Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS Disampaikan oleh: Ir. Surono MPhil Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS Disampaikan oleh: Ir. Surono MPhil Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP."— Transcript presentasi:

1

2 KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS Disampaikan oleh: Ir. Surono MPhil Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP RAKERDA PIMPINAN PTS, Jakarta Indonesia Kompeten

3 ISU-ISU SERTIFIKASI • Profesi • Standar Kompetensi dan peta kompetensi • Sistem asesmen: formatif, sumatif, holistik • Skema sertifikasi: KKNI, Kualifikasi Okupasi, Klaster, Unit  pencapaian pendidikan vokasi. • Link and match CBT & CBA. • Kurikulum berbasis kompetensi. • Kelembagaan sertifikasi. • TUK (Tempat Uji Kompetensi)  dimensi kompetensi • RPL • Rekrutmen SDM industri berbasis kompetensi

4 Ciri-ciri Profesi Terlatih bersertifikat Memberi jasa utk umum Anggota ogranisasi profesi •profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan ketrampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia.

5 KETERPADUAN PEMBANGUNAN KOMPETENSI MENGEMBANGKAN KOMPETENSI  MENDIDIK/MELATIH SAMPAI KOMPETEN MEMASTIKAN DAN MEMELIHARA KOMPETENSI SERTIFIKASI KOMPETENSI PENDIDIKAN & PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI SKKNI

6 Competent Qualified to perform the process of a job

7 KOMPETENSI : Spesifikasi dari pengetahuan dan keterampilan serta sikap dalam penerapan dari pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam suatu pekerjaan atau perusahaan atau lintas industri, sesuai dengan standar kinerja yang disyaratkan.

8  Knowledge in the workplace  Skills in the workplace  Attitude in the workplace

9 MANFAAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI BAGI INDUSTRI : Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten. Membantu dan memastikan industri dalam rekruitmen dan mengembangkan karir tenaga berbasis kompetensi  meningkatkan efisensi HRD  efisiensi nasional. BAGI TENAGA DAN CALON TENAGA KERJA Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi merencanakan karirnya. Membatu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri

10 MANFAAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PROFESI BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA PELATIHAN Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program pendidikan. Membantu memastikan pencapain hasil pendidikan yang tinggi. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserya didik selama proses diklat.

11 • Undang-Undang 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. • UU NO 20/2003 tentang Sisdiknas, • UU 12/12 tentang pendidikan Tinggi • PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional • PP 23/2004 tentang BNSP. • PERPRES 8/2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. • Permenakertrans nomor 5/2012 tentang Sistem Standardisasi kompetensi Kerja Nasional • Permenakertrans nomor 8/2012 tentang Tata Cara Penetapan Standardisasi kompetensi Kerja Nasional Indonesia  Guidelines for Development of Regional Model Competency Standards – International Labor Organization, Acuan

12  Skema sertifikasi: Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

13 JENIS SKEMA-SKEMA SERTIFIKASI PROFESI Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional Indoensia Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (cluster) Skema Sertifikasi Unit KompetensiSkema Sertifikasi Profisiensi

14 S2 S1 S3 Sekolah Menengah Umum Profesi Spesialis D I D IV D III D II Sekolah Menegah Kejuruan Subspesialis AHLI TEKNISI/ANALIS OPERATOR KKNI DAN KERANGKA KESETARAANNYA

15 Skema sertifikasi KKNI Sertifikat

16 PENERAPAN SKKNI KEMAMPUAN TELUSUR DAN EKIVALENSI DENGAN SISTEM DIKLAT, SERTIFIKASI DAN SOP INDUSTRI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN KERJA Judul Learning material Ruang lingkup diklat Pencapaian hasil pembelajaran (LO) Kriteria evaluasi belajar Kontektualisasi diklat evaluasi Judul Unit Deskripsi unit Elemen KUK Batasan Veriabel Panduan Penialaian PENERAPAN PADA ORGANISASI/IND USTRI Judul SOP Ruang lingkup SOP Langkah-langkah proses Instruksi kerja Spesifikasi sesuai dengan konteks QA SERTIFIKASI Skema sertifikasi unit kompetensi Ruang lingkup asesmen Elemen asesmen Kriteria pencapaian Kompetensi Kontektualisas asesmen dan spesifikasi Penduan asesmen

