Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DIREKTORAT BINA KESEHATAN JIWA DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2015 1 TIM PENGARAH, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA KESEHATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DIREKTORAT BINA KESEHATAN JIWA DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2015 1 TIM PENGARAH, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA KESEHATAN."— Transcript presentasi:

1

2 DIREKTORAT BINA KESEHATAN JIWA DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TIM PENGARAH, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TP-KJM)

3 Mengapa Kesehatan Jiwa? Prevalensi Gangguan Jiwa saat ini : Riskesdas tahun 2013  prevalensi gangguan jiwa berat (psikosis/skizofrenia) adalah 1,7 permil dari semua kelompok umur atau sejumlah orang. Proporsi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang pernah mengalami pemasungan secara rata-rata nasional adalah 14,3%, di daerah perkotaan 10,7% dan di pedesaan 18,2%. Diperkirakan jumlah ODGJ yang dipasung lebih kurang orang.

4

5

6 Seberapa besar permasalahannya Satu diantara empat orang akan mengalami efek gangguan jiwa pada satu saat dalam kehidupannya Empat dari lima orang dengan gangguan jiwa di negara berkembang tidak menerima pengobatan Setiap 40 detik seseorang melakukan bunuh diri

7 Beban Global Penyakit 1990 Infeksi pernafasan bawah1 Penyakit diare2 Keadaan yang timbul pd periode perinatal3 Depresi mayor unipolar4 Penyakit jantung iskemik5 Penyakit serebrovaskular Penyakit jantung iskemik 2 Depresi mayor unipolar 3 Kecelakaan lalu lintas 4 Penyakit serebrovaskular 5 Penyakit paru obstruktif kronik 6 Infeksi pernafasan bawah PENYEBAB UTAMA BEBAN PENYAKIT BERDASARKAN DALYs (Global Burden of Disease – WHO)

8 Years Lived with Disability (Tahun Hidup dengan Disabilitas) di Indonesia Gangguan jiwa no.2 terbesar penyebab beban akibat penyakit, berdasarkan Tahun Hidup dengan Disabilitas Usia terbanyak: usia produktif (15 – 45 tahun) Berdasarkan DALYs: saat ini gangguan depresi no.8 penyebab beban dari seluruh penyakit di Indonesia The Global Burden of Disease Study 2010

9 Apa yang akan terjadi jika tidak ditangani? Kematian/bunuh diri Disabilitas Menderita Pelanggaran hak asasi, stigma dan diskriminasi

10 Child and Adolescent Mental Disorders Depression Developme ntal disorders Behavioural disorders

11 33 RSJ Pemerintah, 15 RSJ swasta dan 1 RSKO terdapat di 27 Prov dari 34 Prov di Indonesia 8 Provinsi tidak mempunyai RSJ (Kep Riau, Banten, Gorontalo, Kaltara, NTT, Sulawesi barat, Maluku Utara dan Papua Barat) 3 Provinsi yang tidak memiliki psikiater; Kepri, Malut dan Papua

12 Fasilitas & Layanan Keswa Emergensi psikiatri, one stop center termasuk layanan sub- spesialisasi RSJ & RSKO (n=49 di 27 dari 34 provinsi) Emergensi psikiatri, poliklinik psikiatri, liaison psychiatry RSU dengan layanan jiwa (n= 249 atau 55,95% dari 445) Emergensi psikiatri, penyuluhan keswa, konseling, layanan kesehatan jiwa dasar yang terintegrasi di poli umum, kunjungan rumah, outreach, rujukan Puskesmas dengan layanan jiwa (n=4182 atau 46,44 % dari 9005)

13 Tenaga Kesehatan Jiwa Tenaga kesehatan jiwa profesional: 1.07 per 100,000 populasi. – Psikiater: 773 (0.32 per populasi) – Psikolog klinis: 451 (0.19 per populasi) – Perawat jiwa: 6500 (2 per populasi)  Distribusi tidak merata, hanya terdapat di kota besar. % puskesmas dengan petugas yang pernah mengikuti pelatihan kesehatan jiwa: baru 46.5% (Rifaskes 2011).

