Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Usman Sumantri Upaya Promotif dan Preventif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PPK 1,2,3) dalam Era BPJS.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Usman Sumantri Upaya Promotif dan Preventif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PPK 1,2,3) dalam Era BPJS."— Transcript presentasi:

1 Usman Sumantri Upaya Promotif dan Preventif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PPK 1,2,3) dalam Era BPJS

2 I. PENDAHULUAN

3 Sistem Kesehatan Nasional Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya (Perpres No 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional)

4 Sub Sistem SKN 1.upaya kesehatan; 2.penelitian dan pengembangan kesehatan; 3.pembiayaan kesehatan; 4.sumber daya manusia kesehatan; 5.sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; 6.manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan; dan 7.pemberdayaan masyarakat

5 PELAKSANAAN SKN Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif (Perpres No 72 Tahun 2012 ttg Sistem Kesehatan Nasional)

6 BIAYA KES UKM UKP Penduduk Miskin Penduduk Mampu Pem Jaminan Kesehatan sukarela Masy JK wajib AP PenggalianPengalokasianPembelanjaan Public-Private Subsistem Pembiayaan Kesehatan  Apa Yang Menjadi Prioritas Dibiayai Pemerintah??

7 UPAYA PELAYANAN KESEHATAN • Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat Upaya Kesehatan Upaya Kesehatan Perorangan Upaya Kesehatan Masyarakat

8 UPAYA PELAYANAN KESEHATAN 1. PHBS, Penurunan Gizi Buruk Masyarakat penanggulangan KKP 2. Penurunan Kematian Ibu, Bayi dan ABA 3. Pemberantasan TBC, Polio, Tetanus, Campak, Hepatitis 4. Pemberantasan Malaria, Pengendalian HIV/AIDS 5. Menjamin akses air bersih, akses obat, essensial, Alkon, Pasar sehat, kali bersih, pembangunan berwawasan kes UKM UKP Operasional (BOK, DTPK, DBK) SPM (4 pelayanan dan 18 Indikatro Sistem Jaminan Kesehatan KOMPREHENSIF UHC

9 5 (LIMA ) TINGKAT PENCEGAHAN (FIVE LEVELS OF PREVENTION) PROMOSI KESEHATAN Perlindungan khusus melalui imunisasi (specific protection) Diagnosisi dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) Membatasai atau mengurangi kecacatan (Disablity limitation) Pemulihan (Rehabilitation)

10 II. PENGATURAN MANFAAT DALAM JKN

11

12 UU 40/2004 pasal 22 : 1.Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. 2.Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya. PENYIAPAN PAKET MANFAAT DASAR

13 PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (1) Pasal 20 (1 ) Setiap Peserta berhak memperoleh Manfaat Jaminan Kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. (2) Manfaat Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis. khusus untuk pemateri

14 PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (2) Pasal 20 lanjutan (3)Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. (4) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Manfaat akomodasi dan ambulans. (5) Manfaat akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan skala besaran iuran yang dibayarkan. (6) Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. khusus untuk pemateri

15 PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (3) Pasal 21 (1) Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan: a. penyuluhan kesehatan perorangan; b. imunisasi dasar; c. keluarga berencana; dan d. skrining kesehatan. (2) Penyuluhan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. khusus untuk pemateri

16 PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (4) Pasal 21 lanjutan (3)Pelayanan imunisasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DPTHB), Polio, dan Campak. (4) Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. (5) Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. khusus untuk pemateri

17 PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (5) Pasal 21 lanjutan (6)Pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu. (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pelayanan skrining kesehatan jenis penyakit, dan waktu pelayanan skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri. khusus untuk pemateri

18 PENGATURAN MANFAAT JK DALAM PERPRES JK (6) Pasal 22 (1)Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. administrasi pelayanan; 2. pelayanan promotif dan preventif; 3. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif; 5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama; dan 8. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. khusus untuk pemateri

19 6/20/2014www.jpkm-online.net19 Structured Self Care Primary Care Secondary Tertiary Tertiary Care Secondary Care Primary Care Self Care Unstructured Jaminan Kesehatan (Terstruktur) ‘Strukturisasi Yankes’ Sistem Rujukan

20 6/20/2014www.jpkm-online.net20 Mengapa Strukturisasi Penting? Healthy Terminally ill Sick 85% 15% Primary Care Secondary and Tertiary Cares

