Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Disampaikan pada Pertemuan Forum Konsolidasi Tehnis Program KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional 24 Oktober 2013 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Disampaikan pada Pertemuan Forum Konsolidasi Tehnis Program KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional 24 Oktober 2013 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA."— Transcript presentasi:

1 1 Disampaikan pada Pertemuan Forum Konsolidasi Tehnis Program KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional 24 Oktober 2013 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2 20.1

3 RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN TFR 1) Rencana Aksi meningkatkan cakupan CPR 2) Rencana Aksi menurunkan angka Unmet- need 3) Rencana Aksi meningkatkan KB-MKJP 4) Rencana Aksi menurunkan tingkat putus pakai kontrasepsi (dropout) 1) Rencana Aksi meningkatkan cakupan CPR 2) Rencana Aksi menurunkan angka Unmet- need 3) Rencana Aksi meningkatkan KB-MKJP 4) Rencana Aksi menurunkan tingkat putus pakai kontrasepsi (dropout) BADAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA NASIONAL

4 4 TUJUAN 5 (TARGET 5A) : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU •Angka kematian ibu menurun dari 390 (1991) menjadi 228 per kelahiran hidup (2007) •Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per kelahiran hidup. TUJUAN 6 (TARGET 6A) : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS •Jumlah penderita HIV / AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. •Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di beberapa daerah di mana kesadaran tentang penyakit ini rendah. 4 YANG MEMERLUKAN KERJA KERAS TARGET MDG YANG MEMERLUKAN KERJA KERAS TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN •Indonesia telah menaikkan ukuran target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33% (2010) menjadi 8-10% pada 2014.

5 SUMBER : BPS, SENSUS PENDUDUK TARGET RPJMN 2014 : LPP : 1.1 SANGAT SULIT TERCAPAI SENSUS PENDUDUK 2010 AWAL LEDAKAN PENDUDUK KEGAGALAN PENGENDALIAN TFR ANCAMAN BENCANA KEPENDUDUKAN PROFIL KEPENDUDUKAN INDONESIA PENCAPAIAN LPP & PROYEKSI PENDUDUK

6 Perkotaan/ Urban Perdesaan /Rural Tidak sekolah/ No education Tidak tamat SD/ Some primary Tamat SD/ Some secondary Tidak tamat SLTP/ Completed secondary Tamat SLTA /Secondary+ SLTA + / More than secondary Terbawah /Lowest Menengah bawah /Lower middle Menengah /Middle Menengah atas /Upper middle t Atas /Highest Angka Fertilitas menurut Karakteristik Latar Belakang, Indonesia 2012 Tempat Tinggal Pendidikan Kuintil Kekayaan

7 1991SDKI/IDHS1994 SDKI/ IDHS SDKI/ IDHS Angka fertilitas total/ Total fertility rate Angka fertilitas yang diinginkan/ Total wanted fertility rate Angka Fertilitas Total dan Angka Fertilitas yang Diinginkan, Indonesia

8 TFR menurut Provinsi, Indonesia 2012

9 Persentase wanita umur tahun yang sudah melahirkan dan hamil anak pertama, Indonesia

10

11 Pemakaian Alat/Cara KB, Indonesia 2012

12

13

14 Pemakaian Suatu Cara KB menurut Provinsi, Indonesia 2012

15 Tren kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmetneed),Indonesia

16

17 Persentase Unmet Need Menurut Provinsi, Indonesia 2012

18

19

20 Kematian Neonatal, Bayi, Balita SDKI

21 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB • Promosi Program & Informasi Layanan KB • Aksesibilitas layanan KB yang mudah terjangkau, ramah dan berkualitas -Luas jangkauan Faskes-KB -Ketersediaan tenaga kesehatan terampil melayani KB -Kemudahan memperoleh layanan KB (yang diinginkan) • Sistem pemeliharaan kesinambungan kepesertaan PENINGKATAN CPR SDKI CPR All Methods STRATEGI NASIONAL PROGRAM GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! FASKES JKN-KB IS THE BEST SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES- KB LENGKAP JKN