14 ISU-ISU STRATEGIS KESWA Memberikan perlindungan dan menjamin upaya/pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan HAM – Secara terintegrasi dan berkesinambungan – Sejak fase janin, kanak-kanak, remaja, dewasa hingga lansia – melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 2.Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa 3.Integrasi layanan keswa di fasyankes primer serta penguatan sistem rujukan 4.Penguatan upaya promotif dan preventif bagi masyarakat umum dan population at risk 5.Penguatan keterlibatan masyarakat dan koordinasi lintas sektor di bidang kesehatan jiwa

15 PETA STRATEGI KESEHATAN JIWA MASYARAKAT 2015 – 2019

16

17 TUJUAN Tujuan Umum Tersedianya panduan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam melaksanakan program keswamas tahun Tujuan Khusus Agar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat: Memahami analisis situasi kesehatan jiwa masyarakat Mengetahui strategi prioritas bagi keswamas Melakukan monev secara bertahap dalam proses implementasi program keswamas berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan

18

19 No Sasaran Strategisindikator 1 Terwujudnya upaya kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan dan terukur 1)Jumlah provinsi yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) terintegrasi keswa dan/atau napza. 2)Jumlah Komunitas Peduli Keswa dan/atau Napza di Provinsi yang mendapatkan pengetahuan terkait keswa dan/atau napza. 3)Tingkat pengetahuan masyarakat tentang keswa dan/atau napza 2 Terwujudnya layanan kesehatan jiwa yang lebih terstruktur dan terstandar 1)Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sesuai kriteria. 2)Jumlah Provinsi yang memiliki fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas. 3 Terwujudnya program promosi keswa dan prevensi gangguan jiwa. 1)Jumlah program nasional promosi keswa dan/atau napza, dan prevensi gangguan jiwa dan/atau gangguan penggunaan napza. 2)Jumlah provinsi yang menyelenggarakan kampanye publik keswa dan/atau napza melalui media massa.

20 No Sasaran Strategisindikator 4 Terwujudnya sistem koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan keswa. 1)Jumlah integrasi program keswa dengan lintas program kesehatan. 2)Jumlah kerjasama program keswa dengan lintas sektor. 3)Jumlah Provinsi yang memiliki wadah koordinasi keswa. 5 Terwujudnya sistem informasi dan monitoring evaluasi keswa 1)Tersedianya data keswa dan/atau napza di Sistem Informasi Kesehatan Nasional 2)Tersedianya data puskesmas penyelenggara pelayanan keswa dan/atau napza di website “SIAP” Kemenkes 6 Terwujudnya SDM keswa dan/atau napza yang kompeten 1)Jumlah tenaga kesehatan puskesmas Kabupaten/Kota yang terlatih (kompeten) keswa dan/atau napza. 7 Terwujudnya sarana dan prasarana keswa dan/atau napza sesuai standar Jumlah Provinsi yang memiliki ketersediaan psikofarmaka sesuai Formularium Nasional

21 No Sasaran Strategisindikator 8 Terwujudnya dukungan regulasi dan kebijakan keswamas 1)Tersedianya Peta Strategi Keswamas )Tersedianya regulasi tentang keswamas. 3)Jumlah Provinsi yang memiliki regulasi/kebijakan yang mendukung program keswa. 9 Terwujudnya data keswa dan/atau napza yang terpadu 1)Jumlah kerjasama data keswa dengan data lintas sektor 2)Jumlah Provinsi yang memberikan data tahunan keswa dan napza 3)Jumlah kajian terkait layanan keswa. 10 Terwujudnya penganggaran yang optimal dan berkelanjutan bidang keswa dan/atau napza 1)Jumlah Provinsi yang memiliki anggaran bagi program keswa dan/atau napza.

