Sosialisasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi

Presentasi berjudul: "Sosialisasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi"— Transcript presentasi:

1

2 Sosialisasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021
TUNTAS Selamat Datang Undangan dan Peserta Sosialisasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil Sejahtera Jambi Bisa Lembih Baik Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

3 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD
PROVINSI JAMBI Pasal 12 Pasal 13 3 Masukan Rancangan Renstra SKPD Februari 2016 Musrenbang RPJMD April 2016 Pasal 11 2 Rancangan RPJMD Visi, Misi, Program Gubernur Februari 2016 4 Pasal 14 Perumusan Rancangan Akhir RPJMD hasil Musrenbang RPJMD April 2016 1 RANCANGAN AWAL RPJMD Minggu ke 2 Maret 2016 Pasal 16 Gubernur, Walikota/ Bupati menyebarluaskan Perda tentang RPJMD 5 Permendagri no 54 Mengacu kepada RPJM Nasional Evaluasi di Kemendagri Mei 2016 Hearing Pansus DPRD (Mei 2016) Study Banding DPRD (Mei 2016) Pandangan akhir DPRD PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK 6 Pasal 15 RPJMD ditetapkan menjadi perda (Juni 2016) Kajian Pendahuluan (Background study) Pelaksanaan Evaluasi RPJMN berjalan RPJPD

4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI JAMBI (PERMENDAGRI 54/2011 DISESUAIKAN UU 23/2014)
Bab 1 Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah & Kerangka Pendanaan Analisa isu–isu strategis Visi, misi, tujuan, & sasaran Strategi & arah kebijakan Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah Indikasi Rencana Program Prioritas & Pendanaan Penetapan Indikator kinerja daerah Kaidah Pelaksanan Penutup Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9 Bab 10 Bab 11 4

5 LANDASAN HUKUM Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755). 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Provinsi Jambi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undagan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6 LANDASAN HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ]

7 LANDASAN HUKUM Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

9 PENDUDUK: JUMLAH PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN

10

11

12

13 PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAMBI DAN NASIONAL 2009- 2015
Perlambatan Ekonomi Provinsi Jambi disebabkan oleh kemarau panjang yang menyebabkan kebakaran lahan dan hutan yang berdampak terhentinya aktivitas ekonomi selama 5 bulan di tahun 2015

14 ANGKA KEMISKINAN PROVINSI JAMBI DAN NASIONAL TAHUN 2009-2015

15 TINGKAT PENGANGGURAN PROVINSI JAMBI DAN NASIONAL TAHUN 2009- 2015

16 ANGKATAN KERJA PROVINSI JAMBI BERDASARKAN PENDIDIKAN

17 TINGKAT PENDIDIKAN PENGANGGUR PROVINSI JAMBI 2012-2014

18

19 HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI): JAMBI PROVINCE AND INDONESIA 2007-2014
19

20 IPG PROVISNSI JAMBI TAHUN 2010-2012
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, juga berimplikasi pada peningkatan angka pengangguran

21 KOMPONEN IPG

22 INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) PROVINSI JAMBI TAHUN 2010-2012

23 KONSUMSI PENDUDUK DIBAWAH 1400 KKAL DAN 2000 KKAL
KABUPATEN/KOTA di PROVINSI JAMBI

24 STATUS GIZI BALITA NASIONAL DAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2007-2013

25 ANGKA KEMATIAN BAYI, BALITA DAN NEONATAL PROVINSI JAMBI 2007 DAN 2012

26 SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2015-2019
UNTUK PROVINSI JAMBI

27 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

28 PERKEMBANGAN PENDAPATAN PROVINSI JAMBI

29 PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH

30 PERKEMBANGAN SILPA (RP)
URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Realisasi Prediksi PEMBIAYAAN DAERAH 201,204,876,814.52 303,260,384,896.35 586,149,620,020.12 640,202,989,536.83 514,103,467,111.39 474,526,424,640.93 300,060,345,248.00 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 353,260,384,896.35 632,401,128,102.12 690,767,077,096.83 SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 631,825,442,526.85 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0.00 575,685,575.27 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 50,000,000,000.00 46,251,508,082.00 50,564,087,560.00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemda 40,000,000,000.00 50,130,000,000.00 Pembayaran Pokok Utang 6,251,508,082.00 434,087,560.00 PEMBIAYAAN NETTO

31 ANALISA ISU–ISU STRATEGIS
BAB IV ANALISA ISU–ISU STRATEGIS

32 ISU STRATEGIS NASIONAL ISU STRATEGIS REGIONAL ISU STRATEGIS PROVINSI
DINAMIKA GLOBAL, NASIONAL DAN REGIONAL DAN PROVINSI ISU STRATEGIS GLOBAL: Asean Economic Community 2015 AFCTA, IMT-GT, IMS-GT SDGs Pembangunan Dan Perdagangan Nasional Serta Regional Kedaulatan Pangan Dan Energi Membangun Dari Desa Poros Maritim Dunia Kemiskinan Revolusi Mental ISU STRATEGIS NASIONAL ISU STRATEGIS REGIONAL: Penyelesaian batas Provinsi Jambi dengan Prov. Riau, Bengkulu, Kepri, Sumsel dan Sumbar Pencegahan dan Penanganan Kasus Kebakaran Lahan. Pemberdayaan KAT-SAD lintas Provinsi Pemberdayaan masyarakat penyangga, TNB, TNBT dan TNKS. Pelayanan pendidikan dan kesehatan lintas provinsi Potensi konflik Perambahan lahan Masyarakat Gangguan keamanan disepanjang lintas timur. ISU STRATEGIS REGIONAL Kebutuhan Dasar Manusia Infrastruktur Daerah Pertanian dan Lingkungan Hidup Perekonomian Daerah Tata Pemerintahan ISU STRATEGIS PROVINSI

