Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN."— Transcript presentasi:

1 PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013

2 Materi Sosialisasi ROAD MAP PPN ARAH KEBIJAKAN PER-FAKTUR PAJAK PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK PERSIAPAN KPP

3 2012 •Evaluasi eSPT •Peraturan eSPT •Kebijakan Pengukuhan PKP •Peningkatan Penggunaan eSPT •Registrasi Ulang PKP •Tim Kajian Komprehensif •Memperluas basis eSPT •Validasi Faktur Pajak •Segmentasi PKP: normal dan deemed •eTax Invoice: Pilot Project •eTax Invoice 3 ROAD MAP PPN Pembenahan Sistem Administrasi PPN Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI

4 * Sistem Administrasi PPN Sistem Pengawasan Peraturan dan Sistem IT yang handal Sistem Pemeriksaan Sistem Penyidikan Waskon dan AR Fungsional Pemeriksa Penyidik 4 Pengukuhan PKP Penerbitan Faktur Pajak Pengkreditan Faktur Pajak

5 Penomoran Faktur Pajak Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP. Arah Kebijakan Pengaturan FP Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP 2 1 Sumber: Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak

6 Landasan Hukum PER-24/PJ/2012 PMK PERDJP UU PPN Catatan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk mengatur tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak

7 Identitas Penjual/Pembeli Alamat Sesuai dengan alamat yg sebenarnya Jenis BKP/JKP BKP/ JKP Menggambarkan keadaan sebenarnya Nomor Seri FP Meminta ke DJP Tata cara ditentukan oleh DJP Nama Penandatangan FP Identitas: -KTP -SIM -Passport Sesuai identitas yang sah & berlaku ( fotocopy dilampirkan pada saat pemberitahuan pejabat penandatangan FP ) Keterangan FP Lengkap a c f g Pasal 13 (5) UU PPN b Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012 Penyempurnaan Pengaturan FP Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, maka harus dicantumkan

8 Penomoran FP Sesuai dengan Per-24 Penomoran FP Sesuai dengan Per-13/ Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahunNomor Seri Jumlah Digit: 8 digit Ditentukan oleh PKP sendiri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus. Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak.. - Kode transaksi & status Nomor Seri

9 Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang: a.Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. b.Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat. c.Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password. d.Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP. e.Telah menerima pemberitahuan password melalui . f.Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak. g.Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak. h.Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut- turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.

10 Kegiatan Permohonan Kode Aktivasi dan Password PKP Petugas TPT di KPP Data base Registrasi Ulang PKP dan verifikasi Pengukuhan PKP Surat permohonan kode aktivasi Surat pemberitahuan kode aktivasi kempos 1 4 Petugas Seksi Pelayanan di KPP 3 2 Surat pemberitahuan kode aktivasi dikirim via pos Password di 3 Pemberitahuan kempos di 5 Direkam di aplikasi di KPP Penerima surat masuk KPP Catatan: Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE- /PJ/2012

11 Kegiatan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak PKP Petugas TPT di KPP Data base penomoran Faktur Pajak surat permintaan nomor seri Surat Pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak 1 3 Data base kepatuhan 3 masa pajak terakhir PKP memasukkan kode aktivasi dan password 2 Catatan: Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara lebih lengkap, dapat Saudara lihat pada SE-52/PJ/2012

12 POIN PERUBAHAN NoKeteranganPER-13/PJ/2010 stdd PER- 65/PJ/2010 PER-24/PJ/2012 1Otorisasi pemberian nomor seri Nomor Urut FP ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan Nomor Seri FP diberikan oleh DJP dengan mekanisme yang ditentukan oleh DJP 2Syarat diberikan nomor seri FP Tidak ada syarat khusus, baik PKP ataupun non PKP dapat membuat nomor sendiri. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP 3Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa Tidak ditegaskanPenegasan Keterangan FP mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya 12 1 Catatan:

13 POIN PERUBAHAN NoKeteranganPER-13/PJ/2010 stdd PER-65/PJ/2010 PER-24/PJ/2012 4Penunjukan dan Penandatangan an FP PKP tidak disyaratkan melampirkan fotokopi kartu identitas yang sah Mengatur pejabat/pegawai penandatangan FP yang berhak: -PKP wajib memberitahukan ke KPP surat penunjukan penandatangan FP; dan -fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang) 5Istilah Faktur Pajak Cacat Diatur dan digunakan istilah “Faktur Pajak cacat” Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti dengan “Faktur Pajak tidak lengkap” agar sinkron dengan ketentuan UU KUP 6Penggunaan Kode Transaksi (02 dan 03) Menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang harus dipungut oleh Pemungut dengan mekanisme normal Mempertegas peruntukan Kode Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 13 2 Catatan: Pengaturan butir ke 4, PKP harus menyampaikan surat pemberitahuan penandatangan FP + copy kartu identiitas

14 POIN PERUBAHAN NoKeteranganPER-13/PJ/2010 stdd PER- 65/PJ/2010 PER-24/PJ/2012 7Urutan nomor seri Faktur Pajak -Wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga -Apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 14 (4) UU KUP dan PKP Pembeli tetap dapat mengkreditkan PM -Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP dengan blok nomor urut -Penggunaan nomor yang tidak urut tidak dikenakan sanksi -Terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai 8Nomor Seri FP ganda (lebih dari satu) - Wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga Seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri FP yang sama /ganda termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap 9Penerbitan FP Pengganti -Menggunakan Nomor Seri baru -Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT, yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti -Menggunakan Nomor Seri yang sama -Hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti 14 3

15 POIN PERUBAHAN NoKeteranganPER-24/PJ/2012PER-13/PJ/2010 stdd PER- 65/PJ/ Pengkreditan FP FP yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli Kesalahan pengisian keterangan FP di luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat dikreditkan (nomor tidak urut, kode cabang dan penandatangan belum diberitahukan ke KPP) 15 4 Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012

16 Kepala KPP diminta untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Registrasi Ulang PKP paling lambat tanggal 31 Desember 2012 dan mendokumentasikannya secara baik dan benar. Diminta kepada Kepala KPP dan Kanwil untuk menginformasikan kebijakan ini kepada setiap pegawai dilingkungan kerja masing-masing dan PKP yang dikukuhkan diwilayah kerja masing-masing Maret 2013 PKP meminta kode aktivasi, pasword dan nomor seri ke KPP Langkah Persiapan KPP 1 April 2013 Nomor seri mulai digunakan PKP Des 2012 Batas Akhir Registrasi Ulang PKP Sumber: Per-05/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, dan Surat Dirjen S-243/PJ/

17 SELESAI “DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN” MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT


Download ppt "PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google