Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Adrianus Meliala 1. •Drs.(UI), MSi.(UI), MSc.(MMU), Ph.D(UQ), Prof. (UI) •Kriminolog UI; Pengajar pada Program Pascasarjana KIK-UI ; Pengajar.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Adrianus Meliala 1. •Drs.(UI), MSi.(UI), MSc.(MMU), Ph.D(UQ), Prof. (UI) •Kriminolog UI; Pengajar pada Program Pascasarjana KIK-UI ; Pengajar."— Transcript presentasi:

1 Adrianus Meliala 1

2 •Drs.(UI), MSi.(UI), MSc.(MMU), Ph.D(UQ), Prof. (UI) •Kriminolog UI; Pengajar pada Program Pascasarjana KIK-UI ; Pengajar dan Anggota Senat PTIK •Senior Adviser pada the Partnership for Governance Reform in Indonesia ( ) •Penasehat Ahli Kapolri bidang Kriminologi ( ) •Narasumber media-massa; peneliti; pembicara publik •www.adrianusmeliala.com •

3 Organized Crime (Kejahatan Terorganisasi) Criminal Organization (Organisasi Kejahatan) •Keanggotaan eksklusif •Non-ideologis •Hirarkis •Pembagian kerja/spesialisasi •Mengabadi •Kesediaan mempergunakan kekerasan atau penyuapan •Monopolistik •Berlakunya aturan dan ketentuan •Keanggotaan eksklusif dan terbatas •Mendapatkan hasil kejahatan umumnya dengan kekerasan •Pembagian kerja/spesialisasi 3

4 4

5 •Orang •Kelompok orang (...secara bersama-sama...) •Badan –Perusahaan –Yayasan –Badan Layanan Umum –Organisasi & Asosiasi •Pejabat Publik •Negara •Organisasi Kejahatan •Jaringan Kejahatan •Keluarga Kejahatan Belum diatur di Indonesia 5

6 6

7 •Serangkaian hal yang saling terkait •Jaringan dapat berupa: –Sesuatu yang kecil atau besar –Lokal atau global –Domestik atau Lintas Negara –Kohesif atau Difusi –Fokus pada satu hal atau pada banyak hal –Keanggotaan eksklusif atau bisa juga inklusif 7

8 •Pemberlakuan RICO (Racketeer Influenced Corrupt Organization) Act, yang melarang setiap orang untuk: –Memperoleh penghasilan dari kegiatan pemerasan –Menanamkan uang dari kegiatan pemerasan –Berpartisipasi dalam kegiatan pemerasan –Bersekongkol melanjutkan kegiatan tersebut di atas •Adopsi & Ratifikasi Palermo Convention, yang merupakan rancang tindak bersama dari berbagai bangsa menghadapi TNOC (trans-national organized crime) dan tiga protokol tambahan : –Protokol terkait women & children trafficking –Protokol terkait penyelundupan orang –Protokol terkait produksi senjata illegal 8

9 Kelompok yang terstruktur dengan dua atau lebih anggota, yang selama beberapa waktu bekerja bersama untuk melakukan satu atau lebih hal yang dilarang oleh konvensi ini, dengan tujuan, baik langsung ataupun tidak, memperoleh keuntungan ekonomis atau keuntungan material lainnya 9

10 10

11 Controlled Delivery Electronic Surveillance Undercover Operations Wiretapping Collaborating Witness Confiscation & Seizure Financial Investigations 11 OC

12 •Penyerahan yang Diawasi : –Pasal 3 ayat (1) Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika & Psikotropika, 1988) sebagaimana terdapat dalam UU no. 7 tahun 1997 –Pasal 68 UU no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang merupakan perluasan dari pasal 7 (1) KUHAP 12

13 •Terkait transaksi narkoba, disebut pula “undercover buy” (pembelian terselubung): –Pasal 3 ayat (1) Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika & Psikotropika, 1988) sebagaimana terdapat dalam UU no. 7 tahun 1997 –Pasal 68 UU no. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang merupakan perluasan dari pasal 7 (1) KUHAP 13

14 •Perintah Kapolda Metropolitan Jakarta Raya no. 02 tahun 2007 tentang Penggunaan CCTV •RUU KUHP pasal 266 tentang penggunaan hidden-camera dan video- taping sebagai kejahatan Kategori III 14

15 •UU Telekomunikasi no. 36 tahun 1999 pasal 40 •Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 11 tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi •UU Komisi Pemberantasan Korupsi no. 30 tahun 2002 pasal 12 (1) 15

16 •Penggeledahan: Pasal 32,33, 34 KUHAP •Penyitaan: Pasal 38,39 KUHAP •Perampasan :Pasal 3 ayat (1) Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika & Psikotropika, 1988) sebagaimana terdapat dalam UU •Perampasan : Pasal 18 ayat (1a) UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi •Pemusnahan : Pasal 63,64, 65 RUU tentang Narkotika 16

17 •Tindak Pidana Pencucian Uang no. 25 tahun 2003 •MoU PPATK dengan Polri, 16 Juni 2004, yang pelaksanaannya mengacu pada UU Tindak Pidana Pencucian Uang no. 25 tahun 2003 dimana, salahsatunya, bertujuan memperlancar penanganan perkara tindak pidana pencucian uang 17

18 •Sistem Peradilan Pidana yang non- adversarial di Indonesia tidak memiliki hal- hal sebagai berikut: –Prinsip “plea bargain” –Perlindungan saksi berupa pergantian identitas • Terhadap saksi yang mau bekerjasama dengan aparat hukum, kompensasi yang diberikan umumnya berupa penjatuhan hukuman pidana ke arah minimal. 18

19 19

20 •Tidak perlu membuktikan adanya “perintah” guna melakukan kejahatan •Bahwa aktivitas kejahatan berlangsung dan dilakukan secara kontinyu, dimana banyak pihak dalam kelompok atau organisasi tidak berkontak dengan aktivitas kejahatan •Cukup dengan alat bukti bahwa seseorang memimpin atau menjadi anggota serta apa perannya dalam kelompok atau organisasi yang terlibat kejahatan terorganisasi 20

21 TERIMA KASIH 21


Download ppt "Adrianus Meliala 1. •Drs.(UI), MSi.(UI), MSc.(MMU), Ph.D(UQ), Prof. (UI) •Kriminolog UI; Pengajar pada Program Pascasarjana KIK-UI ; Pengajar."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google