33 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

34 VISI DAN MISI JAMBI TUNTAS 20121
URAIAN VISI IDIKATOR VISI MISI PROVINSI JAMBI YANG TERTIB Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan harmonis . IGI 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik. PROVINSI JAMBI YANG UNGGUL Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menciptakan ekonomi Jambi yang berdaya saing. IPM 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. PROVINSI JAMBI YANG NYAMAN Terwujdunya kehidupan masyarakat Aman, Tentram, dan Damai untuk mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif IDI 3 Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat. PROVINSI JAMBI YANG TANGGUH Terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dan mampu bersaing dalam globalisasi. Pertumbuhan Ekonomi 4 Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Persentase peningkatan sektor skunder dan tersier PROVINSI JAMBI YANG ADIL Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata tanpa ada deskriminasi perbedaan individu, golongan maupun wilayah Indeks Williamson 5 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Gini Rasio PROVINSI JAMBI YANG SEJAHTERA Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya. Indeks Kebahagiaan Masyarakat 6 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indeks Kesejahteraan Masyarakat

35 RPJPD PROVINSI JAMBI TAHUN 2005-2025 VISI
6 Misi Pembangunan Provinsi Jambi : Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI JAMBI Terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jambi yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah. Peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah Penguatan sektor industri …….dst RPJMD TAHAP 4 ( ) Pencapaian daya saing wilayah dan ekonomi rakyat ; Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas, serta perkembangan penerapan IPTEK. RPJMD TAHAP 3 ( ) kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup RPJMD TAHAP 2 ( ) peningkatan daya saing ekonomi, kemampuan dan pemerataan pembangunan, kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan pembangunan hukum dan tata pemerintahan yang baik RPJMD TAHAP 1 ( ) RPJMD ditetapkan melalui PERDA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 35

36 TRISAKTI DAN NAWACITA NAWACITA – 9 AGENDA PRIORITAS
VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 M I S I Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera Bangsa berdayasaing Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. NAWACITA – 9 AGENDA PRIORITAS Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan dayasaing di pasar internasional Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Akan melakukan revolusi karakter bangsa Akan memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 Prioritas Utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 Program Aksi) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 Program Aksi) Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) Menguatkan sistem pertahanan negara (4) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat (6) Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) Dedikasikan pembangunan kualitas SDM Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem-bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan. Membangun pemberdayaan buruh Membangun sektor keuangan berbasis nasional Penguatan investasi domestik Membangun penguatan kapasitas fiskal negara Membangun infrastruktur Membangun ekonomi maritim Penguatan sektor kehutanan Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan Membangun perimbangan pembangunan kawasan Membangun karakter dan potensi wisata Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional Pengembangan industri manufaktur Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olah raga

37 KETERKAITAN TRISAKTI DENGAN RENCANA MISI PROVINSI JAMBI
Berdaulat Dalam Bidang Politik (12 program aksi-115 Prioritas Utama) MISI 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah dan desa yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif serta berorientasi pelayanan publik Misi 3 Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan jaminan kepastian hukum. Trisakti 2 Berdikari Dalam Bidang Ekonomi (16 Program Aksi) Misi 4: Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agribisnis dan agroindustri MISI 5 Meningkatkan kualitas dan ketersediaaan infrastruktur umum, Pengelolaan energy dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. MISI 6 Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan modal Trisakti 3 Berkepribadian Dalam Bidang Kebudayaan (3 Program Aksi) MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender.

38 KETERKAITAN AGENDA NAWACITA DENGAN PROGRAM PRIORITAS
Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Fasilitasi penyelesaian konflik masyarakat antar daerah kabupaten/kota Memfasilitasi pembinaan keamanan dan ketertiban; (koordinasi keamanan wilayah di Forkompimda) Pembinaan kerukunan dan toleransi anatar suku dan anatar umat beragama Pemberian kepastianj hokum terhadap haka adat dan hak ulayat masyarakat local dan komunitas adat terpencil serta masyarakat transmigrasi Pemberian bantuan hokum dan pendampingan masyarakat kurang mampu guna melindungi hak-haknya sebagai warga negaras Pembinaan dan pelatihan keterampilan terhadap eks penyandang penyakit masyarakat Peningkatan kualitas hokum daerah Agenda 2: Akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Peningkatan manajemen pelayanan, dan integrasi pelayanan melalui pengembangan sistem e-government yang terintegrasi dengan kabupaten/kota. Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan satu pintu, PATEN (Kecamatan) dan PATEK (Kelurahan). Peningkatan partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik dan pengawasan pembangunan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Peningkatan proporsi belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, berserta peningkatan kualitas pengawasan. Peningkatan kualitas dan etos kerja melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi, dan rasionalisasi. Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah Peningkatan quota perempuan dalam jabatan pemerintahan dan kedudukan strategis lainnya Peningkatan peran dan fungsi legislatif Agenda 3: Akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar per desa (jumlah desa 1389 desa) Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan kualitas SDM Pemerintah Daerah/Desa. Fasilitasi kerjasama antar desa antar kabupaten/kota, antar lembaga, dan kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan. Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp ,- (seratus juta) pertahun;

39 KETERKAITAN AGENDA NAWACITA DENGAN PROGRAM PRIORITAS
Akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ( Rumah sakit Provinsi dan Rumah Sakit Muaro Bungo dari kelas B ke Kelas A sebagai Rumah sakit rujukan Regional. Pembangunan Rumah Sakit Rehabilitasi Provinsi Jambi. Pemberian Jaminana Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan melalui status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap, rawat inap menjadi rawat inap plus serta pemerataan dokter spesialis dan tenaga medis lainnya. Penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dan keluarga sejahtera. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta kewaspadaan rawan gizi dan pangan. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan pelayanan masyarakat Veteriner dan kesahatan hewan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah. Peningkatan peran serta masyarakat/swasta dalam penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis. Kuliah gratis untuk orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta. Pembangunan sekolah kejuruan (SMK, politeknik), Sciens part dan techno part sesuai potensi daerah. Peningkatan kualitas ketenagakerjaan melalui optimalisasi balai pelatihan kerja, penyediaan fasilitas peralatan, kerja dan instruktur yang berkompeten. Perlindungan ketenagakerjaan Penguatan informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender

40 KETERKAITAN AGENDA NAWACITA DENGAN PROGRAM PRIORITAS
Akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Peningkaatn produktivitas sektor pertanian untuk peningakatn kesejahteraan petani dan mendukung kedaulatan pangan;(peningkatan kapasitas penyuluh, bantuan Alsintan dan sarana produksi) Peningkatan nilai tukar petani; (peningkaatan kualitas produksi, fasilitasi akses pasar, peningkatan pembangunan jalan produuksi, peningakatan keterampilan dan penegtahuan petani) Peningakatn infestasi industry pengolahan dan pemberdayaan petani dalam penguasaan tekhnologi tepat guna; (pemanfaatan hasil inovasi tekhnologi daerah) Agenda 7: Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi melalui pemberdayaan dan pendampingan serta akses permodalan Pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan dan sentra produksi ekonomi masyarakat sesuai RTRW Provinsi, Kabupaten /Kota Pengembanagn dan provmosi industry ekonomi kreatif berbasis komunitas dan komoditas daearh (Kebijakan/regulasi, pembangunan sentra ekonomi kreatif, penyiapan saran dan prasarana serta peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif) Peningkatan produktifitas usaha koperasi dan UKM Pengembangan dan penataan pasar rakyat Pengembanagn usaha industry rumah tangga, kecil dan menegah Pengembangan usaha perdagangan dan jasa Peningakatn daya saing investasi Pengembangan agribisnis perkotaan Penyiapan kawasan niaga dan industry yang ramah lingkunagn Peningkatan pendapatan daerah Peningkatan manajemen pengolaan keuanagn daerah Agenda 8: Akan melakukan revolusi karakter bangsa Peningkatan peran lembaga adat dalam pelestarian buidaya daerah Peningakatn fasilitas penunjang pelestarian seni dan budaya daerah Peningkatan pembinaan generasi muda dan seni budaya melalui menumbuhkembangkan seni dan budaya daerah Peningkatan fasilitas dan pembinaan olahraga di sekolah menengah di desa/kelurahan Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan karang taruna Pemberian tunjangan kesejahteraan, tunjangan kependidikan dan penghargaan bagi olahragawan daerah yang berprestasi

41 JANJI POLIKTIK BELANJA TIDAK LANGSUNG
JANJI POLITIK JANJI POLIKTIK BELANJA TIDAK LANGSUNG BESAR DANA VOLUME JUMLAH DANA 1 Tambahan penghasilan bagi aparatur desa sebesar Rp ,- (seratus juta) pertahun; 100,000,000 1,398 139,800,000,000 3 Peningkatan Tunjangan Kinerja Daerah (12 bulan) 6,000,000 6,350 38,100,000,000 4 Pemberian Jaminan Kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu non Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). 300,000 53,722 16,116,600,000 5 Pemberian tambahan penghasilan non guru sertifikasi dan tenaga medis daerah terpencil. 6 Peningkatan kualitas penyelenggaraan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah baik jalur sekolah dan luar sekolah. 7 Peningkatan APM dan APK pada jenjang pendidikan menengah melalui pendidikan gratis. 8 Kuliah gratis untuk orang anak kurang mampu untuk tingkat sarjana di perguruan tinggi negeri/swasta. 10,000,000 15,000 150,000,000,000 9 Alokasi bantuan infrastruktur desa sebesar per desa (jumlah desa 1389 desa) 200,000,000 279,600,000,000 10 Pengembangan pembangkit listrik mikro hidro di daerah pedesaan yang potensial 11 Penyediaan eksavator disetiap kecamatan sebagai fasilitas cepat tanggapan untuk penataan drainase, normalisasi sungai dan permbaikan sarana pertanian masyarakat lainnya (didaerah sungai dan rawa) 1,500,000,000 138 207,000,000,000 12 Pelatihan keterampilan kerja , pemberian bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin dan pengangguran 13 Pemberian bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin/kurang mampu J u m l a h 830,616,600,000

42 TERIMA KASIH

43 STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

44 MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Kinerja daerah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota Nilai SAKIP cc peningkatan kinerja daerah Biro organisasi, Bappeda, Inspektorat persentase Kabupaten/kota nilai sakip Baik 22%  Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan WTP  Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah BPKAD, Bappeda persentase Kabupaten/kota mendapat WTP Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Persentase LHP yang ditindaklanjuti 65% Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Inspektorat

45 MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas kesehatan Meningkatnya akses layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata Peningkatan peanyelenggaran pelayanan kesehatan Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 0,6907 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/  rumah sakit paru-paru/  rumah sakit mata Dinkes, RSU, RSJ, Bapelkes Persentase Kecamatan yang mempunyai Puskersmas yang terakreditasi NA Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Dinkes Persentase peningkatan jumlah peserta BPJS kesehatan 32,30% Pemberian Jaminana Kesehatanbagi masyarakat tidak mampu Persentase persalinan yang dibantu tenaga kesehatan 83,25% Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Angka gizi buruk 19,70% Program Perbaikan Gizi Masyarakat Menurunnya Angka Kesakitan Angka Kesakitan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Swadana) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Swadana) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

46 MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Mewujudkan keamanan dan ketertiban daerah Meningkatnya keamanan dan ketertiban melalui kerukunan antar suku dan antar umat beragama Indeks Kebebasan deskriminasi  96,70 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kesramas, Kesbangpol Program peningkatan koordinasi Forkompinda dan pemerintah kabupaten/kota Menurunnya konflik keagamaan Mengembang-kan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) Revitalisasi FKUB sehingga dapat menjadi lembaga yang optimal bagi para tokoh agama, masyarakat dan pemerintah Indeks Kebebasan berkeyakinan  76,67 Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama Optimalisasi lembaga sosial keagamaan yang ada dan berkembang di masyarakat Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat Meningkatkan pengendalian terhadap konflik masyarakat Pemberian kepastianj hukum terhadap haka adat dan hak ulayat masyarakat local dan komunitas adat terpencil serta masyarakat transmigrasi persentase penyelesaian konflik 25%  Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

