Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan pada acara : Rakor Prioritas Tahun 2016, S a m a r i n d a, 2 2 M a r e t 2 0 1 6 disampaikan pada acara : Rakor Prioritas Tahun 2016, S a.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan pada acara : Rakor Prioritas Tahun 2016, S a m a r i n d a, 2 2 M a r e t 2 0 1 6 disampaikan pada acara : Rakor Prioritas Tahun 2016, S a."— Transcript presentasi:

1 disampaikan pada acara : Rakor Prioritas Tahun 2016, S a m a r i n d a, 2 2 M a r e t 2 0 1 6 disampaikan pada acara : Rakor Prioritas Tahun 2016, S a m a r i n d a, 2 2 M a r e t 2 0 1 6 PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS Oleh: Ir. H. Nazrin, M. Si Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kaltim

2 OUTLINE PAPARAN 2 PENGANTAR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017 I. II. III. IV.

3 PENGANTAR 1.1.1.1.

4 1.Sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) telah dan akan dilakukan tahapan pembahasan sbb : a.Rakor Bappeda se Kalimantan Timur pada tanggal 4 Februari 2016 di Paser dan dilanjutkan dengan; b.Konsultasi Publik tanggal 8 Maret 2016; c.Rakor Prioritas tanggal 22-23 Maret 2016; d.Forum SKPD tanggal 28-29 Maret 2016; e.Musrenbang RKPD Prov. Kaltim Tahun 2016 tanggal 4-5 Maret 2016. 2.Tujuan yang diharapkan dalam Rakor Prioritas adalah menyelaraskan sekaligus menyepakati Ranwal RKPD dengan Rancangan Renja SKPD sebagai penjabaran tahun ke-4 RPJMD PENGANTAR

5 3. Mekanisme Pembahasan, terkait : a)Membahas kesesuaian program/kegiatan prioritas SKPD Ta. 2017 dengan posisi Tahun Ke-4 RPJMD (Rancangan Awal RKPD Tahun 2017); b)Membahas kesesuaian indikator kinerja program/kegiatan prioritas serta target kinerja Rancangan Renja SKPD Ta. 2017 dengan Indikator Kinerja pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017; c)Membahas ketepatan lokasi kegiatan program/kegiatan prioritas SKPD Tahun 2017 dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2017; d)Membahas program/kegiatan baru diluar Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2017 ( permasalahan dan isu strategis aktual yang didasarkan atas kebijakan nasional dan daerah ) PENGANTAR

6 4.Disebabkan kemampuan fiskal Tahun 2017 yang semakin menurun, maka dalam menyusun RENJA nya SKPD diminta untuk : a)Menerapkan prinsip “money follow priority” (pembiayaan untuk kegiatan prioritas); b)Fokus pada kegiatan sesuai Tema RKPD Tahun 2017; c)Fokus pada kegiatan untuk pencapaian 19 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim; d)Menghindari kegiatan yang bersifat aksesoris yang tidak berorentasi pelayanan publik; e)Melakukan efisiensi pada belanja operasional; f)Dilarang untuk membuat kegiatan baru kecuali kegiatan tersebut diyakini mempercepat pencapaian 19 Sasaran Prioritas RPJMD Prov. Kaltim serta menjawab permasalahan dan isu-isu terkini; PENGANTAR

7 EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2015 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN 2.2.

8 TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN “KALTIM MAJU 2018” NO INDIKATOR PEMBANGUNAN KONDISI AWAL 2013 PELAKSANAAN RKPD TARGET 2018 2014 Reali sasi 2015 Reali sasi 20162017 1. PDRB ADHK (Rp. Triliun) 425,43401,77492,18419,45488,9439,58461,56462,16 2. Pertumbuhan Ekonomi (%) 1,452,852,024,40-0,854,805,004,7 – 5,3 3. Tingkat Pengangguran (%) 7,947,547,537,007,506,506,005,11 4. Tingkat Kemiskinan (%) 6,066,42 5,756,235,355,365,00 5.5.I P M77,3377,0173,8277,1473,82*77,2877,4278 6. Laju Inflasi (%) *YoY 9,656,775,106,304,896,705,905,505,50 7.7. Investasi (Rp.Triliun) *TWIII 30,8930,8730,8635,0030,9137,0040,0044,19 8. Indeks Kualitas Lingkungan 74,0778,2975,2479,2481,9780,1981,1482,00 * Metode Perhitungan Baru

9 HASIL EVALUASI PER MISI PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2015 NoMISI RPJMD JUMLAH PROGRAM MEMENUHI TARGET (achieve) MENUJU TARGET (on track) BELUM MENCAPAI TARGET (of track) 1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Tinggi 18 Program16 Program1 Program 2 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam Dan Energi Terbarukan 59 Program44 Program9 Program6 Program 3 Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata 14 Program6 Program3 Program5 Program 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik 12 Program11 Program1 Program- 5 Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta Berpresfektif Perubahan Iklim 16 Program13 Program1 Program2 Program JUMLAH119 Progam90 Program15 Program14 Program 19 sasaran : 15 memenuhi target dan 4 sasaran menuju pencapaian target

10 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KO TA 2011201220132014 1. Paser 67,1168,1869,6169,87 2. Kutai Barat 66,9267,1468,1368,91 3. Kutai Kartanegara 68,4769,1270,7171,20 4. Kutai Timur 67,7368,7169,7970,39 5. Berau 70,4370,7772,0272,26 6. PPU 66,9267,1768,0768,60 7. Balikpapan 76,0276,5677,5377,93 8. Samarinda 77,0577,3477,8478,39 9. Bontang 77,2577,5578,3478,58 10. Mahulu --63,8164,32 KALTIM 72,0272,6273,2173,82 NASIONAL 67,0967,7068,3168,90 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2013 mencapai 73,21 atau berada pada peringkat ke 4 secara nasional dan pada tahun 2015 menjadi 73,82 atau naik peringkat ke 3 secara nasional.

