Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Disampaikan pada Diklat PPAKP 2012. Dasar Hukum •Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara •Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Disampaikan pada Diklat PPAKP 2012. Dasar Hukum •Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara •Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan."— Transcript presentasi:

1 Disampaikan pada Diklat PPAKP 2012

2 Dasar Hukum •Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara •Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara •Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah •Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan •Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya (PP No. 38 Tahun 2008) •Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah •Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat •Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar •Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara •Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2010 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 2

3 Dasar Hukum (baru) •Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat •Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat •Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara •Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 3

4 Pokok Bahasan | 4 Cakupan Barang Milik Negara dan urgensi SIMAK-BMN dalam pengelolaan BMN Cakupan Barang Milik Negara dan urgensi SIMAK-BMN dalam pengelolaan BMN 1 1 •Migrasi/Konversi SIMAK-BMN 3 3 Atribut Barang Milik Negara 2 2 Output SIMAK-BMN 4 4 •Sistem dan Prosedur SIMAK-BMN 5 5 Rekonsiliasi BMN 6 6

5 Barang Milik Negara •Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. •Perolehan lainnya yang sah: –Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; –Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; –Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau –Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. 5

6 Penyajian BMN dalam Laporan Keuangan •Neraca –Aset Lancar •Persediaan –Aset Tetap •Tanah •Peralatan dan Mesin •Gedung dan Bangunan •Jalan, Irigasi dan Jaringan •Aset Tetap Lainnya •Konstruksi Dalam Pengerjaan –Aset Lainnya •Aset Tak Berwujud •Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan Aktif Pemerintah •Catatan atas Laporan Keuangan –Aset Bersejarah –Ekstrakomptabel –Penjelasan atas BMN yang disajikan di Neraca 6

7 Ruang Lingkup Pengelolaan BMN 7

8 Identitas BMN • Kode Nama BMN • Nomor Aset/Nomor Urut Pendaftaran (NUP) • Kode Kepemilikan • Label BMN (Register) • Tanggal Perolehan • Tanggal Pembukuan • Satuan BMN • Dasar Harga • Kondisi BMN 8

9 Kodifikasi Barang Milik Negara •Nama BMN dirumuskan dalam suatu tabel BMN, dilambangkan dalam bentuk kode angka dan dibakukan dalam PMK. •Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang mengusulkan BMN yang belum tercantum dalam Lampiran PMK kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara. •Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan kajian bersama Kementerian Negara/Lembaga atas usulan penambahan kode BMN. •Dalam hal berdasarkan kajian usulan dinilai layak, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri menetapkan pencantuman Barang Milik Negara dalam Penggolongan dan Kodefikasi Barang. 9

10 Levelisasi Penggolongan BMN •Golongan •Bidang •Kelompok •Sub Kelompok •Sub-sub Kelompok Semakin Detil Semakin Global 10

11 Tabel Kode BMN 11

12 Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh X. XX. XX. XX. XXX X. XX. XX. XX. XXX Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang PC Unit Personal Komputer Komputer Unit Komputer Peralatan dan Mesin 12

13 Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh X. XX. XX. XX. XXX X. XX. XX. XX. XXX Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang Printer Peralatan Personal Komputer Peralatan Komputer Komputer Peralatan dan Mesin | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |

14 Kode Kepemilikan XXX. XX. XX. XXXXXX. XXX UAPKPB (Pembantu Satuan Kerja) UAKPB (Satuan Kerja) UAPPB-E1 (Eselon 1) UAPPB-W (Kantor/Koordinator Wilayah) UAPB (Kementerian Negara/Lembaga) N/A (Pembantu KPB-optional) STAN BPPK Instansi Pusat Departemen Keuangan | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |

15 Nomor Urut Pendaftaran (NUP)/ Nomor Aset NUP: 1 NUP: 2 NUP: 4 NUP: 3 NUP: KB: KB: NUP: 1 NUP: 2 NUP: 4 NUP: 3 NUP: 5 PRINTER P.C UNIT 15

