Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik Guru Besar Law School, Univ. Chukyo Guru Besar Tamu Fak.Kedokteran,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik Guru Besar Law School, Univ. Chukyo Guru Besar Tamu Fak.Kedokteran,"— Transcript presentasi:

1 ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik Guru Besar Law School, Univ. Chukyo Guru Besar Tamu Fak.Kedokteran, Univ. Kurume Guru Besar Tamu Prgm. Pascasarjana, Univ. Kumamoto Mantan Hakim Pengadilan Negeri Osaka Kazuto INABA

2 Populasi Penduduk dan Luas Wilayah serta Jumlah Orang yang Berprofesi Hukum di Jepang ( Tahun 2008 ) •Populasi : 127,69 juta •Luas Wilayah : km² •Profesi Hukum : Hakim org Jaksa1.679 org Advokat org

3 Terkontinyunya Penyelesaian Sengketa Continuer (Kontinyuitas) Avoid Ignore Negotiation Mediation Arbitration Litigation Self-help Pertolongan sendiri Penghindaran Pengabaian Negosiasi Mediasi Arbitrase Gugatan

4 Kontradiksi sosial yg membutuhkan ADR • Apakah Anda juga merasa kita mulai tidak mampu berdialog (dibanding sedia kala) ? Bukan hanya anak-anak tetapi juga masyarakat orang dewasa pun demikian halnya. Kita tidak mampu menyampaikan pendapat dirinya dengan cara yang tepat sehingga tidak dapat menghasilkan kesepakatan dengan lawan bicara, kita tidak mampu membayangkan bagaimana kata-kata dirinya diterima oleh lawan bicara, dll. Di lain sisi, jelas kita menyadari bawa trouble dan sengketa yang terjadi di antara diri kita dan lawannya tidak dapat diselesaikan dengan jalan selain dialog. Sudah lama disadari adanya keterbatasan litigasi di pengadilan. Litigasi yang merupakan dunia jauh dan asing bagi kita tidak dapat kita gunakan dengan mencurahkan waktu, biaya dan tenaga yang banyak. Trouble dan sengketa tidak dapat dihindarkan jika timbul perbedaan pendapat, emosi dan kepentingan. Disini kita menyadari adanya kontradiksi yang serius sebagai berikut. Dalam masyarakat yang mengalami berkurangnya dialog, justru dialog menjadi sesuatu yang penting. Masyarakat yang tidak mampu berdialog-lah yang justru membutuhkan dialog.

5 Peradilan dan Dialog Sumber gambar di kiri : Situs web Mahkamah Agung Jepang

6 Unsur Ganti Kerugian Pembuktian Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Kesalahan Kerugian Hubungan sebab-akibat Pembuktian Penggugat Hakin Tergugat Asas keyakinan bebas Probablitas yang tinggi Ganti rugi

7 Pembuktian dan Keterbuktian Keterbuktian Hukum tidak diterapkan Hukum diterapkan Pembuktian Keyakinan hakim Tidak beralasan utk diragukan (pidana) Probabilitas yg tinggi (perdata) Nothing All

8 Wakai dengan Bantuan Hakim

9 Alur Penanganan Sengketa Hukum di Jepang Peradilan Tingkat Pertama Perdata Umum Sengketa hukum Chotei ( Lebih dahulu, Tidak lebih dahulu ) Litigas Proses untuk pemutusan Wakai dg bantuan hakim Pelimpahan kpd Chotei Pengadilan ADR Alternative Dispute Resolution

10 Fleksibilitas Wakai oleh Hakim (Upaya Wakai) Pasal 89 UU Pengadilan, pada tahapan litigasi apa pun, dapat mengupayakan Wakai, atau dapat membuat commisioned judge atau entrusted judge mengupayakan Wakai. (Tindakan untuk Wakai ・ Pasal 89 UU) Pasal 32 Peraturan Pengadilan atau commissioned judge atau entrusted judge dapat memerintahkan pihak principal atau wali/pengampu datang menghadap. 2. Pengadilan atau commissioned judge atau entrusted judge jika dipandang layak dapat melaksanakan upaya Wakai di luar pengadilan.

11 Statistik Yudisial Wakai oleh Hakim dll Jumlah perkara yg selesai PutusanContra- dictoir Wakai P.tingkat pertama di Pengadilan sumir P.tingkat pertama di PN P.tingkat pertama perkara personal P.tingkat banding di PN P.tingkat banding di PT

12 Mengenai Wakai Jangan menjadi hakim Wakai Namun ternyata banyak kasus diselesaikan dengan Wakai Merasa bersalah/tidak bangga melakukan Wakai Memakai teknik/cara sendiri-sendiri di ruang yg tertutup Memutus (mengadili).itulah tugas hakim Tidak pernah ada penelitian yang mendalam Tidak ada peningkatan teknik

13 Federal Judicial Center Wakai oleh hakim ADR Alternative Dispute Resolution Reformasi yudisial perdata

14 Pengalaman di Amerika Serikat Pemohon Administrator Termohon Penyewa Mediator ③ ④

15 Sejarah dan Situasi Aktual Chotei Yudisial

16 ■Era Edo •Penyelesaian intern ・・ Diselesaikan secara intern. Satuan tetangga 5 rumah tangga. (Edo) ■Era Meiji ( 1867 ~) •Kankai ( 1875 ~ 1890 ) ■Era Taisho ( 1912 ~ 1915 ) •UU Chotei Sengketa Sewa Tanah/Rumah ( 1922 ) –Terbatas pd bidang dan kota tertentu, menjadi model UU Chotei selanjutnya. Dimanfaatkan utk pembagunan kembali pasca Gempa Besar Kanto yg terjadi tahun berikutnya (1923). •UU Chotei Sengketa Sewa Tanah Pertanian ( 1924 ). UU Chotei Sengketa Niaga ( 1926 )- Arbitrase oleh Komisi Chotei ■Era Showa (pra-Perang Dunia II ( 1915 ~ 1945 ) •UU Chotei Luar Biasa utk Sengketa Utang ( 1932 )- Peradilan dg putusan yg dapat menggantikan Chotei. UU Chotei sengketa personal ( 1939 )- Perkara urusan keluarga, Kommissioner Chotei yg terdiri dari laki-laki dan perempuan. UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang (1942 )- Menggunakan Chotei utk seluruh sengketa perdata. (Referensi) Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pra-Perang Dunia II) ( Sumber: Mr.Irie) 16

