BILATERAL MEETING PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP tahun 2018 BAPPENAS - KEMENTERIAN Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Oleh: Drs. Sumedi Andono.

BILATERAL MEETING PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP tahun 2018 BAPPENAS - KEMENTERIAN Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Oleh: Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktur Daerah tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Jakarta, 19 Januari 2017

AGENDA PEMBANGUNAN (NAWACITA)
Agenda pembangunan (Nawa Cita) yang tercantum dalam RPJMN menegaskan tentang pentingnya kebijakan, program dan kegiatan yang nyata dan terukur untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan daerah: Nawa Cita 3: Membangun Indonesia DARI PINGGIRAN dengan MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Nawa Cita 6: Meningkatkan PRODUKTIVITAS RAKYAT dan DAYA SAING di pasar internasional; Nawa Cita 7:Mewujudkan KEMANDIRIAN EKONOMI dengan menggerakan SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK Daya saing nasional ditentukan oleh daya saing daerah Daya saing daerah ditentukan oleh DESA dan KAWASAN PERDESAAN yang MAJU, PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH dan BERDAYA SAING TINGGI; Percepatan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, transmigrasi dan perbatasan hanya dapat dilakukan dengan memperkuat kerjasama dan kemitraan yang solid dan berkelanjutan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, Perguruan tinggi dan pelaku usaha. Keterangan: Desa non tertinggal adalah desa-desa berkategori: Berkembang (kws. Perbatasan & non Kws. Perbatasan) Mandiri (hanya ada 6 unit yang bertipologi mandiri non-perbatasan. Dan tidak ada Mandiri Perbatasan)

Evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran rpjmn 2015-2019

MID-TERM REVIEW RPJMN 2015-2019
2016 2017 2018 2019 EVALUASI MONITORING PERSIAPAN RENCANA SASARAN NASIONAL Berkurangnya Daerah tertinggal dari 122 menjadi 42 kabupaten Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal menjadi 7,24% Berkurangnya persentase penduduk miskin daerah tertinggal menjadi 14% Meningkatnya IPM daerah tertinggal menjadi 69,6 Berkurangnya desa tertinggal menjadi desa berkembang Meningkatnya desa berkembang menjadi desa mandiri Menguatnya keterkaitan desa-kota dan ekonomi di 39 kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri Terbangunnya dan berkembangnya 130 kawasan transmigrasi/65 satuan permukiman transmigrasi untuk percepatan desa berkembang Menurunnya Indeks Risiko Bencana sebesar 30% di 136 kabupaten/kota pusat pertumbuhan yang memiliki risiko bencana tinggi Tercapai/on-track/ on-trend Perlu kerja keras Keterkaitan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN Sangat sulit tercapai 2

SASARAN RPJMN 2015-2019 INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019 (Baseline)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 (Baseline) SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & KAWASAN PERBATASAN Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%) 6.89 6.96 7.02 7.08 7.15 7.24 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 16.42 16 15.42 14.9 14.43 14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 67.46 68.13 68.49 68.84 69.18 69.59 Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan 3 PKSN 10 PKSN Pembangunan Kecamatan lokpri kawasan perbatasan 111 lokpri 50 lokpri 100 lokpri 150 lokpri 187 lokpri Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN) -- 7 PLBN SASARAN PEMBANGUNAN PERDESAAN Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang 500 desa 1.500 desa 3.000 desa 4.500 desa 5.000 desa Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri 200 desa 600 desa 1.200 desa 1.800 desa 2.000 desa Peningkatan Keterkaitan Desa-Kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri 14 Kaw 28 Kaw 39 Kaw Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang 14 Kaw/ 7 SP 43 Kaw/ 22 SP 86 Kaw/ 43 SP 130 Kaw/ 65 SP 144 Kaw/ 72 SP SASARAN REFORMA AGRARIA Pengukuran dan Pemetaan Dasar Sertipikat Prona Sertipikat Redistribusi TORA -- 92.274 66.973 23.925 Sertipikat Konsolidasi Tanah 1.850 11.500 2.170 2.520 2.680 SASARAN PENURUNAN IRBI Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional 156.3 151.6 146.9 142.2 137.5 132.8 Rata-rata IRBI 136 Kabupaten/Kota sasaran prioritas nasional 169.4 164.3 159.2 154.1 149 144

CAPAIAN TARGET RPJMN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN Sasaran Satuan 2014 (baseline) 2015 2016 Target 2019 Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi) Target Ralisasi Jumlah Daerah Tertinggal Kabupaten 122 (termasuk 9 DOB) *) - 42 Kabupaten terentaskan - 80 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal persen 7,10 6.96 6.55 7.02 Belum tersedia data 7.24 Rata-rata persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 16.64 16.00 18.77 15.42 14.00 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal 68.46 68.13** 59.87*** 68.49** 69.59** Tidak dapat diperbandingkan Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN PKSN 3 2 10 9 10 PLBN 7 7 Lokpri Kecamatan 111 50 100 78 150 Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan Pulau-Pulau Kecil Terluar 12 30 20 32 Terdapat perubahan asumsi dasar makro & tahun dasar REVISI TARGET Terdapat penyesuaian data dengan nasional Terdapat perubahan metode perhitungan *) Berdasarkan PP 78/2014, penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 (lima) tahun sekali, sehingga target jumlah daerah tertinggal dan kabupaten terentaskan tidak dapat dirinci per tahun **) Menggunakan perhitungan IPM metode lama sesuai baseline dan target dalam RPJMN ***) Menggunakan perhitungan IPM metode baru. 7 PLBN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, Skouw) 10 PKSN (Entikong, Paloh-Aruk, Nanga Badau, Atambua, Jayapura, Sabang, Ranai, Nunukan, Tahuna, Saumlaki) On track/on trend/ tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

PEMBANGUNAN PERDESAAN
CAPAIAN TARGET RPJMN PEMBANGUNAN PERDESAAN Sasaran Satuan 2014 (baseline) 2015 2016 Target 2019 Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi) Target Realisasi 1. mengurangi jumlah desa tertinggal sampai desa desa *) 500 N/A**) 1.000 5.000 2. meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya desa *) 400 2.000 3. menguatkan 39 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa pusat pertumbuhan - ***) 14 39 4. membangunan dan mengembangkan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa berkembang kawasan transmigrasi 619 37 43 54 144 *) Jumlah desa tertinggal dan berkembang (pada tahun baseline 2014) sebagaimana tertuang dalam Indeks Pembangunan Desa. **) Pencapaian target belum dapat diidentifikasi mengingat data yang diperlukan menggunakan data Potensi Desa yang dikeluarkan BPS setiap 3 tahun sekali. ***) Pencapaian target belum dapat didentifikasi karena pedoman umum pembangunan kawasan perdesaan baru disahkan pada awal tahun 2016 dan menjelang akhir tahun 2016 pemerintah pusat dan pemerintah daerah sedang menyelesaikan 14 dokumen masterplan pengembangan kawasan perdesaan. On track/on trend/ tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai

Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi)
CAPAIAN TARGET RPJMN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Sasaran Satuan 2014 2015 2016 Target 2018* Target 2019* Perkiraan Capaian 2019 (Notifikasi) (baseline) Target * Realisasi Target* Mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional % 156.3 151.6 **) 146.9 Belum tersedia data 137.5 132.8 Mengurangi Indeks Risiko Bencana di 136 Kab/Kota Sasaran Prioritas Nasional 169.4 164.3 159.2 149.0 144 Keterangan On track/on trend/ tercapai Perlu kerja keras Sangat sulit tercapai 1 2 3 : *) Target Penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 30% sampai dengan 2019 dengan melakukan peningkatan indeks kapasitas di Kabupaten/Kota **) Pencapaian target belum dapat didentifikasi karena perhitungan Indeks Risiko Bencana baru dilakukan pada awal tahun 2016 dan membutuhkan monitoring evaluasi penilaian kapasitas perangkat daerah dengan mengisi kuesioner yang terdiri dari 71 Indikator sebagai metode pengukuran

PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RPJMN 2015-2019 (1/2)
Terdapat perubahan asumsi dasar makro  Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ,1 persen Terdapat perubahan tahun dasar  tahun 2000 menjadi 2010 Mempertimbangkan capaian tahun 2015 = sebesar 6,55% (sumber: Tinjauan Regional PDRB Kabupaten/Kota , BPS), maka ditargetkan perekonomian daerah tertinggal dapat tumbuh rata-rata 6,3% per tahun & ditargetkan tahun 2019 sebesar 6,9-7,1% Perlu adanya treatment khusus pada daerah tertinggal yang mengalami kontraksi perekonomian tinggi seperti di Kalimantan, Papua dan juga daerah tertinggal dengan PDRB yang rendah 6,9-7,1 5,6-5,8

Rata-rata Laju Kenaikan IPM 2010-2015
PERMASALAHAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RPJMN (2/2) 17,5-18% 16-16,5% 15-15,5% Terdapat penyesuaian data kemiskinan tahun dasar dengan data nasional (sumber data: Data & Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015, BPS) Sejalan dengan kondisi nasional, pada tahun 2015 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. Oleh karena itu diperlukan upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih fokus pada daerah tertinggal yang mengadapi tingkat kemiskinan tinggi (>target RKP %) dan pengangguran yang tinggi (>target RKP ,5%) No Wilayah Kabupaten Kemiskinan 2015 >10% Penangguran 2015 >5,5% 1 Sumatera Aceh Singkil 21,72 7,03 2 Jawa Pandeglang 10,43 10,22 3 Nusra Lombok Tengah 16,26 7,42 4 Lombok Timur 19,14 6,46 5 Dompu 15,11 5,56 6 Sumbawa Barat 16,97 7,98 7 Kalimantan Landak 13,51 5,81 8 Sulawesi Sigi 12,75 5,74 9 Konawe 16,09 10,70 10 Gorontalo Utara 18,93 5,61 11 Kep Maluku Maluku Tengah 22,1 No Wilayah Kabupaten Kemiskinan 2015 >10% Penangguran 2015 >5,5% 12 Kep Maluku Seram Bagian Barat 26,35 8,21 13 Seram Bagian Timur 25,37 6,18 14 Buru Selatan 17,58 9,14 15 Papua Teluk Bintuni 36,66 6,87 16 Sorong 33,35 5,66 17 Raja Ampat 20,94 5,59 18 Merauke 11,1 9,08 19 Nabire 24,37 10,14 20 Biak Numfor 27,23 10,08 21 Supiori 39,25 10,75 22 Deiyai 45,74 5,64 No Pulau Kab/Kota IPM Rata-rata Laju Kenaikan IPM 1 Sumatera Nias Barat 58,25 1,25% 2 Kepulauan Mentawai 57,41 0,62% 3 Nusa Tenggara Alor 58,50 1,08% 4 Rote Nda 58,32 1,26% 5 Sumba Barat Daya 57,91 0,56% 6 Manggarai Timur 56,83 0,93% 7 Malaka 57,51 1,21% 8 Maluku Maluku Barat Daya 58,64 1,01% 9 Pulau Morotai 59,27 1,15% 10 Pulau Taliabu 58,26 1,23% 11 Papua Maybrat 55,78 12 Paniai 54,20 13 Boven Digoel 59,02 14 Mappi 56,11 0,74% 15 Lanny Jaya 44,18 1,27% 16 Deiyai 48,28 Terdapat perbedaan metode perhitungan IPM Target dihitung berdasarkan data back casting IPM per kabupaten dengan metode baru periode (sumber data: Strategi peningkatan IPM difokuskan pada kabupaten dating dengan IPM rendah (<rata2 59,87) dengan laju rata-rata kenaikan IPM yang rendah (<rata2 1,3% atau dibawah 2 point)  sesuai dengan capaian aspek pembentuk IPM yang rendah

ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH TAHUN 2016
Alokasi dana transfer daerah (DAK dan Dana Desa) TIDAK MEMIHAK (AFIRMATIF) terhadap wilayah timur Indonesia. Alokasi KBI jauh lebih besar dibanding KTI terutama Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua WILAYAH Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Desa 2012 2017 2015 2016 (Rp. Juta) (%) (Rp. Miliar) % SUMATERA 26 28 6.257 30 17.997 JAWA-BALI 20 6.699 32 19.187 KALIMANTAN 9 11 1.812 5.258 SULAWESI 15 17 2.376 6.873 NUSA TENGGARA 7 1.115 5 3.225 MALUKU 4 625 3 1.794 PAPUA 10 1.883 5.665 TOTAL 100 20.766 60.000 Investasi baik dalam negeri maupun asing masih TERPUSAT di JAWA-BALI dengan share yang sangat besar dan menunjukkan ketimpangan yang sangat besar dengan wilayah Maluku dan Papua WILAYAH Investasi PMA Investasi PMDN Kredit Perbankan 2010 2015 (US$ Juta) % (Rp. Juta) SUMATERA 747 5 3.733 13 4.224 7 37.752 21 15% JAWA-BALI 11.777 73 15.929 54 35.454 58 59 72% 71% KALIMANTAN 224 1 769 3 1.806 1.644 6% SULAWESI 2.011 12 5.843 20 14.576 24 20.007 11 4% 5% NUSA TENGGARA 859 1.560 4.338 13.668 8 1% MALUKU 249 2 286 - 0,01 48 0,03 68.124 0.4% PAPUA 347 1.156 4 229 0,4 1.339 TOTAL 16.215 100 29.276 100% 60.626 179,466

PERTANYAAN KRITIS Bagaimana membangun desa, kawasan dan daerah sebagai bentuk pelaksanaan NAWA CITA secara NYATA, TERUKUR dan SISTEMATIK? Bagaimana STRATEGI, RENCANA dan TAHAPAN INVESTASI PENGEMBANGAN DESA, KAWASAN dan DAERAH? Bagaimana mengukur MANFAAT dan DAMPAK dari PROGRAM dan KEGIATAN pengembangan DESA, KAWASAN dan DAERAH? Bagaimana membangun KERJASAMA, KOORDINASI dan SINERGI PEMERINTAH, PEMDA, PERGURUAN TINGGI, SWASTA dan MASYARAKAT yang solid? Bagaimana POLA MANAJEMEN ASSET DAERAH dan MANAJEMEN KAWASAN PERDESAAN yang BAIK, ADIL, MENGUNTUNGKAN dan BERKELANJUTAN? Bagaimana mengoptimalkan BERBAGI PENGETAHUAN (knowledge sharing) dan MANAJEMEN PENGETAHUAN (knowledge management) sebagai sumber kemajuan pembagunan desa, kawasan dan daerah.

PERSIAPAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 2017

SINKRONISASI DAN SINERGI KEGIATAN TAHUN 2017
RKP 2017 sebagai ACUAN UTAMA dengan pendekatan MONEY FOLLOW GOALS and PROGRAMS; Setiap program dan kegiatan mempunyai TARGET KINERJA yang BENAR-BENAR JELAS, TERUKUR dan BERKAITAN LANGSUNG dengan AKSELERASI (PERCEPATAN) peningkatan PRODUKSI, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN MASYARAKAT dan DAERAH TRANSFORMASI (PERUBAHAN) KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI dan BUDAYA MASYARAKAT DESA menjadi lebih MAJU, SEJAHTERA dan BERMARTABAT; Sinkronisasi LOKASI, KELOMPOK SASARAN dan KEGIATAN dengan menggunakan pendekatan WILAYAH Papua, Maluku, Nusa tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa-Bali; Pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memperhatikan KARAKTERISTIK SOSIAL, BUDAYA, dan EKONOMI DAERAH. Perbadingan atau BENCHMARKING tentang manfaat dan dampak.

PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKP TAHUN 2018 DAN RENJA K/L 2018

SINKRONISASI DAN SINERGI KEGIATAN
TAHUN 2018 Percepatan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN ; Setiap program dan kegiatan mempunyai TARGET KINERJA yang BENAR-BENAR JELAS, TERUKUR dan BERKAITAN LANGSUNG dengan AKSELERASI (PERCEPATAN) peningkatan PRODUKSI, NILAI TAMBAH dan PENDAPATAN MASYARAKAT dan DAERAH TRANSFORMASI (PERUBAHAN) KEHIDUPAN SOSIAL, EKONOMI dan BUDAYA MASYARAKAT DESA menjadi lebih MAJU, SEJAHTERA dan BERMARTABAT; Sinkronisasi LOKASI, KELOMPOK SASARAN dan KEGIATAN dengan menggunakan pendekatan WILAYAH Papua, Maluku, Nusa tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan Jawa-Bali; Pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar memperhatikan KARAKTERISTIK SOSIAL, BUDAYA, dan EKONOMI DAERAH.

PEMBANGUNAN WILAYAH Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Reforma Agraria Percepatan pembangunan Papua Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Berkurangnya kesenjangan antarwilayah Berkurangnya risiko bencana Meningkatnya keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan

ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (1)
Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Penguatan Kapasitas SDM Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pengelolaan PLBN, Kedaulatan, dan Lintas Batas Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan PENGEMBANGAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reformasi Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan Percepatan Pembangunan Papua Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Pembangunan SDM, Pemberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Desa Permukiman Transmigrasi Penguatan Pemerintah Desa Pengawalan Implementasi UU Desa Secara Sistematis, Konsisten, dan berkelanjutan Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan

ARAH KEBIJAKAN PN PEMBANGUNAN WILAYAH (1)
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat Percepatan pembangunan infrastruktur dasar Pengembangan konektivitas wilayah Pengelolaan sumber daya alam unggulan, pengembangan industri lokal & strategis dan pariwisata Perlindungan sosial Penataan kelembagaan & regulasi, dan tanah ulayat PENGEMBANGAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reformasi Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana a.l Kebakaran Hutan Percepatan Pembangunan Papua Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reformas Agraria Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan, dan Produksi atas TORA Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Pelayanan Dasar Pengembangan Ekonomi di Daerah Pasca Bencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana Penguatan Kelembagaan dan Regulasi

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan PROYEK PRIORITAS PROYEK PRIORITAS PROYEK PRIORITAS PROYEK PRIORITAS PROYEK PRIORITAS PROYEK PRIORITAS Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih Distribusi tenaga pendidik Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan Distribusi tenaga kesehatan Pembangunan/rehabilitasi Ruang Kelas Baru Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif Pembangunan dermaga Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah Pembangunan dan rehabilitasi bandara Pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen Penyelesaian Segmen Batas Pelayanan angkutan keperintisan Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu Pengelolaan Kawasan Maritim Kerjasama Multilateral Penyediaan Akses Telekomunikasi Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM Regulasi Eksport Import Pengadaan alat kesehatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Penyediaan Moda Transportasi Penyediaan akses ketenagalistrikan Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Penyediaan akses ketenagalistrikan Peraturan tentang Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemerintahan Kawasan Perbatasan Negara Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Harmonisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Urusan Wajib dan Kewenangan Pemerintah Pusat

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS:
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Penguatan Pemerintahan Desa Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih) Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Penataan Kawasan Sentra Nelayan Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan teruatama UMKM Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfataan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antar desa

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA:
PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Pelayanan Dasar Kebencanaan Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan Penguatan Kelembagan dan Regulasi Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi Sosialisasi dan Simulasi Bencana Penyediaan Sistem Peringatan dini Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan Penyusunan kajian dan peta risiko Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana Pembangunan pusat logistik kebencanaan Penguatan koordinasi penanggulangan bencana Penyediaan layanan data dan informasi bencana Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana Rehabilitasi pesisir Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan Pengembangan teknologi kebencanaan Rehabilitasi DAS

RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA
Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Proyek Prioritas Proyek Prioritas Penerapan kurikulum kontekstual papua menuju kurikulum nasional Penguatan sistem manajemen pengawasan pendidikan Pembangunan & Pengembangan RS Rujukan, RS Pratama, & RS Pendidikan serta Revitalisasi Puskesmas Perluasan akses pelayanan kesehatan Kaki Telanjang dan Nusantara Sehat Penyediaan, persebaran dan peningkatan kualitas SDM kesehatan Pengembangan sekolah berbakat Penyediaan tempat tinggal guru di sekitar sekolah Penurunan Kematian Ibu, bayi dan anak Peningkatan kompetensi guru Pembangunan sekolah berasrama (termasuk penyediaan tempat tinggal guru) SD, SMP, dan SMA di wilayah pegunungan tengah/daerah sulit secara geografis Pemenuhan pelayanan telemedicine di rumah sakit Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS Jaminan kesejahteraan bagi guru Kampanye hidup sehat, lingkungan hidup sehat dan deteksi dini penyakit Pengendalian malaria Pengadaan dan redistribusi guru dan sukarelawan (termasuk SM3T dan GGD) Penyediaan sarana pembelajaran : buku ajar, peralatan labolatorium, perpustakaan. Pengendalian penyakit kusta dan frambusia Peningkatan konsumsi pangan sehat Penurunan Stunting Penguatan sistem informasi, manajemen, mitra kesehatan nasional Penyediaan dan distribusi obat dan alkes, serta peningkatan mutu farmasi dan obat lokal

Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Wilayah Adat Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Proyek Prioritas Proyek Prioritas Peningkatan produksi kopi dan coklat Pembangunan Desa Mandiri Benih dan Penanganan Gangguan terhadap Sektor Unggulan Pembangunan honai sehat dan hunian layak Pengolahan buah merah Pembangunan infrastruktur air minum ( spam perkotaan, pedesaan dan kawasan khusus, penampung air hujan, embung) dan sanitasi (IPAL) terintegrasi Peningkatan hasil perikanan tangkap dan budidaya rumput laut di WA Bomberay dan Saereri Fasilitasi pasar mama-mama dan Pengendalian Harga Industri Lokal Budidaya pala di Papua Barat Pembangunan TPA Pemberdayaan dan Pendampingan Petani/ Nelayan Lokal Pengembangn produk turunan sagu, keladi, betatas, dan pisang Peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan air tanah Pendampingan dan pengiriman tenaga sukarelawan (penyuluh) Aktivasi pelabuhan pelelangan ikan omor di Kabupaten Asmat dan peran investor untuk menggerakan industri perikanan lokal Peningkatan elektrifikasi:, pembangunan PLTMG, PLTM, PLTU, PLTS (tersebar), PLTM (tersebar),PLTBM (tersebar), PLTD (tersebar) Pelatihan keterampilan pengelolaan keungan keluarga untuk ibu rumah tangga Pembangunan depo pertamina hingga pelosok dan APMS (agen penyalur minyak dan solar di daerah terisolir) Pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan ikan di Biak dan perumahan nelayan Irigasi Pertanian

Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Pengembangan Konektivitas Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Alam Unggulan, Pengembangan Industri Lokal & Strategis (KEK Sorong & KSEP Merauke) dan Pariwisata Penataan Kelembagaan & Regulasi, dan Tanah Ulayat Perlindungan Sosial Kebijakan afirmasi untuk pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur di wilayah Papua dan papua Barat Pendidikan Politik Penguatan dan pemberdayaan forum – forum dialog kewaspadaan Proyek Prioritas Proyek Prioritas Proyek Prioritas Peningkatan kapasitas ASN melalui diklat perencanaan dan penganggaran kontekstual Papua Membangun pos pengaman dan sabuk pengaman perbatasan Bantuan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penyelesaian Pembangunan dan Ruas Jalan Trans Papua & Jalan Prioritas dan Strategis Penyediaan lahan dan penataan ruang Menyelesaikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang dilakukan aparat penegak hukum dan pelanggaran HAM Konektivitas/ Aksesibilitas Penguatan Pengawasan kinerja dan displin ASN Perluasan kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penyiapan Pusat Logistik Insentif Fiskal dan Non Fiskal Pembangunan dan Fungsionalisasi Pelabuhan Umum dan Bandara Integrasi KIS dan Kartu Papua Sehat (KPS) Peningkatan pengawasan BPKP dan KPK dalam pelaksanaan pembangunan Mencegah peredaran narkoba dan miras Menciptakan Iklim Investasi Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran Pengembangan Layanan Angkutan Udara, Laut Perintis, dan Sungai Penyediaan Tenaga Terampil dan Kelembagaan Pengelola yang Profesional Membangun pos pengaman dan sabuk pengaman perbatasan Pemetaan tanah ulayat Pemenuhan kebutuhan dasar Ketersediaan Energi dan Infrastruktur Dasar serta Fasilitas Umum Diskresi terhadap pemberlakuan ketentuan standarisasi Guru dan tenaga kesehatan untuk wilayah Papua Normalisasi Sungai Melaksanakan program bela negara Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi Penguatan Kuantitas dan Kualitas SDM Perhubungan Udara dan Laut Ketersediaan Bahan Baku Industri Fasilitasi penyelesaian perdasi dan perdasus Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Peningkatan Akses Informasi

