Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

20/06/20141 BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA BEBERAPA SEGI HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "20/06/20141 BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA BEBERAPA SEGI HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA."— Transcript presentasi:

1

2 20/06/20141 BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA BEBERAPA SEGI HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA

3 20/06/20142 PROSES ACARA DI PENGADILAN EKSEKUSI PUTUSAN AKHIR PEMERIKSAAN PERKARA

4 20/06/20143 PUTUSAN AKHIR  1. PENGADILAN TIDAK BERWENANG  2. GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA  3. GUGATAN PENGGUGAT DIKABULKAN : a. deklaratoir a. deklaratoir b. konstitutif b. konstitutif c. kondemnatoir =====>mempunyai kekuatan eksekutorial c. kondemnatoir =====>mempunyai kekuatan eksekutorial

5 20/06/20144 PUTUSAN YANG BERSIFAT KONDEMNATOIR Ada perintah :  1. melakukan suatu perbuatan tertentu  2. tidak melakukan suatu perbuatan  3. menyerahkan sesuatu barang  4. mengosongkan sebidang tanah dan / atau bangunan bangunan  5. menghentikan suatu perbuatan atau keadaan  6. membayar sejumlah uang

6 20/06/20145 UPAYA EKSEKUSI Upaya Paksa Eksekusi : 1. Upaya Paksa Langsung ( directe meddelen ) ( directe meddelen ) 2. Upaya Paksa Tidak Langsung ( indirecte meddelen ) ( indirecte meddelen )

7 20/06/ Upaya Paksa Langsung ( directe middelen) a. eksekusi riil ( rieele executie ) : a. eksekusi riil ( rieele executie ) : - menyerahkan sesuatu barang selain uang ( geven van ander goed dangeld ) - menyerahkan sesuatu barang selain uang ( geven van ander goed dangeld ) - mengosongkan tanah / bangunan - mengosongkan tanah / bangunan - melakukan sesuatu ( te doen ) - melakukan sesuatu ( te doen ) - tidak melakukan sesuatu ( nalaten ) - tidak melakukan sesuatu ( nalaten ) b. eksekusi pembayaran sejumlah uang ( verhaal executie ) : b. eksekusi pembayaran sejumlah uang ( verhaal executie ) : - penyitaan barang-barang bergerak / tidak bergerak - penyitaan barang-barang bergerak / tidak bergerak - pelelangan - pelelangan - pembayaran kepada kreditur - pembayaran kepada kreditur

8 20/06/20147  Permasalahan Dalam Eksekusi Riil : - melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan - melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan ● tidak ada upaya paksa, sehingga upaya melalui Pasal 225 HIR / 259 RBg. ● tidak ada upaya paksa, sehingga upaya melalui Pasal 225 HIR / 259 RBg. ● tatacara pelaksanaan Pasal 225 / 259 RBg tidak diatur. ● tatacara pelaksanaan Pasal 225 / 259 RBg tidak diatur.

9 20/06/20148 PPPPetunjuk MA : - proses aanmaning tetap dilakukan. - proses eksekusi tetap dilakukan. - apabila eksekusi tidak mungkin dilakukan karena kondisi obyektif tidak memungkinkan, maka putusan menjadinon executable. - putusan non executable tidak dapat menggunakan Pasal 225 HIR / 259 RBg.

10 9 - tatacara penentuan jumlah uang pengganti : ▪ pemohon eksekusi mengajukan permohonan. ▪ pemohon eksekusi mengajukan permohonan. ▪ diberitahukan kepada termohon. ▪ bila perlu minta pendapat ahli. ▪ penetapan ketua pengadilan.

11 20/06/ Pasal 225 HIR / 259 RBg => eksekusi riil menjadi verhaal executie. - Apakah perlu melakukan tindakan pra eksekusi ? Apa gunanya ? Apa gunanya ?

12 20/06/ Permasalahan Dalam Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang Permasalahan Dalam Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang ( verhaal executie ) ( verhaal executie ) ▪ sita eksekusi sejumlah barang, baik bergerak maupun tidak bergerak yang senilai dengan kewajiban pembayaran uang tersebut. ▪ Pasal 197 (8) HIR / 211 RBg : “barang bergerak milik debitur, termasuk uang dan surat berharga dapat disita”. “barang bergerak milik debitur, termasuk uang dan surat berharga dapat disita”.

13 20/06/ Uang milik debitor : - disimpan di rumah dan atau - disimpan di bank Apa mungkin ? -> mungkin, bila dibantu debitor. -> tidak mungkin, biladebitor menolak.

14 20/06/ GWM DAN SRT BERHRGA ◘ Giro Wajib Minimum yang ada di BI tidak boleh disita. ◘ Giro Wajib Minimum yang ada di BI tidak boleh disita. ◘ Surat Berharga sekarang bersifat elektronik, sehingga tidak mungkin disita. ◘ Surat Berharga sekarang bersifat elektronik, sehingga tidak mungkin disita. ◘ UU Pasar Modal hanya memberikan kemungkinan diblokir atas permintaan Kapolda, Kajati atau KPT.