17 ■Era Showa (pasca-Perang Dunia II) ( 1945 ~) •Domestic Relation Trial Act ( 1947 ). Civil Conciliation Act ( 1951 )。 •Komite Penyelesaian Sengketa Pekerjaan Pembagunan ( 1956 )。※ ADR oleh lembaga administrasi. •Putusan mengenai peradilan pengganti Chotei yang dinyatakan inkonstitusional ( 1960 ). •Pusat Nasional Urusan Konsumen Jepang ( 1968 ). ※ Mediasi untuk perlindungan konsumen. •Environmental Dispute Coordination Commission ( 1970 )。 •Amandemen Civil Conciliation Act ( 1974 ). ※ Seleksi dan Kesejahteraan Kommissioner Chotei, dll. •Nichibenren Traffic Accident Cousultaion Center ( 1967 ). The Japan Center for Settlement of Trafic Accident ( 1978 ). ■Era Heisei ( 1989 ~) •Daini Tokyo Bar Association Arbitration & Mediation Center ( 1990 )。 •Pedoman Penanganan Perkara Chotei Perdata ( 1993 )。 •ADR Task Force di Kantor Kabinet ( Februari 2002 ~ Nopember 2004 ). •UU ADR( dibentuk pada Nopember 2004, diberlakukan sejak April 2007 ). ( Referensi ) Sejarah Sistem Chotei di Jepang (Pasca-Perang Dunia II) 17

18 Kronologi Terkait dengan ChoteiSosial 1919 Perang Dunia I berakhir 1920 UU Sewa Tanah, UU Sewa Rumah 1922 UU Chotei Sengekta Sewa Tanah/Rumah 1923 Gempa Besar Kanto UU Juri 1924 UU Chotei Sengketa Tanah Pertanian 1925 UU Preservasi Perdamaian, UU Pemilihan Umum, Siaran radio 1926 UU Chotei Sengketa Niaga UU Chotei Perselisihan Perburuhan 1929 Great Depression Novel “Kaniko-sen” oleh Takiji Kobayashi

19 Kronologi Terkait dengan ChoteiSosial 1931 Insiden Manchuria 1932 UU Chotei Luar Biasa utk Sengekta Utang. (Peradilan pengganti Chotei) 1938 “UU Chotei” Masataro MiyakeUU Mobilisasi Nasional 1939 UU Chotei Sengekta Personal (cikal bakal langsung Domestic Relation Trial Act),UU Perubahan Ketentuan tentang UU Pertambangan. Insiden Nomonhan Invasi Polandia oleh Nazi 1941 Pecahnya Perang Pasifik 1942 UU Istimewa Hukum Acara Perdata dalam Keadaan Perang. (upaya Chotei dapat digunakan utk seluruh sengketa perdata) Perang Dunia II berakhir

20 Penerimaan Baru Gugatan Perdata Umum di Pengadilan Tingkat Pertama

21 Chotei Perkara Perdata – Pengadilan Negeri

22 Chotei Perkara Perdata - Pengadilan Sumir

23 Chotei di Pengadilan Keluarga Merupakan prosedur di mana Hakim Chotei atau Hakim Chotei non-karir (Kaji Chotei-kan) bersama dg Kommissioner Chotei urusan keluarga yg diangkat dari masyarakat mendengar para pihak, dan sebagai pihak netral membantu para pihak menemukan penyelesaian yg tepat, layak dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Penitera Kommissioner Chotei Kommissioner Chotei Hakim Chotei (hakim) Probation officer P.Keluarga Pemohon Termohon

24 Perkara Keluarga Pengadilan Negeri `Pengadilan Keluarga Perkara perdata umum Perkara keluarga Masalah suami-isteri Masalah anak Masalah pewarisan dan pembagian harta warisan Komisi Chotei Judgmen Tahun fiskal 2007 Perkara Chotei Tidak berhasil Berhasil Tahun fiskal 2007 Perceraian kasus Berhasil kasus Hakim 2 orang Komissioner Chotei

25 ADR Yudisial (melekat pada pengadilan) Beragamnya menu penyelesaian melalui pembicaraan •Chotei ( Perdata ・ keluarga, Chotei diupayakan terlebih dahulu ) •Wakai sebelum gugatan diajukan (Sokketsu) (KUHAPerdata 275) •Wakai oleh hakim (KUHAPerdata 89) •Kesepakatan Wakai yang diterima secara tertulis (KUHAPerdata 264) •Klausula kesepakatan Wakai yg ditetapkan pengadilan dll (KUHAPerdata 265) •Pelimpahan kepada Chotei (Civil Conciliation Act 20 ①) •Wakai di tingkat banding

26 26 Klasifikasi tersebut diatas bukan sesuatu yang tidak ada pengecualian, contohnya; litigasi nilai gugat kecil yang tidak tentu selalu memerlukan bantuan advokat, dll. ChoteiLitigasi Kelebihan •Biaya murah •Cepat ・ singkat •Mudah diakses •Tidak terbuka untuk umum •Tidak harus dibantu advokat •Kemungkinan tidak rusaknya hubungan antar para pihak tinggi •Para pihak dapat mengambil kepemimpinan dalam menempuh proses •Dapat memperoleh kesepakatan yg fleksibel •Mempunyai kekuatan memaksa •Bersifat terbuka untuk umum •Menjadi jelas mana yang menang dan mana yang kalah •Tingginya obyektivitas •Dapat naik banding Kelemahan •Tidak mempunyai kekuatan memaksa •Adanya kemungkinan pihak lawan tidak bersedia menempuh Chotei •Adanya kemungkinan tidak tercapai kesepakatan •Penemuan fakta yang longgar •Adanya perbedaan hasil tergantung mediator •Besarnya kemungkinan proses berjalan tidak transparan •Biaya tinggi •Memakan waktu lama •Tidak dapat dipahamai oleh orang awam •Informasi rahasia tidak dapat dijaga •Permusuhan antar pihak membekas •Dalam kenyataannya memerlukan bantuan advokat Karakteristik umum litigasi dan Chotei

27 27 Chotei Yudisial (oleh pengadilan) ( Chotei perdata, Chotei pkr keluarga ) Chotei oleh sektor swasta ( Asosiasi profesi, Asosiasi usaha ) Kelebihan •Otoritas. (mudah diterima oleh para pihak). •Kekuatan (kekuatan eksekutorial, pencarian fakta). •Bersejarah panjang. •Kaya akan pengalaman. •Biaya murah. ※ •Keterlibatan hakim. (kemampuan, pengalaman) •Penanganan terorganisir. (panitera, probation officer di P.Keluarga, unit kesehatan) •Fasilitas.(contoh: tombol darurat, ruang yg dilengkapi magic mirror utk pengamatan keadaan anak) •“Studi kasus”, “Laporan Chotei” serta data/informasi lain yg terakumulasi. •Sedikitnya pembatasan waktu. (contoh: hari Sabtu ・ minggu, pada malam hari, dll) •Dimungkinkannya pertemuan yang diadakan lebih sering. •Sedikitnya pembatasan tempat. (contoh: tempat yg mudah diakses oleh para pihak. Keengganan para pihak mendatangi pengadilan.) •Pengajuan permohonan yg mudah. •Keinginan para pihak diutamakan dalam menjalankan proses. •Dimungkinkannya Chotei dg kehadiran kedua belah pihak di satu ruang yg sama. •Kualitas mediator. •Mudah dilakukan percobaan inovatif. Kelemahan •Tidak diberi hak memilih mediator. •Rendahnya fleksibilitas menentukan waktu dan tempat. •Tingginya tuntutan akan efisiensi. •Metode kaukus yang dominan. •Aspirasi pengguna kurang didengarkan. •Kurangnya dukungan anggaram, wewenang, pengalaman, fasilitas, penanganan terorganisir serta hampir semua faktor penunjang lainnya. Perbandingan antara Chotei Yudisial dan Chotei oleh Sektor Swasta Ada juga Chotei oleh sektor swasta yang gratis biayanya, maka ciri-ciri tsb ditatas mengenai biaya tergantung pada menu Chotei. Jika biaya advokat diperlukan, biaya keseluruhannya, baik CHotei yudisial maupun swasta, tidak murah.

