Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

2013 LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Berdasarkan Pedoman BNSP 201, 202, 213, 215, 216 & 217.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "2013 LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Berdasarkan Pedoman BNSP 201, 202, 213, 215, 216 & 217."— Transcript presentasi:

1

2 2013 LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Berdasarkan Pedoman BNSP 201, 202, 213, 215, 216 & 217

3

4  BNSP adalah lembaga independen bertanggung jawab kepada Presiden.  Dibentuk berdasarkan PP No. 23 Tahun 2004 atas perintah UU No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan.  Bertugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.  Guna terlaksananya tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja, BNSP dapat memberikan Lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melalui proses akreditasi.  A kreditasi adalah kesuluruhan proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi profesi.

5 1. Lisensi adalah proses pendelegasian wewenang sertifikasi profesi dari BNSP kepada LSP melalui proses akreditasi. 2. Akreditasi adalah kesuluruhan proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu LSP telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi profesi. 3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi kerja mengacu kepada SKKNI/Standar internasional dan/atau Standar Khusus. Istilah & Definisi

6 Sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah dilisensi oleh BNSP. Berdasarkan tingkat pengakuan (recognition), LSP terdiri dari 4 jenis: LSP Pihak Ketiga; LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Pertama dan LSP Profisiensi. LSP Pihak Ketiga (Third Party) adalah LSP yang dibentuk oleh pihak pengguna tingkat nasional yaitu Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi. LSP Pihak Kedua (Second Party) adalah LSP yang dibentuk atas dasar hubungan kontraktual antara “Supplier” dan “User”. LSP Pihak Pertama (First Party) adalah LSP yang dibentuk oleh Organisasi/Lembaga/Perusahaan. LSP Profisiensi (Proficiency) didirikan oleh industri/organisasi dgn dukungan asosiasi profesi untuk memelihara kompetensi dalam rangka sertifikasi status profesi.

7 Persyaratan Dasar Lisensi LSP Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) harus memenuhi syarat yang mencakup aspek kelembagaan dan aspek teknis. 1. Aspek kelembagaan yang harus dipenuhi adalah :  Dibentuk dan didukung oleh pihak pengguna  Memiliki badan hukum tersendiri.  Terseia calon asesi dalam jumlah yang memadahi 2. Aspek teknis yang harus dimiliki LSP :  Standar Kompetensi Kerja/Skema Sertifikasi  Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi  Asesor (asesor kompetensi & asesor lisensi).  Tempat Uji Kompetensi (TUK).

8 RUANG LINGKUP SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN ACUAN STANDAR LSP-P3LSP-P2LSP-P1 indLSP-P1 VET LSP- Profisiensi Profesi: Memenuhi bukti kompetensi pada suatu sektor Memenuhi permintaan klien Memenuhi regulasi Profesi di perusahaan: Memenuhi permintaan asesmen dari klien/pemasoknya Profesi selama di perusahaan tempat kerja : Memastikan & memelihara kompetensi tenaga kerjanya Siswa selama di sekolah : Memastikan & memelihara kompetensi siswanya Profesi Memenuhi persyaratan surveilance LSP Menjaga & memelihara kompetensi dlm industri L i s e n s i S e r t i f i k a s i K o m p e t e n s i Sertifikasi Profisiensi

9

10 Langkah-Langkah Pengembangan LSP Fasilitasi dan dukungan

11 1. Mengembangkan Komitmen Pemangku Kepentingan 1)Identifikasi acuan normatif pengembangan LSP, yakni: Pedoman BNSP dan regulasi teknis pada bidang substansinya. 2)Lakukan apresiasi/sosialisasi untuk memastikan para pemangku kepentingan untuk membentuk LSP; 3)Untuk LSP Pihak 3, bentuk panitia kerja pembentukan LSP dan kembangkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sesuai Pedoman BNSP 002; 4)Kembangkan organisasi yang mencakupi pengarah, dan pelaksana (kepala, bagian administrasi, bidang standarisasi, bidang sertifiksi, bidang manajemen mutu dan komite skema); 5)Pastikan dokumen pembentukan adalah syah: untuk LSP Pihak 3 disyahkan oleh notaris, sedangkan untuk LSP pihak 1 dan pihak 2 berupa surat keputusan pimpinan puncak organisasi; 6)Untuk LSP Pihak 3, pastikan dukungan kuat dari industry/pengguna, asosiasi profesi dan otoritas komppeten.

12 1) Identifikasi Acuan Normatif Standar: Standar Pedoman Code of Practices Regulasi teknis: PP PERPRES PERMEN PERDIRJEN

13 2) Lakukan apresiasi/sosialisasi kepada stakeholders

14 3) Membentuk Panitia Kerja a. Panitia Kerja yang dibentuk oleh atau dengan dukungan Asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait (202:4.1.1). b.Panitia Kerja yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan beberapa orang anggota. Personil panitia mencakup unsur industri, asosiasi profesi, instansi teknis terkait,dan unsur pakar atau akademisi (202:4.1.2). c. Tugas Panitia Kerja (202: 4.1.3) mencakupi:  Menyiapkan badan usaha,  Menyusun organisasi dan personil,  Mendapatkan dukungan dari industri dan instansi terkait.