11 KETERANGAN: = Diatas Rata-rata Provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi BERAU KUTIM BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN PPU PASER KUKAR KUBAR MAHULU Kaltim 98,75 Persen Kaltim 98,75 % Angka Melek Huruf Kab/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2015 (%) Angka melek huruf merupakan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf di Kalimantan Timur menurut perkembangan meningkat setiap tahun dari 97,36 persen pada tahun 2010 menurun menjadi 97,26 persen tahun 2011 dan 97,55 persen pada tahun 2012, selanjutnya meningkat lagi menjadi 97,95 persen di tahun 2013, sedang tahun 2014 sebesar 98,75 dan tahun 2015 sebesar 98,75. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

12 KETERANGAN : = Diatas Rata-rata Provinsi = Dibawah rata-rata Provinsi BERAU KUTIM BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN PPU PASER KUKAR KUBAR MAHULU Kaltim Tahun 2015 9,60 % Kabupaten/Kota20132014 1Paser 7,967,99 2Kutai Barat 7,897,98 3Kutai Kartanegara 8,418,46 4Kutai Timur 8,568,60 5Berau 8,528,53 6PPU 7,307,46 7Mahakam Ulu 6,867,15 8Balikpapan 10,3910,41 9Samarinda 10,2010,26 10Bontang 10,3410,35 Kalimantan Timur 8,879,04 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2014

13 TINGKAT KEMISKINAN 2008 - 2015 Provinsi / Kab– Kota Tingkat Kemiskinan (%) 2008200920102011201220132014 Paser10,9710,119,487,917,647,947,87 Kutai Barat dan Mahulu 10,608,979,908,258,287,707,53 Kutai Kartanegara 9,298,038,687,216,947,527,43 Kutai Timur13,2011,8811,389,438,779,069,10 Berau5,815,906,605,465,244,834,76 P P U12,9911,3810,468,678,577,707,56 Balikpapan3,493,584,073,393,302,482,46 Samarinda4,674,845,214,314,184,634,56 Bontang7,266,666,675,405,205,165,10 KALTIM9,517,737,666,776,686,066,42 NASIONAL15,4214,1513,3312,4911,6711,,3711,25 Kemiskinan di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan karena belum ditunjang oleh infrastruktur ekonomi yang memadai TAHUN 2015 Kaltim = 6,23% Vs Nasional = 11,22% TAHUN 2015 Kaltim = 6,23% Vs Nasional = 11,22%

14 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) KABUPATEN/KOTA20082009201020112012201320142015 Paser 7.767.646.828.4110.189.256.699.06 Kutai Barat 6.837.377.979.118.238.036.8411.70 Kutai Kartanegara 9.8211.3811.537.687.897.377.6510.22 Kutai Timur 5.0914.5912.719.416.496.095.655.14 Berau 10.079.379.338.215.795.8510.055.72 Penajam Pasir Utara 10.7410.879.788.447.537.977.527.28 Balikpapan 16.0613.7011.7612.148.957.957.565.95 Samarinda 12.3110.199.2210.909.718.577.565.61 Bontang 16.3214.6612.7712.4414.3211.199.3812.07 Mahulu -------4.75 KALTIM11,1111.2210.419.888.807.947.547.50 NASIONAL 8,397,877,146,566,146,255,946.18 Ekonomi ekstraktif tidak berkorelasi dengan penurunan pengangguran. Capital Intensive namun less labor

15 PEREKONOMIAN KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Persen Rp. Trilyun (ADHB) Provinsi / Nasional Peran thd Nasional Tahun 2015* (%) Laju Pertumbuhan Q-to-QY-on-YC-to-C Kalimantan Timur 4,66 2,59(0,55)(0,85) Kalimantan Tengah 0,87(0,39)6,567,01 Kalimantan Selatan 1,18(3,70)4,143,84 Kalimantan Barat 1,303,204,354,81 Pulau Kalimantan 8,001,461,451,31 Indonesia (1,83)5,044,79 * Triwulan IV Tahun 2015 (Sumber: BPS Kaltim) Rp. TrilyunPersen

16 KONDISI INVESTASI NASIONAL & KALTIM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) NASIONAL & KALTIM 2013 – 2015 PENANAMAN MODAL ASING (PMA) NASIONAL & KALTIM 2013 – 2015 Penurunan investasi terjadi pada investasi pemerintah dan swasta. Investasi pemerintah terindikasi dari realisasi belanja modal pemerintah provinsi tahun 2015 yang realisasinya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada tahun 2015 realisasi belanja modal Pemprov Kaltim tercatat sebesar Rp2,00 triliun, lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp2,21 triliun atau turun -9,6% (yoy). Sementara penurunan investasi swasta terutama terjadi pada aktivitas penamanan modal dalam negeri (PMDN paling besar terjadi pada sektor tersier yaitu sektor listrik, gas dan air, dan sektor transportasi dan pergudangan. Aktivitas penanaman modal asing menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2015, khususnya pada sektor industri makanan). Peningkatan PMA sejalan dengan perbaikan pada sektor industri pengolahan Kaltim tahun 2015. SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW IV 2015, BANK INDONESIA