22 1.Upaya Pengembangan Program Keswamas 2.Peran LP/LS 3.Peran TP-KJM dalam Pengembangan Program Keswamas

23

24 Upaya Pengembangan Program Keswamas Advokasi kepada Gubernur/Bupati/ Wali kota, DPRD Prop/Kab-Kota  membuat kebijakan yang memihak kepada upaya peningkatan keswamas Sosialisasi keswa kepada pemerintah maupun masyarakat Mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota dalam upaya kesehatan jiwa Meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan kesehatan 23

25 Membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program/sektor, organisasi profesi, swasta dan LSM  membentuk TP-KJM di provinsi dan Kabupaten/Kota Mendorong pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa Mengembangkan sistem informasi kesehatan jiwa melalui berbagai survei dan penelitian. 24

26 Membangun kemitraan yang efektif dengan lintas program/sektor, organisasi profesi, swasta dan LSM Kemitraan harus dilakukan dengan 3 prinsip kunci yaitu Kesetaraan (equity), Keterbukaan (Openess) dan Azaz Manfaat bersama (mutual Benefit).

27

28 A.Pemerintah : 1.Pemerintah Pusat melalui TP-KJM  mengkoordinasikan kebijakan dan kegiatan di tingkat nasional. 2.Pemerintah Propinsi, – Dipimpin oleh Gubernur dengan peran aktif dari seluruh instansi terkait  upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif keswamas. – Pemda propinsi membentuk dan memfungsikan TP-KJM serta menyediakan sumber daya.

29 3.Pemerintah Kabupaten/Kota – Dipimpin oleh Bupati/Walikota dengan peran aktif dari seluruh instansi terkait  upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif keswamas. 4.Tingkat Kecamatan – Dipimpin oleh Camat dengan peran aktif dari seluruh instansi terkait  upaya preventif promotif, kuratif dan rehabilitatif keswamas. – Puskesmas sbg Pusat Pembangunan kesehatan di wilayah kec mengkoordinasikan upaya peningkatan keswamas.

30 5.Tk Kelurahan/Desa Lurah / Kepala Desa memegang peran yang penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan dan pencegahan keswamas di wilayah masing- masing Memberdayakan petugas kesehatan yang ada serta institusi kemasyarakatan  untuk deteksi dini. 6.DPR/DPRD Membantu peningkatan upaya kesehatan jiwa masyarakat  membuat peraturan / perundang-undangan yang memihak kepada Keswamas dan mengalokasikan anggaran yang memadai Melakukan pengawasan thd pelaksanaan program keswamas.

31 7.DPD (Dewan perwakilan Daerah) memberikan dukungan yang positif kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung upaya kesehatan jiwa masyarakat untuk daerah yang diwakilinya.

32 B.Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Non Pemerintah : 1.LSM dan Organisasi Non Pemerintah, memberdayakan masyarakat, penyuluhan, pelatihan, pemberian dukungan dan konseling. 2.Tim Penggerak PKK, menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa melalui pemberian bimbingan, motivasi dan fasilitasi. 3.Sektor Swasta/Dunia Usaha, sebagai mitra untuk mempercepat dan memperluas jangkauan.

33 4.Tenaga Profesional, Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi, dibutuhkan perannya untuk perumusan kebijakan, penelitian, evaluasi kegiatan dan meningkatkan mutu SDM melalui Diklat yang berkelanjutan. 5.Masyarakat Umum. Turut berpartisipasi terutama untuk upaya-upaya promotif dan preventif serta deteksi dini penderita gangguan jiwa.

