Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 LABEL PANGAN Disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan 11-11-11 ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 LABEL PANGAN Disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan 11-11-11 ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN."— Transcript presentasi:

1 1 LABEL PANGAN Disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2 •Perdagangan pangan dunia semakin terbuka (borderless) •Tuntutan perdagangan bebas yang adil (fair trade) •Standar dan peraturan terkait food safety and quality sebagai non-tariff barier •Regulasi tidak boleh diskriminasi •Perdagangan pangan dunia semakin terbuka (borderless) •Tuntutan perdagangan bebas yang adil (fair trade) •Standar dan peraturan terkait food safety and quality sebagai non-tariff barier •Regulasi tidak boleh diskriminasi Daya saing : Kemampuan suatu perusahan atau bangsa untuk menawarkan produk dan layanan yang memenuhi kualitas standar pasar lokal dan dunia pada harga yang kompetitif dan memberikan cukup keuntungan dari penggunaan sumber daya yang digunakan atau dikonsumsi dalam memproduksi Daya saing sebagai kunci utama untuk memenangkan persaingan perdagangan global SITUASI GLOBALISASI

3 Pengertian  Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, DITEMPEL PADA KEMASAN LABEL YG DIMASUKKAN KEDALAM KEMASAN Label Pangan DICETAK PADA KEMASAN 3 LABEL PANGAN

4 Tujuan:  agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan  terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggungjawab 4 LABEL PANGAN

5 1.UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan 2.PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 3.Peraturan Kepala Badan POM No. HK tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan Tahun Peraturan Kepala Badan POM No.HK Tahun 2005 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Pangan Fungsional 5.Peraturan Kepala Badan POM HK Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan 6.Peraturan Ka Badan POM No. HK Tahun 2008 tentang Penambahan Zat Gizi dan Non Gizi dalam Produk Pangan 7.Peraturan Kepala Badan POM No. HK Tahun 2007 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan Pada Label dan Iklan Pangan. 8.Peraturan Kepala Badan POM No. HK Tahun 2008 tentang Pengawasan Pangan Olahan OrganikPERATURAN PELABELAN PANGAN PERATURAN

6 6 UU No 7/1996 Tentang Pangan PP 69 / 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan SK Kepala BPOM Tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELABELAN PANGAN HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELABELAN PANGAN

7 Banyak ditemukan label produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan: termasuk label tidak menggunakan bahasa Indonesia, tidak melekat pada kemasan, mudah luntur, tidak terbaca dengan jelas, menyesatkan, berlebihan, keterangan lain pada lebel tidak memenuhi ketentuanMASALAH LABEL PANGAN MASALAH LABEL

8 Tren Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Periode Januari 2007 S/D Oktober 2011 TREN PENDAFTARAN PRODUK PANGAN TREN PENDAFTARAN PRODUK PANGAN

9 Tahun Temuan Produk Tidak Memenuhi Ketentuan Produk Rusak (item) Produk Daluwarsa (item) Produk TIE (item) Produk TMK Label (item) * Total TEMUAN PRODUK PANGAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN TEMUAN PRODUK PANGAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HASIL PENGAWASAN JANUARI 2008-OKTOBER 2011

10 Finalisasi Rancangan Peraturan Kepala Badan POM tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang di dalamnya mengatur pelabelan pangan dan sekaligus mencabut keputusan Kepala Badan POM No. HK tahun 2003 tentang pedoman umum pelabelan produk pangan* TINDAK LANJUT *Sesuai dengan UU No 7 tahun 1996 dan PP No. 69 / 1999 dan disinkronkan dengan Permendag No. 22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

11 11 UU No 7/1996 Tentang Pangan PP 69 / 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan SK Kepala BPOM Tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan TINDAK LANJUT Peraturan Kepala Badan Tentang Pendaftaran Pangan Olahan Permendag 22/M- DAG/PER/5/2010 Sikron

12 Draft Peraturan Kepala Badan Tentang Pendaftaran Pangan Olahan yang Mengatur Produk Impor Pasal 36 (1)Pemasukan Pangan Olahan yang telah memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran ke dalam wilayah Indonesia dapat dilakukan oleh : a. Perusahaan yang memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran ; atau b. Pihak lain yang memiliki izin sebagai importir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat kuasa dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (2)Pada saat Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasuki wilayah Indonesia, label harus telah memenuhi ketentuan.

13 1.Peraturan Pemerintah No 69 / 1999 tentang Label dan Iklan Pangan tidak perlu direvisi, karena sejalan dengan UU No 7 / 1996 Tentang Pangan. 2.Mencabut peraturan pelaksanaan PP No 69 / 1999 berupa SK Ka Badan Tentang Pedoman Umum Pelabelan Produk Pangan dan mengganti dengan Peraturan Kepala Badan Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.PENUTUPPENUTUP

14


Download ppt "1 LABEL PANGAN Disampaikan pada Rapat Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan 11-11-11 ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google