28 Persiapan pendahuluan Pertemuan pertama Mendengar pihak Mengidentifikasikan masalah Menciptakan pilihan Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas Kesepakatan dan pembuatan akta Stage utk penyelesaian Stage utk pertukaran EtikaMendengar Brainstorming Paraphrasing Open-end question Pandangan terhadap para pihak Not-knowing Process Skill Structure Ethics Stage

29 Hukum ADR

30 Opini Dewan Reformasi Sistem Yudisial – Sistem Yudisial yg Menunjang Jepang pada Abad ke-21 – 12 Juni 2001 ・ Di samping fungsi peradilan yang merupakan inti sistem yudisial harus ditingkatkan dengan mencurahkan perhatian dan tenaga khusus, ADR, agar menjadi salah satu pilihan yg tidak kalah menarik dengan peradilan bagi masyarakat, harus ditingkatkan dan divitalisasikan. ・ Agar ADR yang beragam dikembangkan dan ditingkatkan dengan tetap mengembangkan kelebihan-kelebihan yg dimiliki tiap ADR, perlu ada penguatan kerjasama antar lembaga terkait dan pembangunan infrastruktur bersama. ・ Dengan tujuan meningkatkan dan mevitalisasikan ADR, mendorong kerjasama antara pengadilan, organisasi terkait serta kementerian dan badan pemerintah yang terkait, dan untuk itu perlu membuat forum komunikasi antar berbagai organisasi terkait dan pertemuan komunikasi antar kementerian dan badan pemerintah terkait. ・ Meningkatkan unit pelayanan konsultasi terpadu mengenai litigasi, ADR serta berbagai penyelesaian sengketa lainnya, di samping itu membangun kerja sama antar organisasi penyelesaian sengketa dengan memanfaatkan situs portal internet serta teknologi informasi dan telekomunikasi agar dapat mewujudkan penyediaan informasi satu atap. ・ Mengenai keterjaminan SDM di bidang ADR, perlu mendorong keterbukaan dan sharing informasi mengenai SDM, penyelesaian sengketa serta hal-hal penting lainnya terlebih dahulu, lalu perlu meningkatkan pendidikan dan pelatihan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. ・ Dengan memperhatikan tren internasional, perlu membangun segera sistem hukum arbitrase (termasuk arbitrase kommersial internasional). Lebih lanjut, dari sudut pandang membangun infrastruktur sistem ADR yang terpadu, dengan memandang pembentukan undang-undang yang mengatur skema dasar pendorongan pemanfaatan ADR dan penguatan kerjasama dengan prosedur litigasi (yang biasa disebut “ UU Pokok ADR”), perlu mempertimbangkan strategi yang diperlukan. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, perlu mempertimbangkan pula secara konkret mengenai pemberian kekuatan pencegahan (atau penghentian) berlakunya daluwarsa, pemberian kekuatan eksekutorial, pengkondisian agar menjadi sasaran bantuan hukum, serta perbaikan prosedur sehingga dapat menggunakan prosedur peradilan mengenai seluruh atau sebagian ADR atau peralihan secara berlawanan dapat berlangsung dengan lancar. ・ Dengan tujuan meningkatkan pemanfaatan ahli/specialis hukum terkait serta orang ahli non-advokat dalam ADR, sebagai bagian dari serangkaian perbaikan pasal 72 UU Advokat, melakukan pertimbangan secara spesifik dengan memperhatikan realita tiap jenis profesi agar mendapatkan kedudukan hukum yang jelas. Mengenai pasal tersebut, setidaknya agar terjamin prediktabilitas mengenai lingkup dan bentuk sasaran regulasi, perlu mespesifikasikan substansi regulasi dalam suatu bentuk, termasuk urusan hukum dalam perusahaan dan lainnya dari sudut pandang menyesuaikan dengan perubahan tugas dan fungsi ahli/specialis hukum terkait dan semakin beragamnya bentuk perusahaan.

31 Beralihnya Concern terhadap ADR Apa itu ADR ? Apa peranannya dalam sistem yudicial yg ada ? Apa pun juga harus membuat ADR Bagaimana membina/mendapatkan SDM yg melakukan ADR Perhatian thd sistem dan wadah Sikap skeptis dan harapan thd ADR Perhatian terhadap masalah riil

32 Kronologi Reformasi Sistem Yudisial ・ ADR 27Jul Pertemuan ke-1 Dewan Reformasi Sistem Yudisial 12 Jun. 2001Rekomendasi dan Opini Dewan 16 Nop,2001UU ttg Promosi Reformasi Sistem YudisialUU No Dec. 2001Pembentukan Kantor Promosi Reformasi Sistem Yudisial 5 Feb.2002Rapat ke-1 Task Force ADR 20 Mar.2003Action plan ttg Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Terkait utk Meningkatkan dan Mevitalisasi Liaison Conference Lembaga Pemerintah Terkait utk Meningkatkan & Mevitalisasikan ADR Jul, 2003Mengenai pembangunan infrastruktur ADR yang terpadu Sekretariat utk Kantor Promosi Reformasi Sistem Yudisial 8 Nop.2004Rapat ke-38 Task Force ADR 19 Nop. 2004UU ttg Promosi Penggunaan Prosedur ADRUU No.151

33 Gambaran Keseluruhan ADR dan Sasaran UU ADR ADR yudisial (Chotei perkara perdata ・ keluarga) ADR administratif ADR swasta ADR yg terakreditasi ADR yg tidak terakreditasi Mediasi dan konsiliasi

34 ADR ( Alternative Dispute Resolution ) •Chotei yudisial ( Wakai ・ Chotei ) –Pengadilan Sumir, Pegadilan Negeri –Pengadilan Keluarga •Chotei swasta –Pusat penyelesaian sengketa bentukan asosiasi advokat –The Japan Commercial Arbitration Association –The Japan center for Settlement of Traffic Accident Disputes –etc ADR dalam arti luas UU (pokok) ttg Promosi ADR (2004)

