Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

M. Toni Satria Dugananda Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "M. Toni Satria Dugananda Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur."— Transcript presentasi:

1 M. Toni Satria Dugananda Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur

2 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 5. Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2010 tentang 6. Permenpan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 7. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru 8. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 9. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2007 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 10. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru

3 11. Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 12. Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan di bidang Pendidikan 13. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 14. Permenpan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas. 15. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPMP Landasan Hukum (lanjutan)

4 1. SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM PILOTING GURU MODEL PADA SEKOLAH MODEL 3. PEMUTAKHIRAN DAN PENDATAAN NUPTK 4. SERTIFIKASI GURU TAHUN PENILAIAN KINERJA GURU TAHUN UJI KOMPETENSI GURU ON-LINE PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) 8. PEMETAAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH 9. PENYIAPAN DAN PENGUATAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH SERTA LABORAN DAN PUSTAKAWAN 10. EVALUASI DIRI SEKOLAH (EDS) 11. PILOTING DAN PENYIAPAN MENTOR, MASTER OF TRAINERS, ASSESSOR, NCT, PCT DAN DCT 12. PENGENDALIAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

5 1. Memiliki Identitas Jelas => Terdaftar di NUPTK 2. Memiliki Kompetensi => Paed, Prof, Pers, Sos 3. Lulus dan Memiliki Sertifikasi Profesi 4. Memiliki Tunjangan Profesi 5. Sejahtera, Bermartabat dan Profesional

6  Sertifikasi Guru adalah salah satu alat (“Tools”) untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan dan Profesionalisme Guru melalui Pemberian Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)  Tunjangan Profesi Pendidik diberikan kepada guru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan martabat guru serta melaksanakan pengembangan Keprofesian berkelanjutan.

7 Tahap Karir II. Muda, Golongan III/c, – semua peran pengelolaan berada pada tingkat ini. Peningkatan dari III/b ke III/c, perlu melakukan publikasi ilmiah atau karya inovatif sebagai bagian dari PKB Pertama, Golongan III/a dan III/b, – tingkat awal untuk semua aspek karir dalam pendidikan; rata-rata guru naik pangkat 4 tahun sekali Tingkat ini selesai sampai dengan 8 tahun Induksi dan CPNS Tahap Karir 1– Sertifikasi Syarat untuk mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidikan Pra-jabatan: Sarjana/Diploma IV (S1/D-IV)

8 Secara bertahap, sistematis dan terencana Dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Secara bertahap, sistematis dan terencana Dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. LPMP PP. 19 tahun 2005 Pasal 1 ayat (24) LPMP adalah UPT Departemen berkedudukan di Provinsi dan bertugas membantu Pemda dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran & bantuan teknis kepada satuan pendidikan dasar dan menengah serta Pendidikan Non Formal dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan Memenuhi/ Melampaui SNP Memenuhi/ Melampaui SNP PP. 19 Th Pasal 91 ayat 1 PP. 19 Th Pasal 91 ayat 2 PP. 19 Th Pasal 91 ayat 3

9 Mensupervisi Dan membantu PEMPROV. PEMKAB./PEMKOT LPMP PERGURUANTINGGI SatuanPendidikanFormal-NonformalSatuanPendidikanFormal-Nonformal PP. 19 tahun 2005 Pasal 92 ayat (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam upaya penjaminan mutu pendidikan PP. 19 tahun 2005 Pasal 92 ayat (7) Dalam melaksanakan (ayat 6) LPMP bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi NEXT

10 BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut LPMP, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) LPMP dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

11 Pasal 2 LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

12 Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPMP menyelenggarakan fungsi: a). pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah; b). pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah; c). supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional; d). fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; e). pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan f). pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

13 Pasal 5 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPMP. (2) Seksi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah. (3) Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi mempunyai tugas melakukan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional. (4) Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional.

14  Empat jabatan fungsional guru (Pertama, Muda, Madya, Utama),  Guru akan dinilai kinerjanya dan wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) setiap tahun  Beban mengajar guru 24 jam – 40 jam tatap muka per minggu atau membimbing 150 konseli per tahun,  Jumlah angka kredit yang diperoleh guru, tergantung pada hasil penilaian kinerjanya dan PKB (sistem paket)  PKB harus dilaksanakan sejak golongan III/a melalui pengembangan diri. Sejak golongan III/b dilakukan bersama dengan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif  Penilaian kinerja guru dilakukan setiap tahun  Nilai kinerja guru dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai (125%, 100%, 75%, 50%, 25%)  Peningkatan karir guru ditetapkan melalui penilaian angka kredit oleh Tim Penilai