17 Skema sertifikasi OKUPASI Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional SKKNI 6 SKKNI 3 SKKNI 7 SKKNI 4 + Pre- requisites SKKNI 6

18 Skema sertifikasi Klaster/paket SKKNI 2 SKKNI 3 SKKNI 5 SKKNI 4 + Pre- requisites SKKNI 6 Skema sertifikas i klaster

19 Skema Sertifikasi Unit Kompetensi Unit Kompetens i Pre- requisite

20 • Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Standar Kompetensi lainnya: o Standar Kompetensi Internasional o Standar Kompetensi Khusus

21 Standar Kompetensi  Menggambarkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri  Dibuat oleh industri  Merupakan pedoman dasar pelatihan, untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian  Merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan

22 21 TUJUAN BISNIS (Bisnisn Purpose) AREA FUNGSI KUNCI (key function area) FUNGSI UTAMA (major functions) FUNGSI DASAR (basic function) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI FUNGSI DASAR (basic function) ELEMEN KUK BATASAN VARIABEL + PANDUAN PENILAIAN + KOMPETENSI KUNCI PEMETAAN KOMPETENSI RMCS Regional Model Competency Standards • PERMENAKERTRANS 8/2012. • RMCS 2006

23 CONTOH PETA FUNGSI PENGEMBANGAN ASURANSI BISNIS ASURANSI REASURANSI UNDERWRITING AKTUARIA •Pengumpulan & Verifikasi Dokumen PIALANGPENIALAIAN KERUGIAN KLAIM •Penilaian Risiko •Pembuatan Keputusan dan Penetapan T/C & premi •Penyusunan Pedoman Underwriting •Pembuatan Laporan •Penerimaan Klaim •Penyelesaian Klaim •Pemulihan Klaim •Pengadministrasian Dukumen Klaim •Penilaian dan Perhitungan Manfaat •Memelihara Dokumen Klaim dan Pelaporan •Penempatan Reasuransi Treaty •Penempatan Reasuransi Fakultatif •Klaim dan Reasuransi Administrasi •Pricing Reasuransi •Penjualan (Selling) •Konsultasi (Consultating) •Penangan Klaim (Claims Handling) •Pemenuhan Kebutuhan (Complying) •Penetapan Tarif Premi dan Keuntungan •Penetapan Kewajiban Aktuaria •Studi Pengalaman •Laporan ke Regulator •Proyeksi Rencana Kerja •Penentuan ada tidaknya tanggung jawab policy •Pengumpulan Data •Penghitungan nilai kerugian •Penerbitan Laporan

24

25 CONTOH

26

27 LEVELKOMPE TENSI UMUM KOMPETENSI INTIKOMPETE NSI PILIHAN DIPLOMA III  SERTIFIKAT 5 KKNI Tabel KKNI

28

29

30 Dimensi Kompetensi •Melaksanakan tugas individu Task Skill •Mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan Task Management Skills •Kemampuan merespon dan mengelola kejadian ireguler dan masalah Contingency Management Skills •Kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja Job/Role Environment Skills •Kemampuan untuk mengdaptasi pesyaratan baru/ standar baru/ regulasi baru (*beberapa negara menyatukan dimensi ini dengan skills for employability) Transfer Skills TUK

31 Harmonization on Conformity assessment and its traceability International Labour Organization ILO: Guidelines on Competency Standard and certification development Mutual Recognition Arrangement on Competency Standardization and Certification Accreditation Authority Give accreditation to Vocational Education and training organisations ISO Technical regulations Personel Certification Bodies Certify personel ILO-CBA, ISO technical regulations PERSONEL (have an assurance) STANDARDS OF COMPETENCE (RMCS) Vocationa Education and Training Bodies ILO- CBT+ technical regulations Accreditation/Certification Authority Give accreditation to Certtification organisations ISO technical regulations International Organization for Standardization (ISO): Standard for QMS

32 Bagaimana KKNI dan sertifikasi profesi meningkatkan daya saing PTS • KKNI memberikan pedoman penjaminan mutu pencapaian pembelajaran. • KKNI dan sertifikasinya membantu PTS meyakinkan kepada masayarakat industri dan masyarakt pada umumnya bahwa pencapaian pembelajarannya adalah sesuai standar. • KKNI memastikan kesetaraan atau lebih pencapaian pembelajaran dengan kulifikasi yang dibutuhkan industri. • KKNI memberikan kepastian kepada para calon mahasiswa bahwa PTS mempunyai daya saing. • KKNI dan sertifikasi profesi memberikan jenjang karir (career path) yang pasti bagi mahasiswa sesuai dengan pilihannya. • KKNI dan sertifikasinya memastikan pencapaian kualifikasi profesi sejak di pendidikan tinggi.