PENGUATAN PERAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2018

MATRIKS INVENTARISASI PEMBANGUNAN PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGASI
Aspek Permasalahan Strategi Regulasi Desa (Juklak, Juknis) belum tersedianya juklak juknis untuk melaksanakan amanat UU Desa dan peraturan turunannya Penyiapan regulasi, juklak, juknis Pendampingan Desa pendamping desa tidak menguasai permasalahan yang ada pada desa karena bukan orang lokal desa Melatih kader pemberdayaan masyarakat berperan sebagai pendamping lokal desa BUMDes (termasuk BUMADes), dan Koperasi Desa Masih banyak Desa yang tidak memiliki BUMDes/BUMDesa dan Koperasi BUMDes hanya sekedar dibentuk, tapi tidak berjalan dengan baik Pembinaan BUMDes (termasuk BUMADes) secara komprehensif Pengelolaan Dana Desa Penyaluran dana desa masih tersendat karena ketidaksiapan administrasi di tingkat Kab/Kota Pemanfaatan Dana Desa yang belum sesuai dengan kebutuhan Desa Penyiapan Regulasi dan PTO terkait Peran Prov dan Kab/Kota Untuk Mengawal Dana Desa dan Menyiapkan Penganggaran untuk Operasional Pelaporan Dana Desa Akuntabilitas pelaporan penggunaan dana desa Meningkatkan peran masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif mengawasi penggunaan dana desa Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi Belum terpenuhinya SPM di kawasan transmigrasi Belum tersertifikasinya lahan di kawasan transmigrasi Adanya kecemburuan sosial antara penduduk lokal dengan pendatang di kawasan transmigrasi Percepatan pemenuhan SPM di kawasan transmigrasi Penguatan kerjasama dengan K/L terkait, seperti BPN dan Kemenhut, untuk percepatan sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi Peningkatan kegiatan transmigrasi lokal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Belum diselesaikannya STRANAS dan RAN PPDT yang valid dan berkualitas yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh stakeholder sebagai masukan dalam Penyusunan RKP dan Rakernis/Ratek/ Konreg K/L. Belum terpenuhinya SPM di daerah tertinggal Percepatan penyelesaian STRANAS dan RAN PPDT yang menjawab permasalahan daerah sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi dan sarpras wilayahnya dalam suatu sistem kewilayahan yg terintegrasi Percepatan pemenuhan SPM di daerah tertinggal melalui peningkatna kualitas koordinasi dengan stakeholder

BEBERAPA UPAYA PENTING TERKAIT PENYEMPURNAAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA PDTT 2018
Penyiapan regulasi untuk Exit Strategy Generasi Sehat Cerdas di Daerah dan Desa; Penyiapan regulasi Pendampingan Desa: (a) Penyediaan Pendamping Desa (termasuk FT) di Kecamatan, (b) rasio afirmatif Pendamping Desa untuk desa-desa di Kawasan Timur Indonesia; dan (c) Pendamping Lokal Desa diserahkan ke Desa; Penyiapan regulasi termasuk PTO terkait Peran Prov Dan Kab/Kota Untuk Mengawal Dana Desa dan Menyiapkan Penganggaran untuk Operasional; Penyiapan rincian rencana penggunaan untuk kegiatan, anggaran dan lokasi IFAD dan PAMSIMAS; Penyusunan SPM pelayanan dasar publik Desa; Pembinaan BUMDes (termasuk BUMADes) secara komprehensif (tidak parsial) mulai Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran. Pemberian dukungan terhadap 14 lokasi KPPN 2016 yang sudah ada Masterplan serta menyusun rencana Masterplan Kawasan Perdesaan 2017 dan 2018 berdasar arahan lokasi RPJMN Percepatan pemenuhan SPM di kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal Penguatan kerjasama dengan K/L terkait, seperti BPN dan Kemenhut, untuk percepatan sertifikasi lahan di kawasan transmigrasi Peningkatan kegiatan transmigrasi lokal

Keterkaitan struktur RKP 2018, Renja kl dan RKA-KL
Diperlukan peningkatan kualitas dan keterkaitan bentuk “Proyek Kl / Komponen” yang menjawab pencapaian sasaran pembangunan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Keterkaitan struktur RKP 2018, Renja kl dan RKA-KL RKP Renja KL RKA KL PN Unit Unit PP Program Program Sasaran KP Kegiatan Kegiatan Indikator Output Output Proyek Prioritas Berubah dari sasaran 2 layer baru Komponen Komponen Proyek KL Dilengkapi tag Prioritas Dilengkapi tag Prioritas Sub Komponen Sub Komponen

Akan di Tag sebagai Prioritas
Diperlukan peningkatan pengendalian“Proyek KL / Komponen” dari perencanaan hingga implementasi untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik Program Kegiatan Output Komponen ( ) Akan di Tag sebagai Prioritas

1. Integrasi antar unit kerja LOKASI PRIORITAS
2. Sesuai skala prioritas unit kerja teknis 1. Integrasi Antar Unit Kerja Untuk mewujudkan keterkaitan lintas unit kerja dan agar memberikan dampak pembangunan yang lebih signifikan khususnya dalam mempercepat pencapaian target RPJMN , maka diperlukan kesepakatan LOKASI PRIORITAS yang akan didukung oleh seluruh Unit Kerja Eselon 1 di internal Kemendes PDTT No Provinsi Kabupaten Daerah Tertinggal Prio 2018 5 daerah terting-gal terinte-grasi Desa terting-gal KKD Perbatasan Transmigrasi Rawan Bencana 1 Papua Merauke v 59,1% 2 Papua Barat Raja Ampat 88,0% 3 Maluku Utara Pulau Morotai 69,3% 4 Maluku Maluku Tenggara Barat 56,3% 5 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua 43,8% 6 Seram Bagian Timur 84,4% 7 Kalimantan Barat Kayong Utara 23,3% 8 Manggarai Barat 74,4% IDENTIFIKASI PERMASALAHAN UTAMA PER LOKASI IDENTIFIKASI INTERVENSI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENJAWAB PERMASALAHAN Biro Perencanaan Kemendes PDTT diharapkan dapat mengarahkan intervensi prioritas sesuai kebutuhan pembangunan di wilayah secara spesifik dan sebagai motor penggerak dalam koordinasi dan sinergi lintas unit kerja di Kemendes PDTT.

Lokasi Prioritas

1. Integrasi antar unit kerja LOKASI PRIORITAS
2. Sesuai skala prioritas unit kerja teknis Sesuai Skala Prioritas Unit Kerja Teknis UKE 1 Skala Prioritas Lokasi 2018 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.500 Desa Tertinggal dan Desa Berkembang Tahun 2018 Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan 39 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 80 Kabupaten Tertinggal Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu Sesuai karakteristik daerah tertentu prioritas di daerah tertinggal Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi Sesuai peta Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Badan Pengembangan Penelitian Pelatihan Dan Informasi. Mendukung kebutuhan litbang pada: lokasi integrasi antar unit kerja sesuai skala prioritas unit kerja teknis

INDIKASI LOKASI PROYEK K/L DI DAERAH
Peta Lokasi Prioritas Desa Tertinggal dan Desa Berkembang Tahun 2018 Peta 39 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

Peta Lokasi Prioritas Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2018 Peta Lokasi Prioritas Pengembangan Kawasan Transmigrasi Tahun 2018

Lokasi 80 daerah tertinggal prioritas tahun 2018 NO Nama Provinsi NamaKab 1 ACEH Aceh Singkil 2 SUMATERA UTARA Nias Utara 3 Nias Barat 4 SUMATERA BARAT Kepulauan Mentawai 5 Solok Selatan 6 SUMATERA SELATAN Musi Rawas Utara 7 BENGKULU Seluma 8 LAMPUNG Lampung Barat 9 JAWA TIMUR Situbondo 10 BANTEN Pandeglang 11 Lebak 12 NUSA TENGGARA BARAT Lombok Tengah 13 Lombok Timur 14 Dompu 15 Sumbawa Barat 16 NUSA TENGGARA TIMUR Sumba Barat 17 Sumba Timur 18 Timor Tengah Selatan 19 Belu 20 Alor 21 Manggarai 22 Rote Ndao 23 Manggarai Barat 24 Sumba Tengah 25 Sumba Barat Daya 26 Manggarai Timur 27 Sabu Raijua 28 Malaka 29 KALIMANTAN BARAT Landak 30 Kayong Utara 31 KALIMANTAN SELATAN Hulu Sungai Utara NO Nama Provinsi NamaKab 32 SULAWESI TENGAH Banggai Kepulauan 33 Sigi 34 Banggai Laut 35 SULAWESI SELATAN Jeneponto 36 SULAWESI TENGGARA Konawe Kepulauan 37 GORONTALO Boalemo 38 Gorontalo Utara 39 SULAWESI BARAT Polewali Mandar 40 MALUKU Maluku Tenggara Barat 41 Maluku Tengah 42 Kepulauan Aru 43 Seram Bagian Barat 44 Seram Bagian Timur 45 Maluku Barat Daya 46 Buru Selatan 47 MALUKU UTARA Halmahera Selatan 48 Pulau Morotai 49 Pulau Taliabu 50 PAPUA BARAT Teluk Wondama 51 Teluk Bintuni 52 Sorong 53 Raja Ampat 54 Tambrauw 55 Maybrat NO Nama Provinsi NamaKab 56 PAPUA Merauke 57 Jayawijaya 58 Nabire 59 Kepulauan Yapen 60 Biak Numfor 61 Paniai 62 Puncak Jaya 63 Boven Digoel 64 Mappi 65 Asmat 66 Yahukimo 67 Pegunungan Bintang 68 Tolikara 69 Sarmi 70 Waropen 71 Supiori 72 Mamberamo Raya 73 Nduga 74 Lanny Jaya 75 Mamberamo Tengah 76 Yalimo 77 Puncak 78 Dogiyai 79 Intan Jaya 80 Deiyai DASAR PERTIMBANGAN: Termasuk 5 daerah tertinggal terintegrasi tahun 2017 Termasuk 42 kabupaten tertinggal yg perlu difokuskan hasil dari MTR RPJMN (overlay 29 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran diatas target 2018, dengan 17 kabupaten yang memiliki IPM ddan laju perkembangan IPM dibawah rata-rata Memperhatikan peringkat ketertinggalan kabupaten Memperhatikan distribusi per provinsi Memperhatikan capaian pembangunan sesuai data yang diterima dari Dit Perinden Memperhatikan karakteristik daerah tertentu