16 Label (Register) BMN XXX. XX. XXXX. XXXXXX. XXX. XXXX XXX. XX. XXXX. XXXXXX. XXX. XXXX UAKPB UAPPB-W UAPPB-E1 UAPB Tahun Perolehan X. XX. XX. XX. XXX. XXXXXX X. XX. XX. XX. XXX. XXXXXX Sub-sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang Nomor Urut Pendaftaran UAPKPB 16

17 Label (Register) BMN: Sebuah Contoh 17 Printer milik STAN, diperoleh tahun 2007, nomor urut pendaftaran

18 Kondisi BMN Tanah Baik •siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Rusak Ringan •karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya. Rusak Berat •tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya. 18

19 Kondisi BMN Peralatan dan Mesin Baik •dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik Rusak Ringan •dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok. Rusak Berat •tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/ rehabilitasi. 19

20 Kondisi BMN Bangunan Baik •utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin. Rusak Ringan •masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen- komponen bukan konstruksi utama. Rusak Berat •tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi. 20

21 Kondisi BMN Jalan dan Jembatan Baik •kondisi fisik dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Rusak Ringan •kondisi fisik dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Rusak Berat •kondisi fisik dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar. 21

22 Tanggal Perolehan dan Pembukuan •Tanggal perolehan  tanggal saat terjadi serah terima BMN yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang •Tanggal pembukuan  tanggal pencatatan/ penginputan transaksi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN •Tanggal perolehan harus lebih dulu atau sama dengan tanggal pembukuan. 22

23 Dasar Harga •BMN dicatat/dibukukan sebesar biaya perolehannya. •Biaya perolehan  semua biaya yang dikeluarkan sampai BMN siap digunakan. •Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan harga taksiran. 23

24 Satuan BMN •Setiap BMN dicatat dengan nama satuan yang baku. •Contoh: Tanah dengan m 2, Peralatan dan Mesin dengan buah, set, atau unit, dsb. 24

25

26 Dinamika Aplikasi BMN •PMK 59/2005 •KMK 18/1999 SABMN •PMK 171/2007 •PMK 120/2007 •PMK 97/2007 SIMAK-BMN 2008 •PMK 29/2010 •PMK 102/2009 SIMAK-BMN Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 Pelaksana Penatausahaan dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.

27 KONVERSI SABMN KE SIMAK-BMN SABMN KONVERSI SIMAKBMN PERSEDIAAN SAKPA KONVERSI REQUIREMENT:  SABMN dengan data aktif  SIMAK-BMN terinstall HIGHLIGHTS:  Pergeseran Saldo  Data Manajerial

28 MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN 2008 KE 2010 SIMAKBMN 2008 PERSEDIAAN 2008 SAKPA REQUIREMENT:  SIMAK-BMN 2008 dengan data aktif  SIMAK-BMN 2010 terinstall HIGHLIGHTS:  Pergeseran Saldo  Pergeseran Akun dan Kelompok  Data Manajerial KONVERSI MIGRASI/KONVERSI KONVERSI MIGRASI/KONVERSI SIMAKBMN 2010 PERSEDIAAN 2010 SAKPA

29 SUBSTANSI Perubahan -1 PMK 97/2007  PMK 29/ Penambahan kode BMN baru; •Aset Tetap renovasi, Makanan/Sembako (Natura). 2.Perubahan dari beberapa BMN yang memiliki nomenklatur yang sama menjadi 1 (satu) kode BMN; •Printer; Candi Hindu, Candi Budha, dan Candi Lainnya Menjadi Candi. 3.Perubahan dari beberapa kode BMN menjadi 1 (satu) kode BMN (many to one); •Ikan Mujair, Ikan Mas menjadi Ikan Air Tawar Budidaya; 29

30 SUBSTANSI Perubahan -2 PMK 97/2007  PMK 29/ Perubahan dari satu kode BMN menjadi beberapa kode BMN (one to many); •Perubahan BMN dari kode sementara ke kode yang sebenarnya. 5.Perubahan kode BMN; •Berubah dari kode lama (PMK 97/2007) menjadi kode baru (PMK 29/2010). 6.Pergeseran Akun Neraca; •Peluru berubah dari Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan, Peralatan Olah Raga berubah dari Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin. 30