35 Peraturan Tentang Pencepatan Penggunaan Proses Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan (Garis Besar) Mempermudah hal memilih prosedur yang sesuai dalam mengusahakan penyelesaian persengketaan, dan dengan bertujuan menyumbang pada perealisasian hak serta keuntungan masyarakat secara tepat, bersamaan dengan menetapkan gagasan pokok tentang Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Persidangan, berkaitan dengan pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta (sebagai mediasi dan perantaraan yang dilakukan oleh pengusaha swasta, dibuat sistem pembuktian sekaligus menetapkan pengecualian yang berkaitan dengan penghentian kedaluwarsaannya dan lain sebagainya, dalam rangka mengusahakan peningkatan keuntungannya. Kondisi terdahulu Bab 1 Peraturan Umum  Gagasan pokok (Pasal 3 Bab 1) = Sebagai Prosedur Penyelesaian Persengketaan berdasarkan hukum,  Penghargaan atas usaha proaktif dari orang yang bersangkutan  pelaksanaan secara adil dan layak  Mencerminkan pengetahuan ahli, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya dari persengketaan, menyelesaikannya secara cepat  Berkerjasama dengan orang yang melakukan ADR (Pasal 3 Bab 2)  Adalah tugas negara, daerah, lembaga umum dalam memberikan informasi dan lain sebagainya (pasal 4). Sistem pembuktian  Maksud = berdasarkan pada permohonan dari orang yang melakukan pekerjaan dalam Prosedur Penyelesaian Persengketaan Swasta, Menteri Kehakiman memeriksa dan mempertimbangkan apakah pekerjaan yang bersangkutan sesui dengan standar yang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, dan bila diakui telah sesuai, maka akan diakui tentang pekerjaannya tersebut (Pasal 5 Pasal 6). Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta = Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Pengadilan oleh pengusaha swasta yang melakukan perantaraan dalam perdamaian (Pasal 2 nomor 1) Bab 2 Pengakuan Pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Diluar Pengadilan Alenia 1 Pengakuan Pekerjaan Prosedur Penyelesaian Persengketaan Oleh Swasta  Standar Pengakuan (Pasal 6) (1)Pekerjaannya sesuai dengan standar nomor 1 - nomor 16 (2)Pada pekerjaan (1) pengetahuan, ketrampilan, dan dasar-dasar akuntansi yang diperlukan  Alasan tidak memiliki kualifikasi (anggota sindikat penjahat (boryokudanin dll) (Pasal 7)  Prosedur Permohonan (Pasal 8)  pemeriksaan Menteri kehakiman  pengakuan *Berkonsultasi kepada menteri terkait dll, pendapat petugas yang mengambil bagian dalam pemeriksaan untuk pengakuan Alenia 2 Pekerjaan orang yang mengusahakan pekerjaan menyelesaikan persengketaan yang diakui (1)Kewajiban menjelaskan (Pasal 14) (2)Melarang penggunaan anggota sindikat penjahat (boryokudanin) dan lain sebagainya (Pasal 15) (3)Membuat dan menyimpan catatan pelaksanaan prosedur (Pasal 16) Alenia 3 Laporan dan lain sebagainya  Laporan dan lain sebagainya (1)Menyerahkan surat laporan administrasi dan lain sebagainya (Pasal 20) (2)Permintaan dan pemeriksaan laporan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 21) (3)Himbauan dan perintah pengambilan tindakan dari Menteri Kehakiman (Pasal 22) * Pertimbangan pada kekhususan ADR Swasta  Penghapusan pengakuan (Pasal 23) Pemberian informasi dan lain sebagainya  Menunjukkan pengakuan kepada umum (Pasal 11 Ayat 1)  Pengumuman tentang pengakuan dan lain sebagainya (Pasal 11 Ayat 2)  Kewajiban menjelaskan (Pasal 14)  Mengumumkannya melalui internet dan lain sebagainya (Pasal 31)  Pelaksanaan prosedur oleh ahli  Penghentian kedaluwarsaan (Pasal 25)  Penghentian prosedur penggugatan (Pasal 26)  Peraturan khusus yang berkaitan dengan di depan mediasi (Pasal 27) Bab 3 Pengecualian yang berkaitan dengan penggunaan prosedur pengakuan Peningkatan pengertian dari masyarakat Kerjasama di antara orang-orang yang berhubungan Kurang diakui dan dipahami Kurangnya informasi (kekhawatiran dan keragu-raguan dalam penggunaannya) Pembatasan dalam sistem (Kurangnya insentif dalam penggunaannya)  Pembatasan oleh peraturan kepengacaraan  Kurang praktis karena tidak ada kedaluwarsaan dan waktu penghentian Pemberian pedoman dalam pemilihan ADR Pemanfaatan ahli Memperkaya sitem Membenahi lingkungan agar dapat memusatkan perhatian pada ADR tanpa harus khawatir akan hal yang tidak menguntungkan seperti hilangnya kedaluwarsaan hak dan lain sebagainya Gambar 1

36 Perbedaan antara ADR Terakreditasi dan ADR yg tidak terakreditasi ItemTerakreditasTidak terakredita si 1 Akuntabilitas ( 4 ) WajibTidak wajib 2 Pembuatan dan penyimpanan dokumen pelaksanaan acara ( 16 ) WajibTidak wajib 3 Penyampaian laporan usaha dll ( 21 ) WajibTidak wajib 4 Pencegahan berlakunya daluwarsa ( 25 Ⅰ ) Ada× 5 Penghentian prosedur litigasi ( 26 ) Memungkinkan× 6 Ketentuan khusus mgn pelaksanaan Chotei lebih dahulu ( 27 ) Dapat berlaku× 7 Honor ( 28 ) DapatTidak 8 Ketentuan saksi ( 32 ) DiterapkanTidak

37 ADR (oleh Sektor Swasta) Utama di Jeapng Unit konsultasi di instansi pemerintah (pusat/daerah) Unit pelayanan di asosiasi ahli hukum ADR oleh asosiasu profesi Asosiasi advokat ADR oleh perusahaan /asosiasi usaha Houterasu (Japan Legal Support Center) Warga maysarakatPengusaha Unit pelayanan di perusahaan Keuangan Arnitrase olahraga Medik Asosiasi land & house investigator Pemulihan bisnis Asuransi Asosiasi judcial scrivener Asosiasi administrative scrivener ADR oleh org.nirlaba ADR di lapangan Perburuhan Telekomunikasi ADR oleh komunitas

38 Houterasu ( Japan Legal Support Center ) •Atas filosofi “mewujudkan masyarakat dimana setiap warga dapat memperoleh informasi dan layanan untuk menyelesaikan trouble hukum di manapun di dalam Jepang, dibentuk sebagai organisasi yang memainkan peranan pusat dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. •Houterasu merupakan salah dari 3 tiang utama dalam “Reformasi Sistem Yudisial”, yang bernama resmi “Japan Legal Support Center” •“UU Bantuan Hukum Komprehensif” adalah undang-undang yang diberlakukan sejak 2 Juni 2004 dengan tujuan untuk merealisasikan Konsep Bantuan Hukum Komprehensif yang bermisi mewujudkan masyarakat dimana setiap warga memperoleh informasi maupun layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa, baik perdata maupun pidana, secara hukum di seluruh penjuru Jepang. •Houterasu adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan UU tersebut dan berbentuk badan hukum administrasi independen.