17 INVESTASI SEKTOR SWASTA DI KABUPATEN/KOTA TOTAL PMDN 2010-2015 = IDR 69,844,298,049,860 TOTAL PMA 2010-2015 = US$ 10,779,187,345

18 KONDISI EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 Kinerja ekspor luar negeri Kaltim masih mengalami kontraksi pada Tahun 2015 khususnya untuk ekspor nonmigas. Secara kumulatif nilai ekspor Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2015 mencapai US$ 17,41 miliar atau menurun 23,19 persen dibanding periode Januari-Desember 2014. Dari seluruh ekspor bulan Januari- Desember 2015, ekspor migas mencapai US$ 6,40 miliar atau menurun 36,06 persen dan non migas mencapai US$ 11,02 miliar atau menurun 13,04 persen

19 Berdasarkan negara tujuannya, penurunan ekspor batubara Kaltim dipicu oleh penurunan ekspor ke India dan Tiongkok yang masing-masing terkontraksi sebesar -24,2% (yoy) dan -14,7% (yoy). Pada triwulan III 2015, negara tujuan utama ekspor batubara Kaltim adalah India dengan volume ekspor mencapai 15,40 juta ton, disusul oleh Tiongkok sebesar 10,44 juta ton, ASEAN sebesar 8,60 juta ton dan Korea Selatan sebesar 7,10 juta ton. TUJUAN EKSPOR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 EKSPOR BATUBARA EKSPOR CPO CPO juga mengalami pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -23,2% (yoy). Secara spasial, terdapat empat negara yang menjadi tujuan utama ekspor CPO Kaltim, yakni Malaysia, Filipina, Tiongkok dan Eropa. Penurunan permintaan CPO pada triwulan III 2015 terutama berasal dari Tiongkok SUMBER : KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI KALTIM TW III, BANK INDONESIA, 2015

20 PERKEMBANGAN INFLASI Inflasi Provinsi Kaltim (yoy) sebesar 4,89%; dengan rincian menurut Kota; Samarinda sebesar 4,24%, Balikpapan 6,26% dan Tarakan 3,42% Andil Inflasi Kaltim dari sisi Komoditi KALTIM 1,05 Andil Inflasi Kaltim Menurut Kota SUMBER : BERITA RESMI STATISTIK, BPS, 2016 Kalimantan Timur pada bulan Desember 2015 mengalami Inflasi sebesar 1,05%

21 RASIO PEMENUHAN BERAS Produksi beras tahun 2015 sebesar 463.070 ton dengan tingkat konsumsi sebesar 402.366 ton beras sehingga tingkat rasio pemenuhan beras baru mencapai 70,17%.

22 Terdapat 4 kabupaten/kota yang berhasil swasembada beras. Namun pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur baru mencapi ketersediaan beras 67,46%. Sesuai RPJMD target 2015 sebesar 86,81% dan tahun 2016 sebesar 91,19% - > memerlukan keseriusan dalam mencapai target tersebut. REALISASI PEMENUHAN KEBUTUHAN KONSUMSI BERAS KAB/KOTA TAHUN 2014 (Produksi dan Konsumsi (Ton Beras) Ketersediaan (%)

23 Kabupaten/kota Jumlah sentra Luas Lahan ditanami 1x (Ha) % Luas Lahan ditanami 2x (Ha) % belum ditanami (Ha) %Luas Potensi Lahan(Ha) Paser7 3,42826.77 2,17616.99 7,17556.03 12,806 Mahakan Ulu2 3173.81 -0.00 1126.19 42 PPU4 4,70035.63 6,10246.26 2,34517.78 13,191 Kubar7 9,10253.10 7134.16 7,32742.74 17,142 Samarinda3 220.42 1,87335.49 3,38264.09 5,277 Berau7 2,77234.34 1,99424.70 3,18139.41 8,072 Kukar13 1,2391.98 18,22929.07 42,88468.38 62,716 Kutim7 1,50417.47 3,74143.45 3,28938.20 8,609 TOTAL50 22,79817.83 34,82827.24 69,59454.43 127,855 POTENSI LAHAN PADA SENTRA PRODUKSI PADI SAWAH Irigasi menjadi kendala dalam pengembangan lahan pertanian, 54 % lahan sawah yang ada belum bisa di tanami

24 Rasio Elektrifikasi RT berlistrik : 798.734 KK RT blm berlistrik : 215.428 KK Desa berlistrik : 959 desa Desa blm berlistrik : 42 desa Kontinuitas Kegiatan Listrik Untuk menjamin penyaluran tenaga listrik yang disediakan/disuplai dari Pembangkit PT. PLN (Persero) dan Independent Power Producer serta Excess Power kepada konsumen maka ketersediaan jaringan distribusi sangat dibutuhkan, yang selama ini didanai melalui APBN yaitu kegiatan Listrik Pedesaan Rasio Elektrifikasi Tahun 2015 RASIO ELEKTRIFIKASI DI KALTIM