47 MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Meningkatkan daya saing daerah melalui ekonomi kerakyatan yang berbasis iptekin dan entrepreneurship Meningkatnya jumlah dan kualitas SDM penopang ekonomi kerakyatan berbasis IPTEKIN dan entrepreneurship Mengembangkan SDM berkemampuan IPTEKIN dan Entrepreneur Meningkatkan jumlah SDM yang menguasai dan terampil di bidang IPTEKIN dan entrepreneur Persentase SDM penopang ekonomi kerakyatan berbasis IPTEKIN dan enterpreneurship yang terlatih pada diklat - diklat berstandar Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,24, 28,30,32,33,46 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,24,25,28,30,32,33,46 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13,32 meningkatkan jumlah dan kemampuan sdm perekayasa inovasi Persentase peningkatan SDM perekayasa inovasi 1,14,28,30 Meningkatkan sdm pengajar dan pelatih penerapan ketrampilan iptekin dan entrepreneuship Persentase SDM pengajar dan pelatih penerapan keterampilan IPTEKIN dan enterpreneurship Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur Seluruh SKPD

48 MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 -     Meningatkan kompetensi pengelola bisnis BUMD Persentase pengelola BUMD yang kompeten Meningkatkan pengembangan usaha yang produktif dan menguntungkan BUMD -     Mengembangkan usaha BUMD yang perspektif dan menguntungkan Persentase peningkatan keuntungan BUMD -     Mengembangkan kerjasama antar BUMD yang saling menguntungkan Persentase peningkatan kerjasama BUMD dg bisnis lainnya. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi produktif guna mencipatakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif padat karya Mengembangkan agroindustri berbasis padat karya Persentase penyerapan tenaga kerja pada sektor agroindustri Mengembangkan ekonomi kreatif bagi pemuda Persentase peningkatan pemuda yang ikut ekonomi kreatif Meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar siap kerja dan dapat berwirausaha Menumbuhkembangkan SMK Teknologi dan Politeknik Agroindustri Persentase peningkatan SMK Teknologi dan Politeknik Agroindustri

49 MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Meningkatkan fundamental ekonomi yang kuat melalui perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan IPTEK Stabilitas Makro Ekonomi yang terjaga untuk mencapai perubahan struktur ekonomi yang kuat dan seimbang yang pada gilirannya mendorong peningkatan pendapatan daerah Mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN sehingga mampu merubah struktur ekonomi dari primer ke skunder dan tersier yang pada gilirannya tercapainya kondisi makro ekonomi yang stabil dengan peningkatan sektor ekonomi secara merata Merancang regulasi yang mendorong tumbuh kembangnya pemanfaatan IPTEKIN dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pengolahan komoditi unggulan Jambi. Persentase peningkatan sektor Skunder 11% Program peningkatan dan pengembangan ekspor Disperindag Mengalokasikan anggaran yang dapat mendorong program ekonomi kerakyatan yang berbasis pada IPTEKIN Persentase belanja yang mendorong ekonomi kerakyatan NA Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Ekspor dan Importir Daerah Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan TTG untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/nelayan. Mendorong pengolahan produk pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna Merancang teknologi tepat guna (TTG) yang sesuai dengan karateristik dan skala ekonomi petani Jambi persentase peningkatan pemanfaatan TTG Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Distan, disnak, Disbun, Disklakan

50 MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Memfasilitasi stakeholder pertanian yang menerapkan TTG Melaksanakan Bintek stakeholder pertanian yang menerapkan TTG persentase UPTD pertanian yang melaksanakan Bintek Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Distan, BPTP, Bakorluh persentase UPTD pertanian yang telah menerapkan TTG pada petani Percepatan industri pengolahan komoditi karet dan sawit Memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan komoditi karet dan kelapa sawit. Mendorong industri hilir dan kelapa sawit masuk ke Kawasan Industri Persentase kesiapan kawasan industri di Provinsi jambi NA Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Perkebunan , Disperindag Membangun infrastruktur dasar di Kawasan industri Persentase kesiapan infrastruktur dasar untuk produk jadi karet dan kelapa sawit yang diolah di Provinsi jambi Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk masuk ke Industri Hilir Membangun infrastruktur pendukung di sentra pengembangan UMKM yang mengolah komoditi sawit dan karet persentase kesiapan infrastruktur pendukung di sentra pengembangan UMKM

51 MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui peningkatan investasi daerah baik pemerintah, swasta maupun BUMD, dan pemanfaatan IPTEKIN untuk mendorong daya serap tenaga kerja Peningkatan investasi daerah melalui iklim investasi yang kondusif dan penyediaan infrastruktur yang berdaya saing Menciptakan Iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan birokrasi di berbagai tingkatan yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran investasi, arus barang dan jasa perdagangan . Rata-rata Lama hari perizinan NA Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal BKPMD Menyiapkan SDM yang profesional dan kompeten dibidang pelayanan investasi sehingga sejalan dengan reformasi kelembagaan untuk mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi. Persentase tingkat realisasi investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Meningkatkan Promosi investasi daerah Persentase peningkatan nilai investasi Menyiapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk investasi agribisnis dan agroindustri Menetapkan kawasan ekonomi khusus (KEK) investasi agribisnis dan agroindustri Persentase perkembangan KEK Membantu menyiapkan master plan pendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang terintegrasi meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju kawasan Ketersedaian dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekonomi khusus Belum ada masterplan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan infratsruktur pendukung