22 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB • Promosi Program & Informasi Layanan KB : BKKBN wajib menyediakan informasi setiap titik layanan KB suatu wilayah • Gerakan Nasional oleh seluruh Pemimpin Kementerian/Lembaga/Institusi Pemerintah dan Swasta untuk melaksanakan Program KB • Setiap Unit Kerja Pemerintah dan Swasta yang dapat mengikut- sertakan sebanyak ≥75% pegawai dan karyawannya yang telah menikah memperoleh Penghargaan Tahunan dari Pemerintah (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) • Setiap Unit Usaha dengan jumlah karyawan/anggota lebih dari 1000 orang wajib memiliki Faskes KB-khusus (misalnya apartemen, pabrik, kantor, pertokoan/mall, dll) • Pemerintah memberikan Penghargaan “Pajak Anak Sejahtera” berupa potongan pajak untuk keluarga Indonesia yang memiliki jumlah anak 1 atau 2 yang diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan anak Indonesia PENINGKATAN CPR PROGRAM GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! KEGIATAN 1 3 SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES- KB LENGKAP JKN 2 FASKES JKN-KB IS THE BEST 1

23 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN CPR PROGRAM GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES- KB LENGKAP JKN KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! FASKES JKN-KB IS THE BEST SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES-KB LENGKAP JKN 1 2 • Sadesa-KB adalah Program Setiap Desa di Indonesia memiliki sekurangnya Satu Fasilitas Kesehatan (Faskes) KB Lengkap, yang mampu memberikan Layanan KB Pil, Suntikan, IUD, Susuk-KB dan vasektomi yang ramah dan bermutu dibawah koordinasi terpadu Dinas Kesehatan, BPJS-Kesehatan dan SKPD-KB Kabupaten/Kota • Setiap Faskes Sadesa-KB dan setiap Faskes yang memberikan layanan KB-JKN yang dijamin BPJS-Kesehatan : - memiliki tenaga kesehatan layanan KB memiliki sertifikat keterampilan pelayanan KB yang diberikan oleh BKKBN bekerjasama dengan organisasi profesi (IDI dan IBI) - memperoleh suplai distribusi logistik kontrasepsi untuk seluruh peserta yang dijamin oleh BPJS-Kesehatan KEGIATAN FASKES JKN-KB IS THE BEST 3 2

24 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN CPR PROGRAM GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES- KB LENGKAP JKN KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! FASKES JKN-KB IS THE BEST 1 2 • Setiap Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan instruksi : a.Mewajibkan Kepala Desa/Lurah menyusun Peta PUS bersama SKPD-KB Kabupaten/Kota, Lurah/Kepala Desa dan Ketua RT/RW b.Mewajibkan setiap peserta JKN untuk mengikuti program KB-JKN yang sesuai dengan kebutuhannya c.Mewajibkan SKPD-KB Kabupaten/Kotamadya melakukan pemantauan bulanan atas ketersedian stock alkon setiap Faskes-KB yang terikat kerjasama dengan BPJS- Kesehatan d.Mewajibkan Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan kegiatan “Ingat minum Pil-KB” pada setiap sore antara jam KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! KEGIATAN 3

25 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN CPR PROGRAM GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES- KB LENGKAP JKN KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! FASKES JKN-KB IS THE BEST 1 2 • Setiap Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan instruksi : e.Kepala Desa/Lurah setiap Desa melaksanakan Pertemuan Mekop (Mekanisme Operasional) layanan KB pada setiap hari Jumat : - Pertemuan wajib dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya, SKPD-KB Kabupaten/Kota dan unsur terkait - Pertemuan membahas dan mengumumkan (1)membahas dan menyelesaikan masalah operasional pelayanan KB termasuk kondisi logistik alkon Faskes-KB (2)jumlah dan data kehamilan per RT/RW/Desa serta melaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (3)jumlah kelahiran bayi dan kematian ibu selama periode satu minggu tersebut dan melaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (4)% capaian mingguan program KB dibandingkan jumlah PUS per desa 3 KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! KEGIATAN 3

26 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB • Upaya melakukan intensifikasi pembinaan PUS unmet need secara aktif maupun melalui pendataan PETA PUS • Keramahan, profesionalisme layanan dan kemudahan aksesibilitas informasi dan layanan KB secara on-line maupun pada Pusat Informasi Sadesa-KB PENURUNAN Unmet-need SDKI % Unmet need STRATEGI NASIONAL PROGRAM PROGRAM i-SMS 4 5 PROGRAM i-KB

