ARAHAN KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2017

Presentasi berjudul: "ARAHAN KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2017"— Transcript presentasi:

1 ARAHAN KEBIJAKAN & PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALTIM TAHUN 2017
PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS Oleh: Ir. H. Nazrin, M. Si Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim disampaikan pada acara: Rakor Prioritas Tahun 2016, S a m a r i n d a , M a r e t

2 OUTLINE PAPARAN I. II. III. IV. PENGANTAR
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017 I. II. III. IV.

3 1. PENGANTAR

4 PENGANTAR Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dan akan dilakukan tahapan pembahasan sbb : Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 4 Februari 2016 di Paser dan dilanjutkan dengan; Konsultasi Publik tanggal 8 Maret 2016; Rakor Prioritas tanggal Maret 2016; Forum SKPD tanggal Maret 2016; Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016 tanggal 4-5 Maret Tujuan yang diharapkan dalam Rakor Prioritas adalah menyelaraskan sekaligus menyepakati Ranwal RKPD dengan Rancangan Renja SKPD sebagai penjabaran tahun ke-4 RPJMD

5 PENGANTAR Mekanisme Pembahasan, terkait :
Membahas kesesuaian program/kegiatan prioritas SKPD Ta dengan posisi Tahun Ke-4 RPJMD (Rancangan Awal RKPD Tahun 2017); Membahas kesesuaian indikator kinerja program/kegiatan prioritas serta target kinerja Rancangan Renja SKPD Ta dengan Indikator Kinerja pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017; Membahas ketepatan lokasi kegiatan program/kegiatan prioritas SKPD Tahun 2017 dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017; Membahas program/kegiatan baru diluar Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 (permasalahan dan isu strategis aktual yang didasarkan atas kebijakan nasional dan daerah)

6 PENGANTAR Disebabkan kemampuan fiskal Tahun 2017 yang semakin menurun, maka dalam menyusun RENJA nya SKPD diminta untuk : Menerapkan prinsip “money follow priority” (pembiayaan untuk kegiatan prioritas); Fokus pada kegiatan sesuai Tema RKPD Tahun 2017; Fokus pada kegiatan untuk pencapaian 19 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim; Menghindari kegiatan yang bersifat aksesoris yang tidak berorentasi pelayanan publik; Melakukan efisiensi pada belanja operasional; Dilarang untuk membuat kegiatan baru kecuali kegiatan tersebut diyakini mempercepat pencapaian 19 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim serta menjawab permasalahan dan isu-isu terkini;

7 EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
2.

8 TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN
“KALTIM MAJU 2018” NO INDIKATOR PEMBANGUNAN KONDISI AWAL 2013 PELAKSANAAN RKPD TARGET 2018 2014 Reali sasi 2015 2016 2017 1. PDRB ADHK (Rp. Triliun) 425,43 401,77 492,18 419,45 488,9 439,58 461,56 462,16 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 1,45 2,85 2,02 4,40 -0,85 4,80 5,00 4,7 – 5,3 3. Tingkat Pengangguran (%) 7,94 7,54 7,53 7,00 7,50 6,50 6,00 5,11 4. Tingkat Kemiskinan (%) 6,06 6,42 5,75 6,23 5,35 5,36 5. I P M 77,33 77,01 73,82 77,14 73,82* 77,28 77,42 78 6. Laju Inflasi (%) *YoY 9,65 6,77 5,10 6,30 4,89 6,70 5,90 5,50 7. Investasi (Rp.Triliun) *TWIII 30,89 30,87 30,86 35,00 30,91 37,00 40,00 44,19 8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,07 78,29 75,24 79,24 81,97 80,19 81,14 82,00 * Metode Perhitungan Baru

9 HASIL EVALUASI PER MISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015
19 sasaran : 15 memenuhi target dan 4 sasaran menuju pencapaian target No MISI RPJMD JUMLAH PROGRAM MEMENUHI TARGET (achieve) MENUJU TARGET (on track) BELUM MENCAPAI TARGET (of track) 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi 18 Program 16 Program 1 Program 2 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan 59 Program 44 Program 9 Program 6 Program 3 Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata 14 Program 3 Program 5 Program 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik 12 Program 11 Program - 5 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif Perubahan Iklim 13 Program 2 Program JUMLAH 119 Progam 90 Program 15 Program