31 KONSEKUENSI PERUBAHAN KODE BMN 1.Aplikasi konversi kodifikasi barang; 2.Pergeseran nilai akun neraca; 3.Perubahan penyajian pelaporan barang milik negara; 4.Reklasifikasi barang dari kode yang lama ke kode yang baru; 5.Reklasifikasi barang dari kode sementara (999) ke kode yang baru. 31

32

33 Output SIMAK-BMN: Laporan Barang •Laporan BMN Intrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu. •Laporan BMN Ekstrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu. 33

34 Output SIMAK-BMN: Buku BMN •Buku BMN Intrakomptabel  Catatan kronologis mutasi BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal transaksi ke tanggal transaksi per klasifikasi tertentu. •Buku BMN Ekstrakomptabel  Catatan kronologis mutasi BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal ke tanggal per klasifikasi tertentu. 34

35 Output SIMAK-BMN: Jurnal BMN •Data elektronis yang berisi jurnal BMN untuk meng-update posisi BMN di Neraca (UAKPA). •Hanya berkaitan dangan BMN yang mutasi nilainya memenuhi syarat kapitalisasi. •Terbentuk dalam file pengiriman data BMN ke UAKPA 35

36 Output SIMAK-BMN: Posisi BMN di Neraca •Menyajikan nilai akhir BMN yang akan tersaji di neraca. •Cakupan: –Aset Lancar  Persediaan. –Aset Tetap. –Aset Lainnya  Aset Tetap yang dihentikan dalam kegiatan Pemerintah. –Aset Lainnya  Aset Tidak Berwujud: Hak Cipta, Paten, dsb. 36

37 Output SIMAK-BMN: Berbagai Kartu Pengontrol •DBR  Kartu pengendali barang-barang yang ada di dalam ruangan. •KIB  Kartu pengendali untuk BMN berupa Tanah, Bangunan Air, Gedung dan Bangunan, Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Persenjataan. •DBL  Kartu pengendali untuk BMN yang tidak masuk dalam DBR maupun KIB. 37

38

39 Alur Pengiriman dan Rekonsiliasi Data SAI 39 UAKPB UAKPA UAPPB-W UAPPB-E1 UAPPA-W UAPPA-E1 UAPA UAPB KPPN KANWIL DJPBN Dit. APK DJPBN KPKNL KANWIL DJKN Dit. BMN I/II DJKN

40

41 Pemrosesan BMN dalam Aplikasi SAI Aplikasi Persediaan •BMN Pakai Habis •BMN tidak pakai habis diperoleh dalam rangka dijual atau dibagikan kepada masyarakat dalam operasi normal satuan kerja Aplikasi SIMAK BMN •Aset Tetap •Aset Bersejarah •Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif •Aset Tidak Berwujud •Ekstrakomptabel •Aset hasil renovasi terhadap aset tetap pihak lain Aplikasi SAKPA Penerimaan ADK BMN dari Aplikasi SIMAK BMN 41

42 Ikhtisar Tugas KPB Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna secara berkala UraianHBST Membukukan BMN berdasarkan dokumen sumber  Memberi tanda registrasi pada BMN  Membuat/meng-update DBR/KIB/DBL  Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAKPA  Menyusun LBKP  Menyusun LKB  Menyusun Catatan atas LBKP  Melakukan rekonsiliasi data dengan KPKNL  Menyampaikan LBKP dan CaLBKP ke UAPPBW/E1  Menyampaikan LKB ke UAPPBW/E1  Memelihara dokumen sumber dan laporan  42

43

44 Cakupan Persediaan •Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; •Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; •Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; •Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 44

45 BAS Persediaan (1/3) Kode BASUraian 1151Persediaan 11511Persediaan Bahan Operasional Barang Konsumsi Amunisi Bahan Untuk Pemeliharaan Suku Cadang 45

46 BAS Persediaan (2/3) Kode BASUraian 11512Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Pita cukai, Meterai dan Leges Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat Asrakatet Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masya 46