21 Reorientasi sistem pelayanan kesehatan ( reorient health services ) sistem pelayanan kesehatan tidak lagi berorientasi kuratif dan rehabilitatif, tetapi mengarah pada upaya-upaya promotif dan preventif untuk mewujudkan keluarga sehat Merespon kesenjangan dalam pelayanan kesehatan Menjembatani terciptanya keadilan dalam pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, sangat terpencil dan perbatasan. Menempatkan masyarakat sebagai subyek utama kesehatan  Mendorong dan memungkinkan masyarakat menjaga kesehatan sendiri dan keluarga.  Menempatkan masyarakat sebagai pelaku esensial dalam meningkatkan status kesehatan. UPAYA PROMOSI KESEHATAN PADA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER KEMENKES NO.585/MENKES/SK/V/2007

22  Memberikan pelayanan yang komprehensif dan holistic kepada masyarakat  Ada satu unit khusus yang memiliki fungsi dan tugas memberikan informasi, penjelasan dan penyuluhan kepada pasien, pengunjung dan masyarakat  Mengirim Tenaga Medis/Keperawatan/Tenaga Kesehatan masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai masalah kesehatan yang biasa terjadi dimasyarakat dan juga memberikan penyuluhan mengenai pencegahan dan peningkatan kesehatan  Muatan materi informasi dapat berisikan segala sesuatu tentang masalah kesehatan masyarakat seperti: PHBS, masalah kesehatan lingkungan, masalah kesehatan reproduksi, masalah gizi masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja, dll. MODEL LAYANAN “PROMOTIF & PREVENTIF” DI FASKES PRIMER LAINNYA :

23 III. NAKES PROMKES

24 Arah Pengembangan ( ) Sejalan Dengan Implementasi JK-SJSN 24 Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan Arah pengembangan tenaga kesehatan sejalan dengan arah pengembangan upaya kesehatan, dari tenaga kuratif bergerak ke arah tenaga preventif, promotif sesuai kebutuhan RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV Pendukung/penunjang Upaya Kuratif Upaya Preventif, Promotif Universal Coverage Universal Coverage 20/06/2014

25 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 9599 Puskesmas. Jika kebutuhan tenaga pengelola Promosi Kesehatan per puskesmas minimal dibutuhkan 1 orang tenaga D3/D4/S1. Maka dibutuhkan sekitar 9599 tenaga D3/D4/S1 pengelola promkes/pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia untuk memenuhi Puskesmas. Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

26 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada sekitar 2184 Rumah Sakit di Indonesia. Minimal setiap RS membutuhkan: •2 org D3 Kes •1 org S1 Kes/Kesmas D3 KesS1 Kes/Kesmas 2 org x 2184 RS = tenaga D3 Kes 1 org x 2184 RS = tenaga S1 Kesmas Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

27 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 508 kabupaten/kota di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Kab/Kota membutuhkan: •3 org D3 Kes •2 org S1 Kes/Kesmas •1 org S2 Kes/Kesmas. D3 KesS1 Kes/KesmasS2 Kes/Kesmas 3 org x 508 kab/kota = 1724 tenaga D3 Kes 2 org x 508 kab/kota = 1016 tenaga S1 Kesmas 1 org x 508 kab/kota = 508 tenaga S2 Kesmas Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

28 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Minimal setiap Dinas Kesehatan Provinsi membutuhkan: •5 org D3 Kes •3 org S1 Kesmas •2 org S2 Kesmas. D3 KesS1 KesmasS2 Kesmas 5 org x 34 Provinsi = 170 tenaga D3 Kes 3 org x 34 Provinsi = 102 tenaga S1 Kesmas 2 org x 34 Provinsi = 68 tenaga S2 Kesmas Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah

29 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah Rata-rata Jumlah Tenaga Penyuluh Kesehatan di Puskesms, Rifaskes 2011

30 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN Kepmenkes: Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005, ttg Pedoman Pelaksanaan Promkes di Daerah Tenaga Penyuluh Kesehatan/ Promkes di Puskesmas menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Rifaskes 2011

31 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN 1. Dukungan kebijakan (regulasi, SDM, dana, dan sarana) masih minim dalam upaya pemberdayaan masyarakat. 2. Ketenagaan promosi kesehatan secara kuantitas masih kurang memadai, serta dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas yang ada. 3. Peningkatan kualitas dilakukan dg pendidikan dan pelatihan

32 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN 4.Pengembangan tenaga Promosi Kesehatan –Tenaga Promkes disiapkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan baik Puskesmas maupun RS –Dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan •Pelatihan dilakukan bagi tenaga kesehatan yg sudah ada •Pendidikan dilakukan untuk memproduksi khusus tenaga Promotor Kesehatan –Pengembangan pendidikan Promkes diarahkan utk menghasilkan tenaga promotor kesehatan yg memiliki kemampuan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam bidang Promosi Kesehatan