25 UPAYA DALAM PENINGKATAN PEMANFAATAN ENERGI TERBARUKAN 1.Pembangunan pembangkit listrik tenaga gas yang berasal dari pengolahan limbah pabrik kelapa sawit (PLTBG-POME) berkerja sama dengan perusahan perkebunan sawit dan PLN melalui skema bisnis yang disepakati.; 2.Pemasangan PLTS terpusat sebanyak 2 unit di Desa Kendesiq Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat dan Desa Memahaq Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu. 3.PLTS Tersebar sebanyak 906 unit di 13 Desa yang berada di kawasan perbatasan wilayah Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu

26 SK Jalan Nasional No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Nasional Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional Jalan Mantap 93,66 % Kondisi aspal 1.670,82 Km, Aggregat 40,10 km (Kondisi Baik 768,73 km, sedang 833,76 Km, Rusak 65,80km dan Rusak Berat 42,61 Km A. JALAN NASIONAL Kondisi : B. JALAN PROVINSI SK Mendagri dan OTDA No. 55 Tahun 2000 tentang Penetapan status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi. Jalan Mantap 52,76 % (aspal 888,08 Km, Aggregat 250,08 km, tanah 139,80 km) Kondisi Baik 497,36 km, sedang 339,95 Km, Rusak 296,84 km dan Rusak Berat 455,67 Km Kondisi : Dalam upaya mendukung Kawasan industri, telah dibangun beberapa infrastruktur secara bertahap yaitu : 1.Jalan Km 13 – Kariangau Balikpapan, Jalan Akses Maloy, Jalan Tol, jalan akses ke Palaran. 2.Untuk menciptakan aksesibilitas antar kawasan, dilakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan jalan provinsi, mengembangkan pelabuhan Pelabuhan Maloy dan Kariangau, Pelabuhan Penajam, Pelabuhan Samarinda. 3.Untuk mendukung percepatan investasi ditingkatkan aksesibilitas layanan transportasi udara berupa pengembangan bandara Sultan Aji Mumahmmad Sulaiman Sepinggan, Bandara Kalimarau, Bandara Maratua, Bandara Data Dawai, Bandara Paser dan Bandara Samarinda Baru. 4.Membangun sumber daya air serta melakukan pemeliharaan Jaringan irigasi untuk pertanian. INFRASTRUKTUR

27 -19,07% Rencana Aksi penurunan emisi meliputi sektor Berbasis Lahan, Limbah dan Energi dan Transportasi Indeks Kualitas Lingkungan dan Intensitas Emisi tahun 2015 telah mencapai target masing-masing diatas 79,24 dan 1.458 ton CO 2 /eq. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menargetkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 19,07% pada tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan

28 28 TujuanSasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2015 20132014TargetRealisasi Tingkat Realisasi Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi Meningkatkan kualitas SDM Kaltim 1Meningkatnya IPMIPM73.2173,8277,1473,82* 95,36% 2 Meningkatnya angka melek huruf Angka melek huruf 97.9598,7598,5098,64** 100,14% 3 Meningkatnya rata- rata lama sekolah Angka rata- rata lama sekolah (Tahun) 8,879,0410,509.60* 91,43% 4 Meningkatnya angka harapan hidup Angka harapan hidup (tahun) 73,5273,6271.5073,62* 102,61% 5 Meningkatnya pendapatan per kapita Pendapatan per kapita (Rp. Juta) 64,1261,1748,6561,17* 125,73% Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 6 Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan (%) 6,066,425,756,23 92,29% TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015

29 TujuanSasaranIndikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015 20132014TargetRealisasi Tingkat Realisasi Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat 7 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran (%) 7,947,547.007,50 93,33% 8 Meningkatnya daya beli masyarakat Tingkat inflasi (%) 9.657,666,30+14,89 77,62% Paritas daya beli (purchasing power parity) 649.850 Juta 653.700 juta 724.450 juta 653.700 juta* 90,23% 9 Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini 0.310,330.340.3332 98% Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan ekonomi 2,211,43,2-3,7-1,65 51,56% Pertumbuhan ekonomi non migas 5.393,457,0-7,3-1,63 50,94% Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara 6,035,227,7-8,04,14 53,76% 11Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas 5,656,937,006,93* 99% TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015

30 30 TujuanSasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun Lalu Kinerja Impact Tahun 2015 20132014TargetRealisasi Tingkat Realisasi Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan Meningkat kan pertumbuhan ekonomi hijau 12 Terciptanya Swasembada Beras Rasio Pemenuhan Beras 72.0071,2278.0070,17 89,96% 13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan Bauran energi baru terbarukan 0,020,501,001,01 101% Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas 14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar 5.005,906,006,21 103,50% Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 15 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Indeks persepsi korupsi 5,204,95,705,58* 97,89% Opini BPKWTPWDPWTP 100% 16Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat 68,00 (Baik) 72,1675,00 (Baik) 76,65** (Baik) 102,20% TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015

31 31 TujuanSasaran Indikator (Impact) Kondisi Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2015 20132014TargetRealisasi Tingkat Realisasi Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 70.7570,977475,14 101,54% Kinerja Pemerintahan Daerah Tinggi Tinggi** 100% Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 18 Meningkatnya indeks kualitas lingkungan Indeks kualitas lingkungan 74.0778,2979,2481,97 103,4% 19Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Intensitas emisi (ton CO 2 /eq) 1.5001.6111.4581.738 83,9% TARGET & REALISASI KINERJA PEMBANGUNAN 2015

32 32 ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI SOSIAL PEMERINTAHAN Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >> Dominasi migas dan batubara Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur (transportasi dan energi) Ketimpangan Pendapatan Dominasi Kemiskinan di Pedesaan Terjadinya peningkatan PHK Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA) Degradasi SDA Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi LINGKUNGAN Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk Pembangunan

