Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN OLEH : INSPEKTUR JENDERAL DISAJIKAN PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN 2009.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN OLEH : INSPEKTUR JENDERAL DISAJIKAN PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN 2009."— Transcript presentasi:

1 1 AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN OLEH : INSPEKTUR JENDERAL DISAJIKAN PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN 2009 DEPOK, 23 S.D 25 FEBRUARI 2009 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL JAKARTA, 2009

2 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun RPJM Bidang Pendidikan mempunyai 15 program yang terdiri dari 10 program utama dan 5 program pendukung RPJM Bidang Pendidikan mempunyai 15 program yang terdiri dari 10 program utama dan 5 program pendukung Itjen Depdiknas mengimplementasikan salah satu program pendukung RPJM bidang pendidikan yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Itjen Depdiknas mengimplementasikan salah satu program pendukung RPJM bidang pendidikan yaitu Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

3 3 Fokus Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Pemberantasan KKN dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Pemberantasan KKN dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan. Penyempurnaan Sistem Pengawasan. Penyempurnaan Sistem Pengawasan.

4 4 Renstra Depdiknas Tahun Itjen Depdiknas melaksanakan pilar kebijakan pokok yang ke tiga dari Renstra Depdiknas yaitu Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan. Itjen Depdiknas melaksanakan pilar kebijakan pokok yang ke tiga dari Renstra Depdiknas yaitu Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Citra Publik Pendidikan. Fokus : 1. Menata Sistem pengawasan dalam rangka pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif dan demokratis melalui penguatan tata kelola dan akuntabilitas. 2. Mempercepat pemberantasan KKN untuk mewujudkan Pengelolaan Pendidikan Nasional yang bersih dan berwibawa.

5 5 Target Utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK-RI atas laporan keuangan Depdiknas. Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK-RI atas laporan keuangan Depdiknas. Temuan BPK di lingkungan Depdiknas lebih kecil dari 0,5%. Temuan BPK di lingkungan Depdiknas lebih kecil dari 0,5%. Temuan Inspektorat Jenderal Depdiknas tentang penyimpangan di lingkungan Depdiknas menurun di bawah 0,5%. Temuan Inspektorat Jenderal Depdiknas tentang penyimpangan di lingkungan Depdiknas menurun di bawah 0,5%.

6 6 Fokus Program Itjen Depdiknas Penguatan Tata Kelola melalui penataan organisasi antara lain : Pembentukan Inspektorat Investigasi, Pembentukan SPI dan Pengembangan SIM- Pengawasan berbasis TIK. Penguatan Tata Kelola melalui penataan organisasi antara lain : Pembentukan Inspektorat Investigasi, Pembentukan SPI dan Pengembangan SIM- Pengawasan berbasis TIK. Peningkatan Akuntabilitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan serta tindakan preventif antara lain : Joint audit bersama BPKP, Bawasda dan Perguruan Tinggi; pengawasan dini; pendampingan pengadaan barang dan jasa; dan pendampingan penyusunan laporan keuangan Departemen. Peningkatan Akuntabilitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan serta tindakan preventif antara lain : Joint audit bersama BPKP, Bawasda dan Perguruan Tinggi; pengawasan dini; pendampingan pengadaan barang dan jasa; dan pendampingan penyusunan laporan keuangan Departemen. Pencitraan Publik Pendidikan melalui perolehan Sertifikasi ISO 9001:2000 Pencitraan Publik Pendidikan melalui perolehan Sertifikasi ISO 9001:2000

7 7 HASIL YANG TELAH DICAPAI Pengawasan terhadap semua satker Depdiknas dan dana dekonsentrasi. Pengawasan terhadap semua satker Depdiknas dan dana dekonsentrasi. Percepatan penyelesaiaan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen,BPKP,BPK-RI dan Wasmas. Percepatan penyelesaiaan tindak lanjut hasil pengawasan Itjen,BPKP,BPK-RI dan Wasmas. Pendampingan penyusunan laporan keuangan pada unit-unit kerja Depdiknas di 27 Propinsi (170 satuan kerja). Pendampingan penyusunan laporan keuangan pada unit-unit kerja Depdiknas di 27 Propinsi (170 satuan kerja). Pendampingan pengadaan barang dan jasa di 9 satuan kerja. Pendampingan pengadaan barang dan jasa di 9 satuan kerja.

8 8 Draft Permendiknas tentang Sistem Pengawasan Internal (SPI) Departemen. Draft Permendiknas tentang Sistem Pengawasan Internal (SPI) Departemen. Terbentuknya Inspektorat Investigasi melalui Permendiknas no 65 tahun Terbentuknya Inspektorat Investigasi melalui Permendiknas no 65 tahun Diperolehnya sertifikat ISO 9001 : Diperolehnya sertifikat ISO 9001 : Penerapan Sistem Informasi Manajemen Audit Pendidikan (SIMAP). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Audit Pendidikan (SIMAP).

9 9 PENGEMBANGAN SDM ITJEN PROFESIONALISME 1.PENINGKATAN KOMPETENSI dan KAPASITAS 1.ETIKA AUDITOR  PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  STANDARISASI AUDITOR  STUDI LANJUT  REKRUTMEN AUDITOR BERBASIS KOMPETENSI  STUDI BANDING  PENEGAKAN KODE ETIK

10 10 PENGEMBANGAN METODE MODERNISASI 1.METODE PENGAWASAN 2.PROSEDUR PENGAWASAN  PEMERIKSAAN KINERJA (UU-RI NO. 15 TAHUN 2004)  PEMERIKSAAN KOMPREHENSIF  PEMERIKSAAN KHUSUS  PENGAWASAN TEMATIK  PENGAWASAN DINI  SOP PEMERIKSAAN KINERJA DAN KOMPREHENSIF  SOP DANA DEKONSENTRASI  SOP PEMERIKSAAN KHUSUS  SOP PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT  SOP PEMERIKSAAN TEMATIK

11 11 PROGRAM UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN Pengawasan program wajar Dikdas 9 tahun di 33 Propinsi, 471 kabupaten/kota dengan pola joint audit bersama BPKP, Bawasda dan Perguruan Tinggi, meliputi 5 jenis kegiatan :  Peningkatan sarana dan prasarana.  Peningkatan mutu SD (DAK).  Peningkatan mutu, Relevansi, dan Daya saing.  Sertifikasi guru.  Program pendidikan Tinggi untuk mendukung wajar Dikdas 9 tahun.

12 12 2. Pengawasan komprehensif dan dana dekonsentrasi. 3. Tindak lanjut hasil pengawasan 4. Supervisi penyusunan laporan keuangan Departemen. 5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa. 6. Penyusunan pedoman dan instrument Satuan Pengawas Internal (SPI). 7. Sosialisasi SOP pengawasan BOS KITA 8. Beasiswa S1 / S2 Akuntansi Pemerintahan / Pengawasan Keuangan Negara.

13 13 RANCANGAN AWAL PROGRAM PRIORITAS INSPEKTORAT JENDRAL

14 14 TARGET PROGRAM ITJEN 2010 – 2014 Fokus Prioritas :  Penguatan Tata Kelola Sistem Pengendalian Manajemen dan Sistem Pengawasan Internal. Variabel/Kegiatan :  Intensifikasi dan Ekstensifikasi Audit.  Penyelesaian Tindak Lanjut, Hasil Audit Itjen, BPKP, BPK, dan Wasmas.  Peningkatan Tata kelola dan Akunbilitas Audit.

15 15  Indikator Intensifikasi dan Ekstensifikasi Audit : 1. Prosentase Unit Kerja yang di audit. 2. Prosentase Penyimpangan terhadap pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Prosentase Penyelesaian Kasus yang Berindikasi KKN.  Indikator Penyelesaian Tindak Lanjut, Hasil Audit Itjen, BPKP, BPK, dan Wasmas : 1. Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut, Hasil Audit Itjen, BPKP, BPK, dan Wasmas

16 16  Indikator Peningkatan Tata kelola dan Akuntabilitas Audit : 1. Prosentase Unit Kerja di Depdiknas yang telah menerapkan satuan pengawas internal (SPI). 2. Prosentase unit kerja yang di supervisi dalam penyusunan laporan keuangan Departemen. 3. Prosentase unit kerja yang di supervisi dalam pengadaan barang / jasa.

17 17 TEMUAN ITJEN KONDISI FEBRUARI 2009 SATKERKEJTEMUANKEJTINDAK LANJUTKEJSALDO SETJEN984 1,377,098, ,322,415, ,682,833 ITJEN89 257,743, ,743, MANDIKDASMEN691 11,562,151, ,502,913, ,238,500 PMPTK ,942,477, ,498,582, ,443,895,222 PNFI386 4,059,489, ,043,388, ,101,160 DIKTI ,187,790, ,783,499, ,404,291,036 TOTAL ,663,612, ,505,970, ,157,641,901

18 18 TEMUAN BPKP KONDISI FEBRUARI 2009 SATKERKEJTEMUANKEJTINDAK LANJUTKEJSALDO SETJEN56 388,340, ,856, ,483,800 ITJEN MANDIKDASMEN ,507,258, ,000,742, ,506,516,512 PMPTK5 357,088, ,220, ,868,800 PNFI ,583, ,596, ,987,319 TOTAL ,500,429, ,036,529, ,463,899,349

19 19 TEMUAN BPK-RI KONDISI FEBRUARI 2009 SATKERKEJTEMUANKEJTINDAK LANJUTKEJSALDO SETJEN19 439,676, ,213, ,462,973 ITJEN MANDIKDASMEN388 4,747,728, ,683,353, ,064,374,803 PMPTK17 10,133,013, ,133,013,438 PNFI TOTAL ,841,614, ,412,515, ,429,098,829

20 20 I SUE (Temuan Menonjol) 1. Terdapat duplikasi pengeluaran (dua sumber pembiayaan) terhadap satu kegiatan. 2.Kemahalan harga pengadaan barang dan jasa. 3.Pengadaan fiktif. 4.Kekurangan volume pekerjaan. 5.Pelaksanaan kegiatan melewati tahun takwim. 6.Kegiatan telah dibayar tetapi pekerjaan belum dilaksanakan. 7.Pungutan pajak belum disetor ke Kas Negara. 8.Tunjangan terlanjur dibayarkan. 9.Denda keterlambatan atas pelaksanaan kegiatan. 10.Mahasiswa Pascasarjana yang mendapat beasiswa, setelah selesai tugas belajar tidak kembali ke Indonesia.