33 REPOSISI PENDIDIKAN PTS UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING • MEMASTIKAN LINK AND MATCH ANTARA KOMPETENSI LULUSAN DENGAN KOMPETENSI KERJA DENGAN PENERAPAN KKNI DAN SERTIFIKASI PROFESI • MENUJU PENDIDIKAN VOKASI  PROFESI  SPESIALIS • PENDIDIKAN BERBASIS KOMPETENSI  MENDIDIK SAMPAI KOMPETEN. • MENGHASILKAN PROFESI DENGAN BERSERTIFIKAT KOMPETENSI: KUALIFIKASI KKNI, KUALIFIKASI OKUPASI NASIONAL, KLASTER ATAUPUN UNIT KOMPETENSI. • MEMASTIKAN LINK AND MATCH PENDIDIKAN DAN DUNIA KERJA DENGAN PENGEMBANGAN SERTIFIKASI KOMPETENSI DALAM SISTEM MANAJEMEN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI. • RPL  MULTI EXIT MULTI ENTRY

34 POTENSI PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PADA PENDIDIKAN • Pengembangan LSP dan Sertifikasi Kompetensi Pihak 1 pendidikan: o Tetap memastikan dan menjaga impartiality. o Asesmen dilakukan secara formatif, sumatif dan holistik, yg dapat diterapkan pada ujian reguler ataun terpisah o Skema sertifikasi sesuai sistem skema sertifikasi nasional. o Sertifikasi dapat dilakukan pada setiap unit kompetensi, klaster, KKNI, dan atau Kualifikasi okupasi. o Kompetensi setelah sertifikasi dipelihara oleh LSP PIHAK 1 melalui surveilan selama dalam proses pendidikan. o Kompetensi dan kualifikasi setelah lulus dapat langsung link and match dilanjutkan dalam LSP pihak ke 2 dan 3.

35 LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SERTIFIKASI PADA PENDIDIKAN TINGGI • Pemetaan kompetensi sesuai fungsi bisnis/disiplin. • Identifikasi dan pengembangan standar kompetensi. • Identifikasi Standar kompetensi dalam KKNI • Pemetaan dan Pengembangan skema sertifikasi profesi. • Pengembagan SDM pengembangan sertifikasi profesi (Perumus standar Pelatih/ pengajar berbasis kompetensi, Asesor kompetensi, pengelola manjemen LSP, auditor LSP, pengembang skema sertifikasi). • Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. • Pengembangan LSP pihak 1 pendidikan. • Pelaksanaan sertifikasi kompetensi peserta didik pendidikan. • Sosialisasi dan komunikasi, serta me-link-kan dengan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM industri. • RPL

36 NOKEGIATANBULAN Pemetaan kompetensi 2Pengembangan standar Kompetensi 3Identifikasi SKKNI kedalam KKNI 4Pemetaan skema sertifikasi 5Pengembangan SDM pengembangan KKNI dan sertifikasi profesi (Perumus standar, pendidik berbasis kompetensi, asesor kompetensi, pengelola dan auditor LSP, pengembang skema sertifikasi) 6Penembangan kurikulum berbasis kompetensi 7Pengembangan LSP Pihak 1 8Pelaksanaan sertifikasi kompetensi 9Sosialisasi komunikasi dengan industri dalam link and match pengembangan SDM berbasis komnpetensi (RCC, rekrutmen, asesmen, appraisasl, remunerasi berbasis kompetensi) 10RPL ALTERNATIF LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN SERTIFIKASI 2013

37 Terima kasih atas perhatian anda


Download ppt "KKNI dan Sertifikasi Profesi untuk meningkatkan Daya Saing Lulusan PTS Disampaikan oleh: Ir. Surono MPhil Ketua Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google