/Kota (42,86%) 3 - Bengkulu 3 kab/kota - Sumatera Selatan 5 kab/kota - Sumut 2 kab/kota - Kep. Bangka Belitung 2 kab/kota - Sulut 1 Kab/kota - Bali 2 kab/kota - Sulsel 4 kab/kota - Jawa Barat 2 Kab/Kota - Kaltim 1 kab/Kota - SUMBAR 5/19 KAB/KOTA (26,32%) -  TA 2012 PADA 2013 (102) WTP atau 20,77% (307) WDP DAN (82) DISCLMR MASING: - Sumatera Barat 5 Kab/Kota - Banten 4/8 Kab/Kota (50,00%) 2 - Kep. Riau 4/7 Kab/Kota (57,14%) 1 - Jatim 12 kab/kota (31,58%) - Lampung 6/15 Kab/Kota (42,86%) 3 - Bengkulu 3 kab/kota - Sumatera Selatan 5 kab/kota - Sumut 2 kab/kota - Kep. Bangka Belitung 2 kab/kota - Sulut 1 Kab/kota - Bali 2 kab/kota - Sulsel 4 kab/kota - Jawa Barat 2 Kab/Kota - Kaltim 1 kab/Kota - SUMBAR 5/19 KAB/KOTA (26,32%) -  TA 2013 PADA 2014 (102) WTP atau 20,77% (307) WDP DAN (82) DISCLMR MASING: - Aceh 6/23 kab/kota- Jateng 10/35 Kab/Kota - Sumbar 8/19 Kab/Kota- Jatim 15/38 Kab/Kota (39,47%) - Riau 6/12 Kab/Kota (50,00%) 2- Yogya 4/5 Kab/Kota (80,00%) 1 - Sumsel 7/15 Kab/Kota- Kalsel 6/13 kab/Kota - Bengkulu 5/10 Kab/Kota (50,00%) 3- Kalbar 4/14 Kab/Kota, dan - Lampung 5/15 kab/Kota- Sulsel 7/24 Kab/Kot  TA 2013 PADA 2014 (102) WTP atau 20,77% (307) WDP DAN (82) DISCLMR MASING: - Aceh 6/23 kab/kota- Jateng 10/35 Kab/Kota - Sumbar 8/19 Kab/Kota- Jatim 15/38 Kab/Kota (39,47%) - Riau 6/12 Kab/Kota (50,00%) 2- Yogya 4/5 Kab/Kota (80,00%) 1 - Sumsel 7/15 Kab/Kota- Kalsel 6/13 kab/Kota - Bengkulu 5/10 Kab/Kota (50,00%) 3- Kalbar 4/14 Kab/Kota, dan - Lampung 5/15 kab/Kota- Sulsel 7/24 Kab/Kot

143 143 NODAERAH WTPWDPTMPWTPWDP WTPWDP PROV JATIM1 WTP 1 1 1WDP 1Kab. Bangkalan 1 WTP 1 1 2Kab. Banyuwangi 1 WDP 1 WTP 1 1 3Kab. Blitar 1 WDP Kab. Bojonegoro 1 WDP 1 1 1WTP 5Kab. Bondowoso 1 WTP 1 1 WDP1WTP 6Kab. Gresik 1 WDP Kab. Jember 1 WDP 1 WTP 1 WDP1 8Kab. Jombang 1 WDP 1 1 WTP1 9Kab. Kediri 1 WDP 1 1 1WTP 10Kab. Lamongan 1 WDP 1 1 1WTP 11Kab. Lumajang 1WDP 1 1 1WTP 12Kab. Madiun 1 WDP 1 1 WTP1 13Kab. Magetan 1 WDP 1 1 1WTP 14Kab. Malang 1 WDP 1 1 1WTP 15Kab.Mojokerto TMP 1 WDP 1 TMP1WTP 16Kab. Nganjuk 1 WDP 1 WTP Kab. Ngawi 1 WDP 1 1 WTP1 18Kab. Pacitan 1 WTP 1 WDP 1 WTP1 19Kab. Pamekasan 1 WTP 1 WDP 1 1WTP OPINI BPK PROV KAB/KOTA DI JAWA TIMUR TA 2010 S/D 2012

144 144 NODAERAH WTPWTPWDPTWTWWTPWDPTMPWTPWDPTMP 20Kab. Pasuruan 1 WDP 1 1 WTP 1 21Kab. Ponorogo 1 WDP 1 WTP Kab. Probolinggo 1 WDP 1 1 WTP 1 23Kab. Sampang 1 WDP Kab. Sidoarjo 1 WDP WTP 25Kab. Situbondo 1 WDP WTP 26Kab. Sumenep 1 WDP Kab. Trenggalek 1 WDP Kab. Tuban 1 WTP 1 WDP Kab. Tulungagung 1 WTP Kota Blitar 1 WTP Kota Kediri 1 WDP WTP 32Kota Madiun 1 WDP WTP 33Kota Malang 1 WTP Kota Mojokerto 1 WTP 1 1 WDP 1 WTP 35Kota Pasuruan 1 WDP Kota Probolinggo 1 WTP WDP 37Kota Surabaya 1 WDP 1 WTP Kota Batu 1 WDP OPINI BPK PROV KAB/KOTA DI JAWA TIMUR TA 2010 S/D 2012

145 DATA NARASUMBER N A M A: MUKJIZAT, S.Sos, M.Si  TEMPAT/TGL LAHIR: LAMPUNG 28 MARET 1960  PENDIDIKAN: MAGESTER ILMU ADM. NEGARA UNKRIS JAKARTA  PEKERJAAN: DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI  ALAMAT: KANTOR JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp RUMAH JL. SWAKARSA I B NO 27 RT.04/03 KEL. PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR KP  HP:  NPWP: N A M A: MUKJIZAT, S.Sos, M.Si  TEMPAT/TGL LAHIR: LAMPUNG 28 MARET 1960  PENDIDIKAN: MAGESTER ILMU ADM. NEGARA UNKRIS JAKARTA  PEKERJAAN: DIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI  ALAMAT: KANTOR JL. VETERAN NO 7 KAKARTA telp RUMAH JL. SWAKARSA I B NO 27 RT.04/03 KEL. PONDOK KELAPA JAKARTA TIMUR KP  HP:  NPWP:


Download ppt "SOSIALISASI PERMENDAGRI NO 52/2015 TTG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2016 O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si O L E H: MUKJIZAT,S.Sos, M.Si DIREKTORAT PERENCANAAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google