15 Refleksi dan penilaian diri Penilaian Formatif Awal Tahun Profil Kinerja – 14 Kompe- tensi Rencana PKB per- tahun Penilaian Sumatif Akhir Tahun Nilai Kinerja & Angka Kredit Peningkatan kinerja Tahap Informal dan Tahap Formal (kebutuhan guru) Pengembangan Kinerja (Kebutuhan sekolah) Berhak untuk promosi Berhak untuk naik pangkat Sanksi PKB

16  PKG merupakan penilaian prestasi kerja profesi guru, sehingga dikaitkan dengan peningkatan dan pengembangan karir guru  PKG terkait langsung dengan kompetensi guru seperti tercantum dalam Permendiknas No 16/2007 tentang Pembelajaran, dan Permendiknas No 27/2008 tentang Bimbingan dan Konseling  PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional  PKG menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas

17  Merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk mengembangkan potensi dan karirnya  Sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)  Merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai Permennegpan & RB No. 16/2009

18 Guru Pertama Guru Muda Guru Madya Guru Utama Penata Muda, IIIa Penata Muda Tingkat I, IIIb Penata, IIIc Penata Tingkat I, IIId Pembina, Iva Pembina Tingkat I, Ivb Pembina Utama Muda, Ivc Pembina Utama Madya, Ivd Pembina Utama, Ive Kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan

19 a. Terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal b. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah c. Ditetapkannya secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal d. Terpetakannya secara nasional acuan mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan e. Terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan

20 TUGAS LPMP Berdasarkan Permendiknas No. 7 Th 2007 Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah taman kanak- kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional FUNGSI LPMP Berdasarkan Permendiknas No. 7 Th 2007  Pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat  Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat  Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA atau bentuk lain yang sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional  Fasilitasi sumberdaya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan; dan  Pelaksanaan urusan administrasi LPMP

21

22 1. Masih kurang optimalnya hasil diklat bagi peningkatkan mutu pembelajaran di daerah, 2. Mengubah mindset dari sekedar mengikuti diklat menjadi kesadaran diri berperan aktif, baik selama diklat maupun setelah diklat, 3. Melaksanakan Tupoksi “Penjaminan Mutu LPMP” -> assurance -> improvement -> control 22

23 SELURUH KAB/KOTA SE PROV. JAWA TIMUR • PENDIDIK • TENAGA KEPENDIDIKAN KEPENDIDIKAN GURU PENGAWAS KEPALA SEKOLAH

24  Kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak-pihak yang terkait terjalin lebih baik  Kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas lebih meningkat  Kualitas kinerja dan profesionalisme guru, kepala sekolah, dan pengawas lebih meningkat Meningkatkan Kualitas Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah di Jawa Timur

25 Kata Kunci untuk Proses Penjaminan Mutu Pendataan dan Pemetaan 1.Bimbingan 2.Supervisi 3.Arahan 4.Saran 5.Bantuan Teknis 1.Bimbingan 2.Supervisi 3.Arahan 4.Saran 5.Bantuan Teknis MUTU

26 26

27 Pasal 20 • Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran • Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahunan, teknologi dan seni • Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran ; • Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan • Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. PROFESIONALISME

28  Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi,Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

29  Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang sudah memiliki Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan lmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga.

30 (1) Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

31 WAJIB (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari guru pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan guru utama, pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e WAJIB melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi sub unsur pengembangan diri, publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif

32

33

34 MATHEMATICS ACHIEVEMENT FOR EIGHTH GRADE (TIMSS 2011)

35

36 36 Rata-rata Nasional = 42,25 Nilai Tertinggi97,0 Nilai Terendah1,0 Rata-rata42,25 Standar Deviasi 12,72 Standar Deviasi 11,829,2711,3612,8612,0716,718,83 Distribusi Nilai Nasional Hasil Uji Kompetensi Berdasarkan Tempat Bertugas Distribusi Nilai Per Provinsi Rata-rata Nasional = 42,25 Passing grade = 30,0 Melanjutkan ke Pendidikan dan Latihan ≥ 30,0 < 30,0 Mengikuti pembinaan peserta (88,5%) peserta (11,5%)

37 Rerata Nasional 42, Kab/Kota 337 Kab/Kota Kab. Sukabumi Kota Blitar Kab. Gresik Kab. Dogiyai Kab. Mentawai Kab. Barito Utara Standar Deviasi : 12,72 37