34 SUMBER DAYA LINTAS SEKTOR YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI ANTARA LAIN: PNPM Mandiri dengan kemitraan hingga ke pelosok desa (Kemenkokesra) Hotline Service (Kemenkes) dan Call Center (Kemensos) Ada 4000 KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) dari Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Ada proporsi untuk tenaga kerja khusus (Kementerian Tenaga Kerja) Ada Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan Tim Reaksi Cepat (TRC) (Kemensos) SPM Terpadu dan layanan untuk KDRT (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Departemen Psikiatri dan FIK UI untuk pelatihan keswa dokter dan perawat

35 34 Peran TP-KJM dalam Pengembangan Program Keswamas

36 pemberdayaan masyarakat proses memelihara, & me  kesehatan memelihara, & me  kesehatan Kesadaran kemauan kemampuan Kesadaran kemauan kemampuan dari, oleh, u/ bersama masy. dari, oleh, u/ bersama masy. sosbud setempat. sosbud setempat. TPKJM

37  TP-KJM merupakan suatu wadah koodinatif lintas sektor dalam pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial, yang terdiri dari :  Tim Pembina (tingkat Pusat)  Tim Pengarah (tingkat Provinsi) dan  Tim Pelaksana (tingkat Kab/Kota) Kesehatan Jiwa Masyarakat.  Kepmenkes No: 220/Menkes/SK/III/2002  Aktivitas hingga saat ini belum optimal (Prov 28, Kab/Kota 33)  Perlu bentuk payung hukum yang lebih tinggi  Pengajuan Draft Perpres – dalam proses menjadi Gugus Tugas Nasional Pembangunan Kesehatan Jiwa Masyarakat UU Keswa no.18/2014 pasal 5 ayat 2 koordinasi upaya keswa (btk PP)

38 TIM PEMBINA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT TP-KJM PUSAT PEMBINA WAKIL PRESIDEN KOORDINATOR MENKO KESRA K E T U A MENTERI KESEHATAN A N G G O T A 1.MENTERI DALAM NEGERI 7. MENTERI KEHAKIMAN dan HAM 2.MENTERI KEUANGAN 8. MENNEG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL 9. MENNEG KOMUNIKASI dan INFORMASI 4.MENTERI NAKER dan TRANSMIGRASI 10. LSM/ORMAS/ORGANISASI PROFESI 5.MENTERI SOSIAL 11. KEPALA KEPOLISIAN RI 6.MENTERI AGAMA 12. LSM/ORGANISASI KEMASYARAKATAN

39 TUGAS TIM PEMBINA KJM 1.Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas untuk merumuskan kebijakan tkt Nasional 2.Memberi masukkan kepada Menkes untuk koordinasi dan kebijakan operasional tkt nasional 3.Menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan panjang dan penyusunan anggaran 4.Mengklarifikasi dan memberikan masukkan kepada Menkes dalam perumusan kebijakan dekonsentras i dan TPn 5.Merumuskan langkah-langkah kegiatan monev tkt Nasional

40 TIM PENGARAH KESEHATAN JIWA MASYARAKAT TP-KJM PROVINSI PEMBINA GUBERNUR KETUA DPRD PROV KOORDINATOR SEKRETARIS DAERAH K E T U A KEPALA DINAS KESEHATAN A N G G O T A 1.BEBERAPA KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT 2.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH 3.DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA 4.LSM/ORGANISASI KEMASYARAKATAN/ORGANISASI PROFESI

41 TUGAS TIM PENGARAH KJM 1.Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas untuk merumuskan kebijakan tkt propinsi 2.Memberi masukkan kepada Gubernur untuk koordinasi dan kebijakan operasional tkt propinsi 3.Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang 4.Mengklarifikasi dan memberikan masukkan kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 5.Merumuskan langkah-langkah kegiatan monev tkt propinsi

42 TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT TP-KJM KAB/KOTA PEMBINA BUPATI/WALIKOTA KETUA DPRD KAB/KOTA KOORDINATOR SEKRETARIS DAERAH K E T U A KEPALA DINAS KESEHATAN A N G G O T A 1.BEBERAPA KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG TERKAIT 2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR 3.DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA 4.CAMAT