33 SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 3.

34 RPJMD KE-1 (2005 – 2008)  Peningkatan kualitas sumberdaya manusia  pengembangan ekonomi  infrastruktur dasar  pemerintahan provinsi dan kab/kota berjalan dengan lebih efektif & efisien  Pengutamaan hukum  Penataan ruang menjadi dasar kebijakan pembangunan  kelestarian alam & lingkungan RPJMD KE-2 (2009 – 2013)  Pemantapan perubahan struktur secara sosial ekonomi  pengembangan pertanian berbasis agribisnis dan agroindustri mulai berjalan  pengembangan perekonomian mengarah pada perbaikan struktur antara produk hulu- hilir. RPJMD KE-3 (2014 – 2018 )  Kualitas SDM semakin meningkat  Ketergantungan ekonomi pada SDA terbarukan semakin berkembang, struktur ekonomi semakin mantap.  Prasarana dan sarana dasar pembangunan telah mencapai wilayah pedalaman  Pemerintahan berjalan makin efisien,efektif dan transparan.  Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah  Kualitas lingkungan secara global semakin terkendali & terus meningkat RPJMD KE-4 (2019 – 2025)  Peningkatan kualitas sumber daya manusia  Pemantapan struktur ekonomi  peningkatan pelayanan dasar  efisiensi dan efektivitas,pemerintaha n yang berbasis penegakan hukum  Perencanaan tata ruang wilayah berbasis ekonomi & ekologi. VISI RPJPD KALTIM 2025 " TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DAN SEJAHTERA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN" TAHAPAN RPJPD 2005-2025 PERDA NO. 15 TAHUN 2008

35 VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 PERDA NO. 7 TAHUN 2014 VISI AGROINDUSTRI MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN FOKUS MISI 1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. DAYA SAING EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP 35

36 2014 2015 2016 2017 2018 Penyiapan Industrialisasi Produk Unggulan Daerah dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas Meningkatkan Nilai Tambah Ekonomi Produk Unggulan Daerah dan Pemantapan Konektivitas Intra dan Antar Wilayah Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Merata Penguatan Daya Saing Daerah Berbasis SDA Terbarukan Didukung Penguatan Managemen SD Aparatur 36 SINERGI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA. TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN RPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018

37 37 PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 6. Percepatan Transformasi Ekonomi 7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 8. Pengembangan Agribisnis 9. Peningkatan Produksi Pangan 10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 12.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup TEMA RKPD 2017 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN

38 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM Mewujudkan Kualitas SDM Yg Mandiri & Berdaya Saing Tinggi Meningkatnya IPM 77,42 Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah 11,5 th Meningkatnya Angka Melek Huruf 98.80% Meningkatnya Angka Harapan Hidup 72,5 th Meningkatnya Pendapatan Per kapita Rp. 52,65 juta Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh SKPD Dinas Kesehatan  Dinas Tenaga Kerja  BPPKB

39 Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg Berkerakyatan Berbasis SDA & Energi Terbarukan Menurunnya Tingkat Kemiskinan 5,15 % Terciptanya Swasembada Beras 86 % Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Inflasi 5,90 %±1 Parietas daya beli Rp. 779 rb Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dlm Arti Luas 9 % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas 4,2 – 4,8 Bappeda. Disperindagkop. Biro Ekonomi Distan. BKPP. Disnakertrans. Disnak. Dis PU Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan. Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU Distan. Disbun. Disnak. DKP. Disperindagkop. Meningkatnya Pengembangan & Pemanfataan Energi Terbarukan 2,12 % Menurunnya Tingkat Pengangguran 6 % Menurunya Indeks Gini 0.32 % Distamben. Disnak. PLN. Swasta Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM

40 Mewujudkan Infrastruktur Dasar yg Berkualitas bagi Masyarakat Secara Merata Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar 6,8 Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM

41 SASARAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional, Transparan, & berorientasi pd Pelayanan Terwujudnya Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN Indeks persepsi 6,70 WTP Meningkatnya Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 78 B+(sangat baik) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 83 (sangat baik) Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan Biro Organisasi, Biro Pemerintahan Biro Organisasi

42 SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN Mewujudkan Kualitas Lingkungan yg Baik & Sehat serta BerPersfektif Perubahan Iklim Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 81,14 % Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca 1.300 ton CO2 BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda

43 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1) 1.Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 1. Peningkatan kesempatan belajar anak 2.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 3. Peningkatan mutu di bidang kesehatan 3.Percepatan pengentasan kemiskinan 3.Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin 4. Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin 4.Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja 5.Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja

44 6.Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang 7.Peningkatan Investasi sektor UMKM 8.Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga 9. Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global 10. Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) 11. Peningkatan ekpor produk olahan 12. Pengembangan ekowisata 6.Percepatan Transformasi Ekonomi 5.Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (2)

45 7.Pengembangan Agrobisnis 13.Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah 14.Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis 15.Penerapan inovasi teknologi agribisnis 16.Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah 8.Peningkatan Produksi Pangan 17. Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 18. Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 19. Penyediaan tenaga kerja melalui program transmigrasi 20. Peningkatan infrastruktur Pertanian 21. Peningkatan produktifitas pertanian 22. Perbaikan tataniaga produk pangan Percepatan Agrobisnis Produksi dan Produktivitas Pertanian 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3)