47 BAS Persediaan (3/3) Kode BASUraian 11513Persediaan Bahan untuk Proses Produksi Bahan Baku Barang Dalam Proses 11519Persediaan Bahan Lainnya Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga Persediaan Barang Hasil Sitaan Persediaan Lainnya 47

48 Contoh Persediaan per Kode Akun 48

49 Contoh Persediaan per Kode Akun 49

50 Kebijakan Akuntansai Persediaan Pengakuan •Diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah, •Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan dinilai dengan harga pembelian terakhir. Pengukuran •Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, •Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, •Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Pengungkapan •Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, •Penjelasan lebih lanjut persediaan, •Kondisi persediaan, •Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan. 50

51 Input-Proses-Output SIMAK BMN- KPB Input •Berita Acara Serah Terima •Bukti Kepemilikan •Faktur •Kuitansi •Dokumen Lain yang sah s Proses •Rekam Data •Verifikasi •Cetak •Kirim ADK Output •Laporan Persediaan •Buku Persediaan •Rekapitulasi Persediaan •ADK 51

52 Prosedur Akuntansi Persediaan Mulai Akhir semester ? Terdapat mutasi? Input dalam aplikasi Persediaan Input dalam aplikasi Persediaan Lakukan inventarisasi Lakukan inventarisasi Hasil inv vs. catatan berbeda ? Input Hasil inventarisasi dalam Aplikasi Input Hasil inventarisasi dalam Aplikasi Lakukan pengiriman data ke SIMAK-BMN Lakukan pengiriman data ke SIMAK-BMN Buku/ Laporan Persediaan Buku/ Laporan Persediaan Buku/ Laporan Persediaan Buku/ Laporan Persediaan T Y Y Y T Selesai T 52

53 •Habis Pakai •Transfer Keluar •Hibah Keluar •Usang •Rusak •Penghapusan Lainnya •Habis Pakai •Transfer Keluar •Hibah Keluar •Usang •Rusak •Penghapusan Lainnya Jenis Transaksi Persediaan •Saldo Awal •Pembelian •Transfer Masuk •Hibah Masuk •Rampasan •Perolehan Lainnya •Saldo Awal •Pembelian •Transfer Masuk •Hibah Masuk •Rampasan •Perolehan Lainnya Persediaan Masuk Persediaan Keluar Koreksi Mencatat hasil opname fisik tiap akhir semester Hasil Opname Fisik 53

54 Jurnal Persediaan Dr. ... RpXXXX Cr. Cadangan persediaan …………………..……… RpXXXX Dr. ... RpXXXX Cr. Cadangan persediaan …………………..……… RpXXXX Penambahan Dr. Cadangan persediaan ……..……… RpXXXX Cr. …………..... RpXXXX Dr. Cadangan persediaan ……..……… RpXXXX Cr. …………..... RpXXXX Pengurangan 54

55

56 Kebijakan Akuntansi Tanah Pengakuan •Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Pengukuran •Tanah dinilai dengan biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai Pengungkapan •disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, •Dasar penilaian yang digunakan, •Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan: •-Penambahan; •-Pelepasan; •-Mutasi Tanah lainnya. 56

57 Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca Aset Tetap TanahPeralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi,dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya 2.01—Tanah dengan biaya perolehan > Rp 1 Dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca 57

58 Jurnal Standar Tanah 58 Jurnal Pengurangan Tanah Dr Diinvestasikan dalam Aset TetapXXXX Cr TanahXXXX

59 Kebijakan Akuntansi: Peralatan dan Mesin Pengakuan •Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut •Donasi:diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah Pengukuran •Pembelian: harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. •Kontrak: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. •Swakelola: biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut ). Pelaporan •Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, •Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. •Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan. •Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin. 59

60 Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca Aset Tetap TanahPeralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi,dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan > Rp ; yang diperoleh sejak 1/1/2002; dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca • Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK — Alat Besar 3.02 — Alat Angkutan 3.03 — Alat Bengkel dan Alat Ukur 3.04 — Alat Pertanian 3.05 — Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.06 — Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 3.07 — Alat Kedokteran dan Kesehatan 3.08 — Alat Laboratorium 3.09 — Alat Persenjataan 3.10 — Komputer 3.11 — Alat Eksplorasi 3.12 — Alat Pengeboran 3.13 — Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian 3.14 — Alat Bantu Eksplorasi 3.15 — Alat Keselamatan Kerja 3.16 — Alat Peraga 3.17 — Peralatan Proses/Produksi 3.18 — Rambu-Rambu 3.19 — Peralatan Olah Raga