43 TUGAS TIM PELAKSANA KJM 1.Identifikasi dan klasifikasi masalah keswamas untuk merumuskan kebijakan tkt Kabupaten/Kota 2.Memberi masukkan kepada Bupati/Walikota untuk koordinasi dan kebijakan operasional tkt Kab/Kota 3.Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang 4.Mengklarifikasi dan memberikan masukkan kepada Bupati/Walikota dalam perumusan kebijakan tugas pembantuan 5.Merumuskan langkah-langkah kegiatan monev tkt kab/kota

44 Langkah-Langkah Pelaksanaan Rapat Pokja IV (Pendanaan dan SDM) Setiap Bulan DOKUMENTASI Rapat Pokja III (Litbang) Setiap Bulan DOKUMENTASI Rapat Pokja II (Kebijakan dan Advokasi) Setiap Bulan DOKUMENTASI RAPAT Pokja I Pelayanan Kesehatan)RAPAT Setiap Bulan DOKUMENTASI Rapat TIM (triwulan)

45 Materi Rapat 1.Identifikasi masalah-masalah Keswa yang ada di masyarakat  baik yang ada maupun akan timbul 2.Membahas permasalahan dan pemecahannya  efektif dan efisien 3.Menyusun rencana Intervensi  pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

46 Langkah-Langkah Pelaksanaan Rapat Pokja IV (Pendanaan dan SDM) Setiap Bulan DOKUMENTASI Rapat Pokja III (Litbang) Setiap Bulan DOKUMENTASI Rapat Pokja II (Kebijakan dan Advokasi) Setiap Bulan DOKUMENTASI RAPAT Pokja I Pelayanan Kesehatan)RAPAT Setiap Bulan DOKUMENTASI Rapat TIM (triwulan)

47 Raker Tahunan 1.Evaluasi pelaksanaan program tahun kemarin 2.Masing-masing pokja mengajukan masalah yang dijumpai dan usulan solusinya 3.Perencanaan program tahun yang akan datang : Menentukan Prioritas masalah Menentukan kegiatan dari masing2 pokja Menentukan kegiatan koordinasi

48 Tim Pelaksana-Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kabupaten Bireuen

49 SUSUNAN ANGGOTA TP-KJM KABUPATEN BIREUEN SUSUNAN ANGGOTA TP-KJM KABUPATEN BIREUEN PEMBINA BUPATI KABUPATEN BIREUEN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIREUEN KETUA DPRK BIREUEN KAPOLRES BIREUEN KOORDINATOR SEKDA KABUPATEN BIREUEN PELAYANAN KESEHATAN (I) KEBIJAKAN DAN ADVOKASI (II) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM (III) PENDANAAN DAN SDM (IV) Dr. YURIZAL (DINAS KESEHATAN) CUT NAZWATI, PSi (RUMAH SAKIT Dr.FAUZIAH) Dr. RIZA FAHMI (GP+ JULI) FITRISSANI, AMK (CMHN JANGKA) Seluruh GP+ dan CMHN (PUSKESMAS) Tgk. USMAN (KADER JANGKA) Seluruh Kader (DSSJ) IPTU Dr. HENDRIAN CHANIAGO (KAUR DOKKES / POLIPOL POLRES) JAILANI, SP (BAPPEDA) ZULKIFLI ALI (DPRK) TAUFIK, SE (DINAS TENAGA KERJA) KASIE SARANA DAN PRASARAN ELVI ZAHARA (DINAS KESEHATAN) Dr. MUAMMAL (GP+ MAKMUR) M. NAZAR, AMK (CMHN JANGKA) (PUKESMAS) Tgk. MANSUR (KADER PANDRAH) (DSSJ) BIDANG KEUANGAN SUPENI, Bsc (DINAS SOSIAL) H. YUSRI ABDULLAH (KOMISI C, DPRK) AKP DASRIZAL, SH, MM (KABAG BINA MINTRA POLRES) ADMI, SE (DINAS SOSIAL) SUNIADI (DINAS P DAN K) Drs. JAMALUDDIN (DEPAG) Tgk. UMAR BUDIMAN (DINAS SYARIAT ISLAM) Drg. NURHAYATI RANI (DINAS KESEHATAN) Dr. NURLIAWATI (GP+ PEUDADA) SABARIATI, AMK (CMHN GANDAPURA) NURLIAN (KADER DSSJ di SAMALANGA) Aceh Partnerships in Health (APiH) INGO I O M NGO RATA Drs. YUSRI YUSUF (UNIVERSITAS AL- MUSLIM) KASIE PP BASTIAN SKM, M.kes (DINAS KESEHATAN) Dr. DARMAWANTI(GP+ JANGKA) JAFNI, AMK (CMHN PEUDADA) (PUSKESMAS) KHAIRUL ANWAR (DSSJ) KASIE RESOS Drs. WARDI USMAN (DINAS SOSIAL) HALIDAR, S.Sos (PEMBERDAYAAN PEREMPUAN) KETUA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN WAKIL KETUA Dr. MURSYIDAH A. LATHIEF, MKes (DINAS KESEHATAN) BENDAHARA Dra. ROSNANI (DPRK) SEKRETARIS ISRAWATI (BKKBN) WAKIL SEKRETARIS ZULKIFLI, SE. MSi (DINAS SOSIAL)