39 ADR JAPAN •ADR Japan adalah situs portal ADR (alternative dispute resolution) •Bertujuan menjadi portal terpadu untuk organisasi-organisasi penyelesaian sengketa di berbagai bidang, mulai dari lembaga urusan konsumen hingga lembaga arbitrase, •Sebagaimana disebut dalam Laporan Dewan Reformasi Sistem Yudisial yg dikeluarkan Juni 2001, mediasi, arbitrase serta berbagai bentuk ADR lain diharapkan lebih dimanfaatkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang ringkas, cepat dan fleksibel, di samping litigasi. Sengketa di bidang perdagangan elektronik, lingkungan serta berbagai trouble lain yang sering dialami konsumen dan UMK pun memerlukan lembaga ADR yang dapat mereka konsultasikan masalahnya. •Situs ini dirancang khusus sehingga pengguna dapat mengetahui dan mengakses melalui pranala luar organisasi konsultasi dan/atau organisasi mediasi/arbitrase mana yang tepat menurut jenis dan bidang sengketa. •Memperkenalkan prosedur mediasi maupuan mediator/arbiter agar pengakses situs ini dapat mengenal ADR. Di samping itu, bertujuan pula untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan pertukaran informasi antar lembaga ADR. Informasi mengenai organisasi ADR internasional, lembaga ADR di luar negeri serta diskusi-diskusi internasional yang terkini pun sedapat mungkin diperkenalkan.

40 Pelatihan Mediasi

41 Penggugat Pemohon Tergugat Termohon Hakim (mediator) Komisioner mediasi ( dalam pengadilan ) Mediator ( luar pengadilan ) Pembicaraan Dengan Memasukkan Orang Ketiga Perdamaian  Mediasi

42 Pelatihan Tenaga penanggung ADR Jepang di Jepang Departemen Ekonomi dan Industri ・ Pusat penelitian Ekonomi dan Industri Penelitian yang berhubungan dengan pengembangan SDM pelaksana ADR Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan Industri Asosiasi Arbitrasi Dagang Jepang  Persatuan Arbiter Jepang Panitia Reduksi Materi Pendidikan Mediator Tahun 2003 Kelas Menengah 2005 Kelas Dasar 2004 Departemen Ekonomi dan Industri, Biro Struktur Ekonomi dan Industri Asosiasi Arbitrasi Dagang Jepang  Persatuan Arbiter Jepang Panitia Penerbitan Materi Pendidikan Mediator

43 Komposisi Program Mengetahui keterbatasan yg dipunyai setiap orang Pertemuan yang pertama kali “Mendengar -kan” Situasi sulit Persiapan untuk mediasi Menjalankan mediasi Menyebar- luaskan mediasi Penyelesain mediasi Anda adalah mediator Mediasi bentuk bantuan pada negosiasi sendiri yg proaktif Bagian dasar Tingkat menengah

44 Beragam Metode Penyelesaian Sengekta LitigasiNegosiasiFasilitatifEvaluatifMeminta kompromi Arbitrase 〈 Mediasi yg biasa dibayangkan kita 〉 ( Penyelesaian melalui pembicaraan )( Penyelesaian oleh pihak ketiga ) ( Penyelesaian melalui kesepakatan ) (Penyelesaian yg memaksa ) ( Penciptaan solusi ) (Ada/tidak hak hukum) ( Penyelesaian bersahabat ) (Penyelesaian bermusuhan) ( Mengerti kepentingan lawan ) (Saya yg benar)

45 ADR Mediasi Fasilitatif Mendorong Negosiasi antar pihak berperkara Yg meminta kompromi Evaluatif Arbitrase

46 Gambaran Mediasi Fasilitatif Persiapan pendahuluan Pertemuan pertama Mendengar pihak Identifikasi masalah Penciptaan pilihan Mengecek reseptivitas sosial, efektivitas, kelayakan, praktikabilitas Kesepakatan dan pembuatan akta Stage penyelesaian Stage pertukaran Etika Mendengar Brainstorming paraphrasing Open-end question Pandangan thd para pihak Not-knowing Process Skill Structure Ethics Stage

47 ADR Finansial

48 Laporan kebijakan tertanggal 27 Juni 2000 “Mengenai Skema Finansial Baru yg Menyongsong abad ke-21” • ① Peningkatan kerjasama antar organisasi bidang penyelesaian sengketa individual • ② Peningkatan transparansi prosedur penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa • ③ Peningkatan kesiapan menindak lanjuti kasus penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa • ④ Publikasi aktif hasil aktualisasi penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa • ⑤ Perbaikan akses konsumen termasuk kegiatan hubungan masyarakat • ⑥ Pembentukan “Forum Komunikasi dan Koordinasi Sengketa Finansial (nama tentatif)”

49 “Ttg Tantangan ke Depan terkait dng Pembangunan Sistem Dukungan Penyelesaian Sengketa dan Keluhan di Luar Pengadilan utk Bidang Finansial (ADR Bidang Finansial)”(Catatan ketua Forum) pd Juni 2008 oleh “Forum Komunikasi & Koordinasi Sengketa Finansial” •Data aktual pada Juni 2008 •Permohonan sertifikasi berdasarkan UU Promosi ADR diajukan oleh : 1 badan (Asosiasi Industri Sekuritas Jepang) •Sertifikat sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dlm UU Instrumen dan Exchange Finansial didapat oleh: 2 asosiasi (Asosiasi Usaha Asuransi Jiwa, Asosiasi Usaha Asuransi Kerugian Jepang” •Persiapan utk permohonan sertifikasi sbg organisasi perlindungan investor yg diatur dalam UU Instrumen dan Exchange Finansial dilakukan oleh : 1 asosiasi (Asosiasi Perbankan Nasional) TF 2007Jumlah kasus Total konsultasi Total keluhan Total sengketa387