PENGUATAN DAN PENAJAMAN RKP TAHUN 2018

ASPEK REVITALISASI PROSES PERENCANAAN (1/2)
Kriteria Penetapan prioritas nasional tahunan Pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif, Spasial Pengembangan integrasi sistem usulan program dan kegiatan Penajaman usulan program dan kegiatan baik K/L maupun Pemerintah Daerah Penajaman kerangka pendanaan (APBN, DAK, Dana Transfer, Swasta) Penetapan durasi waktu forum-forum pembahasan dan output yang dihasilkan Penguatan peran LO dan analis provinsi di kedeputian bidang pengembangan regional Payung hukum Pengaturan dan Pengendalian Waktu, Cakupan dan Mekanisme Proses Perencanaan Sinkronisasi proses perencanaan di pusat dan di daerah yang diatur didalam peraturan Revitalisasi Dalam Aspek Penguatan Peran Pendamping Daerah (LO dan analis provinsi) Revitalisasi Dalam Aspek Teknis Waktu dan Output Pelaksanaan Forum-Forum Kesepakatan Multilateral Meeting – Bilateral Meeting – Trilateral Meeting Revitalisasi penggunaan sistem yang terintegrasi. Integrasi SIMU, e-Musrenbang, DAK, dll Revitalisasi Dalam Aspek Substansi Materi Prioritas Nasional, Program dan Kegiatan Prioritas hingga lokasi program/kegiatan K/L maupun usulan daerah. LANDASAN HUKUM PROSES PERENCANAAN SUBSTANSI POKOK PERENCANAAN PENGUATAN POLA KOMUNIKASI PUSAT DAN DAERAH PROSES PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS FORMAT PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS Slide - 40

ASPEK REVITALISASI PROSES PERENCANAAN (2/2)
Bertujuan untuk sinkronisasi perencanaan di pusat dan di daerah yang diatur di dalam peraturan. Proses perencanaan membutuhkan peraturan yang melandasi pelaksanaannya, dimana didalamnya akan meliputi Pengaturan dan Pengendalian Waktu, Cakupan, Mekanisme dan Stakeholder yang terlibat didalam Proses Perencanaan. LANDASAN HUKUM PROSES PERENCANAAN Revitalisasi Dalam Aspek Substansi Materi Prioritas Nasional, Program dan Kegiatan Prioritas. Penajaman usulan program dan kegiatan baik program/kegiatan K/L maupun pemerintah daerah. Penajaman kerangka pendanaan (Dana Transfer, DAK, APBD, Swasta) Revitalisasi dalam penentuan prioritas nasional maupun program dan kegiatan prioritas didalam kerangka pendekatan perencanaan yang bersifat holistik-tematik, integratif, dan spasial SUBSTANSI POKOK PERENCANAAN Revitalisasi dari sisi penggunaan sistem online yang terintegrasi, baik terkait dengan SIMU, e-Musrenbang, aplikasi DAK, untuk memudahkan integrasi program dan kegiatan serta sumber pendanaannya dalam kerangka pencapaian prioritas nasional. FORMAT PENYUSUNAN RENCANA Revitalisasi dari sisi teknis durasi waktu dan output pelaksanaan setiap forum musyawarah baik yang dimulai dari Workshop Internal, Multilateral Meeting, Bilateral Meeting, Trilateral Meeting. Rencananya, proses penyusunan RKP akan dimulai pada bulan September. PROSES PENYUSUNAN RENCANA Penguatan peran LO dan analis provinsi di kedeputian bidang pengembangan regional untuk meningkatkan proses komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tanggap terhadap isu-isu pembangunan yang terjadi sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan. PENGUATAN POLA KOMUNIKASI PUSAT DAN DAERAH

Pendekatan Pencapaian Target Pembangunan RKP 2018
Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian perencanaan Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018 Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan Perkuatan integrasi sumber pendanaan. Peran penting pelaksanaan Kordinasi Teknis K/L dan Daerah dalam RKP 2018

PENGENDALIAN PERENCANAAN
Pengendalian akan dilakukan hingga tingkat “satuan 3” / proyek untuk memastikan rencana dijalankan dengan baik PRIORITAS NASIONAL Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata PROYEK PRIORITAS NASIONAL : Pengembangan Wisata Danau Toba KEMENTERIAN/LEMBAGA Target (Rp M) Lokasi KEMENTERIAN PU & PERA Proyek Pelebaran Jalan Panji - Batas Kab. Samosir Proyek Pembangunan Jalan Tol Baru Medan – Kualanamu 5 Km 18 Km 208,4 48,8 Kab KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Proyek Peningkatan jalur kereta Api Medan-Kuala Namu-Pematang Siantar Proyek Pengembangan Bandar Udara Silangit 8 Km 1 paket 1.130,0 500,0 KEMENTERIAN PARIWISATA Proyek 1 Destinasi 53,0 PROGRAM PRIORITAS Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan Sarpras Transportasi Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Penyiapan Daya Tarik Wisata SASARAN, LOKASI DAN PAGU Pelaksanaan RAKORTEK  Memastikan proyek dilaksanakan di lokasi yang telah sesuai

PROYEK PRIORITAS DISUSUN HINGGA BERBASIS KEWILAYAHAN
44 Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II CONTOH : Kawasan Pariwisata Danau Toba Pelaksanaan RAKORTEK  Mendorong pendekatan perencanaan berbasis SPASIAL di daerah dan menjadi bagian dari perencanaan yang Holistik-Integratif untuk pencapaian sasaran Prioritas Nasional Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar - Parapat Pembangunan Bandara Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan - Ambarita - Tomok - Onan Rungu

PERKUATAN INTEGRASI SUMBER PENDANAAN
Pelaksanaan RAKORTEK mendorong pengusulan DAK menjadi lebih terarah dan pelaksanaan APBD lebih efektif dalam mencapai sasaran nasional dan daerah Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Danau Toba) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK) Belanja KL Pemerintah Daerah Persiapan Pembangunan Jalur KA Siantar – Parapat Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (PHLN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan - Nainggolan - Onan Rungu (SBSN) Dana Alokasi Khusus (Penugasan) Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga muara-muara bakkara APBD Pembangunan jalan prov/kab/kota Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C menjadi kelas B Pembangunan dermaga khusus pariwisata BUMN Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar - Parapat Belanja KL Belanja KL Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera Pembangunan Fly Over Seimangke, Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN) KPBU BUMN Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung

PENDAHULUAN : PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKP 2018
Tahapan Penyusunan RKP 2018 sampai dengan Desember 2016. Penetapan Tema, Prioritas Nasional dan Program Prioritas Workshop Internal : Menjabarkan Prioritas Nasional sampai dengan Proyek Kementerian/Lembaga. Raker Bappenas : Menetapkan Kegiatan Prioritas Yang Telah Disusun dalam Workshop Internal. Sampai dengan tahapan pelaksanaan Raker Bappenas telah ditetapkan : URAIAN RKP 2018 Prioritas Nasional 10 Prioritas Nasional Program Prioritas 30 Program Prioritas Kegiatan Prioritas 150 Kegiatan Prioritas *) Perubahan/penambahan terhadap PN, PP dan KP disampaikan kepada Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018
PENDIDIKAN Pendidikan Vokasi Peningkatan kualitas guru KESEHATAN Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Penyediaan Perumahan Layak Air Bersih dan Sanitasi PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi KETAHANAN ENERGI EBT dan Konservasi Energi Pemenuhan Kebutuhan Energi KETAHANAN PANGAN Peningkatan Produksi pangan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) PENANGGULANGAN KEMISKINAN Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika PEMBANGUNAN WILAYAH Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perdesaan Reforma Agraria Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) Percepatan Pembangunan Papua POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

BARANG/JASA YANG HARUS DICAPAI DARI PROYEK
10 PRIORITAS NASIONAL 30 PROGRAM PRIORITAS PROYEK PRIORITAS Program Prioritas Kegiatan Program Prioritas Kegiatan Prioritas PROYEK K/L PROYEK K/L Sasaran Program Sasaran Kegiatan Indikator Hasil (Outcome) Indikator Keluaran (Output) BARANG/JASA YANG HARUS DICAPAI DARI PROYEK

PERBEDAAN PERENCANAAN TAHUN 2017 & 2018
RKP Bab III Prioritas Nasional Bab IV Pembangunan Bidang SB Pagu Indikatif Program Kegiatan Output RKP Bab III Prioritas Nasional Bab IV Pembangunan Bidang SB Pagu Indikatif Program Kegiatan Output Daftar Proyek Prioritas (DPP) Proyek (komponen)

KORIDOR (KRITERIA) PROYEK K/L
Proyek K/L merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat dan belanja program Proyek merupakan bagian Tugas dan Fungsi K/L atau sesuai dengan arahan (penugasan) Presiden Bukan kegiatan yang potensial untuk dilakukan swasta. Dalam hal ini intervensi K/L melalui regulasi atau fasilitas lain yang mendukung investasi swasta tersebut. DILAKSANAKAN OLEH BEBERAPA INSTANSI (K/L, PEMDA, BUMN) Instansi (KL) A Instansi C Instansi B Proyek Prioritas Nasional yang dilakukan oleh beberapa Instansi: Perlu ditentukan salah satu K/L koordinator (executing agency) yang merupakan K/L kunci (dominan) dalam pencapaian sasaran proyek prioritas bekerjasama dengan Instansi lain sebagai implementing agency. Perlu kesepakatan mengenai mekanisme koordinasi antar Instansi (K/L, Pemda, BUMN) untuk menjaga keselarasan implementasi proyek prioritas dari tahap perencanaan  pelaksanaan  monitoring dan evaluasi. Executing Agency Implementing Agency

DECISION TREE UNTUK SELEKSI PROYEK PRIORITAS (K/L)
Rutin/ Reguler/ pelayanan? Dapat dipertimbangkan sebagai Proyek Prioritas K/L Tidak Ya Signifikan mendukung sasaran? Potensial Dilakukan Swasta? Tidak Ya Tusi atau penugasan? Ya Ya Tidak Selain itu perlu dipertimbangkan dengan menggunakan kriteria pada slide 3 & 4 Tidak Ya Kewenangan Pusat & bagian dari belanja program? End Tidak

PROYEK PRIORITAS NASIONAL
Sesuai dengan prinsip HITS, Proyek Prioritas Nasional dapat terdiri dari beberapa Proyek di K/L terkait. Contoh : Proyek Prioritas Nasional (ProPN) : Pengembangan Kawasan Wisata Borobudur PROYEK INSTANSI PELAKSANA Proyek Reaktivasi Jalur KA Magelang – Yogyakarta Kementerian Perhubungan Proyek Pembangunan Jalur KA menuju Bandara Kulon Progo Proyek Pembangunan Jalan Jogja Outer Ring Road Kementerian PU & Pera

Tahapan Rangkaian Penyusunan RKP 2018
(Desember 2016 – Juli 2017) Koordinasi dengan Mitra K/L Temu Triwulanan I-2017 Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia Penyusunan Rancangan Awal RKP 2018 Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP Paparan Usulan Proyek Prioritas oleh Pemerintah Daerah Rangkaian Musrenbang Provinsi Rancangan Awal RKP 2018 dan Pagu Indikatif Rakorbangpus dan Pagu Indikatif Multilateral Meeting Pembahasan Pendahuluan di DPR Rancangan RKP 2018 Trilateral Meeting Penyusunan NK dan RAPBN Penelaahan RKA K/L Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Rakortek dengan Pemerintah Daerah Rangkaian Musrenbang Provinsi Workshop Internal Temu Konsultasi Triwulanan III Bappenas dengan Bappeda Provinsi Arah Kebijakan Presiden Bilateral Meeting Temu Triwulanan II Bappenas – Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Musrenbang Nasional Perpres RKP 2018 Pagu Anggaran Penyampaian Indikasi Alokasi Prioritas (Pemda, BUMN, dan Pelaku Pembangunan lainnya)

PROSES UTAMA PENYUSUNAN RKP 2018 SAMPAI BULAN APRIL
Workshop Internal Arah Kebijakan Presiden Koordinasi dengan Mitra K/L Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif Rakorbangpus Multilateral & Bilateral Meeting Musrenbang Nasional Rakortek K/L dengan Daerah Musrenbang Provinsi e-Planning SIMU e-Musrenbang