61 Jurnal Standar Peralatan dan Mesin | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 | Jurnal Pengurangan Peralatan dan Mesin Dr Diinvestasikan dalam Aset TetapXXXX Cr Peralatan dan MesinXXXX

62 Kebijakan Akuntansi: Gedung dan Bangunan Pengakuan •Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut •Donasi:diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah Pengukuran •Pembelian: harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Gedung dan Bangunan tersebut siap digunakan. •Kontrak: nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. •Swakelola: biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Gedung dan Bangunan tersebut ). Pelaporan •Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, •Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. •Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan. •Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan. 62

63 Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca Aset Tetap TanahPeralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi,dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya 4.01 — Bangunan Gedung 4.02 — Monumen 4.03 — Bangunan Menara 4.04 — Tugu Titik Kontrol/Pasti •biaya perolehan > Rp , yang diperoleh sejak 1/1/2002, dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca •Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK. 63

64 Jurnal Standar Gedung dan Bangunan 64 Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan Dr Diinvestasikan dalam Aset TetapXXXX Cr Gedung dan BangunanXXXX

65 Kebijakan Akuntansi: Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pengakuan •Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut •Donasi:diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah Pengukuran •Kontrak: biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. •Swakelola: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. Pelaporan •Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, •Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. •Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan. •Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan. 65

66 Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca Aset Tetap TanahPeralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi,dan Jaringan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap Lainnya 5.01 — Jalan dan Jembatan 5.02 — Bangunan Air 5.03 — Instalasi 5.04 — Jaringan dengan biaya perolahan > Rp 1 66

67 Jurnal Standar Jalan Irigasi dan Jaringan (1/2) 67 Jurnal Pengurangan Jalan, irigasi dan Jaringan Dr Diinvestasikan dalam Aset TetapXXXX Cr Jalan dan JembatanXXXX Cr IrigasiXXXX Cr JaringanXXXX

68 68 Jurnal Standar Jalan Irigasi dan Jaringan (2/2)

69 Kebijakan Akuntansi: Aset Tetap Lainnya Pengakuan •Non-donasi: diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut •Donasi:diakui pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah Pengukuran •Kontrak: pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. •Swakelola: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. Pelaporan •Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, •Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. •Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Penghapusan. •Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya. 69

70 Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca Aset Tetap TanahPeralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi,dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan 6.01 — Bahan Perpustakaan 6.02 — Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga 6.03 — Hewan 6.04 — Ikan 6.05 — Tanaman 6.06 — Aset Tetap dalam Renovasi dengan biaya perolahan > Rp 1 70

71 Jurnal Standar Aset Tetap Lainnya 71 Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan Dr Diinvestasikan dalam Aset TetapXXXX Cr Aset Tetap dalam RenovasiXXXX Cr Aset Tetap LainnyaXXXX

72 Kebijakan Akuntansi: Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengakuan •Aset tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah/ dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. •Biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. •Dipindahkan ke aset tetap setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Pengukuran •Swakelola: biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi dan biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi •Kontrak: termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran klaim kepada kontraktor/pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Pelaporan •Disajikan di Neraca sebesar nilai moneternya, •Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya; Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;Uang muka kerja yang diberikan; dan Retensi. 72

73 Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK 29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca Aset Tetap TanahPeralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi,dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan 7.01 — Konstruksi Dalam Pengerjaan 73

74 Jurnal Standar Konstruksi Dalam Pengerjaan 74 Jurnal Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Dr Diinvestasikan dalam Aset TetapXXXX Cr Konstruksi Dalam PengerjaanXXXX