50 Workplan TP-KJM Kabupaten Bireuen 2008 Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja (Pokja) – Pokja I : Pelayanan Kesehatan – Pokja 2 : Pendidikan, Kebijakan & Advocacy – Pokja 3 : Penelitian & Pengembangan Program – Pokja 4 : Pendanaan & Sumber Daya Manusia (Hasil Regular Meeting I TP-KJM tanggal 21 April 2008 di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen)

51 POKJA 1 Pelayanan Kesehatan POKJA 2 Pendidikan, Kebijakan & Advocacy Promotif ◦ Sosialisasi ke masing-masing instansi ◦ Penyediaan materi kesehatan jiwa ◦ Sosialisasi program kesehatan jiwa melalui media Preventif ◦ Pencegahan terhadap timbulnya gangguan kesehatan jiwa kuratif a. Keadaan Normal  Pelayanan di Institusi (RSUD, Puskesmas) oleh GP+ & CMHN  Home visite (GP+, CMHN)  Home visite oleh kader (ODGJmandiri) b. Keadaan Emergency (mengamuk): dr pkm bekerjasama dengan kepolisian dan RSUD. c. Sistem rujukan Pendidikan ◦ Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat ◦ Pengenalan gejala-gejala gangguan jiwa sejak dini ◦ Pengenalan dampak negatif gangguan jiwa ◦ Pengenalan HAM dan Hukum bagi pengguna Napza ◦ Pendidikan keswa melalui sekolah ◦ KIE melalui media Kebijakan & Advocacy ◦ Penyetujuan anggaran ◦ Penguatan dan keberlanjutan program TUGAS POKJA

52 POKJA 3 Penelitian & Pengembangan Program POKJA 4 Pendanaan & Sumber Daya Manusia Survey issue kesehatan jiwa Pelaporan dan disseminasi informasi terkait dengan stake holders Validasi data kesehatan jiwa Pengembangan program penanganan kasus Keswa Pembinaan rehabilitasi pasien mandiri Monitoring dan evaluasi partisipatif Rekapitulasi budget Identifikasi sumber dana Koordinasi dalam pencarian dana Monitoring dan evaluasi implementasi program Peningkatan kapasitas petugas keswa TUGAS POKJA

53 APPLICATION DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH INDONESIA WITH SMART PHONE WITH ANDROID OPERATING SYSTEM

54 APPLICATION DEVELOPMENT OF MENTAL HEALTH INDONESIA WITH SMART PHONE WITH ANDROID OPERATING SYSTEM DIRECTORATE OF MENTAL HEALTH 2015

55 Menu

56 55

57 TIADA SEHAT TANPA SEHAT JIWA


Download ppt "DIREKTORAT BINA KESEHATAN JIWA DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2015 1 TIM PENGARAH, TIM PEMBINA DAN TIM PELAKSANA KESEHATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google