46 9.Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 23. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan 24. Peningkatan rasio elektrifikasi 25.Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 26. Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan 27. Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh 10.Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11.Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 28.Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus 29. Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur 30. Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3)

47 12.Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 31. Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan 32. Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan 33. Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 34. Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi 35. Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan 36. Penegakan hukum lingkungan 37. Penurunan emisi gas rumah kaca 38. Penggarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK RKPD 2017 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (4)

48 KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017

49 URAIANREALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017 * PENDAPATAN8.999.519.970.923 10.296.924.170.00 0 6.602.986.043.996 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH4.484.753.878.9535.089.508.170.0004.039.003.064.996 I. Pajak Daerah3.753.718.935.816 4.012.255.300.0003.090.089.583.000 a.Pajak Kendaraan Bermotor 746.376.224.473760.000.000.000 765.000.000.000 b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 736.536.983.318850.000.000.000 740.000.000.000 c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.123.196.545.9602.245.000.000.000 1.400.000.000.000 d.Pajak Air Permukaan 6.359.874.7556.500.000.000 e.Pajak Rokok 141.249.307.310150.755.300.000 178.589.583.000 II. Retribusi Daerah14.722.788.42812.996.200.00016.308.560.000 a.Retribusi Jasa Umum 6.205.635.425 5.877.500.000 7.121.060.000 b.Retribusi Jasa Usaha 7.474.085.738 6.049.400.000 7.937.500.000 c.Retribusi Perizinan Tertentu 1.043.067.265 1.069.300.000 1.046..000.000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 230.816.057.795289.251.210.000196.606.502.616 IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 485.496.096.914775.005.460.000735.998.419.380 Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(1)

50 URAIANREALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* PENDAPATAN8.999.519.970.923 10.296.924.310.00 0 6.602.986.043.996 B. DANA PERIMBANGAN 4.024.025.055.410 5.186.846.140.000 2.552.080.179.000 I. Bagi Hasil Pajak 639.155.368.700 883.000.000.000 660.000.000.000 a.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 349.229.352.700 505.000.000.000 360.000.000.000 b.Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 289.926.016.000 378.000.000.000 300.000.000.000 II. Bagi Hasil Bukan Pajak 3.166.218.336.710 3.212.361.151.000 1.811.678.000.000 a.Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 20.988.189.751 13.615.200.000 20.000.000.000 b.Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 3.907.016.672 2.500.000.000- c.Landrent 17.989.556.201 18.101.600.00025.000.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 1.267.109.239.225 1.312.403.151.000 1.038.839.260.000 e.Minyak Bumi 421.456.445.763 400.645.500.000 169.318.000.000 f.Gas Bumi 1.434.767.889.098 1.465.095.700.000 558.520.740.000 III. Dana Perimbangan Lainnya 218.651.350.000 1.091.484.989.000 80.402.179.000 a.Dana Alokasi Umum - 80.402.179.000 b.Dana Alokasi Khusus 218.651.350.000 352.062.210.000- c.Dana BOSNAS-659.020.600.000- C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 490.741.036.560 20.570.00.000 11.902.800.000 I. Pendapatan Hibah 11.404.893.000 15.570.000.000 11.902.800.000 II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 479.336.143.560 5.000.000.000- Pendapatan 2015, Target 2016 & Proyeksi 2017…….(2)

51 BELANJA DAERAH 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 URAIANREALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* 1.Pendapatan8.999.519.970.923 10.296.924.310.0006.602.986.043.996 2.Belanja 9.699.058.975.455 11.096.924.310.000 6.602.986.043.996 2.1. Belanja tidak langsung 5.734.352.715.949 5.809.876.200.000 3.801.408.043.996 2.2. Belanja Langsung3.964.706.259.5065.287.048.110.000 2.801.578.000.000 Surplus/Defisit(699.539.004.532)(800.000.000.000)- 59,12 % 40,88 % 52,36 % 47,64 % 59,84 % 40,16 % 9.699 Milyar 11.096 Milyar 6.602Milyar

52 PEMBIAYAAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 No.URAIAN TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* PENERIMAAN PEMBIAYAAN1.036.628.546.594800.000.000.000600.000.000.000 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa) 1.036.628.546.594800.000.000.000600.000.000.000 2.Pencairan dana cadangan 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 4.Penerimaan Pinjaman Daerah 5. Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman 6.Penerimaan Piutang Daerah PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000-100.000.000.000 1.Pencairan Dana Cadangan 2. Penyertaan modal (investasi) daerah 50.000.000.000100.000.000.000 3.Pembayaran pokok utang 4.Pemberian pinjaman daerah PEMBIAYAAN NETTO986.628.546.594800.000.000.000500.000.000.000

53 BELANJA WAJIB & MENGIKAT TAHUN 2015, TAHUN 2016 & PROYEKSI TAHUN 2017 NoUraian Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 1.Belanja Tidak Langsung 6.440.849.402.1555.783.922.200.0003.801.408.043.996 Belanja Pegawai 1.031.590.350.125 1.052.777.951.000 1.550.000.000.000 Hibah & Bansos Wajib 977.532.900.000 1.171.123.100.000 37.250.000.000 Bankeu Spesifik 1.556.813.432.812 1.461.640.800.000 548.158.043.996 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.874.912.719.218 2.098.380.349.0001.666.000.000.000 2.Belanja Langsung 751.326.818.158 1.234.300.000.0001.745.990.000.000 Belanja MYC - Tol -BSB -Jembatan Mahakam 4 -Jalan Pendekat Mahakam 4 -SPAM Maloy -Pipa Distribusi Maloy 423.133.000.000 175.000.000.000 123.133.000.000 75.000.000.000 50.000.000.000 - 735.000.000.000 332.000.000.000 272.000.000.000 41.000.000.000 90.000.000.000 - 1.149.390.000.000 450.000.000.000 250.000.000.000 90.890.000.000 200.000.000.000 89.300.000.000 69.200.000.000 BLUD 328.193.818.158499.300.000.000596.600.000.000 3.Pembiayaan Pengeluaran 000 Pembentukan Dana Cadangan --- Pembayaran Pokok Utang -- - Total7.192.176.220.3137.018.222.200.000 5.547.398.043.996 5.547.398.043.996

