UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Presentasi berjudul: "UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH"— Transcript presentasi:

1 UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB Biro Hukum Organisasi dan Humas BKKBN Jakarta 14 April 2015

2 PEMETAAN URUSAN BKKBN melakukan pemetaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB terkait dengan kewenangannya dan ruang lingkup kewenangan antara kewenangan Pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan menetapkan variabel teknis urusan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3 Pasal 24 ayat (5) Pemetaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

4 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT KONKUREN PEMERINTAHAN UMUM PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI MONETER & FISKAL WAJIB (24) PILIHAN (8) PENDIDIKAN KESEHATAN PU & P.RUANG PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN TRAMTIBUM & LINMAS SOSIAL PELAYANAN DASAR (6) NON PELAYANAN DASAR (18) NSPK S P M PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 4

5 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
No. Pelayanan Dasar Non Pelayanan Dasar 1 Pendidikan; Tenaga kerja; 2 Kesehatan; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3 Pekerjaan umum dan penataan ruang; Pangan; 4 Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Pertanahan; 5 Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; Lingkungan hidup; 6 Sosial. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7 Pemberdayaan masyarakat dan desa; 8 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9 Perhubungan; 10 Komunikasi dan informatika; 11 Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12 Penanaman modal; 13 Kepemudaan dan olah raga; 14 Statistik; 15 Persandian; 16 Kebudayaan; 17 Perpustakaan; 18 Kearsipan. 5

6 URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Adalah urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota KEWENANGAN PEMERINTAH (10 Kewenangan) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI (6 Kewenangan) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA (8 Kewenangan)

7 DAERAH KABUPATEN/KOTA
BIDANG DALDUK & KB (1) NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Pengendalian Penduduk Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provnsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.

8 DAERAH KABUPATEN/KOTA
BIDANG DALDUK & KB (2) NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. Keluarga Berencana (KB) Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber- KB. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. --- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

9 DAERAH KABUPATEN/KOTA
BIDANG DALDUK & KB (3) NO SUB URUSAN PEMERINTAH PUSAT DAERAH PROVINSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 3. Keluarga Sejahtera Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 4. Standardisasi dan Sertifikasi Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB). ---

10 KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

11 KELEMBAGAAN (DINAS) KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN URUSAN
VARIABEL FAKTOR UMUM (40%) VARIABEL FAKTOR TEKNIS (60%) KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SESUAI DENGAN KONDISI DAERAH

12 A B C D I N A S Klasifikasi Kelembagaan ≤ 400 Bagaimana......... ?
Dinas dengan beban kerja besar Dinas dengan beban kerja sedang Dinas dengan beban kerja kecil A Skor ≥ 800 B Skor ≥ 600 C Skor ≥ 400 1 2 ≤ 400 Bagaimana ? 5 4 3

13 PENGELOLAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB).
UU 23/2014 Ttg. PEMDA Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). REGULASI TENTANG PENGELOLAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB).

14 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) Berstatus pegawai tetap Memiliki NIP secara nasional; Sebagai pembuat kebijakan Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan; A S N PEGAWAI PEMERINTAH dengan PERJANJIAN KERJA (PPPK) Diangkat Dgn Perjanjian Kerja; Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja; Melaksanakan Tugas Pemerintahan; Menduduki Jabatan Fungsional.

15 PENGELOLAAN PENYULUH KB
MANAJEMEN PNS ( ASN ) PENGELOLAAN PENYULUH KB penyusunan dan penetapan kebutuhan; pengadaan; pangkat dan jabatan; pengembangan karier; pola karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja penggajian dan tunjangan; penghargaan; disiplin; pemberhentian; pensiun dan tabungan hari tua; dan perlindungan. usulan penetapan kebutuhan; usulan pensiun dan tabungan hari tua; dan

16 Diatur melalui Regulasi (Perpres)
Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) APBN (Oktober 2016) APBD Gaji; Tunjangan Fungsional; Tunjangan Kinerja; Biaya Operasional; Penyediaan Prasarana Kerja; Penyediaan Sarana Kerja; Penyediaan Insentif; penilaian kinerja; Diatur melalui Regulasi (Perpres)

17 Pasal 404 UU 23/2014 Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. SE MENDAGRI NO.120/253/SJ Tgl 16 Januari 2015

18 TINDAK LANJUT UU 23 TAHUN 2015 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
Inventarisasi & Verifikasi  by Name, by Address, by evidance based Koordinasi antar SKPD, dan SKPD dengan BKKBN, BKD, BKN dan MENPAN RB Tidak melebihi batas waktu. Penganggaran Gaji (Pusat & Daerah). Pelaksanaan serah terima dengan BAST dilengkapi Bukti Data Relevan & Akurat Melaporkan ke Mendagri.

19 KESIMPULAN Pada dasarnya perubahan UU 32/2004 menjadi UU 23/2014:
ditujukan utk mendorong lebih terciptanya daya guna & hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah; bertujuan utk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. SE Mendagri No.120/253/SJ tgl 16 Jan 2015 agar segera ditindak- lanjuti oleh Daerah dan BKKBN, mengingat masa transisi hanya sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016. Penataan/perubahan perangkat daerah utk melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren hanya dapat dilakukan setelah ditetapkannya hasil pemetaan urusan pemerintahan

20 Sekian Terima Kasih