TAHAPAN SAAT INI : KOORDINASI DENGAN MITRA K/L
Saat ini (pada bulan Januari 2017) sedang dilakukan tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L dengan tujuan melakukan pemutakhiran terhadap : Sasaran Pokok Prioritas Nasional; Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas; Proyek Prioritas Nasional; Proyek K/L dan Non K/L; Lokasi dan Target; Alokasi pendanaan. Pada akhir tahapan Koordinasi Dengan Mitra K/L diharapkan dapat ditetapkan : Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional  hal baru Proyek Prioritas Nasional yang telah ditetapkan akan menjadi acuan pembahasan pada pelaksanaan penyusunan RKP 2018 tahapan selanjutnya yaitu Multilateral Meeting, sementara pemutakhiran lokasi menjadi bahan acuan pembahasan dalam Rakortek dengan Pemerintah Daerah

ALUR UTAMA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2018 TAHAPAN RAPIM BAPPENAS S.D KOORDINASI DENGAN MITRA K/L RAPIM BAPPENAS WORKSHOP INTERNAL RAKER BAPPENAS KOORDINASI DENGAN MITRA K/L TAHAP PERTAMA KOORDINASI DENGAN MITRA K/L TAHAP KEDUA Penetapan usulan Tema RKP 2018 Penetapan Prioritas Nasional Program Prioritas Tema RKP 2018 Prioritas Nasional Program Prioirtas Tema RKP 2018 Prioritas Nasional Program Prioirtas Kegiatan Prioritas Login as PIC Mitra K/L 7 1 e-Planning Bappenas 3 Pemutakhiran Target Proyek K/L Login as PIC Mitra K/L admin admin 8 e-Planning Bappenas Pemaparan dan Penetapan : Priroitas Nasional (PN) Program Prioritas (PP) Kegiatan Prioritas (KP) Login as PIC PN 4 Pemutakhiran Alokasi Pendanaan Proyek K/L 2 Login as PIC PN Pemutakhiran Sasaran Pokok Prioritas Nasional Login as PIC PN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKP 2018 Input : Sasaran Pokok Prioritas Nasional Kegiatan Prioritas (KP) Sasaran dan Indikator KP Proyek Prioritas Nasional Proyek K/L dan non K/L Indikasi Target dan Indikasi pendanaan Indikasi Lokasi Pemaparan dan Pembahasan : Sasaran Pokok Prioritas Nasional Sasaran dan Indikator KP Proyek Prioritas Nasional Proyek K/L dan non K/L Indikasi Target dan Indikasi pendanaan Indikasi Lokasi 5 Pemutakhiran Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas Dan Proyek Prioritas Nasional SIDANG KABINET RANCANGAN AWAL RKP 2018 Login as PIC PN 6 Pemutakhiran Proyek Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L serta Lokasinya (termasuk Web GIS) Verifikasi Tahap Awal Sebagai Bahan Raker Bappenas AKHIR NOVEMBER DESEMBER AKHIR DESEMBER PERTENGAHAN – AKHIR JANUARI Step 1 : Administrastor melakukan input Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), perubahan/penambahan terhadap PN dan PP hanya dilakukan melalui admin e-planning. Step 2 : Person In Charge (PIC) PN melakukan input penjabaran dari PN dan PP ke dalam e-planning terkait Sasaran dan Indikator KP, Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan proyek K/L serta Indikasinya. Step 3 : Perubahan/penambahan terhadap Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas hanya dilakukan melalui admin e-planning. Step 4 : Merupakan langkah Ke-1 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap Pertama yaitu : PIC PN melakukan pemutakhiran Sasaran Pokok Prioritas Nasional RKP 2018 Step 5 : Merupakan langkah Ke-1 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap Pertama yaitu : PIC PN melakukan pemutakhiran Sasaran dan Indikator Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional RKP 2018 Step 6 : Merupakan langkah Ke-1 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap Pertama yaitu : PIC PN melakukan pemutakhiran Proyek Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L serta lokasinya (termasuk dalam Web GIS) Step 7 : Merupakan langkah Ke-2 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap Kedua yaitu : PIC Mitra Kerja K/L melakukan pemutakhiran Target Proyek Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L Step 8 : Merupakan langkah Ke-2 Tahapan Koordinasi dengan Mitra K/L Tahap kedua yaitu : PIC Mitra Kerja K/L melakukan pemutakhiran Alokasi Pendanaan Proyek Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L

PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018

Proses Perencanaan dan Penganggaran
Rancangan Awal RKP Monev Multilateral, Bilateral, dan Trilateral meeting Perpres RKP Trilateral meeting Renja KL Musrenbang (Usulan daerah) RKA-KL Keuangan Deviasi RKP dan Renja Deviasi Perencanaan Contohnya: Nomenklatur Sasaran/Target Fisik Deviasi Renja & RKA-KL

RKP 2017 Pengendalian ?? Holistik-Tematik Integratif
Spasial RKP 2017 Pengendalian ?? Apakah kegiatan prioritas X dengan sasaran Y terkendali dan tercapai? 9 Nawa Cita 3 Dimensi Pembangunan + Kondisi Perlu Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Sasaran Kegiatan Prioritas

Test Case Pengendalian Perencanaan - Penganggaran
Langkah: Test Case: RKP SB Pagu Indikatif Renja KL RKA KL 2 Sasaran Kegiatan RKP: Kawasan Transmigrasi Kawasan Perdesaan Catatan: Pemetaan pada DIPA tidak dilakukan, karena DIPA merupakan summary RKA-KL. Jika terdapat perbedaan antara DIPA dan RKA-KL, maka RKA-KL yang akan menjadi acuan Pemetaan dari mulai RKP hingga RKA-KL

Koneksi Perencaaan-Penganggaran Titik Yang Perlu diperkuat
Catatan: Hasil Pemetaan masih perlu di cross check, karena dipengaruhi interpretasi subjective Hasil Pemetaan Test case # Koneksi Perencaaan-Penganggaran Isu Titik Yang Perlu diperkuat 1. Kawasan Transmigrasi Tidak Terjadi Perencanaan dan Penganggaran berbeda Sasaran Pendanaan terkait: 0 SB Pagu ke Renja 2. Kawasan Perdesaan Terjadi pada Level Komponen Indikator pada SB pagu indikatif tidak mencerminkan pencapaian sasaran RKP RKP ke SB Pagu Renja ke RKA KL

Test Case 1: Kawasan Transmigrasi

RKP PP KP PN Sasaran: 2868 Rumah transmigran layak huni

SB Pagu Indikatif Bagian Anggaran: 067 Kementerian/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kode Program/Kegiatan Sasaran Program / Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan TARGET ALOKASI 2017 (Juta Rupiah) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas 2017 2018 2019 2020 067.11 Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi ,00 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi ,22 Penyediaan 2868 unit rumah transmigran yang layak huni yang perlu ditingkatkan Jumlah rumah transmigran yang direhabilitasi dan direkonstruksi 2868 unit 50.448,71 Desa dan Kawasan Pedesaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Sasaran RKP sama Terjadi koneksi dengan RKP Target :2868 Unit Rumah Transmigrasi Layak Huni Alokasi: Rp50.448,71 Jt

Renja KL 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2. Program Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 3. Sasaran Program 1.Terwujudnya kawasan transmigrasi yang berkembang menjadi embrio kota-kota kecil 4. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi 5. Unit Organisasi (Eselon 2) Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan 6. Output dan Pendanaannya kode Output Indikator Kinerja Kegiatan Target 2017 Alokasi 2017 (Juta) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 001 Satuan Permukman/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarana dan prasarananya 6 90.350,9 Desa dan Kawasan Pedesaan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) ----- Pembangunan dan peningkatan jalan 46 Peningkatan Fasilitas Umum Peningkatan sarana air bersih Pembangunan dan peningkatan drainase Pembangunan dan peningkatan sarana penerangan listrik Peningkatan sarana sanitasi rehabilitasi rumah transmigrans Mitigasi lingkungan di kawasan transmigrasi Sasaran berubah, untuk IKK yang mendekati: tanpa target dan pendanaan Terjadi koneksi dengan RKP, namun ada sedikit perbedaan Nomenklatur PN

Renja KL Komponen kode Output/Komponen Tahun 2017 Prakiraan Maju volume/target Satuan Biaya Alokasi (Juta) Volume/Target 2018 2019 2020 001 Satuan Permukiman/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarana dan prasarananya 6 90.350,9 47 ,0 ,0 ,0 Peningkatan Jalan 46 1.920,7 88.350,9 Layanan Perkantoran 12 166,7 2.000,0 Detail Komponen Sarpras Kawasan Transmigrasi

Test Case 1: Kawasan Transmigrasi (Satker yang mengerjakan)
RKA KL Test Case 1: Kawasan Transmigrasi (Satker yang mengerjakan) (Ribuan Rupiah) kode Nama Unit Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial jumlah Operasional Non Opr 067.08 Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 5512 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi Satuan Permukiman/Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan sarana dan prasarananya RM DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN 40471 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAMBI 33232 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUNGO 40270 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR 40310 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA SELATAN 36788 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN ILIR 39493 DINAS NAKER TRANS KABUPATEN BANYUASIN 39727 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT 39853 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OKU TIMUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG 30016 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TULANG BAWANG 39184 DINAS SOSIAL NAKERTRANS KAB. WAY KANAN 39328 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.MESUJI 39376 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 29385 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SAMBAS 34679 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KUBU RAYA 33429 Total RM Sarpras Transmigrasi pada semua Satker = Rp jt (Secara umum lebih besar dari perencanaan)

RKA KL (Ribuan Rupiah) kode Nama Unit Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial jumlah Operasional Non Opr DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KAYONG UTARA 35705 RM DINAS TRANSMIGRASI KAB. KAPUAS 42608 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB.BARITO KUALA 41872 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH 40678 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. POSO 47088 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BUOL 48038 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TOJO UNA-UNA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN WAJO DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 37268 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONAWE SELATAN 45082 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KONAWE UTARA 36932 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MALUKU TENGAH 37761 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. NUSA TENGGARA BARAT 34204 DINAS NAKERTRANS KAB. BIMA 45862 DINAS NAKER DAN TRANS KAB. SUMBAWA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. TIMOR TENGAH UTARA 46640 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MERAUKE 49092 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BENGKULU UTARA 40279 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. KAUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANGKA BELITUNG 35290 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BANGKA SELATAN 39440 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BOALEMO 39041 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MAMASA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. MAMUJU TENGAH 41081 DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI DITJEN PKT Zoom in Dit. Pembangunan & Pengembangan Sarpras

RKA KL Program Indikator Kegiatan Output Target Rehabilitasi Rumah tidak tercantum sejak Renja Detail Komponen Kawasan Transmigrasi Komponen

Summary RKP Sasaran: 2868 Rumah Transmigran Layak Huni SB Pagu Indikatif Rp ,71 jt Sasaran: Penyediaan 2868 unit rumah transmigran yang layak huni yang perlu ditingkatkan Indikator: Jumlah rumah transmigran yang direhabilitasi dan direkonstruksi Target: 2868 Renja KL Rp ,9 jt Sasaran: Satuan Permukman/Kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarana dan prasarananya Salah satu Indikator: rehabilitasi rumah transmigrans Target:0 RKA KL Rp jt Output: Satuan Permukiman/ Kawasan transmigrasi yang dikembangkan sarana dan prasarananya Satuan: SP/Kawasan Target: 65 Sub Komponen: Pembangunan/Peningkatan jalan, Peningkatan Fasum dan Sarana Penerangan Listrik Catatan: Koneksi PP: Tidak Terjadi Isu: Perencanaan dan Penganggaran bebeda sasaran >>To 2018