75 Kebijakan Akuntansi Barang Bersejarah 75

76 Kebijakan Akuntansi Perolehan BMN Gabungan Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 76

77 Input-Proses-Output SIMAK BMN- KPB Input •Data kiriman dari aplikasi persediaan •Berita Acara Serah Terima •Bukti Kepemilikan •Faktur •Kuitansi •SPM/SP2D •Dokumen Lain yang sah s Proses •Rekam Data •Verifikasi •Cetak •Kirim ADK Output •Laporan Barang Semesteran/Ta hunan •KIB •Buku Barang •Buku Barang Bersejarah •DBR •DBL •LKB •CaLBKP •ADK 77

78 Transaksi BMN-AT Non KDP Saldo Awal •Pembelian •Transfer masuk •Hibah •Rampasan •Penyelesaian Pembangunan •Pembatalan Penghapusan •Reklasifikasi Masuk •BSG •BGS •Pertukaran •Perolehan Lainnya •Pembelian •Transfer masuk •Hibah •Rampasan •Penyelesaian Pembangunan •Pembatalan Penghapusan •Reklasifikasi Masuk •BSG •BGS •Pertukaran •Perolehan Lainnya Perolehan •Pengurangan kw/nilai •Pengembangan  Langsung •Pengembangan  dengan KDP •Perubahan Kondisi •Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas •Penerimaan aset dari engembangan aset Renovasi •Pengurangan kw/nilai •Pengembangan  Langsung •Pengembangan  dengan KDP •Perubahan Kondisi •Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas •Penerimaan aset dari engembangan aset Renovasi Perubahan •Penghapusan •Transfer Keluar •Reklasifikasi Keluar •Koreksi Pencatatan •Hibah •Penghapusan •Transfer Keluar •Reklasifikasi Keluar •Koreksi Pencatatan •Hibah Penghapusan Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset 78

79 Transaksi BMN-AT KDP Perolehan KDP Untuk mencatat perolehan KDP untuk pertama kalinya pada tahun anggaran berjalan Perolehan KDP Untuk mencatat perolehan KDP untuk pertama kalinya pada tahun anggaran berjalan Pengembangan KDP Untuk mencatat penambahan KDP yang perolehan pertamanya telah diinput di menu Saldo Awal KDP maupun Perolehan KDP Pengembangan KDP Untuk mencatat penambahan KDP yang perolehan pertamanya telah diinput di menu Saldo Awal KDP maupun Perolehan KDP Saldo Awal KDP Untuk mencatat saldo akhir KDP akhir tahun lalu yang belum diinput di Aplikasi SIMAK-BMN Saldo Awal KDP Untuk mencatat saldo akhir KDP akhir tahun lalu yang belum diinput di Aplikasi SIMAK-BMN 79

80 Input-Proses-Output SIMAK BMN- PPB-W Input •Data kiriman dari aplikasi SIMAK BMN KPB •Laporan Barang Kuasa Pengguna •Laporan Kondisi Barang •Catatan atas Laporan BMN KPB s Proses •Gabung Data •Verifikasi •Cetak Laporan •Kirim ADK Output •Laporan Barang Semesteran/Ta hunan •LKB •CaLBKP •ADK 80

81 Ikhtisar Tugas PPB-W Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah secara berkala UraianST Membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Pembantu Pengguna Wilayah berdasarkan LBKP/ADK  Menyusun LBPPW  Menyusun LKB  Menyusun Catatan atas LBPPW  Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJKN  Menyampaikan LBPPW dan CaLBPPW ke UAPPB-E1  Menyampaikan LKB ke UAPPB-E1  Memelihara dokumen sumber dan laporan  81

82 Input-Proses-Output SIMAK BMN- PPB-E1 Input •Data kiriman dari aplikasi SIMAK BMN KPB dan PPB-W •Laporan Barang Kuasa Pengguna •Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah •Laporan Kondisi Barang KPB dan PPB-E1 •Catatan atas Laporan BMN KPB dan PPB-W s Proses •Gabung Data •Verifikasi •Cetak Laporan •Kirim ADK Output •Laporan Barang Semesteran/Ta hunan •LKB •CaLBKP •ADK 82

