KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN"— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
achmad yurianto PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2 AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
LATAR BELAKANG TREND KEBENCANAAN AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL INDEKS RESIKO BENCANA

3 LABORATORIUM BENCANA trend meningkat, terjadi pergeseran ke bencana non alam dan kegagalan teknologi, paradigma PRB belum kuat, harmonisasi pemerintah-dunia usaha-masyarakal belum optimal, belum menjadi SPM pemerintah

4

5 388 (78 %) kabupaten/kota : risiko tinggi
388 (78 %) kabupaten/kota : risiko tinggi (22 %) kabupaten/kota : risiko sedang

6

7 MANAJEMEN BENCANA PRB INDEKS RESIKO BENCANA VARIABEL KAPASITAS
MITIGASI

8 PRB MANAJEMEN BENCANA BENCANA PASKA BENCANA PRA BENCANA
PERUBAHAN PARADIGMA DARI TANGGAP DARURAT KE PENGURANGAN RESIKO BENCANA PASKA BENCANA PRA BENCANA TANGGAP DARURAT REHABILITASI REKONSTRUKSI MANAJEMEN RESIKO RECOVERY PRB

9 IRBI INDEKS RESIKO BENCANA PETA RESIKO BENCANA PETA BAHAYA
PETA KAPASITAS INDEKS RESIKO BENCANA PETA KERENTANAN IRBI

10 R ≈ H x V C INDEKS RESIKO HAZARD VULNERABILITY CAPACITY

11 PETA RESIKO BENCANA PRINSIP-PRINSIP PRB KELOLA TINGKATKAN PRA BENCANA
PETA BAHAYA PETA KAPASITAS INDEKS RESIKO BENCANA PETA KERENTANAN KELOLA TINGKATKAN PRA BENCANA MANAJEMEN RESIKO KURANGI

12 KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN
MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI capacity

13 KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN
PERDA TERKAIT PB KELEMBAGAAN PB PB DALAM PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA PB ANGGARAN DALAM PB KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI

14 KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN
MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI SOSIALISASI PB KURIKULUM/MUATAN LOKAL PENDIDIKAN BENCANA DESA TANGGUH

15 KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN
MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI PETA RAWAN BENCANA SISTEM PERINGATAN DINI

16 KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN
MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI RT/RW BERBASIS MITIGASI MITIGASI BENCANA STRUKTURAL

17 KELEMBAGAAN / KEBIJAKAN
MITIGASI KESIAP SIAGAAN PENGUATAN KAPASITAS PERINGATAN DINI RENCANA KONTIJENSI PUSDALOPS DEPO LOGISTIK RELAWAN

18 PLANNING OPERATION PREVENT PREPARE PREDICT RESCUE RELIEF
REHABILITATION

19 MITIGASI Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul. Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

20 UNDANG-UNDANG KEBENCANAAN
KEBIJAKAN NASIONAL UNDANG-UNDANG KEBENCANAAN SISTEM KLASTER

21 UU 24 TAHUN 2007 PASAL 5 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. PASAL 6 PEMERINTAH PUSAT pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; ………….. e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana 'dalam bentuk dana siap pakai; dan

22 UU 24 / 2007 pasal 8 PEMERINTAH DAERAH a. …………….
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai. Hal yang sama juga menjadi kewajiban pemerintah daerah

23 UU 36 TAHUN 2009 BAGIAN KESEPULUH Pelayanan Kesehatan Pada Bencana Pasal 82 ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana.

24 SISTEM KLASTER

25 KOORDINASI BANTUAN KOLABORASI KAPASITAS INTEGRASI SISTEM BENCANA
PASKA BENCANA PRA BENCANA TANGGAP DARURAT REHABILITASI REKONSTRUKSI MANAJEMEN RESIKO RECOVERY

26 KLASTER INTERNASIONAL

27 PERAN PEMERINTAH DALAM KLASTER
KESEHATAN PENCARIAN DAN PENYELAMATAN LOGISTIK PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN PENDIDIKAN SARANA DAN PRASARANA EKONOMI PEMULIHAN DINI

28 KONSEP PENGORGANISAIAN KLASTER DAN SUB KLATER KESEHATAN
TUGAS KLASTER PELAKSANA SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN SUB KLASTER PELAYANAN KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT SUB KLASTER PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYIAPAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKUALITAS PELAYANAN KESEHATAN GIZI SUB KLATER PELAYANAN GIZI PENYIAPAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM SITUASI BENCANA SUB KLASTER KIA DAN REPRODUKSI PENANGANAN KESEHATAN JIWA SUB KLASTER KESEHATAN JIWA PENATALAKASANAAN KORBAN MATI SUB KLASTER DVI

29 SELESAI