TERIMA KASIH

Pengendalian Perencanaan - Penganggaran: Kawasan Perdesaan
LAMPIRAN: Test Case 2 Pengendalian Perencanaan - Penganggaran: Kawasan Perdesaan

Test Case 2: Kawasan Perdesaan
RKP PP KP PN Sasaran: Peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dengan BUMN/BUMD/Swasta/Perguruan Tinggi dalam pengembangan kawasan perdesaan

SB Pagu Indikatif Bagian Anggaran: 067 Kementerian/Lembaga: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kode Program/Kegiatan Sasaran Program / Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan TARGET ALOKASI 2017 (Juta Rupiah) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas 2017 2018 2019 2020 067.07 Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan 74.000 Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas di 50 BUMADes Jumlah BUMADes yang terbentuk dan Mendapatkan Bantuan 20 BUMADes 10000 Desa dan Kawasan Pedesaan Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Sasaran RKP cukup sesuai, namun indikator tidak mencerminkan pencapaian sasaran Target :20 BUMADes yang ditingkatkan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas di 50 BUMADes Alokasi: Rp Jt Terjadi koneksi dengan RKP

Renja KL 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 2. Program Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 3. Sasaran Program 1.Terbangunnya Pusat Pertumbuhan Kawasan 4. Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan 5. Unit Organisasi (Eselon 2) Direktorat pembangunan ekonomi kawasan perdesaan 6. Output dan Pendanaannya kode Output Indikator Kinerja Kegiatan Target 2017 Alokasi 2017 (Juta) Prioritas Nasional Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/API/PPBAN/RB 001 Kawasan Perdesaan yang berfungsi kelembagaan ekonominya 10 80.000 Desa dan Kawasan Pedesaan Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa ----- Jumlah Kecamatan yang didampingi dalam rangka pengembangan usaha kelompok rumah tangga miskin 183 Jumlah BUMDES Bersama yang dibentuk dan yang mendapatkan bantuan stimulus 20 Jumlah pasar antar desa yang dibangun/ direhabilitasi dalam rangka mendukung bisnis/pusat bisnis 13 Sasaran berubah, IKK yang mendekati :Jumlah BUMDES Bersama yang dibentuk dan yang mendapatkan bantuan stimulus ?? Terjadi koneksi dengan RKP, namun ada sedikit perbedaan Nomenklatur PN

RKA KL (Ribuan Rupiah) Kode Nama Unit Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bantuan Sosial jumlah 067.04 Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan 5489 Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Kawasan Perdesaan yang berfungsi kelembagaan ekonominya RM DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN Total RM Kawasan Perdesaan yang berfungsi Kelembagaan Ekonominya = Rp jt Perencanaan: Peningkatan Kerjasama + Kapasitas BUMADes Penganggaran: Pembentukan + Stimulan

Summary RKP Sasaran: Peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dengan BUMN/BUMD/Swasta/Perguruan Tinggi dalam pengembangan kawasan perdesaan SB Pagu Indikatif Rp Jt Sasaran: BUMADes yang ditingkatkan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas di 50 BUMADes Indikator: Jumlah BUMADes yang terbentuk dan Mendapatkan Bantuan Target: 20 Renja KL Rp10.000 Jt Sasaran:Kawasan Perdesaan yang berfungsi kelembagaan ekonominya Indikator:Jumlah BUMDES Bersama yang dibentuk dan yang mendapatkan bantuan stimulus RKA KL Output:Kawasan Perdesaan yang berfungsi krlrmbagaan ekonominya Indikator: Pembentukan dan pemberian bantuan stimulus BUMDes bersama di Kawasan Perdesaan Target: 10 Catatan: Koneksi PP: Pada Level Komponen Isu: (i) Perencanaan belum konsisten; (ii) target di penganggaran hanya 50% perencanaan, dengan pendanaan yang sama

LAMPIRAN: DAFTAR PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM PRIORITAS, KEGIATAN PRIORITAS DAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL RKP 2018

Proyek Prioritas Nasional
PN Pendidikan (1/2) Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pendidikan vokasi Penguatan kemitraan dengan dunia usaha/dunia industri Penguatan Pengembangan Model Kerjasama Satuan Pendidikan dengan Industri/Swasta Peningkatan Pemagangan dan Praktek Kerja Kerjasama dengan Industri/Swasta pengembangan sistem insentif/regulasi untuk mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan vokasi Pengembangan Karir Lulusan Pendidikan Vokasi Peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi Peningkatan Penilaian Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi Peningkatan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi Pemenuhan sarpras pendidikan vokasi yang berkualitas Peningkatan Prasarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran dan Praktek Kerja Pendidikan Vokasi Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja Peningkatan kualitas guru dan dosen pendidikan vokasi Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Dosen Pendidikan Vokasi

PN Pendidikan (2/2) Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Kualitas Guru Revitalisasi lptk Peningkatan Kapasitas LPTK Peningkatan profesionalisme guru Peningkatan Kompetensi Guru Penilaian kinerja Guru Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Sertifikasi Guru Pengelolaan dan distribusi guru Pemetaan Kebutuhan dan Pemerataan Distribusi Guru Pemenuhan Guru di daerah 3T Peningkatan kesejahteraan guru Penyediaan Tunjangan Guru Penyediaan Penghargaan dan Perlindungan Guru

PN Kesehatan Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Penurunan Kematian Ibu di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perbaikan Kualitas Gizi Ibu dan Anak Penurunan Stunting Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Pemenuhan JKN/KIS Penyediaan Fasilitas Kesehatan Yang Berkualitas Pemenuhan SDM Kesehatan Penyediaan dan Peningkatan Mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Pencegahan dan Pengendalian TB dan HIV/AIDS Pengendalian Malaria Pengendalian Penyakit Tropis Terabaikan/ Neglected Tropical Diseases Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Lingkungan Sehat Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Sehat Konsumsi Pangan Sehat Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat Kampanye Hidup Sehat

PN Perumahan dan Permukiman
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Penyediaan Perumahan Layak Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR Reformasi Administrasi Pertanahan dan Perizinan Pembangunan Perumahan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Standar Bangunan Gedung Pengembangan Sistem Informasi Bantuan Perumahan Pengembangan Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder Perumahan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR Penyediaan Rumah Khusus beserta PSU Fasilitasi Penyediaan Rumah Swadaya beserta PSU Penyediaan Hunian Vertikal beserta PSU Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Sisi Permintaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Sisi Pasokan Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur Dasar Permukiman Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Air Bersih dan Sanitasi Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terkait Air Minum dan Sanitasi Terutama di Daerah dengan Akses Rendah Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Terintegrasi Terutama di Daerah dengan Akses Rendah Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi Terutama di Daerah dengan Akses Rendah Peningkatan Ketersediaan Air Baku Jaga Air : Peningkatan Ketahanan Sumber Daya Air Domestik di 15 DAS Prioritas Nasional Simpan Air : Peningkatan Ketersediaan dan Kuantitas Air di Kota-Kota Besar dan Metropolitan

PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (1/6)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) Pengembangan Danau Toba Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (prasarana umum) Penyusunan masterplan terpadu dan rencana rinci tata ruang (RDTR dan RTRK) Pembentukan kelembagaan destinasi (badan otorita dan destination management organization) Penyediaan regulasi dan fasilitasi untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata Peningkatan citra pariwisata Indonesia di luar dan dalam negeri (branding) Peningkatan akses informasi dan pemasaran produk pariwisata (advertising dan selling) Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Kepariwisataan Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan dayasaing produk UKM sektor pariwisata (desa wisata dan homestay) Penyediaan sistem informasi wisata (jaringan transportasi publik yang terintegrasi) Penciptaan destinasi bersih, sehat, dan berkelanjutan Penciptaan destinasi wisata yang aman dan Tertib Mitigasi bencana dan risiko Lain di destinasi wisata Peningkatan aksesibilitas pariwisata (penyediaan sistem dan sarana transportasi darat, laut, udara terintegrasi) Penumbuhan Inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata Pengembangan Mandalika

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) (lanjutan...) Dukungan pengembangan destinasi prioritas Percepatan pembangunan infrastruktur dasar (prasarana umum) Peningkatan aksesibilitas pariwisata (penyediaan sistem dan sarana transportasi darat, laut, udara terintegrasi) Penyusunan masterplan terpadu dan rencana rinci tata ruang (RDTR dan RTRK) Pembentukan kelembagaan destinasi (badan otorita dan destination management organization) Penyediaan regulasi dan fasilitasi untuk mendorong investasi di destinasi pariwisata Peningkatan citra pariwisata Indonesia di luar dan dalam negeri (branding) Peningkatan akses informasi dan pemasaran produk pariwisata (advertising dan selling) Peningkatan jumlah dan kualitas SDM Kepariwisataan Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan dayasaing produk UKM sektor pariwisata (desa wisata dan homestay) Penyediaan sistem informasi wisata (jaringan transportasi publik yang terintegrasi) Penciptaan destinasi bersih, sehat, dan berkelanjutan Penciptaan destinasi wisata yang aman dan Tertib Mitigasi bencana dan risiko Lain di destinasi wisata Penumbuhan Inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata Pengembangan Borobudur dan sekitarnya

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) Percepatan Pembangunan KEK Sorong Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang Percepatan Pembangunan KEK Bitung Percepatan Pembangunan KEK MBTK Percepatan Pembangunan KEK Morotai Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) Pengembangan KI Sei Mangkei Penyediaan citra satelit resolusi tinggi Pembebasan lahan Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI Peningkatan jumlah dan kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Komunitas Industri, BLK Fasilitasi Penumbuhan Industri di KI Peningkatan Fasilitasi Perijinan Peningkatan Fasilitasi Perpajakan dan Tarif Peningkatan Fasilitasi Kebijakan Perdagangan Peningkatan Fasilitasi Harga (Energi dan Bahan Baku) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) (lanjutan...) Pengembangan KI Morowali Penyediaan citra satelit resolusi tinggi Pembebasan lahan Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam dan sekitar KI Peningkatan Aksesibilitas di dalam dan sekitar KI Peningkatan jumlah dan kualitas Sekolah Menengah, Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Komunitas Industri, BLK Fasilitasi Penumbuhan Industri di KI Peningkatan Fasilitasi Perijinan Peningkatan Fasilitasi Perpajakan dan Tarif Peningkatan Fasilitasi Kebijakan Perdagangan Peningkatan Fasilitasi Harga (Energi dan Bahan Baku) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Pengembangan KI Bantaeng Dukungan Pengembangan KI Peningkatan Fasilitasi Ekspor Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang KI

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan Peningkatan Peringkat EoDB Harmonisasi, Sinkronisasi, dan Simplifikasi Peraturan Perizinan Tingkat Pusat/Kementerian Lembaga dan Daerah Perubahan Regulasi Pusat dan Daerah yang Menghambat Investasi Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu Pengembangan Sistem Perizinan Nasional Pembentukan PTSP dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada PTSP Daerah Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Percepatan Penyusunan RTRW dan RDTR Khususnya di Kawasan Strategis Perkuatan Data dan Informasi Investasi Penyelesaian Masalah Investasi Peningkatan Persaingan Usaha yang Sehat Pencegahan Terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pengawasan Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Mekanisme Persaingan Usaha yang Sehat Penegakan Hukum terhadap Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Penguatan Sistem Pengawasan dan Perluasan Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Penyelesaian Revisi UU 13/2003 dan Penyusunan Aturan Pelaksanaan UU 2/2004 Penguatan Skema Kemitraan untuk Peningkatan Kapasitas Pelaku Hubungan Industrial Pengembangan Percepatan Pelatihan Perluasan Pembangunan Bengkel Pelatihan dan Pemagangan di 20 Kabupaten/Kota