15 20/06/ Upaya Paksa Tidak Langsung Melalui tekanan psichis kepada terhukum agar mau memenuhi prestasi yang diwajibkan Melalui tekanan psichis kepada terhukum agar mau memenuhi prestasi yang diwajibkan a. gijzeling (sandera badan) a. gijzeling (sandera badan) (Pasal 209 s.d. 224 HIR / Pasal 242 s.d. 256 RBg. Jo. PERMA No. 1 Tahun 2000 ) (Pasal 209 s.d. 224 HIR / Pasal 242 s.d. 256 RBg. Jo. PERMA No. 1 Tahun 2000 ) SEMA No. 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan SEMA No. 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 melarang digunakannya lembaga gijzeling karena diangga bertentangan dengan perikemanusiaan, tetapi di era reformasi hal itu dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi, sehingga perlu dicabut dan dengan PERMA No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 lembaga gijzeling dihidupkan kembali.

16 20/06/ Perbedaan Ketentuan Gijzeling Yang Diatur Dalam HIR / RBg Dengan Dengan PERMA No. 1 Tahun 2000 Tentang Paksa Badan :

17 20/06/201416

18 20/06/ H I R / RBg H I R / RBg PERMA No. 1 / 2000 PERMA No. 1 / Penetapan gijzeling dilakukan oleh KPN (apabila tidak cukup / tidak ada barang untuk menjamin putusan hakim ). (apabila tidak cukup / tidak ada barang untuk menjamin putusan hakim ). 2. Yang dikenakan gijzeling adalah debitur yang tidak punya barang yang cukup untuk membayar hutangnya. 1. Kemungkinan untuk menerapkan paksa badan harus ditentukan dalam putusan pokok perkara. 2. Paksa badan dikenakan kepada debitor yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada negara atau yang dijamin oleh negara.

19 20/06/ Gijzeling hanya ditujukan kepada debitor. 4. Yang dapat dikenakan gijzeling tidak ada batas minimum jumlah utang. 3. Paksa badan dapat dikenakan kepada ahli waris yang telah menerima warisan dari debitor yang beritikad tidak baik. 4. Yang dapat dikenakan ‘paksa badan’ adalah hutang minimal 1 (satu) milyar rupiah.

20 20/06/ Gijzeling berlaku untuk semua hutang. 5. Paksa badan hanya berlaku terhadap hutang kepada negara atau yang dijamin oleh negara.

21 20/06/ b. d w a n g s o m (uang paksa) Pasal 606 a – 606 Rv - hukuman tambahan - hukuman tambahan - bersifat accessoir - bersifat accessoir - tekanan psichis - tekanan psichis

22 20/06/ Eksekusi dwangsom : - pelaksanaan putusan tentang uang paksa dilaksanakan menurut tatacara verhaal executie. - pelaksanaan putusan tentang uang paksa dilaksanakan menurut tatacara verhaal executie. - uang paksa yang telah dibayar tidak mengakibatkan hukuman pokok menjadi hapus. - uang paksa yang telah dibayar tidak mengakibatkan hukuman pokok menjadi hapus. - kemungkinan eksekusi riil tidak menghalangi dijatuhkannya dwangsom. - kemungkinan eksekusi riil tidak menghalangi dijatuhkannya dwangsom.

23 20/06/ perkembangan penjatuhan uang paksa ( dwangsom ): - perkembangan penjatuhan uang paksa ( dwangsom ): ▪ perhitungan setiap hari karena tidak melaksanakan hukuman pokok. ▪ perhitungan setiap hari karena tidak melaksanakan hukuman pokok. ▪ perhitungan sekaligus. ▪ perhitungan sekaligus. ▪ perhitungan per pelanggaran dengan maksimum jumlah uang paksa. ▪ perhitungan per pelanggaran dengan maksimum jumlah uang paksa.

24 20/06/ Beberapa Segi lain Hukum Eksekusi : a. Prinsip-prinsip hukum eksekusi : 1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap : - menerima putusan / tidak menggunakan upaya hukum. - putusan kasasi. Pengecualian : eksekusi u.b.v eks. Pts provisi. 2. eks. Paksa: pts dapat dieksekusi tetapi siterekesuksi tdk mau melaksanakannya.

25 20/06/ PK tidak menunda eksekusi. 3. PK tidak menunda eksekusi. 4. perlawanan eksekusi tidak menunda eksekusi (Pasal 207 (3) HIR / 227 RBg). 4. perlawanan eksekusi tidak menunda eksekusi (Pasal 207 (3) HIR / 227 RBg). b. Penundaan eksekusi : b. Penundaan eksekusi : 1. adanya perlawanan pihak III (derden verzet). 1. adanya perlawanan pihak III (derden verzet).

26 20/06/ adanya gugatan baru. 2. adanya gugatan baru. 3. adanya n o v u m yang menurut pertimbangan KPN bukti baru tersebut cukup kuat. 3. adanya n o v u m yang menurut pertimbangan KPN bukti baru tersebut cukup kuat. c. Putusan yang dinyatakan non executable : c. Putusan yang dinyatakan non executable : 1. putusan yang tidak mengandung perintah. 1. putusan yang tidak mengandung perintah.

27 20/06/ obyek gugatan tidak jelas. 2. obyek gugatan tidak jelas. 3. obyek gugatan tidak berada di tangan tergugat. 3. obyek gugatan tidak berada di tangan tergugat.

28 4. Putusan yang batal demi hukum. 4. Putusan yang batal demi hukum.  5. Putusan yang belum BHT.  6. Pts yang dihilangkan kekuatannya oleh putusan lainnya.  7.dua buah putusan yang berbeda subyek yang mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap suatu obyek yang sama 20/06/201427

29 20/06/ SEKIAN DAN TERIMAKASIH


Download ppt "20/06/20141 BEBERAPA SEGI TENTANG HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA BEBERAPA SEGI HUKUM EKSEKUSI HARIFIN A.TUMPA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google