27 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB • Pemberian Pelimpahan Kewenangan pada PP- IBI untuk menyelenggarakan pelatihan CTU untuk siswa bidan dan profesi bidan disertai program kendali pasca pelatihan • Pemberian Pelimpahan Kewenangan pada PB- IDI untuk menyelenggarakan pelatihan CTU dan MOP (vasektomi) & MOW (tubektomi pasca- salin) untuk dokter pelayanan primer disertai penanganan komplikasi ringan • Tersedia tenaga kesehatan terampil (kompeten) melayani KB MKJP pada Program Sadesa-KB atau Faskes-KB Lengkap • Sadesa-KB dengan Faskes-KB Lengkap tersedia di setiap desa di 10 Propinsi Penyangga Utama (PPU) dan atau sekurangnya 50% diluar 10 PPU • Tindakan medik layanan KB memperoleh jasa layanan pada skema jaminan JKN • Program Pembinaan Kesertaan KB-MKJP untuk Faskes-KB yang dapat mempertahankan kelangsungan PUS KB-MKJP tahun PENINGKATAN KB-MKJP SDKI Rasio NonMKJP : MKJP STRATEGI NASIONAL PROGRAM CTU Bidan 6 7 CTU Dokter Nakes terampil MKJP Sadesa-KB pada 10 PPU Layanan KB JKN Pembinaan KB- MKJP

28 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PROGRAM KEGIATAN CTU Bidan PENINGKATAN KB-MKJP CTU Bidan 6 CTU Dokter Nakes terampil MKJP Sadesa-KB pada 10 PPU Layanan KB JKN Pembinaan KB- MKJP • Pelimpahan kewenangan tindakan medis PP IBI memperoleh pelimpahan kewenangan tindakan medik KB IUD dan implant untuk pelayanan di daerah pedesaan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer • Kurikulum Pendidikan Program Bidan Pelimpahan kewenangan tindakan medik KB IUD dan implant diterapkan melalui pelatihan pre-service melalui revisi kurikulum Pendidikan Bidan mulai tahun 2014, sehingga 30,000 lulusan sekolah bidan terampil/kompeten melakukan pelayanan KB pasca pendidikan • Pusat Pelatihan Keterampilan Bidan BKKBN bekerjasama dengan PP-IBI menyelenggarakan Pusat Pelatihan Pelayanan KB MKJP IUD dan Implant • Program Supervisi Pasca PelatihanBidan PP-IBI bekerjasama dengan BKKBN melaksanakan program supervisi pasca pelatihan 6

29 RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PROGRAM KEGIATAN CTU Dokter PENINGKATAN KB-MKJP CTU Bidan 6 CTU Dokter Nakes terampil MKJP Sadesa-KB pada 10 PPU & non-PPU Layanan KB JKN Pembinaan KB- MKJP • Pelimpahan kewenangan tindakan medis operatif PB IDI menerima pelimpahan kewenangan dari organisasi profesi Spesialis Obstetri dan Ginekologi (POGI) serta Spesialis Urologi (IAUI) untuk dapat melaksanakan pelayanan KB operatif vasektomi dan tubektomi bagi Dokter Pelayanan Primer yang terlatih • Kurikulum Pendidikan Program Dokter/Dokter Pelayanan Primer Setiap Fakultas Kedokteran di Indonesia memberikan pelatihan pre-servis mencapai tingkat kompetensi mandiri untuk 7200 lulusan Dokter Pelayanan Primer mulai tahun 2014 setiap tahun terampil memberikan layanan KB MKJP • Pusat Pelatihan Keterampilan Dokter/DPP PB-IDI melalui Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer menyelenggarakan Pusat Pelatihan KB MKJP (IUD, implant, tubektomi dan vasektomi) serta Pelatihan kompetensi penanganan komplikasi ringan penggunaan kontrasepsi • Program Supervisi Pasca Pelatihan Dokter/DPP PB-IDI bekerjasama dengan BKKBN menyelenggarakan supervisi pasca pelatihan Dokter Pelayanan Primer 7

30 DATA POTENSI LAYANAN KB MKJP 10 PROPINSI PENYANGGA UTAMA SUMBER : STATISTIK BPS 2012; Laporan F/II/KB/DES/2012

31

32

33

34

35

36

37 5 juta

38


Download ppt "1 Disampaikan pada Pertemuan Forum Konsolidasi Tehnis Program KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional 24 Oktober 2013 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google