15 4) Menyiapkan SDM/Personil Inti LSP a.Pengembang Dokumentasi SMM-LSP b.Asesor lisensi (asesor /auditor kelembagaan LSP dan Official inspector) c.Pengembang skema sertifikasi d.Asesor kompetensi e.Perumus Standar kompetensi f.Verifikator standar kompetensi

16 2. MENGEMBNANGKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LSP

17 LOGO PANDUAN MUTU NO : DP 5.5 JUDUL: Rev : 0 Hal : 1 dari 1 Validasi Tgl: Dibuat oleh:Diperiksa oleh: Manajemen MutuDisyahkan oleh: Manajer LSP Komitmen Manajemen Profil LSP 1.Ruang Lingkup 2.Acuan Normatif 3.Deskripsi (Istilah dan Definisi) 4.Umum 5.Persyaratan untuk profesi permanen atau yang dikontrak oleh lembaga sertifikasi 6.Proses sertifikasi

18 Daftar Dokumen SOP NONO.KODE PROSEDUR JUDUL Prosedur Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi Prosedur sertifikasi Prosedur pemeliharaan sertifikasi Prosedur perpanjangan sertifikasi Prosedur penundaan/pencabutan sertifikasi Prosedur perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi Prosedur pelaporan Prosedur menanggapi banding dan keluhan Prosedur audit internal Prosedur kaji ulang manajemen Prosedur merencanakan asesmen Prosedur mengembangkan perangkat asesmen Prosedur melaksanakan asesmen Prosedur verifikasi TUK Prosedur surveilan TUK dll

19 LANGKAH PROSEDUR KELUARANPIC LANGKAH PROSEDUR. Instruksi Kerja:  LANGKAH PROSEDUR Instruksi Kerja:  LANGKAH PROSEDUR Instruksi Kerja:  LANGKAH PROSEDUR Instruksi Kerja: Tujuan : Ruang lingkup : Penanggung jawab : Acuan : Proses Prosedur : LOGO SOP NO : DP 5.5 JUDUL: Rev : 0 Hal : 1 dari 1 Validasi Tgl: Disusun oleh:Diperiksa oleh: Manajemen MutuDisyahkan oleh: Manajer LSP

20 NONO KODE (bila diperlukan) JUDUL Penetapan Panitia Persiapan Pembentukan LSP Surat Dukungan Asosiasi Industri/ tertera dalam akte notaris. Surat Dukungan asosiasi Profesi / tertera dalam akte notaris. Surat Dukungan Regulator / tertera dalam akte notaris. AKTA NOTARIS Komite Skema Sertifikasi Penetapan Keanggotaan Komite Skema Sertifikasi Skema Sertifikasi Status Kantor Rencana / Program Kerja & Anggaran Tahunan yg memuat kegiatan antara lain: Standar Kompetensi: Perangkat asesmen Daftar TUK Persyaratan teknis spesifik untuk setiap TUK Personel LSP (termasuk kualifikasi, uraian tugas, komitmen mengikuti peraturan LSP) Daftar Asesor Kompetensi (beserta CV & ruang lingkup unit kompetensinya) Daftar Asesor Lisensi (beserta CV) Audit internal Perbaikan audit internal Pedoman-pedoman BNSP DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG

21

22

23 Kerangka Program Menyiapkan Lisensi LSP Komitmen manajemen Pembentukan Tim QMS Verifikasi/ Validasi Pra-validasi Pengembangan Panduan Mutu Permohonan Lisensi Penerapan Panduan mutu Apresiasi Pelatihan Penerapan dan dokumentasi Pelatihan Asesor Gap Assessment Pelatihan karyawan

24 DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN LSP MENUJU LISENSI 1.Daftar Periksa LSP-P3 2.Daftar Periksa LSP-P1 3.Daftar Periksa LSP-Profisiensi 4.Formulir Permohonan Lisensi - FR Daftar Isian - FR Daftar Isian - FR Daftar Ruang Lingkup Yang diajukan oleh LSP - FR Daftar Ruang Lingkup Yang diajukan oleh LSP - FR Permohonan Lisensi - FR Permohonan Lisensi - FR Pemberitahuan Asesmen - FR Pemberitahuan Asesmen

25 LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR LISENSI MEMBENTUK 5 ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN 3 PEMBERIAN AKREDITASI 7 SURVAILEN 8 LAPORAN ASSESSMEN 4 MENUNJUK ASSESSOR 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 6 PROSES LISENSI LSP MELALUI AKREDITASI √

26 TUK KOMITE TEKNIK* TIM ASSESSOR LISENSI MEMBENTUK 5 ASSESSMEN/ RE-ASSESSMEN 3 PEMBERIAN SERTIFIKAT VERIFIKASI 7 SURVAILEN 8 LAPORAN ASSESSMEN 4 MENUNJUK ASSESSOR 2 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 6 PROSES VERIFIKASI TUK OLEH LSP LSP

27 Memilih TUK 2 LSP PESERTA di TUK KOMITE TEKNIK TIM ASSESSOR KOMPETENSI MEMBENTUK 6 ASSESSMEN 4 PEMBERIAN SERTIFIKAT KOMPETENSI 8 SURVAILEN 9 LAPORAN ASSESSMEN 5 MENUNJUK ASSESSOR 3 MENGAJUKAN PERMOHONAN 1 REKOMENDASI 7 PROSES GENERIK SERTIFIKASI KOMPETENSI PESERTA UJI KOMPETENSI

28 JADWAL KEGIATAN LSP MENUJU LISENSI NoKegiatanBulan 1Bulan 2Bulan ApresiasiV 2Komitmen ManajemenV 3Gap assessmentV 4Pembentukan Tim jaminan mutu V 5Pelatihan Pnrp & dokV 6Pengembangan dokumen mutu VV 7Pelatihan AsesorV 8Pre-validasiV 9Pelatihan karyawanVV 10PenerapanVVVVVV 11Validasi V 12Pengajuan lisensi V

29 Terima Kasih


Download ppt "2013 LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI Berdasarkan Pedoman BNSP 201, 202, 213, 215, 216 & 217."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google