21 21 I SUE (Temuan Menonjol) 10. Beberapa PS S1 & S3 belum mendapat ijin dari Ditjen Dikti tapi sudah meluluskan mahasiswa. meluluskan mahasiswa. 11. Status akreditasi program PTN telah kadaluwarsa belum diusulkan ke BAN PT. 12. PNS melaksanakan tugas tidak sesuai dengan SK pengangkatannya. 13. PNS yang menderita sakit cukup lama belum diberikan cuti sakit. 14. Dana PNBP belum disetor ke Kas Negara. 15. Dinas Pendidikan Kab/Kota tidak memonitor dana Block Grant yang ditransfer langsung ke sekolah (jika ada temuan audit) karena tidak ada ditransfer langsung ke sekolah (jika ada temuan audit) karena tidak ada dana monitoring dan evaluasi. dana monitoring dan evaluasi.

22 22KASUS JUMLAH KERUGIAN (Rp)STATUS Pro Pengadaan Buku Pelajaran Perpustakaan dan Keterampilan Jakarta ,00 Dalam tahap Penuntutan Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas (OPF) IKIP Padang ,62 Dalam tahap penyidikan Proyek Pendidikan Luar Sekolah Sulawesi Selatan ,00 Dalam tahap Penuntutan Proyek SLTP (Induk); SMU (Induk) dab BAGPRO PEQIP ,00 Dalam tahap penyidikan BAPGRO Peningkatan dan Perluasan Mutu SLTP Lampung ,00 Dalam tahap penyidikan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) ,00 Dalam tahap penyidikan Pryk. SMK NTT (Loan OECF INP – 21) – SMK Larantuka ,58 Dalam tahap penyidikan Pryk. SMK NTT (Loan OECF INP – 21) – SMK Bajawa ,51 Dalam tahap penyidikan Eks Kanwil Depdiknas Prop. Sumatera Utara ,18 Dalam tahap penyidikan Eks Kanwil Depdiknas Prop. Sumatera Utara ,00 Dalam tahap penyidikan HASIL PEMERIKSAAN YANG DISERAHKAN KE APARAT PENEGAK HUKUM

23 23KASUS JUMLAH KERUGIAN (Rp)STATUS SLTPN 1 Sesayap Kab. Bulungan ,00 Dalam tahap Penuntutan Pembangunan Gedung Asrama Siswa Sekolah Menengah Umum Negeri Olahraga Sidoharjo Th ,00 Dalam tahap penyidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Th S.D ,00 Dalam tahap penyidikan Proyek Pemberdayaan UPT dan Tenaga Kependidikan Luar Sekolah Sulawesi Selatan TA 2003 dan ,88 Dalam tahap penyidikan Program Pasca sarjana (S2) Non Reguler Fakultas Hukum UNHAS TA ,00 Dalam tahap Penuntutan Proyek Peningkatan Universitas Lampung TA ,00 Dalam tahap penyidikan Kegiatan Block Grant/Pembangunan USB SMPN 2 Cibatu Kab. Purwakarta Th ,00 Dalam tahap penyidikan Program Pasca sarjana Non Reguler FH UNHAS TA ,00 Dalam tahap penyidikan Dana PKPS BBM Bid. Pendidikan Program BOS Pada SMPN 1 Kupang Periode Juli – Desember ,00 Dalam tahap penyidikan HASIL PEMERIKSAAN YANG DISERAHKAN KE APARAT PENEGAK HUKUM

24 24KASUS JUMLAH KERUGIAN (Rp)STATUS Dugaan Adanya penyimpangan dalam kegiatan pengadaan buku pendidikan dan pengajaran pada Bagpro Peningkatan Mutu Guru Sumatera Selatan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumsel TA ,00 Dalam tahap penyidikan Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bantuan Pengadaan sarana dan Prasarana Kepada Perguruan Tinggi Swasta ,00 Dalam tahap Penuntutan Dugaan TPK atas Pengelolaan PNBP pada Universitas Sumatera Utara ,00 Dalam tahap penyidikan Proyek Block Grant Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah TA ,00 Dalam tahap penyidikan Dana School Grant pada SMPN 4 Kendari TA ,00 Dalam tahap penyidikan Rehabilitasi, Penambahan Ruang Kantor, Aula, Ruang Kelas dan Rehabilitasi Wisma A, B, Selasar, Ruang Genset pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan TA ,00 Dalam tahap penyidikan Hasil pemeriksaan BPKP sampai triwulan III tahun 2008 HASIL PEMERIKSAAN YANG DISERAHKAN KE APARAT PENEGAK HUKUM

25 25


Download ppt "1 AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN OLEH : INSPEKTUR JENDERAL DISAJIKAN PADA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN 2009."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google