50 Laporan “ttg Bentuk Baru Sistem Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan di Bidang Finansial (ADR Finansial)” pd Desember 2008 oleh Komisi Finansial, Dewan Sistem Finansial (1) Konsep dasar pelembagaan ADR bidang finansial Semakin beragamnya produk/layanan finansial serta saluran penjualan ADR bidang finansial yang bersifat lintas batas sektor dan komprehensif (2) Karakteristik organisasi ADR bidang finansial ADR finansial dilakuakn oleh asosiasi usaha, organisasi pengatur diri serta badan-badan swasta lainnya. (3) Lingkup kegiatan organisasi ADR bidang finansial Konsultasi dan penanganan keluhan mengenai trouble finansial juga dimasukkan sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi ADR finansial. (4) Kerja sama antar organisasi ADR bidang finansial Satu pintu masuk untuk memilah-milah (5) Wewenang organisasi ADR bidang finansial Organisasi ADR finansial selayaknya diberi wewenang untuk menentukan peraturan dalam batas tertentu serta wewenang yg diperlukan untuk menjamin efektivitasnya. (6 ) Prosedur ADR yg ditempuh oleh Organisasi ADR finansial Yang dipercayai dan diterima oleh pengguna jasa Yang diterima oleh lembaga keuangan juga (7) Kewajiban lembaga keuangan mengenai ADR finansial Melakukan pengaturan tertentu mengenai hubungan antara organisasi ADR finansial dan lembaga keuangan Lembaga keuangan diberi kewajiban untuk menempuh prosedur, memberiktan keterangan dan menyediakan data/informasi atas permintaan organisasi ADR finansial, serta menghormati hasil kegiatan ADR tersebut. (8) Keterlibatan badan pemerintah Badan pemerintah diberi wewenang tertentu terhadap lembaga keuangan dan organisasi ADR finansial sehingga badan pemerintah dapat melakukan pemeriksaan, pengawasan serta keterlibatan lainnya. Pada kategori usaha yang sudah mempunyai organisasi ADR, penggunaan jasa organisasai ADR tersebut dipersyaratkan sebagai persyaratan bagi entran (9) Efek hukum ADR finansial Efek hukum seperti pencegahan berlakunya daluwarsa, penghentian proses litigasi

51 ADR bidang Medik

52 Kejadian yg Diberitakan secara Besar-besaran •11 Jan.1999 : Tertukarnya pasien di RS Univ. Kota Yokohama ( operasi jantung ・ paru ) •Feb.1999 : RS Pemprof.Hiroo ( obat antiseptik diinfus ) •Jul.1999 : RS Univ.Kyoritsu ( Kasus sumpit kayu) •Feb.2000 : Kasus Univ.Kyoto ( air distilasi dan ethanol ) •Okt.2000 : Univ.Kedoktoran Saitama ( overdosis obat antikanker ) •2001 : Univ.Kedokteran Tokyo Joshi (pump-oxygenator dalam operasi jantung ) •Nop.2002 : Univ.Kedokteran Tokyo Jikei ( kanker prostatik dan endoskop ) •Des.2004 : RS Ohno Pemprof.Fukushima ( Perdarahan hebat saat melepas placenta accreta )

53 Tanggapan Negara ( Departemen Kesehatan) •April 2001, membentuk badan promosi keamanan dalam kedokteran •April 2002, membuat rencana keseluruhan untuk keamanan dalam kedokteran •Desember 2003, imbauan darurat oleh Menteri Departemen Kesehatan untuk kecelakaan kedokteran. •Oktober 2004, mengumpulkan contoh-contoh kecelakaan pada kedokteran. •Juni 2005, “Rencana untuk keamanan kedokteran masa depan” •September 2005, bisnis model berkaitan dengan analisa kematian yang berhubungan dengan kegiataan pemeriksaan kedokteran •April 2007, mengadakan acara pemikiran mengenai penyelidikan penyebab kematian yang bersangkutan dengan kegiatan pemeriksaan kedokteran •Juni 2008, Rancangan garis besar dari RUU ttg Pembentukan Komisi Investigasi Keselamatan Medik (nama tentatif)

54 TahunBaruSudah selesaiBelum selesai Tahun 1993 4423471352 Tahun 1994 5063921466 Tahun 1995 4884261528 Tahun 1996 5755001603 Tahun 1997 5975271673 Tahun 1998 6325821723 Tahun 1999 6775691831 Tahun 2000 7946911934 Tahun 2001 8227222034 Tahun 2002 9098702073 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2008 ( quick estimate ) Perkara perdata Perubahan jumlah tuntutan hukum yang berhubungan dengan kedokteran

55 Kecelakaan pada kedokteran Penselisihan pada kedokteran Tuntutan hukum dalam kedokteran Kecelakaan pada Kedokteran Perselisihan kedokteran Tuntutan Hukum untuk kedokteran Tidak semua kecelakaan menyebabkan perselisihan Tidak semua perselisihan menjadi tuntutan hukum Terjadi perselishan walaupun tidak terjadi kecelakaan ADR Alternative Dispute Resolution Penyelesaian perselisihan Diluar pengadilan

56 Klik disini akan muncul penjelasan Penjelasan pelayanan Persetujuan Keluarga pasien Bisnis model Institusi kedokteran Permintaan penyelidikanOr Laporan hasil penyelidikan Penerimaan Daerah model Otopsi Melakukan penyelidikan Melakukan analisis dan penilaian Laporan hasil penyelidikan Melakukan analisis dan penilaian Mendukung dan memberikan nasehat Kantor Pusat Publikasi Masyarakat, pihak bersangkutan, institusi, dan departemen bersangkutan Organisasi Investigasi Keselamatan Medik Jepang (Proyek Percontohan) Investigasi penyebab kematian

57 Outline RUU Pembentukan Komisi Investigasi Keselamatan Medik (nama tentatif) Berdasarkan Drag III ttg Investigasi Penyebab Kematian dan Upaya Preventif Kecelakaan Medik menuju Terjaminnya Keselamatan Medik Dep.Kesehatan, Kesejahteraan & Tenaga Kerja, Juni 2008 • ( 1)Keselamatan medik merupakan masalah penting dalam kebijakan medik di negeri ini, terutama mengenai kematian karena kecelakaan medik harus diinvestigasi penyebabnya untuk menyusun upaya pencegahan merupakan harapan yang serius seluruh masyarakat. Orang-orang yang bekerja di bidang medik dituntut mengambil tindakan-tindakan yang terbaik. Di sisi lain, tindakan perawatan dan pengobatan medis adalah suatu perbuatan yang selalu disertasi risiko karena harus melakukan ekspansif terhadap tubuh manusia, bahkan kadang kala dapat mengakibatkan kematian pasien atau akibat yang malang lainnya. • (2) Untuk meningkatkan keselamatan medik, diperlukan upaya investigasi penyebab kecelakaan melalui otopsi dan/atau evaluasi proses perawatan/pengobatan saat terjadinya kematian akibat kecelakaan medik serta pembuatan mekanisme untuk memanfaatkan hasil tersebut dalam penanggulangan kecelakaan. Keluarga korban kecelakaan selalu mempunyai keinginan agar penyebab kejadian terungkap dan kecelakaan yang sama tidak terulang lagi. •(3)Namun, investigasi penyebab kematian maupun analisa ・ evaluasi perkembangan klinikal tidak ditangani dengan cukup oleh pemerintah selama ini, sehingga pada kenyataannya prosedur peradilan perdata dan pidana diharapkan sebagai jalan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut, meskipun prosedur-prosedur tersebut tidak tentu memberi hasil terungkapnya penyebab kematian. Oleh karena itu, dari sudut pandang menjamin keselamatan medik, perlu dibentuk organisasi yang secara khusus melaksanakan analisa dan evaluasi kecelakaan medik yang mengakibatkan kematian manusia. •(4)Diyakini pembangunan mekanisme baru tersebut akan membawa hasil meningkatnya transparansi di bidang medik dan terpulihnya kepercayaan masyarakat terhadap medik, dan juga memberikan kontribusi dalam membangun lingkungan yang kondusif bagi dokter medis maupun tenaga medik lain dalam menjalankan tugasnya tanpa rasa takut salah.