52 MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian Penuntassan perbaikan dan pembangunan jalan Provinsi terutama yang akses ke sentra produksi Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap NA Program Peningkatan Jalan & Jembatan PU Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat Persentase jembatan provinsi dalam kondisi baik Program pembangunan jalan dan jembatan Percepatan perluasan jangkauan aliran listrik dan air bersih secara merata dan berkeadilan Rasio Elektrifikasi 8 1,50 Program Pengembangan Energi ESDM Akses Terhadap Air Minum Yang Layak 61,56 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Percepatan pengembangan Kawasan Pelabuhan Muara Sabak sebagai simpul akselarasi ekonomi Persentase peningkatan volume ekspor dari pelabuhan Muara Sabak Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Sungai dan laut PU, Perhubungan, Disperindag Persentase peningkatan nilai ekspor dari pelabuhan Muara Sabak Pogram peningkatan pelayanan angkutan

53 MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Percepatan pembangunan Kawasan Ujung Jabung Secara bertahap persentase pembangunan jalan menuju ujung jabung Program Peningkatan Jalan PU, Persentase penyelesaian penyediaan infrastruktur pendukung pelabuhan Program Pembangunan Jalan PU, Perhubungan, Disperindag Persentase penyelesaian pelabuhan Ujung Jabung Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Perhubungan, Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur umum Lancarnya arus pergerakan orang, barang dan jasa melalui darat Jalan dalam kondisi mantap Program pemeliharaan jalan dan jembatan Laju Harian rata-rata (LHR) Jalan Provinsi Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Lancarnya arus pergerakan orang, barang dan jasa melalui sungai dan laut persentase ekspor melalui pelabuhan jambi 32% Perhubungan,disperindag

54 MISI 6 : Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran Terciptanya lapangan pekerjaan dan akses permodalan persentase tenaga kerja yang ditempatkan  70 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Sosnakertran, Diskop, disperindag, BPMPP Mendorong perusahaan mengalokasikan dana CSR Persentase peningkatan dana CSR  NA Program kerjasama pembangunan Biro Kerjasama pembangunan, Bappeda persentase peningkatan dana bergulir masyarakat miskin NA  Program bantuan kredit micro masyarakat miskin dan pengangguran Sosnakertrans, BPMPP, Biro Ekonomi Penurunan persentase Rumah tangga sangat miskin  14% Meningkatnya kualitas keterampilan tenaga kerja Mendorong semua perusahaan yang investasi di Provinsi Jambi untuk menyediakan kuota yang lebih besar untuk tenaga kerja asala jambi Persentase Penganggur Terdidik 28,63% Pelatihan keterampilan kerja pemberian bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin Persentase desa tanggap bencana di daerah rawan bencana NA Program mitigasi bencana BPMPP, Warsi, ZSL, Walhi, BPBD

55 ALTERNATIF PEMBIAYAAN
PROGRAM PRIORITAS /JANJI POLITIK

56 BPMPP, PU, Diknas, Dinkes, Bappeda, Sosnakertrans
Program Pembangunan Desa : Mendukung Sasaran RPJMN Terentasnya Kemiskinan dan Terciptanya Lapangan Kerja. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Desa. Meningkatnya tata kelola perdesaan yang optimal Terwujudnya desa yang berkelanjutan. Terwujudnya keterkaitan desa-kota. Desa Tertinggal: IPD <= 50 Desa Berkembang: 50 < IPD <= 75 Desa Mandiri: IPD > 75 Indikator Nasional 2019 Target Provinsi Jambi 2021 Penurunan Desa Tertinggal Sampai 5,000 desa 191 desa Peningkatan Desa Mandiri Sedikitnya 2,000 desa 50 desa Kndisi Desa di Provinsi Jambi Tahun 2015 : Desa Tertinggal Jambi : 191 desa Desa Berkembang 1076 Desa Mandiri Jambi : 31 desa BPMPP, PU, Diknas, Dinkes, Bappeda, Sosnakertrans Sumber: Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun

57 Program Bantuan Beasiswa kepada 15000 orang
Jumlah bantuan masih akan diatur Setiap tahun 3000 orang Sasaran KK Miskin dengan kriteria Jurusan yang di butuhkan daerah, Tenaga Medis dan Guru

58 PROGRAM PENANGAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN
Luas Kebakaran Tahun 2015 : Dalam Kawasan Hutan Berdasarkan Jenis Lahan: Lahan Gambut 74 %, Mineral 26 % Luar Kawasan Hutan Berdasarkan Jenis Lahan: Lahan Gambut 81 %, Mineral 19 % Penanganan Desa Gambut (237 Desa Gambut) Kesiapsiagaan dalam Penanganan Bencanan Pembuatan Kanal Blocking di kanal-kanal sekunder Pelatihan dan pendampingan tentang: pengetahuan lahan gambut, Budidaya perkebunan, tanaman pangan, hortikultura di lahan gambut, pengembangan ternak berkelanjutan, Teknis Pembuatan Pupuk Organik Cair dan Padat untuk mengurangi pemulihan lahan kritis gambut Tanggap darurat seluruh stakeholder Penanggung jawab: Polda, Korem, LSM, BPBD, SKPD Lingkup Pertanian, BAPPEDA, Biro SDA LH, Kehutanan, BLHD 58

59 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus “Konsep dasar KEK adalah penyiapan kawasan yang lokasinya mempunyai aksesibilitas ke pasar global (akses ke pelabuhan laut dan atau udara). Areal tersebut diberikan insentif tertentu untuk menarik minat investor karena KEK akan bersaing secara global. “ KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.(Pasal 2 UU 39/2009) KEK PROVINSI JAMBI : KEK MUARA SABAK KEK KUALA TUNGKAL

60 PROGRAM PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH
PEMBANGUNAN TECHNO PARK DAN SCIENCE PARK Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal. ARAH KEBIJAKAN : Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas Sumber: Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun

61 RENCANA AKSI PROGRAM 100 HARI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NO Rencana Aksi Februari Maret April Mei Juni M3 M4 M1 M2 1 Koordinasi dengan (FORKOMPINDA) 2 Koordinasi dengan Bupati dan Walikota (UU 23 tahun 2014) 3 Koordinasi dengan PTN dan PTS se Provinsi Jambi 4 Koordinasi dengan seluruh pejabat eselon II (SKPD) 5 Koordinasi dengan Insan Pers 6 Koordinasi dengan perwakilan Mahasiswa se Provinsi Jambi 7 Koordinasi dengan perwakilan dengan ORMAS, OKP dan LSM se Provinsi Jambi 8 Wagub atas izin gubernur melakukan Sidak ke kantor-kantor pelayanan umum 9 Wagub atas izin gubernur melakukan Sidak ke fasilitas infrastruktur yang telah dibangun 10 Analisis jabatan dan beban kerja SKPD 11 Analisis penilaian kinerja oleh Tim yang dibentuk Gubernur 12 Analisis beban kerja dan kinerja 13 Penataan tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan 14 Identifikasi LP2B sesuai dengan potensi pada kab/kota 15 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 16 Identifikasi dan Verifikasi bidang-bidang pembangunan yang membutuhkan sumberdaya manusia yang relevan 17 Pemetaan wilayah Rawan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) 18 Koordinasi dengan Perusahaan dan SKPD terkait KARHUTLA 19 Pembentukan lembaga masyarakat peduli KARHUTLA 20 Patroli bersama masyarakat, SKPD +TNI dan POLRI terkait dengan KARHUTLA 21 Pemberdayaan masyarakat di desa rawan KARHUTLA

62 RENCANA AKSI PROGRAM 100 HARI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NO Rencana Aksi Februari Maret April Mei Juni M3 M4 M1 M2 21 Merintis kerjasama dengan PTN/PTS untuk pemberian beasiswa 22 Percepatan inventarisasi Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) 23 Penanganan DBD dan antisipasi virus Zika dan penyakit menular lainnya (fogging serentak) 24 Penanganan BPJS kesehatan 25 Pencanangan Gerakan Budaya Kerja Tenaga Medis dalam pemberian pelayanan kesehatan 26 Penanganan eks Gafatar 27 Mendorong kab/kota untuk menggalakkan kembali Gerakan Sistem Keamanan Lingkungan 28 Pencanangan Gerakan Integrasi multiusaha berbasis pangan di tingkat rumahtangga 29 Identifikasi lokasi Kegiatan penanaman Padi, Jagung, Kedele, dan Ternak (Pajalete) 30 Bantuan benih tanaman pangan untuk wilayah yang rawan bencana 31 Validasi database pertanian 32 Identifikasi daerah sumber bibit dan dukungan terhadap Sentra Peternakan rakyat (SPR) 33 Revitalisasi pembibitan ternak Sungai Gelam 34 Pencanangan Gerakan 1 petani tanaman pangan 1 ternak di daerah rawan bencana 35 Evaluasi pelaksanaan Integrasi Sapi Sawit 36 Penerapan teknologi hasil pertanian terhadap produk karet dan sawit 37 Mendorong petani dan perusahaan sawit mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO untuk mendapatkan jaminan harga

63 Terimakasih

64 INDIKATOR KEBERHASILAN KEBUTUHAN /SUMBER DANA
NO MISI PROGRAM 100 HARI AKSI INDIKATOR KEBERHASILAN KEBUTUHAN /SUMBER DANA SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik. Analisis kesesuaian pendidikan, pengalaman, dan kepangkatan dengan bidang penugasan Koordinasi dengan seluruh pejabat eselon II SOP dan kriteria penilaian Biro Organisasi, BKD Pemetaan Permasalahan dan beban kerja SKPD Pemetaan Pejabat Analisis penilaian kinerja oleh Tim yang dibentuk Gubernur Evaluasi Kinerja pejabat eselon II, III dan IV Analisis beban kerja dan kinerja Penataan tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan Pemetaan Honorer Penyusunan Ranperda LP2B Identifikasi sesuai dengan potensi pada kab/kota Kesepakatan Gubernur Jambi dengan bupati/walikota terkait percepatan penyusunan PERDA LP2B Bappeda, Distan Persentase kab/kota yang akan menyusun Perda LP2B Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kab/kota Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 Terbentuknya UPT di kab/kota Biro Organisasi, Biro Pemerintahan

65 INDIKATOR KEBERHASILAN PERMASALAHAN KEBUTUHAN /SUMBER DANA
NO MISI PROGRAM 100 HARI AKSI INDIKATOR KEBERHASILAN PERMASALAHAN KEBUTUHAN /SUMBER DANA SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. Reformulasi alokasi anggaran pendidikan Percepatan inventarisasi Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) Persentase penyelesaian inventarisasi P3D Biro Pem, Diknas Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Penanganan DBD dan antisipasi virus Zika dan penyakit menular lainnya (fogging) frekuensi dan lokasi yang telah dilaksanakan kegiatan fogging Dinas Kesehatan Upaya penanganan kesehatan perorangan Penanganan BPJS kesehatan MoU dengan BPJS kesehatan Belum teranggarkan untuk tahun 2016 Pencanangan Gerakan Budaya Kerja Tenaga Medis dalam pemberian pelayanan kesehatan Persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan tenaga medis (angket) Keluhan masyarakat terhadap pelayan RSU Dinas kesehatan, RSU, RSJ Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan Kewaspadaan gangguan keamanan Penanganan eks Gafatar Jumlah eks gafatar yang dipulangkan dan ditempatkan Biaya Pemulangan eks Gafatar asal Jambi dan penempatan serta pembinaan (85 orang) BPKAD, Badan Kesbangpol, Dissosnakertrans Mendorong kab/kota untuk menggalakkan kembali Gerakan Sistem Keamanan Lingkungan Pencanangan Siskamling Badan Kesbangpol Kesbangpol 4 Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Pencanangan Gerakan Integrasi multiusaha berbasis pangan di tingkat rumahtangga pelaksanaan pencanangan di seluruh kab/ kota Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Dinas Pertanian TP, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan, DKP, Bakorluh dan BKP Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Dinas Pertanian TP, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan, DKP, BKP, Bakorluh Gerakan Mandiri Pangan identifikasi lokasi Kegiatan penanaman Padi, Jagung, Kedele, dan Ternak (Pajalete) Jumlah lokasi potensial untuk penanaman pajalete Dinas Pertanian TP dan Dinas Peternakan dan Keswan Bantuan benih tanaman pangan untuk wilayah yang rawan bencana Jumlah benih yang disalurkan untuk wilayah rawan bencana Dinas Pertanian TP, BPBD Validasi database pertanian Database pertanian yang valid Distan Disnak Pemenuhan sumber bibit ternak Identifikasi daerah sumber bibit dan dukungan terhadap Sentra Peternakan rakyat (SPR) Revitalisasi pembibitan ternak Sungai Gelam Rekomendasi revitalisasi pembibitan ternak Pencanangan Gerakan 1 petani tanaman pangan 1 ternak di daerah rawan bencana Evaluasi pelaksanaan Integrasi Sapi Sawit Rekomendasi pelaksanaan integrasi sapi sawit Pemberdayaan petani sawit dan karet berbasis pengolahan hasil perkebunan Penerapan teknologi hasil pertanian terhadap produk karet dan sawit Database penerapan teknologi hasil pertanian terhadap produk karet dan sawit Disbun Mendorong petani dan perusahaan sawit mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO untuk mendapatkan jaminan harga Database petani dan perusahaan sawit yang belum memiliki sertifikat Peningkatan pendapatan Asli Daerah Identifikasi dan Verifikasi Sumber Pendapatan Asli daerah yang mengalami penurunan Rekomendasi upaya peningkatan sumber PAD Dispenda Menjaga stabilitas tingkat inflasi dan Peningkatan peran TPID Mendorong ketersediaan dengan meningkatkan dan memperbaiki distribusi produksi pangan Kestabilan harga pangan 5 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Mengidentifikasi lokasi calon penerima excavator Rekomendasi kecamatan yang layak untuk mendapatkan program penyediaan excavator Mengidentifikasi potensi pedesaan untuk pengembangan PLTMH dan energi terbarukan lainnya Lokasi yang layak untuk dikembangkan PLTMH dan energi terbarukan lainnya Meningkatkan kesiagaan alat berat di daerah rawan longsor dan banjir Percepatan penanganan kesiagaan alat berat Mobilisasi logistik bencana kecepatan dan ketepatan distribusi logistik Biro Kesramas, BPBD, Dinsosnakertrans, dinkes Mengidentifikasi simpul-simpul kemacetan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Dokumen lokasi kemacetan Bappeda, Dishub,