10 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN/KOTA 2011 2012 2013 2014 1. Paser 67,11 68,18 69,61 69,87 2. Kutai Barat 66,92 67,14 68,13 68,91 3. Kutai Kartanegara 68,47 69,12 70,71 71,20 4. Kutai Timur 67,73 68,71 69,79 70,39 5. Berau 70,43 70,77 72,02 72,26 6. PPU 67,17 68,07 68,60 7. Balikpapan 76,02 76,56 77,53 77,93 8. Samarinda 77,05 77,34 77,84 78,39 9. Bontang 77,25 77,55 78,34 78,58 10. Mahulu - 63,81 64,32 KALTIM 72,62 73,21 73,82 NASIONAL 67,09 67,70 68,31 68,90 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2013 mencapai 73,21 atau berada pada peringkat ke 4 secara nasional dan pada tahun 2015 menjadi 73,82 atau naik peringkat ke 3 secara nasional.

11 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015
Angka Melek Huruf Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015 (%) Kaltim 98,75 Persen Kaltim 98,75 % BERAU KUTIM MAHULU Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kalimantan Timur menurut perkembangan meningkat setiap tahun dari 97,36 persen pada tahun 2010 menurun menjadi 97,26 persen tahun 2011 dan 97,55 persen pada tahun 2012, selanjutnya meningkat lagi menjadi 97,95 persen di tahun 2013, sedang tahun 2014 sebesar 98,75 dan tahun 2015 sebesar 98,75. KUKAR BONTANG KUBAR SAMARINDA BALIKPAPAN KETERANGAN: = Diatas Rata-rata Provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi PPU PASER

12 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2014
BERAU KUTIM MAHULU Kabupaten/Kota 2013 2014 1 Paser 7,96 7,99 2 Kutai Barat 7,89 7,98 3 Kutai Kartanegara 8,41 8,46 4 Kutai Timur 8,56 8,60 5 Berau 8,52 8,53 6 PPU 7,30 7,46 7 Mahakam Ulu 6,86 7,15 8 Balikpapan 10,39 10,41 9 Samarinda 10,20 10,26 10 Bontang 10,34 10,35 Kalimantan Timur 8,87 9,04 KUKAR BONTANG KUBAR SAMARINDA BALIKPAPAN KETERANGAN : = Diatas Rata-rata Provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi PPU PASER

13 Tingkat Kemiskinan (%)
Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai Provinsi / Kab–Kota Tingkat Kemiskinan (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Paser 10,97 10,11 9,48 7,91 7,64 7,94 7,87 Kutai Barat dan Mahulu 10,60 8,97 9,90 8,25 8,28 7,70 7,53 Kutai Kartanegara 9,29 8,03 8,68 7,21 6,94 7,52 7,43 Kutai Timur 13,20 11,88 11,38 9,43 8,77 9,06 9,10 Berau 5,81 5,90 6,60 5,46 5,24 4,83 4,76 P P U 12,99 10,46 8,67 8,57 7,56 Balikpapan 3,49 3,58 4,07 3,39 3,30 2,48 2,46 Samarinda 4,67 4,84 5,21 4,31 4,18 4,63 4,56 Bontang 7,26 6,66 6,67 5,40 5,20 5,16 5,10 KALTIM 9,51 7,73 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 NASIONAL 15,42 14,15 13,33 12,49 11,67 11,,37 11,25 TAHUN 2015 Kaltim = 6,23% Vs Nasional = 11,22%

14 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi dengan penurunan pengangguran. Capital Intensive namun less labor KABUPATEN/KOTA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Paser 7.76 7.64 6.82 8.41 10.18 9.25 6.69 9.06 Kutai Barat 6.83 7.37 7.97 9.11 8.23 8.03 6.84 11.70 Kutai Kartanegara 9.82 11.38 11.53 7.68 7.89 7.65 10.22 Kutai Timur 5.09 14.59 12.71 9.41 6.49 6.09 5.65 5.14 Berau 10.07 9.37 9.33 8.21 5.79 5.85 10.05 5.72 Penajam Pasir Utara 10.74 10.87 9.78 8.44 7.53 7.52 7.28 Balikpapan 16.06 13.70 11.76 12.14 8.95 7.95 7.56 5.95 Samarinda 12.31 10.19 9.22 10.90 9.71 8.57 5.61 Bontang 16.32 14.66 12.77 12.44 14.32 11.19 9.38 12.07 Mahulu - 4.75 KALTIM 11,11 11.22 10.41 9.88 8.80 7.94 7.54 7.50 NASIONAL 8,39 7,87 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94 6.18