58 Sistem Kompensasi Obstetrik Sistem yang mempunyai fungsi kompensasi terhadap bayi yang mengalami lumpuh otak terkait dengan persalinan serta fungsi analisa penyebab lumpuh otak dan pencegahan terjadinya kecelakaan serupa. Mekanisme Fungsi kompensasi Ibu hamil/bersalin (bayi) Pelaksana persalinan Jalan Council for Quality Health Care Perusahaan asuransi kerugian Sistem asuransi swasta Terdaftar Biaya Kompensasi Anggota Premi Uang asuransi Kontrak Premi TertanggungKontraktorPenanggung Fungsi analisa penyebab & pencegahan Analisa penyebabPecegahan Qualitas kedokteran obsterik meningkat Informasi Contoh Kasus diakumulasi Publikasi & advokasi ① ② ② Melakukan analisa penyebab dari sudut pandang medik dan mengumpan balik hasilnya kepada ibu hamil/bersalin (bayi) maupun pelaksana persalinan. ② Merumuskan strategi pencegahan berdasarkan informasi contoh-contoh kasus yang dikumpulkan.

59 Surat laporan kelompok kerja penelitian keamanan pada kedokteran (Mei 2005 ) Laporan kecelakaan kedokteran, menganalisa penyebab, menyelesaikannya diluar penggadilan, dan mendirikan sistem untuk membantu pasien “Gambaran pada masa depan” 2 Tentang protes dan perselisihan dalam kedokteran, tidak hanya diselesaikan di pengadilan, tetapi juga di Institusi kedokteran, tempat yang dekat dengan pasien. Bila dengan cara itu tidak bisa menyelesaikannya, bisa juga meminta Organisasi pihak netral diluar pengadilan, dengan membangun sistem penanganan perselisihan diluar pengadilan secara berkelanjutan, akan menyelesaikan perselisihan dengan waktu singkat dan dapat mengurangi beban pada pasien dan pihak pelaku kedokteran.

60 Penengah kedokteran Komunikator medik Orang yang berkonslutasi ( Pasien, keluarga ) Pasangan ( Orang yang bersangkutan dengan keperawatan ) Mediator Mendengar Memelihara kesempatan Peran Ulang-alik

61 Salah paham Tidak puas masalah ribut mulut Perselisihan Tempat konsultasi pasien Penghubung kedokteran Kedokteran Bagian Perawatan Bagian kedokteran Badan pengurus etika dalam rumah sakit Badan peneliti kecelakaan pada kedokteran Penengah kedokteran ( Mediation ) Dalam rumah sakit Pengurus Psikiater ADR di dalam rumah sakit Penyelesaian perselisihan di luar rumah sakit

62 62 Misunderstanding Complaint Trouble Conflict Dispute Accidents Patient counseling counter mutual communication Faculty of Medicine Departmen t of Nursing Medical Professions Division Hospital Ethics Committee Medical Accident Analysis Committee Medical mediation ( Mediator ) Hospita l Administrator Advocacy Counselor Hospital-based ADR Disputes resolved outside the hospital Medical Coordinator

63 Pusat ADR Bentukan Asosiasi Advokat

64 Pusat ADR bentukan asosiasi advokat ( Jumlah permohonan yang masuk pada 2008 ) Dai-Ni Tokyo Osaka Niigata Tokyo Hiroshima Yokohama Saitama Okayama 34 Dai-Ichi Tokyo 321 Aichi 3 Gifu Shimane Fukuoka Kyoto Hyogo Sapporo 118 Sendai 4 2 Ehime Yamagata 15 Fukushima Shizuoka Yamanashi 3 Kagoshima 4 Toyama Tokyo

65 Jumlah Permohonan yang Masuk pada Pusat ADR Bentukan Asosiasi Advokat di Seluruh Jepang

66 Hal yang Mengakibatkan Berakhirnya Kasus di Pusat ADR ( Asosiasi advokat di seluruh Jepang, 2008 ) Dicabut setelah bersedia 120 Tdk diterima stl bersedia 44 Dlm proses 190 Mencapai kesepakatan 317 Termohon bersedia 771 Termohon tidak bersedia 278 Menunggu jawaban 43 Penyebab berakhirnya 771 kasus yg ada kesediaan termohonnya

67 Referensi : Hal yang Mengakibatkan Berakhirnya Mediasi di Pengadilan Perdata ( Pengadilan Sumir di seluruh Jepang, 2008 ) Dicabut Tidak berhasil Berhasil 17913

68 Tipe Sengketa yang Diterima permohonannya di Pusat ADR di Seluruh Jepang ① Jual-beli tanah/rumah ② Sewa tanah/rumah ③ Perjanjian kontrak ④ Upah ⑤ Perjanjian lain ⑥ Tidak adanya kewajiban ⑦ Perbuatan melawan hukum ⑧ Hak kekayaan intelektual ⑨ Rumah tangga ⑩ Perburuhan ⑪ Hubungan perusahaan ⑫ Hubungan tetangga ⑬ Rumah susun milik ⑭ Lain-lain

69 Substansi Perbuatan Melawan Hukum ① Perkelaian, ② Kecelakaan hewan, ③ Kecelakaan lalu lintas ④ Kecelakaan medik, ⑤ Sengketa tetangga ⑥ Hubungan laki-perempuan, ⑦ Lain-lain

70 Skala Sengketa yang Berhasil Dicapai Kesepakatannya ( 2008)

71 Angka Keterlibatan Advokat ( dalam kasus yang diterima di seluruh Jepang pada 2008 ) 39% 25% 26% 10%

72 Tarif •Tipe 1 Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan Yen •Tipe 2 Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan – Yen + Biaya administrasi dibebankan kpd termohon saat termohon menyampaikan kebersediaan sekitar Yen •Tipe 3 Biaya administrasi dibebankan kpd pemohon saat permohonan diajukan – Yen + Biaya administrasi pada setiap hari pertemuan diselenggarakan dari; ① hanya pemohon sekitar Yen ② pemohon maupun termohon sekitar 5000 Yen /pihak * Untuk tiap tipe, success fee dibebankan jika kesepakatan berhasil tercapai. (Sekitar 8% dari nilai uang perdamaian yg disepakati, dan semakin tinggi nilai perdamaian yang disepakati, semakin menurun persentase feenya.)

