Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran

Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran 2018 - 2019
STRUKTUR PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran Persiapan Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Cipta Karya Tahun 2019 The Alana Solo Hotel And Convention Center, Solo, 12 Juni 2017

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT BPB SESUAI PERMEN PUPR NO.15 TAHUN 2015
Undang – undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Penyiapan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung WUJUD PELAKSANAAN AMANAH UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 2014 KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT – URUSAN PEMERINTAH KONKUREN DALAN PASAL 12 DISEBUTKAN BAHWA : URUSAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG MENJADI URUSAN PEMERINTAH KONKUREN. YANG KEMUDIAN DIBAGI MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT, KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI, DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA. DALAM PASAL 13 DISEBUTKAN BAHWA : Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat adalah : Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. Rumah Negara Gol. III Pelaksanaan kebijakan Penataan Bangunan dan Lingkungan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pusaka Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Permukiman Tradisional Destinasi Wisata Pos Lintas Batas Negara (Perbatasan) Fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan Kawasan Rawan Bencana Kawasan Tematik perkotaan khusus lainnya Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perpres No.3 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah sesuai RPJMN Program/kegiatan/Output Sasaran Indikator Target 2015 2016 2017 2018 2019 Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung, dan Rumah Negara Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan Terselenggaranya 10 NSPK Peraturan Penataan Bangunan Lingkungan Jumlah NSPK Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan 4 2 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Terselenggaranya bangunan gedung di m2 Luasan penyelenggaraan bangunan gedung (m2) 9.300 13.900 20.800 33.700 46.500 Penataan Bangunan Terselenggaranya penataan bangunan di m2 Luasan penataan bangunan (m2) 73.500 Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di 507 kota/kab Jumlah kota/kab terselenggara pembinaan dan pengawasan bangunan gedung 507 Fasilitasi Kota dan Kawasan Perkotaan dalam Pemenuhan SPP dan Pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dan kota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas 5 kota, 4 kawasan metropolitan, 168 kawasan perkotaan 5 kota, 3 kawasan metropolitan, 188 kawasan perkotaan 5 kota, 3 kawasan metropolitan, 194 kawasan perkotaan 3 kota, 2 kawasan metropolitan, 194 kawasan perkotaan Proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan Jumlah kecamatan percontohan 200 300

STRUKTUR PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan output 1 Peraturan penataan bangunan dan lingkungan 2 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan 3 Penyelenggaraan bangunan gedung 4 Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan 5 Fasilitasi pengembangan kawasan perkotaan 6 Fasilitasi ruang terbuka publik 7 Penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan infrastruktur pendukung asian games xviii 8 Penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan pos lintas batas negara (plbn) 9 Layanan internal 10 Layanan perkantoran

Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan output 1 Peraturan penataan bangunan dan lingkungan 2 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan aktivitas 1 Bantuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara 2 Fasilitasi Penyusunan dan legalisasi harga satuan bangunan gedung negara (hsbgn) 3 Pengelolaan rumah negara gol.iii 4 Fasilitasi Penyusunan peta komunitas hijau 5 Aksi green festival kota hijau 6 Kampanye dan edukasi bidang bangunan gedung dan penataan bangunan 7 Fasilitasi penyusunan rtbl Usulan melalui sippa

DIREKTIF/PROGRAM PUSAT
STRUKTUR PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan output 3 Penyelenggaraan bangunan gedung DIREKTIF/PROGRAM PUSAT suboutput 1 BANGUNAN GEDUNG HIJAU 2 BANGUNAN MITIGASI BENCANA 3 BANGUNAN PUSAKA DAN ISTANA

Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan output 4 Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan suboutput 1 Penataan bangunan kawasan prioritas nasional Direktif Sasaran lokasi Direktif presiden/menteri Kab/kota wilayah pengembangan strategis (wps) Kab/kota keterpaduan penanganan kawasan permukiman kumuh suboutput 2 Penataan kawasan rawan bencana Usulan melalui sippa Sasaran lokasi 120 Kab/Kota dengan indeks resiko bencana tingkat tinggi 16 kab/kota dengan indeks resiko bencana sedang Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai ketentuan inpres suboutput 3 Penataan kawasan destinasi wisata Usulan melalui sippa Sasaran lokasi 10 pariwisata prioritas sesuai PERATURAN PRESIDEN NO. 3 TAHUN TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL 88 kawasan strategis pariwisata nasional (kspn) sesuai PERATURAN PEMERINTAH NO. 50 TAHUN TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN

Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan output 5 Fasilitasi pengembangan kawasan perkotaan suboutput 1 Fasilitasi pengembangan kota hijau Usulan melalui sippa Sasaran lokasi Kab/kota pada 5 kawasan metropolitan baru sesuai perpres no.02 tahun 2015 tentang rpjmn Kab/kota pada 7 kawasan metropolitan yang sudah ada sesuai perpres no.02 tahun 2015 tentang rpjmn 20 kota otonom sedang sesuai perpres no.02 tahun 2015 tentang rpjmn Kab/kota anggota program pengembangan kota hijau (p2kh) suboutput 2 Revitalisasi kawasan pusaka dan tradisional Usulan melalui sippa Sasaran lokasi Revitalisasi kawasan cagar budaya, kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya, dan/atau kawasan pendukung pada struktur cagar budaya yang telah ditetapkan dan terdaftar pada sistem register cagar budaya nasional sesuai amanah UU NO. 11 TAHUN TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA Kawasan pusaka prioritas sesuai dokumen rencana aksi kota pusaka (rakp) pada kab/kota p3kp

Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan output 5 Fasilitasi pengembangan kawasan perkotaan suboutput 3 Pengembangan kawasan perkotaan strategis nasional Usulan melalui sippa Sasaran lokasi Mendorong Pengembangan kawasan perkotaan pada 40 pkn/pkw Sentra Produksi Yang Berbasis Otonomi Daerah sesuai pp. No.26 tahun 2008 Pengembangan/peningkatan fungsi kawasan perkotaaan pada 147 pkn/pkw pusat pertumbuhan nasional sesuai pp. No.26 tahun 2008 Pengembangan kawasan perkotaan pada 14 pkn/pkw pusat pertumbuhan nasional baru sesuai pp. No.26 tahun 2008 Revitalisasi kawasan perkotaan pada 22 pkn/pkw pusat pertumbuhan nasional yang telah berfungsi sesuai pp. No.26 tahun 2008 suboutput 4 Fasilitasi pengembangan kota cerdas Program pusat Sasaran lokasi Kab/kota pada 5 kawasan metropolitan baru sesuai perpres no.02 tahun 2015 tentang rpjmn Kab/kota pada 7 kawasan metropolitan yang sudah ada sesuai perpres no.02 tahun 2015 tentang rpjmn 20 kota otonom sedang sesuai perpres no.02 tahun 2015 tentang rpjmn

Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Kegiatan Pembinaan dan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan output 6 Fasilitasi ruang terbuka publik Usulan melalui sippa Sasaran lokasi Ruang terbuka hijau atau non hijau di 1200 kecamatan mendukung gerakan revolusi mental output 7 Penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan infrastruktur pendukung asian games xviii direktif Sasaran lokasi Bangunan venue atau kawasan lokasi penyelenggaraan asian games xviii Kawasan pendukung penyelenggaraan asian games xviii output 8 Penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan pos lintas batas negara (plbn) direktif Sasaran lokasi 7 kawasan pos lintas batas negara terpadu prioritas output 9 Layanan internal output 10 Layanan perkantoran

USULAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
READINESS CRITERIA USULAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PERSYARATAN LOKASI PROYEK PRIORITAS NASIONAL LOKASI KAB/KOTA PRIORITAS 2015 2019 LOKASI KAB/KOTA NON - PRIORITAS SYARAT ADMINISTRASI USULAN RTBL USULAN DED USULAN FISIK Surat permintaan dukungan fasilitasi dari Walikota /Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU Proposal Teknis Pengusulan Kawasan RTBL yang dilengkapi dengan Analisis SWAT Kawasan Memiliki RTBL yang disahkan menjadi Peraturan Walikota / Bupati Surat permintaan dukungan fasilitasi dari Walikota /Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU Surat kesiapan lahan ( lahan milik Pemda dan tidak dalam sengketa), dibuktikan dengan copy sertifikat lahan Surat kesanggupan untuk menerima Dokumen Perencanaan KAK dan RAB Dokumen Pendukung Lelang Memiliki RTBL yang disahkan menjadi Peraturan Walikota / Bupati Dokumen DED (Gambar Teknis), RAB, RKS dan Dokumen Pendukung Lelang Lainnya Surat permintaan dukungan fasilitasi dari Walikota /Bupati kepada Ditjen CK, Kementerian PU Surat kesiapan lahan ( lahan milik Pemda dan tidak dalam sengketa), dibuktikan dengan copy sertifikat lahan Surat kesanggupan untuk menerima asset dan penunjukan pengelola

LAMPIRAN

SASARAN LOKASI PENATAAN BANGUNAN KAWASAN DESTINASI WISATA

SASARAN LOKASI PENATAAN BANGUNAN KAWASAN RAWAN BENCANA

LAMPIRAN SASARAN LOKASI PENATAAN KAWASAN RAWAN BENCANA
STRUKTUR PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SASARAN LOKASI PENATAAN KAWASAN RAWAN BENCANA INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI) 120 KAB/KOTA RESIKO TINGGI 16 KAB/KOTA RESIKO SEDANG

SASARAN LOKASI PENATAAN KAWASAN RAWAN BENCANA
LAMPIRAN STRUKTUR PROGRAM KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SASARAN LOKASI PENATAAN KAWASAN RAWAN BENCANA

SASARAN LOKASI FASILITASI PENGEMBANGAN KOTA HIJAU DAN KOTA CERDAS

TERIMA KASIH

Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan

Masuk

Otorisasi melalui jaringan sosial:

Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran

Presentasi serupa

Presentasi berjudul: "Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran"— Transcript presentasi:

Presentasi serupa

Tentang proyek

Tanggapan