15 PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR
LAPANGAN USAHA 2009*) 2010 2011 2012 2013 Pertanian 16.956 19.279,6 23.004,5 26.571 28.659 Pertambangan & Penggalian ,6 ,4 ,7 ,8 Industri Pengolahan 78.132 80.672,7 91.461,4 98.654,4 Listrik dan Air Bersih 812,3 895 1.023,3 1.120,3 1.192 Bangunan 7.761,1 8.859,2 10.323,5 12.487,2 14.494 Perdagangan, Hotel & Resto. 22.218,4 26.371,9 31.417,4 36.765,6 40.904 Angkutan & Komunikasi. 10.530,3 12.035,0 14.044,9 16.652,2 18.752 Keuangan, Jasa Perusahaan 6.424,1 7.459,7 9.292,9 12.122,9 14.979 Jasa-jasa 11.922 13.594 15.326,7 17.463,8 19.452 PDRB PDRB Tanpa Migas ,2 ,1 LAPANGAN USAHA 2009*) 2010 2011 2012 2013 Pertanian 16.956 19.279,6 23.004,5 26.571 28.659 Pertambangan & Penggalian ,6 ,4 ,7 ,8 Industri Pengolahan 78.132 80.672,7 91.461,4 98.654,4 Listrik dan Air Bersih 812,3 895 1.023,3 1.120,3 1.192 Bangunan 7.761,1 8.859,2 10.323,5 12.487,2 14.494 Perdagangan, Hotel & Resto. 22.218,4 26.371,9 31.417,4 36.765,6 40.904 Angkutan & Komunikasi. 10.530,3 12.035,0 14.044,9 16.652,2 18.752 Keuangan, Jasa Perusahaan 6.424,1 7.459,7 9.292,9 12.122,9 14.979 Jasa-jasa 11.922 13.594 15.326,7 17.463,8 19.452 PDRB PDRB Tanpa Migas ,2 ,1 PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Provinsi / Nasional Peran thd Nasional Tahun 2015* (%) Laju Pertumbuhan Q-to-Q Y-on-Y C-to-C Kalimantan Timur 4,66 2,59 (0,55) (0,85) Kalimantan Tengah 0,87 (0,39) 6,56 7,01 Kalimantan Selatan 1,18 (3,70) 4,14 3,84 Kalimantan Barat 1,30 3,20 4,35 4,81 Pulau Kalimantan 8,00 1,46 1,45 1,31 Indonesia (1,83) 5,04 4,79 (ADHB) Persen Rp. Trilyun Rp. Trilyun Persen * Triwulan IV Tahun 2015 (Sumber: BPS Kaltim)

16 KONDISI INVESTASI NASIONAL & KALTIM
PENANAMAN MODAL ASING (PMA) NASIONAL & KALTIM 2013 – 2015 PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) NASIONAL & KALTIM 2013 – 2015 Penurunan investasi terjadi pada investasi pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah terindikasi dari realisasi belanja modal pemerintah provinsi tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi belanja modal Pemprov Kaltim tercatat sebesar Rp2,00 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp2,21 triliun atau turun -9,6% (yoy). Sementara penurunan investasi swasta terutama terjadi pada aktivitas penamanan modal dalam negeri (PMDN paling besar terjadi pada sektor tersier yaitu sektor listrik, gas dan air, dan sektor transportasi dan pergudangan. Aktivitas penanaman modal asing menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2015, khususnya pada sektor industri makanan). Peningkatan PMA sejalan dengan perbaikan pada sektor industri pengolahan Kaltim tahun 2015. SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW IV 2015, BANK INDONESIA