73 Honor untuk Mediator •Honor atas usaha mempertimbangkan kasus (jika berakhir tanpa diselenggarakannya hari pertemuan karena termohon tidak hadir) sekitar 5000 Yen •Honor atas kegiatan pada hari pertemuan (per pertemuan) 5000 – Yen * Sekitar 5000 Yen jika sudah stand-by tetapi pihak tidak datang. •Success fee – Yen untuk tiap kasus tanpa melihat nilai uang yang disepakati para pihak dalam kasus bersangkutan * Ada juga pusat ADR yang mempunyai ketentuan khusus mengenai success fee – Yen untuk kasus bernilai kecil.

74 Jumlah Mediator yang Terdaftar (2008 ) AdvokatAhli Gifu31 Toyama28 Osaka Kyoto141 Hyogo155 Nara21 Hiroshima43 Okayama147 Shimane35 Fukuoka60 Kumamoto35 Kagoshima16 Ehime36 AdvokatAhli Sapporo54 Sendai72 Yamagata24 Fukushima49 Tokyo104 Dai-ichi Tokyo95 Dai-Ni Tokyo14322 Yokohama85 Saitama37 Shizuoka38 Yamanashi15 Niigata62 Aichi14949

75 Pusat Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas Federasi Asosiasi Advokat Jepang •Pusat pelayanan 154 tempat di seluruh Jepang •Memberikan pelayanan konsultasi, mediasi penyelesaian dan investigasi kecelakaan secara gratis •Lebih dari 90% sumber dana berasal dari subsidi (665 juta Yen) dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanahan dan Perhubungan) dan penerimaan iuran dari advokat yang terdaftar sebagai anggotanya (279 juta Yen)

76 Pusat Konsultasi Kecelakaan Lalu Lintas Federasi Asosiasi Advokat Jepang Jumlah konsultasi kasus Jumlah mediasi kasus Rata-rata jumlah hari pertemuan mediasi per satu kasus 1,7 hari Jumlah investigasi(Shinsa) 12 kasus ( statistik:2008 ) * Investigasi (shinsa) adalah ・・・ Dalil pihak korban terkait tuntutan ganti rugi diperiksa dan dinilai oleh tiga orang komissioner investigasi untuk menghasilkan pendapat komissioner. Yang menjadi pihak lawan dalam hal ini terbatas pada perusahaan asuransi dan mutual aid association yang sudah terdaftar (7 badan saat ini). Apabila pihak korban menyetujui pendapat komissioner investigasi, pihak perusahaan asuransi tunduk pada pendapat tersebut membayar uang asuransi. Biaya acara dibebankan kepada perusahaan asuransi bersangkutan.

77 Bentuk Baru ADR oleh Asosiasi Ahli Pusat Penyelesaian Sengketa Terpadu Osaka Tipe One-stop •Merupakan organisasi ADR yang bersifat lintas kelompok ahli dengan melibatkan asosiasi berbagai ahli/profesi, organisasi ekonomi, pemerintah daerah serta berbagai jenis badan-badan lainnya, yang pertama di Jepang. •Pusat memilih orang ahli yang dinilai berpengetahuan tepat untuk tiap kasus dari kelompok-kelompok orang ahli yang terdaftar untuk membentuk tim mediator yang terdiri atas 3 orang pada prinsipnya. Dengan memanfaatkan pengetahuan keahlian, pusat sebagai organisasi mediasi swasta dapat mewujudkan dengan cepat penyelesaian sengketa perdata maupun sengketa keluarga yang memenuhi rasa keadilan yang ada pada masyarakat, sesuai kenyataan, tidak berpihak dan layak. •Karena nilai-nilai masyarakat semakin menjadi kompleks, jenis sengketa pun semakin menjadi beragam dan penyelesaiannya pun semakin mejadi sulit, maka diharapkan pula jumlah dan jenis organisasi penyelesaian pun banyak untuk melakukan penanganan yang beragam. UU Pokok ADR diundangkan dengan tujuan memenuhi tuntutan tersebut. Di kota Osaka juga, asosiasi advokat, asosiasi investigator tanah dan bangunan serta berbagai asosiasi ahli/profesi mendirikan organisasi ADR untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Berbagai asosiasi orang ahli lainnya pun sudah mulai mencari bentuk untuk mendirikan organisasi ADR. •Namun, suatu asosiasi yang tunggal hanya dapat menangani kasus di satu bidang tertentu saja, sehingga sulit menangani sengketa yang berada pada perbatasan bidang maupuan sengketa yang bersifat lintas batas bidang. Agar pihak yang memerlukan layanan tidak mengalami kesulitan dalam hal tersebut, maka dibentuk organisasi penyelesaian sengketa yang bersifat terpadu. •Merupakan organisasi penyelesaian yang melibatkan banyak orang ahli, maka organisasi ini dibuat dengan tujuan dan misi yang sama dengan rumah sakit yang memberikan perawatan medis bertingkat tinggi dan intensif secara terpadu.

78 Pusat ADR oleh Badan Swasta (Organisasi Nirlaba, dll)

79 ADR Komunitas Organisasi nirlaba ・ Badan mediasi swasta Akahige Net Chushikoku Mediation Center Ehime Mediation Support Center NPO Civil Pro Net Kansai NPO Japan Mediation Center Fukuoka ・ Nagasaki Group Semuanya menyelenggarakan pelatihan Semuanya memfokuskan pada mediasi fasilitatif

80 Dua Pemikiran ・ Pendekatan Dua roda Desain sistem Kebijakan Penyelesaian di lapangan ・ klinikal Pengembangan SDM

81 Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA) 日本インドネシア法律家協会 81 JILA 日本インドネシア法律家協会 PERHIMPUNAN PRAKTISI HUKUM INDONESIA-JEPANG (PPHIJ) Japan-Indonesia Lawyers Association (JILA) 日本事務所住所:〒105-0002 東京都港区愛宕1丁目3番4号 愛宕東洋ビル3階 (矢吹法律事務所内) 電話番号(代表)03-5425-6761 Alamat Sekretatiat di Indonesia: Jl H Mu'in 10A, Rt:09, Rw:09, Kelapa Dua, Tugu, Cimanggis, Depok, JABAR Tel:


Download ppt "ADR di Jepang Hukum ADR ADR oleh Sektor Swasta (Asosiasi Advokat) ADR Finansial ADR Medik Guru Besar Law School, Univ. Chukyo Guru Besar Tamu Fak.Kedokteran,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google