66 INDIKATOR KEBERHASILAN PERMASALAHAN KEBUTUHAN /SUMBER DANA
NO MISI PROGRAM 100 HARI AKSI INDIKATOR KEBERHASILAN PERMASALAHAN KEBUTUHAN /SUMBER DANA SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB 1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan,akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik. Analisis kesesuaian pendidikan, pengalaman, dan kepangkatan dengan bidang penugasan Koordinasi dengan seluruh pejabat eselon II SOP dan kriteria penilaian Biro Organisasi, BKD Pemetaan Permasalahan dan beban kerja SKPD Pemetaan Pejabat Analisis penilaian kinerja oleh Tim yang dibentuk Gubernur Evaluasi Kinerja pejabat eselon II, III dan IV Analisis beban kerja dan kinerja Penataan tenaga honorer sesuai dengan kebutuhan Pemetaan Honorer Penyusunan Ranperda LP2B Identifikasi sesuai dengan potensi pada kab/kota Kesepakatan Gubernur Jambi dengan bupati/walikota terkait percepatan penyusunan PERDA LP2B Bappeda, Distan Persentase kab/kota yang akan menyusun Perda LP2B Koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah kab/kota Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan UU No 23 Tahun 2014 Terbentuknya UPT di kab/kota Biro Organisasi, Biro Pemerintahan 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. Pemetaan distribusi pemberian beasiswa Identifikasi dan Verifikasi bidang-bidang pembangunan yang membutuhkan sumberdaya manusia yang relevan Rekomendasi bidang-bidang pembangunan yang membutuhkan SDM yang relevan Diknas Merintis kerjasama dengan PTN/PTS untuk pemberian beasiswa Rekomendasi PTN/PTS yang potensial untuk pemberian beasiswa Biro APKS dan Diknas Reformulasi alokasi anggaran pendidikan Percepatan inventarisasi Personil, Pendanaan, Sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) Persentase penyelesaian inventarisasi P3D Biro Pem, Diknas Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Penanganan DBD dan antisipasi virus Zika dan penyakit menular lainnya (fogging) frekuensi dan lokasi yang telah dilaksanakan kegiatan fogging Dinas Kesehatan Upaya penanganan kesehatan perorangan Penanganan BPJS kesehatan MoU dengan BPJS kesehatan Belum teranggarkan untuk tahun 2016 Pencanangan Gerakan Budaya Kerja Tenaga Medis dalam pemberian pelayanan kesehatan Persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan tenaga medis (angket) Keluhan masyarakat terhadap pelayan RSU Dinas kesehatan, RSU, RSJ 3 Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan Kewaspadaan gangguan keamanan Penanganan eks Gafatar Jumlah eks gafatar yang dipulangkan dan ditempatkan Biaya Pemulangan eks Gafatar asal Jambi dan penempatan serta pembinaan (85 orang) BPKAD, Badan Kesbangpol, Dissosnakertrans Mendorong kab/kota untuk menggalakkan kembali Gerakan Sistem Keamanan Lingkungan Pencanangan Siskamling Badan Kesbangpol Kesbangpol 4 Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Pencanangan Gerakan Integrasi multiusaha berbasis pangan di tingkat rumahtangga pelaksanaan pencanangan di seluruh kab/ kota Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Dinas Pertanian TP, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan, DKP, Bakorluh dan BKP Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Dinas Pertanian TP, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Keswan, DKP, BKP, Bakorluh Gerakan Mandiri Pangan identifikasi lokasi Kegiatan penanaman Padi, Jagung, Kedele, dan Ternak (Pajalete) Jumlah lokasi potensial untuk penanaman pajalete Dinas Pertanian TP dan Dinas Peternakan dan Keswan Bantuan benih tanaman pangan untuk wilayah yang rawan bencana Jumlah benih yang disalurkan untuk wilayah rawan bencana Dinas Pertanian TP, BPBD Validasi database pertanian Database pertanian yang valid Distan Disnak Pemenuhan sumber bibit ternak Identifikasi daerah sumber bibit dan dukungan terhadap Sentra Peternakan rakyat (SPR) Revitalisasi pembibitan ternak Sungai Gelam Rekomendasi revitalisasi pembibitan ternak Pencanangan Gerakan 1 petani tanaman pangan 1 ternak di daerah rawan bencana Evaluasi pelaksanaan Integrasi Sapi Sawit Rekomendasi pelaksanaan integrasi sapi sawit Pemberdayaan petani sawit dan karet berbasis pengolahan hasil perkebunan Penerapan teknologi hasil pertanian terhadap produk karet dan sawit Database penerapan teknologi hasil pertanian terhadap produk karet dan sawit Disbun Mendorong petani dan perusahaan sawit mendapatkan sertifikasi ISPO dan RSPO untuk mendapatkan jaminan harga Database petani dan perusahaan sawit yang belum memiliki sertifikat Peningkatan pendapatan Asli Daerah Identifikasi dan Verifikasi Sumber Pendapatan Asli daerah yang mengalami penurunan Rekomendasi upaya peningkatan sumber PAD Dispenda Menjaga stabilitas tingkat inflasi dan Peningkatan peran TPID Mendorong ketersediaan dengan meningkatkan dan memperbaiki distribusi produksi pangan Kestabilan harga pangan 5 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan Mengidentifikasi lokasi calon penerima excavator Rekomendasi kecamatan yang layak untuk mendapatkan program penyediaan excavator Mengidentifikasi potensi pedesaan untuk pengembangan PLTMH dan energi terbarukan lainnya Lokasi yang layak untuk dikembangkan PLTMH dan energi terbarukan lainnya Meningkatkan kesiagaan alat berat di daerah rawan longsor dan banjir Percepatan penanganan kesiagaan alat berat Mobilisasi logistik bencana kecepatan dan ketepatan distribusi logistik Biro Kesramas, BPBD, Dinsosnakertrans, dinkes Mengidentifikasi simpul-simpul kemacetan di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Dokumen lokasi kemacetan Bappeda, Dishub,

67 Terimakasih

68 Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah
MISI 6 : Terwujudnya masyarakat jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik, budaya Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Urusan /SKPD Penanggung Jawab Kondisi Awal 2015 Kondisi Akhir 2021 Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran Terciptanya lapangan pekerjaan dan akses permodalan persentase tenaga kerja yang ditempatkan  70 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Sosnakertran, Diskop, disperindag, BPMPP Mendorong perusahaan mengalokasikan dana CSR Persentase peningkatan dana CSR  NA Program kerjasama pembangunan Biro Kerjasama pembangunan, Bappeda persentase peningkatan dana bergulir masyarakat miskin NA  Program bantuan kredit micro masyarakat miskin dan pengangguran Sosnakertrans, BPMPP, Biro Ekonomi Penurunan persentase Rumah tangga sangat miskin  14% Meningkatnya kualitas keterampilan tenaga kerja Mendorong semua perusahaan yang investasi di Provinsi Jambi untuk menyediakan kuota yang lebih besar untuk tenaga kerja asala jambi Persentase Penganggur Terdidik 28,63% Pelatihan keterampilan kerja pemberian bantuan kredit mikro bagi masyarakat miskin Persentasi Angkatan kerja Konstruksi yang telah disertifikasi Profesi 3,11% Optimalisasi balai pelatihan kerja, Sosnakertrans Persentasi Angkatan kerja non konstruksi sektor jasa kemasyarakatan yang telah disertifikasi Profesi NA terbangunnya pusat transfer of technology di Provinsi Jambi terbentuknya Science Park Provinsi Jambi Bangunan Science Park tidak ada Ada Program inovasi daerah Balitbangda, Bappeda, Distan, disbun, Perindag, dislakan, Perguruan Tinggi terbentuknya techno park di kabupaten/kota persentase kab/kota yang mempunyai techno park 0% Memperkuat Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan Menurunnya Desa Tertinggal di Provinsi Jambi Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan Persentase Desa Tertinggal 13,66% Program bantuan pembangunan desa tertinggal BPMPP, PU, Dishub, Dinkes, Disdik Meningkatnya Desa Mandiri di Provinsi Jambi Persentase Desa Mandiri 2,22 % 5% Program bantuan pembangunan desa Berkembang Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat Persentase aparatur desa yang telah diberi bimtek RPJMDES dan Pengelolaan Keuangan 34,76 Program peningkatan kapasitas aparatur desa BPMPP, Diklat Meningkatnya peranserta masyarakat desa dalam penanganan bencana Persentase desa di lahan gambut yang telah dibina dalam pengelolaan lahan gambut yang berkelanjutan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan BPMPP, Warsi, ZSL, Walhi, BPBD Persentase desa tanggap bencana di daerah rawan bencana Program mitigasi bencana Meningkatnya keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat Pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya,ziarah)