54 KAPASITAS RIIL KEUANGAN 2015, TARGET 2016 & PROYEKSI 2017 NO.URAIAN TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017 1.Pendapatan 8.999.519.970.92310.296.924.310.000 6.602.986.043.996 2.Pencairan Dana Cadangan -- 3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 1.036.628.546.594800.000.000.000- Total Penerimaan 10.036.148.517.51711.096.924.310.000 6.602.986.043.996 Dikurangi 4. Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib & Mengikat 7.192.175.220.3137.018.222.200.0005.547.398.043.996 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 2.843.973.297.2044.078.702.110.0001.055.588.000.000

55 SURAT EDARAN RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 & PENYAMPAIAN PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017 Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016

56 KODEUNIT ORGANISASIPAGU INDIKATIF 2017 1.01.01Dinas Pendidikan93.000.000.000 1.02.01Dinas Kesehatan19.166.000.000 1.02.02RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda6.000.000.000 1.02.03RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan19.531.000.000 1.02.05Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam6.721.000.000 1.03.01Dinas Pekerjaan Umum415.000.000.000 1.06.01Badan Perencanaan Pembangunan Daerah18.040.000.000 1.06.02 Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman & Daerah Tertinggal 3.705.000.000 1.07.01Dinas Perhubungan35.000.000.000 1.08.02Badan Lingkungan Hidup9.000.000.000 1.11.01Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana3.375.000.000 1.13.01Dinas Sosial19.567.000.000 1.14.01Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi14.465.000.000 1.15.01Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi23.000.000.000 1.16.01Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD)5.636.000.000 1.18.01Dinas Pemuda dan Olah Raga37.945.000.000 1.19.01Badan Kesatuan Bangsa dan Politik1.000.000.000 1.19.02Kantor Satuan Polisi Pamong Praja3.091.000.000 1.19.03Badan Penanggulangan Bencana Daerah6.329.000.000 1.20.03.1Biro Umum37.759.000.000 1.20.03.2Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol4.337.000.000 1.20.03.3Biro Hukum1.664.000.000 1.20.03.4Biro Organisasi1.894.000.000 1.20.03.5Biro Pemerintahan Umum1.610.000.000 PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2017

57 KODEUNIT ORGANISASIPAGU INDIKATIF 2017 1.20.03.6Biro Sosial2.425.000.000 1.20.03.7Biro Perekonomian2.000.000.000 1.20.03.8Biro Keuangan8.040.000.000 1.20.03.12Biro Pembangunan Daerah3.050.000.000 1.20.03.13Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama2.509.000.000 1.20.03.14Biro Perlengkapan9.487.000.000 1.20.03.15Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur4.432.000.000 1.20.04Sekretariat DPRD20.000.000.000 1.20.06Badan Penelitian dan Pengembangan5.000.000.000 1.20.07Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur4.089.000.000 1.20.08Kantor Penghubung3.676.000.000 1.20.10Badan Pendidikan dan Pelatihan7.710.000.000 1.20.11Badan Kepegawaian Daerah13.985.000.000 1.20.12Dinas Pendapatan Daerah20.338.000.000 1.21.01Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan9.500.000.000 1.22.04Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa5.894.000.000 1.24.01Badan Arsip Daerah3.081.000.000 1.25.01Dinas Komunikasi dan Informatika9.724.000.000 1.25.02Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah1.150.000.000 1.26.01Badan Perpustakaan3.561.000.000 2.01.01Dinas Pertanian Tanaman Pangan35.000.000.000 2.01.02Dinas Perkebunan14.000.000.000 2.01.03Dinas Peternakan20.000.000.000 2.02.01Dinas Kehutanan12.000.000.000 2.03.01Dinas Pertambangan dan Energi24.650.000.000 2.04.01Dinas Kebudayaan dan Pariwisata9.536.000.000 2.05.01Dinas Kelautan Dan Perikanan13.000.000.000

58 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 3.Dinas Perhubungan 4.Badan Lingkungan Hidup 5.Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6.Dinas Sosial 7.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 8.Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) 9.Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 10.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 12.Biro Pemerintahan Umum 13.Biro Sosial 14.Biro Perekonomian 15.Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta. 2017 (Sesuai Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016)

59 16.Badan Penelitian dan Pengembangan 17.Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur 18.Kantor Penghubung 19.Badan Pendidikan dan Pelatihan 20.Badan Kepegawaian Daerah 21.Dinas Pendapatan Daerah 22.Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 23.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 34.Badan Arsip Daerah 25.Dinas Komunikasi dan Informatika 26.Badan Perpustakaan 27.Dinas Pertanian Tanaman Pangan 28.Dinas Peternakan 29.Dinas Kehutanan 30.Dinas Pertambangan dan Energi 31.Dinas Kelautan Dan Perikanan SKPD Yang Telah Selesai Meng-Input di SIPPD Berdasarkan Pagu Ta. 2017 (Sesuai Surat Gubernur No. 050/1292/Bapp/2016, tanggal 15 Maret 2016)