38 38 Guru melibatkan siswa Presentasi siswa Rata-rata kata Guru dan Siswa (selama 50 menit pembelajaran) Rasio Guru pada Kata-kata Siswa 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 IndOCs IndOCs Rata-rata jumlah kata guru Rata-rata jumlah Kata siswa 2,633 5,902 5,148 1, Number of words Jumlah kata-kata United States Australia Czech Republic Switzerland Netherlands Hong Kong Indonesia Jumlah kata-kata guru pada kata-kata seorang siswa 38 Sumber: Fasli Jalal ( Senior Policy Advisor, World Bank)

39 Teachers Student characteristics Home Schools Peers 49% 7% 30% Based on research by Professor John Hattie from the University of Auckland who used meta analysis to estimate the overall effect on student achievement to the above factors Why?How? Then what? Fasli Jalal ( Senior Policy Advisor, World Bank)

40 We need to teach our kids for their futures not our pasts. Daniel Pink

41 A. KOMPETENSI PEDAGOGIK 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran yang mendidik 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki 41

42 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN 11. Bertindak sesuai dengan normal agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia 12. Menampilkan diri sbg pribadi yg jujur, berakhlak mulis, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 42

43 13. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa 14. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri 15. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru C. KOMPETENSI SOSIAL 16. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi 17. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat 18. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaramn sosial budaya 43

44 19. Berkomunikasi dengan komuniktas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain D. KOMPETENSI PROFESIONAL 20. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yg mendukung mata pelajaran yg diampu 21. Menguasai SK dan KD mata pelajaran yg diampu. 22. Mengembangkan materi pembelajaran yg diampu secara kreatif. 23. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dgn melakukan tindakan reflektif. 24. Memanfaatkan teknologi informasi & komunikasi untuk berkomunikasi & mengembangkan diri. 44

45 Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru dapat berperan sebagai agen pembelajaran, fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. 45

46 KURIKULUM MERENCANAKAN MELAKSANAKAN MENGEVALUASI MENGANALISIS MENINDAKLANJUTI 46

47 Kualitas Hasil Kerja Durasi waktu utk menyelesaikan pekerjaan Prakarsa dlm meneyelesaikan pekerjaan Kemampuan dlm meneyelesaikan pekerjaan Kemampuan membina kerja sama 47

48 48

49 49 1 •Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 2 •Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 3 •Evaluasi/Penilaian Pembelajaran 4 •Analisis Hasil Evaluasi Belajar 5 •Pogram tindak lanjut (Perbaikan & Pengayaan)

50 1. Keterampilan Bertanya (Questioning skills) 2. Keterampilan Memberi Penguatan (Reinforcement Skills) 3. Keterampilan Mengadakan Variasi (variation skills ) 4. Keterampilan Menjelaskan (Explaning skills) 5. Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran (Set Induction and Closure Skills) 6. Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil 7. Keterampilan Mengelola Kelas 8. Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 50

51 PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

52 Kompetensi Kepala Sekolah (Permendiknas No. 13 Tahun 2007) Elemen

53 BIDANG TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH SUPER VISI KEWIRAUS AHAAN MANA JERIAL 53

54 Tugas Manajerial 1.Menyusun perencanaan sekolah 2.Mengelola program pembelajaran 3.Mengelola kesiswaan 4.Mengelola sarana dan prasarana 5.Mengelola personal sekolah 6.Mengelola keuangan sekolah 7.Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat 8.Mengelola administrasi sekolah 9.Mengelola sistem informasi sekolah 10.Mengevaluasi program sekolah 11.Memimpin sekolah 54

55 Tugas Supervisi 1. Merencanakan program supervisi 2. Melaksanakan program supervisi 3. Menindaklanjuti program supervisi 55

56 Tugas Kewirausahaan Tugas kewirausahaan ini tujuannya adalah agar sekolah memiliki sumber-sumber daya yang mampu mendukung jalannya sekolah, khususnya dari segi finansial. Selain itu juga agar sekolah membudayakan perilaku wirausaha di kalangan warga sekolah, khususnya para siswa. 56

57 DIMENSI KOMPETENSI KEPRIBADIAN 1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya & tradisi serta menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas sekolah 2. Memiliki integritas kepribadian sbg pemimpin 3. Memiliki keinginan mengembangkan diri 4. Bersikap terbuka dlm tugas & fungsi 5. Mengendalikan diri dlm menghadapi masalah sbg kasek 6. Memiliki bakat & minat jabatan sbg pemimpin pendidikan 57