33 33 TERIMA KASIH

34 34 RPJM BIDANG KESEHATAN Arah Pembangunan Akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap 2.Fokus : a.KIA b.Yankes Maskin c.Usila d.Penanggulangan penyakit dan Gizi buruk e.Penanggulangan Masalah kesehatan akibat bencana f.Yan Terpencil, tertinggal, dan perbatasan RPJP BIDANG KESEHATAN 2005 – 2025 Sasaran •UHH 69 – 73,7 Thn •AKB 15,5/1000 kelahiran hidup •AKI 74/ kelahiran hidup •Prevalen Gizi Buruk 9,5 % Strategi •Pembangunan Berwawasan kesehatan •Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah •Pengembangan Upaya dan pembiayaan kesehatan •Pengembangan dan Pendayagunaan SDM kes •Penanggulangan Keadaan darurat kesehatan 1.JKN 2.MDG’s 3.Pelayanan Kesehatan Primer

35 PENDEKATAN UPAYA KESEHATAN PROMOSI KESEHATAN PREVENTIF KURATIF REHABILITATIF UU KESEHATAN NO.36/2009 Dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan

36 5 (LIMA ) TINGKAT PENCEGAHAN (FIVE LEVELS OF PREVENTION) PROMOSI KESEHATAN Perlindungan khusus melalui imunisasi (specific protection) Diagnosisi dini dan pengobatan segera (early diagnosis and prompt treatment) Membatasai atau mengurangi kecacatan (Disablity limitation) Pemulihan (Rehabilitation)

37 SISTIM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN PRIMER PELAYANAN SEKUNDER PELAYANAN TERSIER UKM UKP SKN 2012 Perpres 72/2012

38 KETENAGAAN PROMOSI KESEHATAN PROVINSI YANG MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL PROVINSI YANG TIDAK MEMILIKI TENAGA FUNGSIONAL 17 Provinsi15 Provinsi

39 Peta Jalan Distribusi SDM Kesehatan Pemetaan keadaan dan kebutuhan nakes di fasyankes • 79% Puskesmas mempunyai dokter sesuai standar • 52 % RS mempunyai dokter sesuai standar • 79% Puskesmas mempunyai dokter sesuai standar • 52 % RS mempunyai dokter sesuai standar • 85% Puskesmas mempunyai Nakes sesuai standar • 60% RS mempunyai Nakes sesuai standar • 85% Puskesmas mempunyai Nakes sesuai standar • 60% RS mempunyai Nakes sesuai standar Melakukan feed back ke unit dan daerah Menyusun rencana distribusi nasional Menyusun prioritas penempatan Menyusun NSPK Kajian Distribusi Melakukan feed back ke unit dan daerah Penempatan nakes Sosialisasi aturan dan implementasi Pemantauan & review regulasi Penempatan nakes Penyusunan model distribusi Penempatan nakes Sosialisasi aturan dan implementasi Pemantauan & review regulasi

40 Pola Ketenagaan Minimal Upaya Wajib Puskesmas No.Jenis Tenaga Puskesmas Non PerawatanPerawatan 1Dokter Umum12 2Dokter Gigi11 3Apoteker01 4Tenaga Kesmas (S1)11 5Perawat (S1-Ners)01 6Tenaga Promkes (DIV)11 7Epidemioligis (DIV)11 8Bidan (DIII)46 9Perawat (DIII)610 Sanitarian (DIII)11 11Nutrisionis (Ahli Gizi/ DIII)11 12Perawat Gigi (DIII)11 13Asisten Apoteker11 14Analis Kesehatan (DIII)11 15Tenaga Pendukung/ Juru (SMK Kes)

41 PENGATURAN JK DALAM SJSN • Pasal 19 (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective. khusus untuk pemateri

42 42 RPJM BIDANG KESEHATAN Arah Pembangunan Akses Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap 2.Fokus : a.KIA b.Yankes Maskin c.Usila d.Penanggulangan penyakit dan Gizi buruk e.Penanggulangan Masalah kesehatan akibat bencana f.Yan Terpencil, tertinggal, dan perbatasan RPJP BIDANG KESEHATAN 2005 – 2025 Sasaran •UHH 69 – 73,7 Thn •AKB 15,5/1000 kelahiran hidup •AKI 74/ kelahiran hidup •Prevalen Gizi Buruk 9,5 % Strategi •Pembangunan Berwawasan kesehatan •Pemberdayaan Masyarakat dan Daerah •Pengembangan Upaya dan pembiayaan kesehatan •Pengembangan dan Pendayagunaan SDM kes •Penanggulangan Keadaan darurat kesehatan 1.JKN 2.MDG’s 3.Pelayanan Kesehatan Primer


Download ppt "Usman Sumantri Upaya Promotif dan Preventif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PPK 1,2,3) dalam Era BPJS."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google