17 INVESTASI SEKTOR SWASTA DI KABUPATEN/KOTA
TOTAL PMA = US$ 10,779,187,345 TOTAL PMDN = IDR 69,844,298,049,860

18 KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015 khususnya untuk ekspor nonmigas. Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015 mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periode Januari-Desember Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspor migas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migas mencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen

19 TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015
EKSPOR BATUBARA Berdasarkan negara tujuannya, penurunan ekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunan ekspor ke India dan Tiongkok yang masing-masing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan -14,7% (yoy). Pada triwulan III 2015, negara tujuan utama ekspor batubara Kaltim adalah India dengan volume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusul oleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEAN sebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar 7,10 juta ton. EKSPOR CPO CPO juga mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -23,2% (yoy). Secara spasial, terdapat empat negara yang menjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakni Malaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa. Penurunan permintaan CPO pada triwulan III 2015 terutama berasal dari Tiongkok SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015

20 PERKEMBANGAN INFLASI KALTIM 1,05 Andil Inflasi Kaltim Menurut Kota Inflasi Provinsi Kaltim (yoy) sebesar 4,89%; dengan rincian menurut Kota; Samarinda sebesar 4,24%, Balikpapan 6,26% dan Tarakan 3,42% Kalimantan Timur pada bulan Desember 2015 mengalami Inflasi sebesar 1,05% Andil Inflasi Kaltim dari sisi Komoditi SUMBER : BERITA RESMI STATISTIK, BPS, 2016

21 RASIO PEMENUHAN BERAS Produksi beras tahun 2015 sebesar ton dengan tingkat konsumsi sebesar ton beras sehingga tingkat rasio pemenuhan beras baru mencapai 70,17%.

22 KEBUTUHAN KONSUMSI BERAS KAB/KOTA TAHUN 2014
REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI BERAS KAB/KOTA TAHUN 2014 (Produksi dan Konsumsi (Ton Beras) Ketersediaan (%) Terdapat 4 kabupaten/kota yang berhasil swasembada beras. Namun pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur baru mencapi ketersediaan beras 67,46%. Sesuai RPJMD target 2015 sebesar 86,81% dan tahun 2016 sebesar 91,19% -> memerlukan keseriusan dalam mencapai target tersebut.

23 POTENSI LAHAN PADA SENTRA PRODUKSI PADI SAWAH
Kabupaten/kota Jumlah sentra Luas Lahan ditanami 1x (Ha) % Luas Lahan ditanami 2x (Ha) belum ditanami (Ha) Luas Potensi Lahan(Ha) Paser 7 3,428 26.77 2,176 16.99 7,175 56.03 12,806 Mahakan Ulu 2 31 73.81 - 0.00 11 26.19 42 PPU 4 4,700 35.63 6,102 46.26 2,345 17.78 13,191 Kubar 9,102 53.10 713 4.16 7,327 42.74 17,142 Samarinda 3 22 0.42 1,873 35.49 3,382 64.09 5,277 Berau 2,772 34.34 1,994 24.70 3,181 39.41 8,072 Kukar 13 1,239 1.98 18,229 29.07 42,884 68.38 62,716 Kutim 1,504 17.47 3,741 43.45 3,289 38.20 8,609 TOTAL 50 22,798 17.83 34,828 27.24 69,594 54.43 127,855 Irigasi menjadi kendala dalam pengembangan lahan pertanian, 54 % lahan sawah yang ada belum bisa di tanami

24 RASIO ELEKTRIFIKASI DI KALTIM
Kontinuitas Kegiatan Listrik Untuk menjamin penyaluran tenaga listrik yang disediakan/disuplai dari Pembangkit PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer serta Excess Power kepada konsumen maka ketersediaan jaringan distribusi sangat dibutuhkan, yang selama ini didanai melalui APBN yaitu kegiatan Listrik Pedesaan Rasio Elektrifikasi Tahun 2015 RT berlistrik : KK RT blm berlistrik : KK Desa berlistrik : 959 desa Desa blm berlistrik : 42 desa

25 UPAYA DALAM PENINGKATAN PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN
Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) berkerja sama dengan perusahan perkebunan sawit dan PLN melalui skema bisnis yang disepakati.; Pemasangan PLTS terpusat sebanyak 2 unit di Desa Kendesiq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan Desa Memahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. PLTS Tersebar sebanyak 906 unit di 13 Desa yang berada di kawasan perbatasan wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu

26 INFRASTRUKTUR A. JALAN NASIONAL B. JALAN PROVINSI Kondisi : Kondisi :
SK Jalan Nasional No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Nasional Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional SK Mendagri dan OTDA No. 55 Tahun 2000 tentang Penetapan status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi. Kondisi : Kondisi : Jalan Mantap 52,76 % (aspal 888,08 Km, Aggregat 250,08 km, tanah 139,80 km) Kondisi Baik 497,36 km, sedang 339,95 Km, Rusak 296,84 km dan Rusak Berat 455,67 Km Jalan Mantap 93,66 % Kondisi aspal 1.670,82 Km, Aggregat 40,10 km (Kondisi Baik 768,73 km, sedang 833,76 Km, Rusak 65,80km dan Rusak Berat 42,61 Km Dalam upaya mendukung Kawasan industri, telah dibangun beberapa infrastruktur secara bertahap yaitu : Jalan Km 13 – Kariangau Balikpapan, Jalan Akses Maloy, Jalan Tol, jalan akses ke Palaran. Untuk menciptakan aksesibilitas antar kawasan, dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi, mengembangkan pelabuhan Pelabuhan Maloy dan Kariangau, Pelabuhan Penajam, Pelabuhan Samarinda. Untuk mendukung percepatan investasi ditingkatkan aksesibilitas layanan transportasi udara berupa pengembangan bandara Sultan Aji Mumahmmad Sulaiman Sepinggan, Bandara Kalimarau, Bandara Maratua, Bandara Data Dawai, Bandara Paser dan Bandara Samarinda Baru. Membangun sumber daya air serta melakukan pemeliharaan Jaringan irigasi untuk pertanian.

27 Indeks Kualitas Lingkungan
Indeks Kualitas Lingkungan dan Intensitas Emisi tahun 2015 telah mencapai target masing-masing diatas 79,24 dan ton CO2/eq. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menargetkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 19,07% pada tahun 2020 -19,07% Rencana Aksi penurunan emisi meliputi sektor Berbasis Lahan, Limbah dan Energi dan Transportasi

28 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015
Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015 2013 2014 Target Realisasi Tingkat Realisasi  Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Meningkatkan kualitas SDM Kaltim 1 Meningkatnya IPM IPM 73.21 73,82 77,14 73,82* 95,36% 2 Meningkatnya angka melek huruf Angka melek huruf 97.95 98,75 98,50 98,64** 100,14% 3 Meningkatnya rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) 8,87 9,04 10,50 9.60* 91,43% 4 Meningkatnya angka harapan hidup Angka harapan hidup (tahun) 73,52 73,62 71.50 73,62* 102,61% 5 Meningkatnya pendapatan per kapita Pendapatan per kapita (Rp. Juta) 64,12 61,17 48,65 61,17* 125,73%  Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 6 Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan (%) 6,06 6,42 5,75 6,23 92,29%

29 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015
Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015 2013 2014 Target Realisasi Tingkat Realisasi Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 7 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran (%) 7,94 7,54 7.00 7,50 93,33% 8 Meningkatnya daya beli masyarakat Tingkat inflasi (%) 9.65 7,66 6,30+1 4,89 77,62% Paritas daya beli (purchasing power parity) Juta juta juta* 90,23% 9 Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini 0.31 0,33 0.34 0.3332 98% Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan ekonomi 2,21 1,4 3,2-3,7 -1,65 51,56% Pertumbuhan ekonomi non migas 5.39 3,45 7,0-7,3 -1,63 50,94% Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara 6,03 5,22 7,7-8,0 4,14 53,76% 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas 5,65 6,93 7,00 6,93* 99%

30 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015
Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015 2013 2014 Target Realisasi Tingkat Realisasi Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 12 Terciptanya Swasembada Beras Rasio Pemenuhan Beras 72.00 71,22 78.00 70,17 89,96% 13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan Bauran energi baru terbarukan 0,02 0,50 1,00 1,01 101%  Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas 14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar 5.00 5,90 6,00 6,21 103,50%   Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 15 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Indeks persepsi korupsi 5,20 4,9 5,70 5,58* 97,89% Opini BPK WTP WDP 100% 16 Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat 68,00 (Baik) 72,16 75,00 (Baik) 76,65** (Baik) 102,20%