83 Ikhtisar Tugas PPB-E1 Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 secara berkala Uraian ST Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 berdasarkan LBKP(LBPPW)/ADK  Menyusun LBPPE1  Menyusun LKB  Menyusun Catatan atas LBPE1  Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN  Menyampaikan LBPPE1 dan CaLBPPE1 ke UAPB  Menyampaikan LKB ke UAPB  Memelihara dokumen sumber dan laporan  83

84 Input-Proses-Output SIMAK BMN-PB Input •Data kiriman dari aplikasi SIMAK BMN PPB-E1 •Laporan Barang PPB-E1 •Laporan Kondisi Barang PPB-E1 •Catatan atas Laporan PPB-E1 s Proses •Gabung Data •Verifikasi •Cetak Laporan •Kirim ADK Output •Laporan Barang Semesteran/Ta hunan •LKB •CaLBKP •ADK 84

85 Ikhtisar Tugas PB Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna secara berkala Uraian ST Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pengguna berdasarkan LBPP-E1/ADK  Menyusun LBPP  Menyusun LKB  Menyusun Catatan atas LBP  Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN  Menyampaikan LBP dan CaLBP ke DJKN  Menyampaikan LKB ke DJKN  Memelihara dokumen sumber dan laporan  85

86

87 Rekonsiliasi Internal Satker (UAKPA vs UAKPB) Rekonsiliasi KL vs Pengelola Barang (UAKPB-KPKNL, UAPPBW-KANWIL DJKN,UAPPBE1/UAPB – KPDJKN) Rekonsiliasi KPKNL vs KPPN, Kanwil DJKN-Kanwil DJPB, KP DJKN – KP DJPB (DAPK) CAKUPAN REKONSILIASI BMN

88 Ruang Lingkup Rekonsiliasi Barang Milik Negara •Tk. Satker •Tk. Wilayah •Tk. Pusat Rekonsiliasi Internal •K/L dan DJKN •K/L dan DJPb Rekonsiliasi dengan BUN •DJKN •DJPb Rekonsiliasi pada BUN 1 2 LBKPLBPLBMN-KDLBMN-KWLBMN bulanan semesteran

89 Bagan Alur Bagan Alur Rekonsiliasi Barang Milik Negara optional mandatory

90 REKONSILIASI INTERNAL SATKER UAKPB vs UAKPA Rekonsiliasi Internal Satker dilakukan setiap bulan sebelum UAKPA rekon ke KPPN Rekonsiliasi Internal Satker dilakukan untuk memastikan data BMN dari UAKPB sudah tersaji dalam laporan NERACA UAKPA dengan benar Cakupan rekonsiliasi internal satker :Menu rekonsiliasi Internal ada di aplikasi SAKPA - Rekon BMN per akun neraca per jenis transaksi- Rekon SPM/SP2D terkait BMN- Informasi PNBP terkait penggunaan dan/ atau pemindahtanganan BMNMenu rekonsiliasi Internal ada di aplikasi SAKPA

91 REKONSILIASI KL VS PENGELOLA BMN Rekonsiliasi dilakukan tiap semester (Semesteran) Rekonsiliasi dilakukan antara UAKPB(Satker) vs KPKNL, UAPPBW vsKanwil DJKN dan UAPPBE1/UAPB dengan KP DJKN

92 Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian Rekonsiliasi Barang Milik Negara  Pengelola/Pengguna Barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan rekonsiliasi secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang berada di wilayah kerjanya yang antara lain meliputi:  Kepatuhan pelaksanaan;  Ketepatan waktu;  Kelengkapan dan kebenaran data;  Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi.  Pengelola Barang menyampaikan informasi pelaksanaan rekonsiliasi bersamaan dengan permintaan penyampaian laporan kepada pengguna/kuasa pengguna barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi.

93 Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian Rekonsiliasi Barang Milik Negara  Pengelola Barang melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan rekonsiliasi, dengan kewenangan:  dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kerja, berupa:  menerbitkan surat peringatan kepada yang tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan rekonsiliasi  dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN, berupa:  menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN  memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

94 TERIMA KASIH Mudah-mudahan bermanfaat ……..


Download ppt "Disampaikan pada Diklat PPAKP 2012. Dasar Hukum •Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara •Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google