Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia By Vetty Priscilla FKep Unand.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia By Vetty Priscilla FKep Unand."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia By Vetty Priscilla FKep Unand

2 Kebijakan Kesehatan Merupakan tindakan yang mempunyai efek terhadap institusi, organisasi, pelayanan, dan pendanaan dari sistem pelayanan kesehatan…..(kebijakan kesehatan) penting dalam pemberian pelayanan kesehatan pada: -- public goods -- private goods -- LSM kesehatan

3

4 •Konteks : kegiatan, waktu -- Hal dibicarakan, di formulasikan •Aktor: orang yang berpartisipasi -- Mempengaruhi pembuatan kebijakan •Proses: tindakan, jalan -- Pengembangan dan implementasi kebijakan •Konten: isi, isue -- Menjelaskan tujuan

5 Fenomena Kesehatan •Pola penyakit semakin kompleks Penyakit tidak menular  demand pely kuratif (rawat inap) •Sistem pelayanan kesehatan tidak merata Angka kesakitan & kematian klg miskin >> klg kaya •Kinerja pelayanan kesehatan sektor publik cendrung  Swasta dominasi pelayanan  Penduduk miskin: pely kesehatan non-medis

6 •Pendanaan kesehatan cendrung rendah dan tidak merata  sebagian besar dana bukan dari pemerintah, dari dana tsb, sbgn besar dr kantong pribadi •Munculnya penyakit-penyakit baru  HIV (provinsi tertentu: industri, tambang, turism)  flu burung  flu babi

7 Reformasi Sektor Kesehatan Desentralisasi

8 •Pemindahan wewenang untuk membuat keputusan, manajemen yang digunakan dan mengunakan sumber-sumber yang ada •Perpindahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah - Administrasi - sub-ordinat unit

9 Tipe Desentralisasi: kekuasaan •Dekonsentrasi (fungsi/integrasi) Sama departemen •Devolusi Level rendah dari pemerintah •Delegation to semi-independant agencies Kemandirian dari pemerintah •(Privatisation)

10 Figure 1: Functional Deconcentration (example) Ministry of Health (HQ) Ministry of Agriculture (HQ)Ministry of Education (HQ) Regional Health OfficeRegional Agriculture OfficeRegional Education Office District Health OfficeDistrict Agriculture OfficeDistrict Education Office = main line managerial authority Key

11 Prime Minister’s Office or Ministry of Interior Ministry of Education (HQ) Ministry of Health (HQ) Regional Health Office Regional Education Office Regional Commissioner’s Office District Health OfficeDistrict Educational Office District Commissioner’s Office

12 Key Central Government State Level Local Government Ministry of Health Figure 3: Devolution (example) = relations between levels of government

13 Ministry of Health Semi-autonomous hospital Figure 4: Delegation (example)

14 Kenapa Desentralisasi? •Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan •Memberikan kesempatan kepada pemerintahan lokal untuk mengunakan dana pada program yang mereka pedulika/butuhkan ex: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll •Meningkatan alur informasi secara cepat, meningkakan efisiensi •Memberdayakan masyarakat yang potensial seperti pengusaha lokal

15 Pelaksanaan di Indonesia? •Tahun 2001 •Dana 10% pusat  50% daerah  pely kesehatan < responsif thd kebutuhan -- fokus: gaji pegawai & cendrung kuratif, -- preventif & promotif sering terabaikan sehingga pely public goods  pertimbangan ekonomi sering terabaikan  disparitas antar daerah

16 Masalah yang sering di temui •Melemahkan ‘public sector’  pemerintah lokal tidak siap •Melemahkan departemen kesehatan??  Perubahan peraturan •‘ineguity’  pemasukan pemerintah lokal tergantung aktivitas ekonomi di kota •Konflik  banyak kepentingan •Peningkatan pengeluaran administrasi

17 Diskusikan dengan teman sebangku, apa saja yang mengalami reformasi dalam sektor kesehatan??


Download ppt "Kebijakan Kesehatan Terkait Politik di Indonesia By Vetty Priscilla FKep Unand."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google