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja (lanjutan..) Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja Perluasan Sistem Informasi Pasar Kerja Terintegrasi di Kawasan Industri Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Padat Karya Infrastruktur Pembangunan Infrastruktur Padat Karya di Daerah Terpencil dan Perbatasan Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri Penguatan Ekosistem dan Daya Tahan Industri Penumbuhan Populasi Industri Pembaharuan Permesinan Industri Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri Peningkatan Desain, Standardisasi Mutu dan Kualitas Produk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Penguatan Ekosistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan Akses Pembiayaan dan Layanan Keuangan Penguatan Rantai Nilai dan Peningkatan Akses Pasar Dukungan Infrastruktur bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekspor Barang Dan Jasa Peningkatan Fasilitasi Ekspor Publikasi dan sosialisasi mengenai perundingan perdagangan internasional Pengembangan sistem fasilitasi pembiayaan perdagangan Kerjasama pengembangan ekspor Fasilitasi kebijakan perdagangan Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor Peningkatan kualitas produk UMKM dan koperasi Penyediaan sistem informasi ketentuan standard di negara mitra Peningkatan infrastruktur mutu Peningkatan Efektivitas Promosi dan Akses Pasar Peningkatan citra produk Indonesia (branding) Penyediaan informasi dan analisa pasar ekspor Promosi dagang dalam dan luar negeri Peningkatan akses pasar Pengembangan Jaringan Kemitraan Usaha Fasilitasi kemitraan rantai nilai/pasok Pengembangan Ekspor Jasa Pendampingan pasar jasa Kebijakan pendukung pengembangan jasa

PN Ketahanan Energi (1/2)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi Pengembangan PLT Hidro dan Nuklir Pembangunan PLT Berbasis Hidro Pengembangan PLT Nuklir/Thorium Pengembangan PLTP Peningkatan Capacity Building Panas Bumi Peningkatan Kualitas Data Cadangan Panas Bumi Pembangunan Research Center Panas Bumi Pembangunan PLT Panas Bumi Pengembangan Bioenergi Pembangunan Infrastruktur Bioenergi Pengembangan Bahan Bakar Nabati Penyempurnaan Feed-In Tariff, Subsidi dan Kelembagaan EBT Penyempurnaan Regulasi Feed-in Tariff EBT Pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE) Pembentukan Badan Usaha EBT Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi Pembangunan Sarana Pengujian Kualitas PV Penyusunan Regulasi Insentif untuk Industri Energi Terbarukan Dalam Negeri Riset Teknologi Energi Terbarukan Bagi Industri Nasional Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System) Pembangunan Jaringan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System) Regulasi dan Mekanisme Penetapan Pembangunan Small Grid System secara Komprehensif Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Cerdas Penyusunan Pedoman Penghematan Energi dan Air serta Bantuan Teknis pada Instansi Pemerintah/Pemda Peningkatan Capacity Building bagi Pemerintah Daerah untuk Efisiensi Energi

PN Ketahanan Energi (2/2)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pemenuhan Kebutuhan Energi Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Perluasan Jaringan Distribusi dan Penyambungan Listrik untuk Rumah Tangga Tidak Mampu Pembangunan Pembangkit Listrik, beserta Jaringan Transmisi dan Gardu Induk Penetapan harga energi listrik serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga Pembangunan Tangki Penyimpanan BBM Pembangunan Tangki Penyimpanan LPG Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Nelayan Pelaksanaan Konversi BBM ke BBG untuk Kendaraan Pembangunan LCNG/LNG Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi On-shore/Liquefied Natural Gas Terminal Fasilitasi dan monitoring Pembangunan Kilang dan RDMP (Refinery Development Master Plan) Penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Eksplorasi minyak dan gas bumi Survei sumber daya migas konvensional dan non-konvensional Pengumpulan dan pengelolaan data cadangan migas Pembentukan Cadangan Penyangga Energi Pembangunan Cadangan Penyangga Energi Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Produksi/Lifting Minyak dan Gas Bumi Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Non Konvensional Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Konvensional Penyempurnaan Regulasi Investasi Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Pemanfaatan Teknologi EOR Penawaran WK Minyak dan Gas Bumi Konvensional Peningkatan Daya Tarik Investasi Minyak dan Gas Bumi Penawaran WK Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Pemenuhan DMO Batubara dan Gas Bumi Penyediaan Alokasi Gas Domestik Pemantauan dan Pengawasan Penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri Tata Kelola dan Penetapan Zonasi Penyediaan Batubara untuk PLTU dan Industri

PN Ketahanan Pangan (1/3)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Produksi Pangan Produksi Padi 79.3 juta ton Pengembangan sistem perbenihan padi di 15 provinsi Pengembangan teknologi budidaya padi di 15 provinsi Bantuan benih pada padi jajar legowo di 15 provinsi Penyediaan pupuk bersubsidi dan pendampingan padi di 15 provinsi Asuransi dan bantuan puso padi di 15 provinsi Penguatan penyuluhan padi di 15 provinsi Penguatan statistik padi/beras di 15 provinsi Penyediaan fasilitas dan pelatihan pertanian melalui Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Produksi Jagung 23,4 juta ton Pengembangan sistem perbenihan jagung di 10 provinsi Pengembangan teknologi budidaya jagung di 10 provinsi Bantuan benih pada jagung hibrida di 10 provinsi Subsidi pupuk untuk jagung di 10 provinsi Bantuan puso untuk jagung di 10 provinsi Penguatan penyuluhan jagung di 10 provinsi Produksi Kedelai 2,3 juta ton Pengembangan sistem perbenihan kedelai di 10 provinsi Pengembangan teknologi budidaya kedelai di 10 provinsi Bantuan benih Kedelai di 10 provinsi Bantuan puso untuk kedelai di 10 provinsi Subsidi pupuk untuk kedelai di 10 provinsi Penguatan penyuluhan kedelai di 10 provinsi Produksi Gula 3,2 juta ton Pengembangan benih tebu Perluasan areal budidaya tebu di DIY, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku Utara, Sulsel, NTB, Sulteng, dan Sultra Pengembangan dan penelitian teknologi produksi tebu Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Produksi Pangan (lanjutan...) Produksi Daging Sapi 710 ribu ton Penyediaan pakan ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Produksi Benih Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Penyediaan Bibit Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Penguatan Kelembagaan Pembibitan dan Produksi Ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Percepatan peningkatan populasi ternak di 13 sentra/kawasan sapi potong Penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi hewan di 13 sentra/kawasan sapi potong Asuransi Sapi di 13 sentra/kawasan sapi potong Produksi Cabai Merah 1,2 juta ton, Cabai Rawit 782,3 ribu ton, dan Bawang Merah 1,3 juta ton Perluasan Kawasan Aneka Cabai di 9 provinsi sentra produksi dan bawang di 4 provinsi Penyediaan Benih Bawang Merah dan benih cabai, diutamakan varietas lokal Pengendalian OPT Hortikultura Produksi Jeruk 1,8 juta ton dan Buah Lainnya Penyediaan benih buah di 8 provinsi Perluasan Areal Budidaya Jeruk dan Buah Lainnya di 8 Provinsi Pengembangan teknologi varietas unggul lokal yang komersial Pengendalian OPT Buah Produksi Ikan 17,3 juta ton dan Garam 4 juta ton Peningkatan produksi perikanan tangkap di 11 WPP Peningkatan produksi perikanan budidaya Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan industrialisasi perikanan Peningkatan Produksi Garam Konservasi Pesisir dan Laut (habitat ikan) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi Pembangunan jaringan irigasi Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Pembangunan Konservasi tanah dan air dalam bentuk sipil teknis dan vegetatif

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi) (lanjutan...) Pengelolaan waduk, embung, situ, serta bangunan penampung Pembangunan bendungan Rehabilitasi bendungan Pembangunan embung Rehabilitasi embung Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Embung Perluasan lahan pertanian Verifikasi luas baku sawah Penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan RTDR yang memasukkan LP2B Optimasi lahan Cetak sawah Alat dan mesin pertanian Mengkaji kebutuhan dan skema pendanaan kredit untuk pengadaan alsintan Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen padi Bantuan alat dan mesin pertanian pra panen jagung Penyaluran dan pemanfaatan bantuan Alsin Budidaya Tebu di Jabar, Jateng, Jatim, Lampung, Sulsel, Sumsel Sarana pasca panen Revitalisasi penggilingan padi Penyaluran alat pascapanen perkebunan Pembangunan dan Fasilitasi Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Pembangunan Bangsal Pascapanen dan Teknik Pengemasan Pembangunan Cold Storage Hortikultura dan Perikanan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan Sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian di 34 provinsi Resi gudang Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan Fasilitasi sarana dan prasarana kelembagaan kelembagaan pasar ternak Revitalisasi pasar Penguatan karantina pangan dan pertanian Sarana dan prasarana peningkatan konsumsi pangan di 34 provinsi Peningkatan keamanan dan mutu pangan Penguatan kualitas konsumsi pangan Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan

PN Penanggulangan Kemiskinan (1/3)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan Perluasan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di 98 Kota dan 143 Kabupaten Subsidi Pangan bagi Keluarga Miskin dan Rentan di 273 Kabupaten Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial Bantuan Iuran Kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) Perlindungan Nelayan Perluasan kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di 11 kantor wilayah Perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 13 divisi regional Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Fasilitasi Anak Tidak Sekolah Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran Subsidi elpiji 3Kg tepat sasaran Subsidi listrik untuk daya 450 VA dan 900 VA Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat Inklusi keuangan Pendampingan wilayah sulit Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat bagi Keluarga Miskin (Balita, Anak Usia Sekolah, Penyandang Disabilitas & Lanjut Usia) di Seluruh Daerah Penyaluran Bantuan Tunai Bersyarat Melalui Layanan Jasa Keuangan

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pemenuhan Kebutuhan Dasar Peningkatan akses masyarakat kepada kepemilikan dokumen kependudukan Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik Percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-17 tahun Penyediaan layanan dasar Penyediaan rumah susun Penyediaan sanitasi layak Penyediaan bantuan pembiayaan perumahan MBR Subsidi Selisih Bunga KPR Swadaya KPR Sejahtera (FLPP) untuk Rumah Tapak dan Rumah Susun Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Pembangunan Rumah Susun Beserta PSU Peningkatan tata kelola pelayanan dasar Pengembangan sistem layanan dan rujukan terpadu Penerapkan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang pendidikan, kesehatan, PU, perumahan dan kawasan permukiman, dan sosial Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif Penguatan Pendamping Masyarakat Hingga Tingkat Desa Peningkatan Inklusivitas Pelayanan Dasar Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha asilitasi Sertifikasi, Standardisasi, Merek, dan Pengemasan Penguatan Sistem Bisnis bagi Koperasi/ Sentra Usaha Mikro Perluasan Akses Pemasaran Pengembangan Sarana Prasarana Usaha bagi UMKM Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha Pengembangan Kewirausahaan Pelatihan, Pendampingan, dan Pemagangan Pelatihan SDM KUMKM Berbasis Kompetensi Pemasyarakatan dan Pelatihan Kewirausahaan Pengembangan Inkubator Bisnis Pengembangan Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Rentan Perluasan Akses Pembiayaan Penyediaan Modal Awal Usaha Penguatan Modal Usaha bagi KUMKM dan Kelompok Usaha Peningkatan Akses UMKM untuk Mendapat Kredit Kemudahan, Kepastian, dan Perlindungan Usaha Fasilitasi Akta Koperasi Registrasi Usaha Skala Mikro dan Kecil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan Kemitraan Usaha Pengembangan dan Pengawasan Kemitraan Usaha Perbaikan Tata Kelola dan Kelembagaan Koperasi Peningkatan Kapasitas Koperasi Fasilitasi Kelembagaan Usaha Koperasi bagi BUM Desa dan Kelompok Usaha Masyarakat

PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman (1/2)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) Konektivitas Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Jalur Utama Logistik Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan/Pembaharuan Kapal Niaga Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Akses Jalan/Kereta Api ke Bandara/Pelabuhan/Terminal Mendukung Integrasi Antar Moda Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama Logistik Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Jalur Utama Logistik Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Mendukung Jalur Utama Logistik Aksesibilitas Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Kawasan Perbatasan Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Kawasan Perbatasan Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Perintis Mendukung Daerah Tertinggal Penyediaan Armada Perintis Mendukung Daerah Tertinggal Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan Mendukung Daerah Tertinggal Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Daerah Tertinggal Transportasi Perkotaan Pembangunan/Peningkatan Jalan Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan Pembangunan Fly Over/Under Pass Mendukung Pengembangan Jalan Perkotaan Pengembangan Kota dengan Sistem BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan Pengembangan Kota dengan Sistem Angkutan Umum Berbasis Rel Mendukung Angkutan Umum Perkotaan Penyediaan Armada BRT Mendukung Angkutan Umum Perkotaan

PN Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman (2/2)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika Akses Internet untuk Daerah Non Komersil Pembangunan BTS di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi Jasa Akses Internet Broadband di Wilayah Layanan Telekomunikasi Desa Broadband Terpadu Penguatan penyiaran di daerah perbatasan Pembangunan Pemancar LPP RRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil dan Pulau Terluar Pembangunan Pemancar LPP TVRI Di Daerah Perbatasan, Terpencil dan Pulau Terluar Pembangunan Pemancar transmisi dan distribusi penyiaran radio publik Pembangunan Pemancar transmisi dan distribusi penyiaran televisi publik Penyediaan Siaran di Daerah Perbatasan Pelaksanaan siaran digital televisi publik Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah Implementasi Masterplan, Arsitektur e-Government Nasional, dan piloting datacenter nasional Pemantauan Jaringan Internet pada ISP/NAP/IX/ titik strategis lainnya melalui sistem deteksi dini Dukungan TIK pada sektor prioritas (e-commerce, e-health, dll) Layanan pemberian domain .id gratis Fasilitasi Technopreneur Untuk Memperoleh Seed Funding Dukungan TIK dalam layanan kesehatan Jaringan Pendidikan Nasional dan e-Education Pembangunan jaringan pita lebar Palapa Ring (pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional) Penataan Spektrum Frekuensi Radio untuk mendukung Mobile Broadband

PN Pembangunan Wilayah (1/5)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Moda Transportasi Pelayanan angkutan keperintisan Pembangunan dan rehabilitasi bandara Pembangunan dermaga Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan Penyediaan Akses Telekomunikasi Pelayanan Dasar di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pengadaan alat kesehatan Penyediaan akses ketenagalistrikan Penguatan Kapasitas SDM Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis dari Daerah Tertinggal Penguatan kapasitas tenaga kerja dan pelaku usaha Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas Patroli Pengamanan Batas dan Tanda Batas Wilayah Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan PLBN Pengelolaan Kawasan Maritim Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Penyelesaian Segmen Batas Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kerjasama Multilateral Pembuatan peta kawasan perbatasan, database regulasi, dan dokumen teknis pengelolaan perbatasan Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Regulasi Eksport Import

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pembangunan Perdesaan Pemenuhan SPM di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi Penyediaan Sarana Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih) Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai Kondisi Geografis Wilayah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Pengautan Kelembagaan BUMDesa Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan teruatama UMKM Penguatan Permodalan dan Akses Pasar Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas Masyarakat Desa dalam Pemanfataan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi Pendidikan di Desa Berbasis Keterampilan dan Kewirausahaan Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa Peningkatan Partiripasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Desa sebagai Tenaga Pendidikan dan Kader Kesehatan Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Akses Internet Desa untuk Interaksi Masyarakat Desa, serta antardesa Penguatan Pemerintahan Desa Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pembangunan Perdesaan (lanjutan...) Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sistem Informasi Hasil Pembangunan Desa serta Pelaporan Terpadu Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Penataan Kawasan Sentra Nelayan Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Pengembangan dan Penguatan Destinasi Wisata Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan Penetapan, penataan, dan pengelolaan kawasan perdesaan Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan hutan Redistribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Rehabilitasi kawasan perdesaan yang rusak dan tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Reforma Agraria Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria Koordinasi dan Supervisi dengan K/L dalam Menjalankan Rekomendasi Penyelesaian Kasus-Kasus Konflik Agraria (Daerah) Mediasi dan ADR lainnya untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria di Semua Sektor Strategis Melakukan Reviu Terhadap Hak/Ijin Usaha serta Merubah Tata Batas Kawasan Hutan untuk Rakyat Menganalisa dan Menyusun Pendapat Hukum serta Merekomendasikan Penyelesaian Kasus Konflik Agraria (Pusat) Mengidentifikasi dan Memverifikasi Kasus-Kasus Konflik Agraria Struktural di Berbagai Sektor Strategis Reviu Peraturan Perundangan Untuk Mendukung Pelaksanaan Reforma Agraria Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria Identifikasi dan Legalisasi Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin di Perkotaan dan Pedesaan Identifikasi dan Redistribusi Tanah Bekas Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan, Tanah Terlantar dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Lainnya Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (Kawasan Hutan) Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dan Identifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (Non-Kawasan Hutan) Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA termasuk Tata Batas Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria Legalisasi untuk penguatan hak bersama atas TORA hasil redistribusi Legalisasi Untuk Tanah Transmigrasi Peningkatan Cakupan Bidang Tanah Bersertipikat Melalui Legalisasi Asset (PRONA, Sertipikasi Lintas Sektor) Terutama Bagi Rakyat Miskin Peningkatan Cakupan Peta Dasar Pertanahan Perbaikan Proporsi Petugas Ukur dan Pemetaan Serta Petugas Reforma Agraria di Kabupaten/Kota Publikasi Tata Batas Kawasan Hutan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA Koordinasi lokasi dan Target Pemberdayaan serta Perencanaan Tata Guna Pada TORA Penyediaan Bantuan Pendampingan dan Pembangunan Infrastruktur Untuk Perbaikan Ekosistem dan Produksi pada TORA Penyediaan Bantuan Permodalan dan Pengembangan Kelembagaan Petani Untuk Akses Modal Usaha Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah Menyusun Prioritas Lokasi Bagi Penyediaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembentukan dan Operasionalisasi Gugus Tugas Pelaksanaan RA di Tk. Daerah Pembentukan dan Operasionalisasi Gugus Tugas Pelaksanaan Reforma Agraria di Tk. Pusat Penyediaan Pedoman Teknis dalam Kerangka Reforma Agraria Penyusunan Perpres Lembaga Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Pemberdayaan Masyarakat Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana Sosialisasi dan Simulasi Bencana Sarana dan Prasarana Kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi kebencanaan Pembangunan pusat logistik kebencanaan yang menjangkau wilayah terpencil Pengembangan teknologi kebencanaan Penyediaan sistem peringatan dini Pelayanan Dasar Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana Penyediaan layanan dasar data dan informasi bencana Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan termasuk di Kawasan Rawan Bencana Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Daerah Aliran Sungai Rawan Bencana Rehabilitasi pesisir Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Penguatan koordinasi penanggulangan bencana Penyusunan kajian dan peta risiko Percepatan Pembangunan Papua Penataan Kelembagaan, Regulasi, dan Tanah Ulayat Delineasi dan Pemanfaatan Tanah Ulayat Peningkatan Produktivitas Komoditas Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat

PN Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan (1/3)
Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Penguatan Pertahanan Pembangunan MEF II Interoperability Pertahanan Integratif Trimatra Pertahanan Teritorial Strategis Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim Pertahanan Ruang Udara Nasional Pengembangan Industri Pertahanan Peningkatan Kemandirian Industri Pertahanan Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan Pemantapan Pertahanan di Wilayah Natuna dan Perbatasan Stabilitas Politik dan Keamanan Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Pemutakhiran Data Pemilih Pengawasan Pemilu Partisipatif Bantuan Keuangan Partai Politik Pendidikan Pemillih Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Pelibatan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme Penguatan dan Pemberdayaan Forum-Forum Dialog Kewaspadaan Nasional Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik, Penyiaran dan Pers Proyek Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Kominfo Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Pemantapan Peran di ASEAN Penguatan dan Peningkatan Peran Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia Regulasi Fasilitas Pajak dan Bea Cukai Sektor Jasa Indonesia dalam MEA Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Peningkatan Peran Swasta dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Penguatan Pelaksanaan KSST Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Amerika Latin Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan Penguatan Perundingan Perbatasan Pencapaian Visi 4,000 Peacekeepers Implementasi Document of Conduct dan kemajuan substantif perumusan Code of Conduct Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Stabilitas Politik dan Keamanan Pemantapan Pemolisian Pencegahan Proaktif Potensi Kejahatan dan Gangguan Ketertiban Penanganan Kejahatan serta Gangguan Ketertiban Peningkatan Pelayanan Kepolisan yang Bermartabat Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberantasan Narkoba Rehabillitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia Peningkatan Kemampuan Keamanan Laut Intelijen dan Kontra Intelijen Deteksi Dini Keamanan Nasional Pengamanan Data dan Informasi Negara Kepastian Hukum Penegakan Hukum yang Berkualitas Pemenuhan Biaya Penanganan Perkara Pidana Umum di Tahap Penyidikan dan Penuntutan Pengurangan Kelebihan Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Dukungan Teknologi dan Informasi dalam Proses Penanganan Perkara (SPPT-TI) Pelayanan Hukum yang mendukung Kemudahan Berusaha Peningkatan Kapasitas SDM Apgakum dan Pemahaman Masyarakat tentang SPPA Evaluasi dan Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif Kolaborasi Pencegahan Korupsi Pembenahan Tata Kelola Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Pusat Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Keadilan Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Peningkatan Kerjasama Organisasi Bantuan hukum (OBH) dan Paralegal di Kab/Kota dalam Penyaluran Bantuan Hukum

Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi Perluasan Implementasi e-Government yang terintegrasi Penerapan e-Government pada instansi pemerintah pada 705 K/L/D (antara lain: e-Office, e-Performance, e-Budgeting, e-Management-Kepegawaian, Complain Desain perbaikan infrastruktur dan penerapan e-Arsip di 163 K/L Penguatan Sistem Monev-Next Generation online PBJ seluruh K/L/D yang terintegrasi dengan RENJA dan RKA K/L Penerapan e-Services pada 50% dari unit pelayanan publik yang ada Peng-integrasian e-Planning, e-Budgeting, e-Reporting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Publik dan Kapasitas SDM Pelayanan Pelatihan Aparatur Pelayanan Publik di masing-masing unit pelayanan publik Penerapan SPM pada seluruh unit pelayanan publik (100%) Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik Penguatan Tata Kelola dan Manajemen SDM Aparatur Penataan kelembagaan LPNK Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian / ASN Pengembangan talent pool ASN nasional Penerapan regulasi teknis manajemen ASN di seluruh K/L/D Pelaksanaan diklat RLA Restrukturisasi kelembagaan STIA-LAN Grand Design Public Administration Pengawasan pelanggaran netralitas dan sistem merit ASN Penguatan Inovasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah Penyusunan Human Capital Development Plan - Pemenuhan kebutuhan Diklat minimal 40 jam untuk mendukung kompetensi inti ASN Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Penerapan Sistem Integritas Aparatur Negara di seluruh K/L (100%) Beasiswa dan diklat untuk orang di Bidang Pengawasan/Auditor Kebijakan untuk perbaikan seluruh kinerja K/L Penguatan kapasitas dan pemenuhan 17 standarisasi pada 610 LPSE Peningkatan Efektivitas Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa

BILATERAL MEETING PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP tahun 2018 BAPPENAS - KEMENTERIAN Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Oleh: Drs. Sumedi Andono.

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "BILATERAL MEETING PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP tahun 2018 BAPPENAS - KEMENTERIAN Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Oleh: Drs. Sumedi Andono."— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

BILATERAL MEETING PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP tahun 2018 BAPPENAS - KEMENTERIAN Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Oleh: Drs. Sumedi Andono.

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "BILATERAL MEETING PERSIAPAN PENYUSUNAN RKP tahun 2018 BAPPENAS - KEMENTERIAN Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Oleh: Drs. Sumedi Andono."— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan