ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR

Presentasi berjudul: "ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR"— Transcript presentasi:

1 ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender INDIKATOR TARGET capaian 2010 2011 2012 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur 6 ped/pan /kebij 2 ped/pan /kebij 1 ped/pan /kebij 8 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur 4 K/L 6 K/L 7PROV 4 PROV 12 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur 1 K/L 5 K/L 7 PROV 3 PROV 2 PROV 16 PROV Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG 1 2

2 ASDEP GENDER DALAM INFRASTRUKTUR
KEGIATAN : Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang Infrastruktur yang responsive gender INDIKATOR TARGET capaian 2013 s.d 2013 Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di bidang Infrastruktur 1 ped/pan /kebij 8 ped/pan /kebij Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam Infrastruktur 6 K/L 12 PROV Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidangInfrastruktur 4 K/L 8 PROV 16 PROV Jml Pedoman Monev pelaksanaan PUG 3

3 Keasdepan Gender dalam Permasalah Tindak Lanjut
No Keasdepan Gender dalam Permasalah Tindak Lanjut 5 Infrastruktur Masih belum dipahaminya PUG di antara para pengambil Kebijakan di pusat dan daerah, dan masih terbatasnya kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang sudah responsif gender. Advokasi kepada Gubernur, DPRD dan Para Kepala SKPD Prinsip-prinsip PUG dalam operasional pelaksanaan visi dan misi pada K/L belum diterapkan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2010 – 2014 sebagai prinsip dasar pengarusutamaan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Sehingga pelaksanaan PUG di bidang insfrastruktur belum sepenuhnya da aspek directive, strategik, tektical dan operasional Fasilitasi Penyusunan Grand Design Pelaksanaan PUG di Kementerian Perhubungan dan Perumahan Rakyat

4 Keasdepan Gender dalam Permasalah Tindak Lanjut
No Keasdepan Gender dalam Permasalah Tindak Lanjut Belum dipahaminya Peran SDM Penggerak PPRG di Di daerah dalam melakukan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG Sosialisasi PPRG bagi SDM Penggerak PPRG Di daerah TOT SDM Penggerak PPRG Daerah Kompetensi para perencana dalam pelaksanaan PPRG di K/L bidang Infrastruktur dan SKPD Daerah belum mampu melihat isu-isu gender di bidangnya dan belum sepenuhnya mengggunakan data terpilah sebagai pembuka wawasan Pendampingan Penyusunan ARG di K/L bid Infrastruktur dan Daerah Fasilitasasi penyusunan dan pengolahan data terpilah d TOT K/L Bidang Infrastruktur

5 OUTPUT ASDEP GENDER DALAM Infrastruktur TA 2013
Panduan PPRG bidang ke-PU-an Panduan PPRG Kementerian Keuangan Panduan PPRG Bidang ESDM Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di K/L (Generik) Panduan PPRG bidang Perumahan Rakyat Panduan PPRG bidang pertanahan Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidangke-PU-an yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Data Terpilah Bidang Ke-PU-an mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Kementerian PU

6 Lanjutan Kerjasama dgn PATTIRO IUWASH...dst
Data terpilah bidang ke-PU-an provinsi DKI Jakarta Data terpilah bidang ke-PU-an provinsi Jawa Timur Grand Design Pelaksanaan PUG Kementerian Perhubungan pada sub sector Perhubungan Udara Model Kebijakan Infrastruktur untuk Pemberdayaan Perempuan melalui Industri Rumahan PermenPP No 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monev Pelaksanaan PPRG bagi Daerah Modul TOT fasilitator PPRG di daerah Grand Design Pelaksanaan PUG Bidang Perumahan Rakyat sub sektor Perumahan Informal dan Pengembangan Kawasan Data terpilah bidang ke- PU-an yang mendukung Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitasi SDM Pengggerak PPRG di 33 Provinsi Kerjasama dgn PATTIRO IUWASH...dst

7 Lanjutan Pedoman Tata Cara Penyusunan Data Terpilah Bidang Perhubungan yang mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Data Terpilah Bidang Perhubungan mendukung pembangunan bidang Infrastruktur yang Responsif Gender Kementerian PU Pedoman Pengawasan PPRG Daerah (dalam proses)