58 DIMENSI KOMPETENSI MANAJERIAL 1. Menyusun rencana sekolah untuk berbagai tingkatan 2. Mengembangkan organisasi sekolah sesuai kebutuhan 3. Memimpin sekolah d.r. pendayagunaan sumberdaya sekolah secara optimal 4. Mengelola perubahan & pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yg efektif 58

59 Lanjutan… 5. Menciptakan budaya & iklim sekolah yg kondusif & inovatif bagi pembelajaran 6. Mengelola guru & staf d.r. pendayagunaan SDM secara optimal 7. Mengelola sarana & prasarana sekolah 8. Mengelola hubungan sekolah & masyarakat d.r. pencarian dukungan ide, sumber belajar & dana 9. Mengelola peserta didik d.r. penerimaan peserta didik baru, penempatan & pengembangan kapasitas peserta didik 59

60 Lanjutan… 10. Mengelola pengembangan kurikulum & kegiatan pembelajaran 11. Mengelola keuangan sekolah sesuai prinsip akuntabel, transparan & efisien 12. Mengelola ketatausahaan sekolah dlm mendukung pencapaian tujuan sekolah 13. Mengelola unit layanan khusus sekolah dlm mendukung kegiatan pembelajaran 14. Mengelola sistem informasi sekolah dlm mendukung penyusunan program & pengambilan keputusan 60

61 Lanjutan… 15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran & manajemen sekolah 16. Melakukan monitoring, evaluasi & pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dgn prosedur yg tepat serta merencanakan tindak lanjutnya 61

62 DIMENSI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN 1. Menciptakan inovasi yg berguna bagi pengembangan sekolah 2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah 3. Memiliki motivasi yg kuat untuk sukses dlm tugas pokok & fungsinya sbg pemimpin sekolah 4. Pantang menyerah & selalu mencari solusi dlm menghadapi kendala di sekolah 5. Memiliki naluri kewirausahaan dlm mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sbg sumber belajar peserta didik 62

63 DIMENSI KOMPETENSI SUPERVISI 1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru 2. Melaksanakan supervisi akademik thd guru dgn pendekatan & teknik supervisi yg tepat 3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik thd guru dari peningkatan profesionalisme guru 63

64 DIMENSI KOMPETENSI SOSIAL 1. Bekerjasama dgn pihak lain untuk kepentingan sekolah 2. Berpartisipasi dlm kegiatan sosial kemasyarakatan 3. Memiliki kepekaan sosial thd orang atau kelompok lain 64

65 Aspek EVALUASI 65

66 Lanjutan 66

67 Lanjutan… 67

68

69 Model Penjabaran Komponen Evaluasi Kinerja 69

70 70  PEDOMAN WAWANCARA  PEDOMAN OBSERVASI  REVIEW DOKUMEN/ PORTOFOLIO  QUESIONER (ANGKET) JUKNIS PENGISIAN & PENSKORAN

71  SESUAI KEBUTUHAN  WAKTU DAN FREKWENSI (JADWAL KUNJUNGAN)  PERSIAPAN YANG MATANG  TARGET KASEK SASARAN 71 DIOLAH, DIANALISIS, DAN DITINDAKLANJUTI.

72 72 Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

73 73 Bidang Pengawasan 1. Pengawasan TK/RA/SD/MI 2. Pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran 3. Pengawasan pendidikan luar biasa 4. Pengawasan bimbingan konseling

74 74 KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK PENGAWAS SEKOLAH • Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan • Pengawas sekolah adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus sebagai PNS • Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 SNP, penilaian kinerja guru dan atau kepala sekolah, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, pembimbingan dan pelatihan profesional guru

75 75  Beban kerja Pengawas sekolah adalah 37,5 jam per-minggu  Sasaran pengawasan bagi setiap pengawas sekolah adalah: a.untuk TK/RA dan SD/MI paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 guru b.untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK palinmg sedikit 7 satuan pendidikan dan /atau 40 guru MP/KMP c.untuk SLB paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 guru d.untuk pengawas BK paling sedikit 40 guru BK  Untuk daerah khusus paling sedikit 5 satuan pendidikan

76 Menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan membimbing dan melatih profesional guru Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

77 Kompetensi Dasar : Siswa Mampu Membuat Secangkir Kopi Manis KKM: 75,00 KOMPONENINDIKATORKOMPETENSIKET TIDAKYA AIR1. MENDIDIH* KOPI GULA CONTOH SALAH YG HARUS DIPERBAIKI

78


Download ppt "M. Toni Satria Dugananda Kepala Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Timur."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google