31 TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015
Tujuan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015 2013 2014 Target Realisasi Tingkat Realisasi Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 70.75 70,97 74 75,14 101,54% Kinerja Pemerintahan Daerah Tinggi Tinggi** 100%  Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 18 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Indeks kualitas lingkungan 74.07 78,29 79,24 81,97 103,4% 19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Intensitas emisi (ton CO2/eq) 1.500 1.611 1.458 1.738 83,9%

32 ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >> Dominasi migas dan batubara Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi) SOSIAL Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan Terjadinya peningkatan PHK Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA) LINGKUNGAN Degradasi SDA Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi PEMERINTAHAN Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk Pembangunan

33 SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
3.

34 TAHAPAN RPJPD 2005-2025 RPJMD KE-4 RPJMD KE-3 RPJMD KE-2 RPJMD KE-1
PERDA NO. 15 TAHUN 2008 VISI RPJPD KALTIM 2025 "TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN" RPJMD KE-4 (2019 – 2025) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pemantapan struktur ekonomi peningkatan pelayanan dasar efisiensi dan efektivitas,pemerintahan yang berbasis penegakan hukum Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi. RPJMD KE-3 (2014 – 2018) Kualitas SDM semakin meningkat Ketergantungan ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap. Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan. Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat RPJMD KE-2 (2009 – 2013) Pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu-hilir. RPJMD KE-1 (2005 – 2008) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengembangan ekonomi infrastruktur dasar pemerintahan provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien Pengutamaan hukum Penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan kelestarian alam & lingkungan

35 VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 PERDA NO. 7 TAHUN 2014
MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN FOKUS MISI 1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. DAYA SAING EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP

36 2016 2015 2014 2018 2017 TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN
RPJMD PROV. KALTIM TAHUN Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas 2014 2015 2016 2017 2018 Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur SINERGI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.

37 TEMA RKPD 2017 PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN
STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 6. Percepatan Transformasi Ekonomi 7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 8. Pengembangan Agribisnis 9. Peningkatan Produksi Pangan 10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

38 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM
Mewujudkan Kualitas SDM Yg Mandiri & Berdaya Saing Tinggi Meningkatnya IPM 77,42 Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah 11,5 th Meningkatnya Angka Melek Huruf 98.80% Meningkatnya Angka Harapan Hidup 72,5 th Meningkatnya Pendapatan Per kapita Rp. 52,65 juta Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh SKPD Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja BPPKB

39 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg Berkerakyatan Berbasis SDA & Energi Terbarukan Menurunnya Tingkat Kemiskinan 5,15 % Terciptanya Swasembada Beras 86 % Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Inflasi 5,90 %±1 Parietas daya beli Rp. 779 rb Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dlm Arti Luas 9 % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas 4,2 – 4,8 Bappeda. Disperindagkop. Biro Ekonomi Distan. BKPP. Disnakertrans. Disnak. Dis PU Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan. Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU Distan. Disbun. Disnak. DKP. Disperindagkop. Meningkatnya Pengembangan & Pemanfataan Energi Terbarukan 2,12 % Menurunnya Tingkat Pengangguran 6 % Menurunya Indeks Gini 0.32 % Distamben. Disnak. PLN. Swasta Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos

40 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM
Mewujudkan Infrastruktur Dasar yg Berkualitas bagi Masyarakat Secara Merata Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar 6,8 Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo

41 TATA KELOLA PEMERINTAHAN
SASARAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional, Transparan, & berorientasi pd Pelayanan Terwujudnya Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN Indeks persepsi 6,70 WTP Meningkatnya Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 78 B+(sangat baik) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 83 (sangat baik) Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan Biro Organisasi, Biro Pemerintahan Biro Organisasi

42 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN
Mewujudkan Kualitas Lingkungan yg Baik & Sehat serta BerPersfektif Perubahan Iklim Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 81,14 % Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca 1.300 ton CO2 BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda

43 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1)
12 Prioritas Pembangunan rpjmd 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK rkpd 2017 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Peningkatan kesempatan belajar anak Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan mutu di bidang kesehatan Percepatan pengentasan kemiskinan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja

44 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (2)
12 Prioritas Pembangunan rpjmd 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK rkpd 2017 Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang Peningkatan Investasi sektor UMKM Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah Percepatan Transformasi Ekonomi Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) Peningkatan ekpor produk olahan Pengembangan ekowisata

45 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3)
12 Prioritas Pembangunan rpjmd 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK rkpd 2017 Percepatan Agrobisnis Pengembangan Agrobisnis Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis Penerapan inovasi teknologi agribisnis Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah Produksi dan Produktivitas Pertanian Peningkatan Produksi Pangan Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian Penyediaan tenaga kerja melalui program transmigrasi Peningkatan infrastruktur Pertanian Peningkatan produktifitas pertanian Perbaikan tataniaga produk pangan

46 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3)
12 Prioritas Pembangunan rpjmd 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK rkpd 2017 Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan Peningkatan rasio elektrifikasi Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik

47 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (4)
12 Prioritas Pembangunan rpjmd 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD UNTUK rkpd 2017 Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan Penegakan hukum lingkungan Penurunan emisi gas rumah kaca Penggarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

48 KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017
4.

49 Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(1)
URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017 * PENDAPATAN A. PENDAPATAN ASLI DAERAH I. Pajak Daerah a. Pajak Kendaraan Bermotor b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Air Permukaan e. Pajak Rokok II. Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

50 Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(2)
URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* PENDAPATAN B. DANA PERIMBANGAN I. Bagi Hasil Pajak a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) b. Bagi Hasil PPh Psl II. Bagi Hasil Bukan Pajak Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) - c. Landrent d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) e. Minyak Bumi f. Gas Bumi III. Dana Perimbangan Lainnya  Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana BOSNAS C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH I. Pendapatan Hibah II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

51 Belanja Daerah 2015, target 2016 & Proyeksi 2017
URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* 1. Pendapatan 2. Belanja 2.1. Belanja tidak langsung 2.2. Belanja Langsung Surplus/Defisit ( ) ( ) - 59,12 % 52,36 % 47,64 % 40,88 % 59,84 % 40,16 % 9.699 Milyar Milyar 6.602Milyar

52 Pembiayaan 2015, target 2016 & proyeksi 2017
No. URAIAN TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa) 2. Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman 6. Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN - Pencairan Dana Cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pembayaran pokok utang Pemberian pinjaman daerah PEMBIAYAAN NETTO

53 Belanja Wajib & Mengikat tahun 2015,
TAHUN 2016 & proyeksi tahun 2017 No Uraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 1. Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Hibah & Bansos Wajib Bankeu Spesifik Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2. Belanja Langsung Belanja MYC Tol BSB Jembatan Mahakam 4 Jalan Pendekat Mahakam 4 SPAM Maloy Pipa Distribusi Maloy - BLUD 3. Pembiayaan Pengeluaran Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Pokok Utang Total

54 Kapasitas Riil Keuangan 2015, KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN
target 2016 & proyeksi 2017 NO. URAIAN TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017 1. Pendapatan 2. Pencairan Dana Cadangan - 3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Total Penerimaan Dikurangi 4. Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib & Mengikat KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN

55 Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016
Surat edaran Rancangan awal rkpd tahun 2017 & penyampaian pagu indikatif skpd tahun 2017 Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016

56 PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017
KODE UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF 2017 Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Dinas Pemuda dan Olah Raga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Umum Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Biro Hukum Biro Organisasi Biro Pemerintahan Umum

57 KODE UNIT ORGANISASI PAGU INDIKATIF 2017 Biro Sosial Biro Perekonomian Biro Keuangan Biro Pembangunan Daerah Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Biro Perlengkapan Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur Sekretariat DPRD Badan Penelitian dan Pengembangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Kantor Penghubung Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pendapatan Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Arsip Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Badan Perpustakaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dinas Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kehutanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kelautan Dan Perikanan

58 SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta
SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta (Sesuai Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016) 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 3. Dinas Perhubungan 4. Badan Lingkungan Hidup 5. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6. Dinas Sosial 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 8. Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) 9. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 12. Biro Pemerintahan Umum 13. Biro Sosial 14. Biro Perekonomian 15. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur

59 SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta
SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta (Sesuai Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016) 16. Badan Penelitian dan Pengembangan 17. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 18. Kantor Penghubung 19. Badan Pendidikan dan Pelatihan 20. Badan Kepegawaian Daerah 21. Dinas Pendapatan Daerah 22. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 23. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 34. Badan Arsip Daerah 25. Dinas Komunikasi dan Informatika 26. Badan Perpustakaan 27. Dinas Pertanian Tanaman Pangan 28. Dinas Peternakan 29. Dinas Kehutanan 30. Dinas Pertambangan dan Energi 31. Dinas Kelautan Dan Perikanan

60 Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)
SELASA, 22 Maret 2016 WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN 25' Registrasi Panitia Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Prov. Kaltim 5' Pembukaan MC Pembacaan Doa 20' Pengantar Rapat dan Paparan Singkat Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Plt. Kepala Bappeda Prov. Kaltim Arahan Sekda Prov. Kaltim Sekda Prov. Kaltm 15' Mekanisme Rakor Prioritas Kepala Bidang Ekonomi SIDANG KELOMPOK RUANG RAPAT MASING KELOMPOK 30' URAIAN Bidang Infrastruktur : Ruang Rapat Rapetada Lt. II Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA dan LH Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Infrastruktur Tahun 2016 Assisten Ekonomi Pembangunan & Keuangan Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim Bidang Pemerintahan & Aparatur Ruang Rapat Propeda Lt. II Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik dan Keamanan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Pemerintahan & Aparatur Tahun 2016 Assisten Bidang Pemerintahan Kabid. Pemerintahan & Aparatur Bappeda Prov. Kaltim Bidang Kesejahteraan Rakyat/SDM Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakatan, MDGs Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Kesejahteraan Rakyat/SDM Tahun 2016 Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim Bidang Ekonomi & Daya Saing Daerah Ruang Rapat Poldas Lt. I Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemb. & Keuangan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Ekonomi & Daya Saing Daerah Tahun 2016 Assisten Bidang Administrasi Umum Kabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim Coffe Break (Ruang Rapat Masing-masing kelompok)

61 Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)
SELASA, 22 Maret 2016 WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN 30' Coffe Break (Ruang Rapat Masing-masing kelompok) 150' PEMBAHASAN KELOMPOK Bidang Infrastruktur - Ass. Ekonomi Pemb. dan Keuangan Ruang Rapat Rapettada Lt. II Bappeda - Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH - Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Assisten Bidang Pemerintahan Ruang Rapat Propeda Lt. II Bappeda - Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM - Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda - Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs - Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah - Assisten Adminitrasi Umum Ruang Rapat Poldes Lt. I Bappeda - Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. & Keuangan - Kabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim 60' ISHOMA

62 Jadwal Pelaksanaan (Hari 1) LANJUTAN PEMBAHASAN KELOMPOK
SELASA, 22 Maret 2016 WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN 60' ISHOMA 180' LANJUTAN PEMBAHASAN KELOMPOK Bidang Infrastruktur - Assisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Ruang Rapat Rapettada Lt. II Bappeda - Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH - Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Assisten Bidang Pemerintahan Ruang Rapat Propeda Lt. II Bappeda - Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM - Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda - Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs - Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah - Assisten Adminitrasi Umum Ruang Rapat Poldes Lt. I Bappeda - Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. & Keuangan - Kabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim

63 Jadwal Pelaksanaan (Hari 2)
Rabu, 23 Maret 2016 WAKTU ACARA PEMBICARA KETERANGAN 30' Registrasi Panitia Ruang Rapat Masing - Masing Kelompok 240' LANJUTAN PEMBAHASAN PADA MASING - MASING KELOMPOK (rapat lanjutan untuk penyempurnaan hasil verifikasi sebagai bahan rapat pleno ) - Kepala Bidang Perencana, Kasubbid dan Staf - SKPD Terkait pada masing - masing kelompok 90' ISHOMA Selesai Rapat Pleno Penyampaian Hasil Rakor Prioritas oleh Masing Masing Kelompok Bidang Infrastruktur - Assisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Seluruh Peserta Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Prov. Kaltim - Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH - Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Assisten Bidang Pemerintahan - Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM - Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat - Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs - Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah - Assisten Adminitrasi Umum - Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. & Keuangan - Kabid Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim PENUTUP

64 TERIMA KASIH Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018