8 OUTCOME ASDEP GENDER DALAM Infrastruktur
Terbentuknya POKJA PUG di 4 provinsi (Provinsi Jatim, Sulteng, DKI Jakarta, Bengkulu) Diterbitkannya Instruksi Gubernur Sulteng Nomor /207/Bappeda-G.ST/2011 tentang Implementasi Gender Budget Statement (Pernyataan Belanja Gender) Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2012 tentang PPRG di Provinsi DKI Jakarta Integrasi gender dalam RPJMD Provinsi DKI Tahun Diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2012 tentang PUG (Revitalisasi Pokja PUG) Provinsi DKI Jakarta Tersusunnya ARG di 33 SKPD di provinsi Jawa Timur dengan total anggaran Rp ,- Tersusunnya ARG di 20 SKPD provinsi Sulawesi Tengah Tersusunnya ARG di 15 SKPD provinsi DKI Jakarta

9 Lanjutan Pergub No 29 Tahun tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target MDG’s tahun Prov. Sulteng Perda Nomor 04 Tahun tentang RPJMD Prov. Sulteng yang menuangkan target Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); Pergub Prov. Sulteng No. 49 Tahun 2012 Tentang RAD Keadilan Untuk Semua ( Justice For All) Ditetapkannya focal point disetiap SKPD Provinsi melalui Keputusan Gubernur Nomor 476/34/BPPKBD-G.ST/2013 Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor. 476/650/BPPKBD-G.ST/2012 tentang Pengurus Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Provinsi Sulawesi Tengah. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor.28.1/DPRD/2011 tentang Penetapan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulawesi Tengah periode Tersusunnya Pedoman PPRG Provinsi Sulawesi Tengah; Inisiasi pengintegrasian isu gender dalam KUA-PPAS; Perda PUG Inisiasi DPR Prov. Sulteng

10 Lanjutan Terbentuknya Pokja PUG di KemenKeu, Kemenhub, Kemenpera, Kemen ESDM, Kemen PU dan BPN MOU KPPPA dan Kemenhub tentang Pelaksanaan PUG Panduan pelatihan bagi para penelaah anggaran pada Kementerian Keuangan Implementasi pemanfaatan tungku hemat energy dengan melibatkan pemda, Yayasan Dian Desa dan World Bank difasilitasi oleh Ditjend EBTK ESDM Panduan pelatihan PUG Kementerian Keuangan KMK Nomor 568/KM/2012 tentang pembentukan Tim PUG Kementerian Keuangan Tersusunnya Data terpilah Kementerian Keuangan Tersedianya fasilitas daycare kementerian Kementerian Keuangan Updating Data terpilah Kementerian PU setiap Tahun

11 Lanjutan TTersedianya Tempat Penitipan Anak Kementerian PU
Tersusunnya Gender Ceklish bidang Ke-PU-an Kajian mengenai indikator gender bidang ke-PU-an ersusunnya Gender Impact Assement pada bidang Ke-Puan Tersusunnya 13 (tiga belas) program bidang ke-PU-an yang responsif gender Tersusunnya 6 (enam) program dan kegiatan bidang perhubungan yang responsif gender Tersusunnya 3 (tiga) program bidang perumahan rakyat yang responsif gender Tersusunnya 11 (sebelas) program dan kegiatan bidang pertanahan yang responsif gender  Tersusunnya 11 (sebelas) program dan 15 kegiatan bidang ESDM yang responsif gender

12 Lanjutan Tersusunnya 8 Program dan 8 Kegiatan yang responsif gender di Kementerian Keuangan Kerjasama IUWASH untuk Program, Air, Sanitasi dan Kebersihan Perkotaan Indonesia dengan srakeholderdi 34 kab/kota di 5 regional yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat/DKI Jakarta/Banten, JawaTengah, JawaTimur dan Sulawesi Selatan Kerjasama INDI : Integrasi gender dalam Program Pengelolaan Air Limbah Berbasis Kelembagaan (Panduan Manual Gender Berbasis) Kelembagaan) kerjasama INDI dan stakeholder terkait. Kerjasama Pattiro : Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas untuk K/L dan Provinsi Kerjasama GIZ : Merintis kerjasama terkait mainstreaming policy bid pertamabangan (sisi human right) terhadap perempuan sebagai pekerja dan peremp dan anak sbg penerima dampak pertambangan

13 terima kasih