60 SELASA, 22 Maret 2016 WAKTUACARAPEMBICARAKETERANGAN 07.30 - 07.5525'RegistrasiPanitia Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Prov. Kaltim 07.55 - 08.005'PembukaanMC 08.00 - 08.055'Pembacaan DoaPanitia 08.05 - 08.2520' Pengantar Rapat dan Paparan Singkat Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Plt. Kepala Bappeda Prov. Kaltim 08.25 - 08.4520'Arahan Sekda Prov. KaltimSekda Prov. Kaltm 08.45 - 09.0015'Mekanisme Rakor PrioritasKepala Bidang Ekonomi SIDANG KELOMPOK RUANG RAPAT MASING KELOMPOK 09.00 - 09.3030' URAIANPEMBICARA Bidang Infrastruktur : Ruang Rapat Rapetada Lt. II Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA dan LH Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Infrastruktur Tahun 2016 Assisten Ekonomi Pembangunan & Keuangan Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim Bidang Pemerintahan & Aparatur Ruang Rapat Propeda Lt. II Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik dan Keamanan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Pemerintahan & Aparatur Tahun 2016 Assisten Bidang Pemerintahan Kabid. Pemerintahan & Aparatur Bappeda Prov. Kaltim Bidang Kesejahteraan Rakyat/SDM Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakatan, MDGs Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Kesejahteraan Rakyat/SDM Tahun 2016 Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim Bidang Ekonomi & Daya Saing Daerah Ruang Rapat Poldas Lt. I Bappeda Moderator : Staf Ahli Bidang Ekonomi Pemb. & Keuangan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Bid. Ekonomi & Daya Saing Daerah Tahun 2016 Assisten Bidang Administrasi Umum Kabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim 09.30 - 10.0030'Coffe Break (Ruang Rapat Masing-masing kelompok) Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)

61 SELASA, 22 Maret 2016 WAKTUACARAPEMBICARAKETERANGAN 09.30 - 10.0030'Coffe Break (Ruang Rapat Masing-masing kelompok) 10.00 - 12.30150' PEMBAHASAN KELOMPOK Bidang Infrastruktur - Ass. Ekonomi Pemb. dan Keuangan Ruang Rapat Rapettada Lt. II Bappeda - Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH - Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Assisten Bidang Pemerintahan Ruang Rapat Propeda Lt. II Bappeda - Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur - SKPD terkait Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM - Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda - Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs - Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah - Assisten Adminitrasi Umum Ruang Rapat Poldes Lt. I Bappeda - Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. & Keuangan - Kabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait 12.30 - 13.3060'ISHOMA Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)

62 SELASA, 22 Maret 2016 WAKTUACARAPEMBICARAKETERANGAN 12.30 - 13.3060'ISHOMA 13.30 - 16.30180' LANJUTAN PEMBAHASAN KELOMPOK Bidang Infrastruktur - Assisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Ruang Rapat Rapettada Lt. II Bappeda - Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH - Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Assisten Bidang Pemerintahan Ruang Rapat Propeda Lt. II Bappeda - Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur - SKPD terkait Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM - Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda - Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs - Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah - Assisten Adminitrasi Umum Ruang Rapat Poldes Lt. I Bappeda - Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. & Keuangan - Kabid. Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Jadwal Pelaksanaan (Hari 1)

63 Rabu, 23 Maret 2016 WAKTU ACARAPEMBICARAKETERANGAN 07.30 - 08.0030'RegistrasiPanitia Ruang Rapat Masing - Masing Kelompok 08.00 - 12.00240' LANJUTAN PEMBAHASAN PADA MASING - MASING KELOMPOK (rapat lanjutan untuk penyempurnaan hasil verifikasi sebagai bahan rapat pleno ) - Kepala Bidang Perencana, Kasubbid dan Staf - SKPD Terkait pada masing - masing kelompok 12.00 - 13.3090'ISHOMA 13.30 - Selesai Rapat Pleno Penyampaian Hasil Rakor Prioritas oleh Masing Masing Kelompok Bidang Infrastruktur - Assisten Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Seluruh Peserta Ruang Rapat Renstra Lt. III Bappeda Prov. Kaltim - Staf Ahli Bidang Pertanian, SDA & LH - Kabid. PPW Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Pemerintahan dan Aparatur - Assisten Bidang Pemerintahan - Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Keamanan - Kabid. Pemerintahan & Aparatur - SKPD terkait Bidang Kesejahteraan Rakyat /SDM - Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat - Staf Ahli Bidang Kesra, Pemberdayaan Masyarakat, MDGs - Kabid. PSDM Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait Bidang Ekonomi dan Daya Saing Daerah - Assisten Adminitrasi Umum - Staf Ahli Bid. Ekonomi Pemb. & Keuangan - Kabid Ekonomi Bappeda Prov. Kaltim - SKPD terkait PENUTUP Jadwal Pelaksanaan (Hari 2)

64 TERIMA KASIH Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018


Download ppt "Disampaikan pada acara : Rakor Prioritas Tahun 2016, S a m a r i n d a, 2 2 M a r e t 2 0 1 6 disampaikan pada acara : Rakor Prioritas Tahun 2016, S a."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google