Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Page 1 PERBANKAN SYARIAH SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Page 1 PERBANKAN SYARIAH SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH."— Transcript presentasi:

1

2 Page 1 PERBANKAN SYARIAH SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH

3 Page 2 Bank Sebagai Lembaga Intermediary SURPLUS SPENDING UNIT (SSU) BANK (Lembaga Intermediary) DEFISIT SPENDING UNIT (DSU) MASYARAKAT Dana Bagi Hasil PenghimpunanPenyaluran

4 Page 3 LANDASAN HUKUM 1.UU No. 7 Tahun UU No. 10 Tahun 1998Dual banking System 3.UU No. 23 Tahun PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 5.PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah 6.PBI No.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. 7.UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah •

5 Page 4 UU No 7/92 tentang Perbankan UU No 10/98 tentang perubahan UU 7/92 DUAL BANKING SYSTEM

6 Page 5 Sejak adanya UU No. 7 Tahun 1992 sistem perbankan Indonesia mulai menggunakan “dual banking system” yaitu: - Bank Konvensional - Bank Syariah Ps 6 Huruf m UU NO.7 Tahun 1992: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai yg ditetapkan dlm Peraturan Pemerintah”

7 Page 6 •Pasal 1 ayat 3 UU No.10 Tahun 1998: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. •Pasal 1 ayat 4 UU No.10 Tahun 1998: BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dual Banking System lebih ditegaskan lagi dengan perubahan UU No.7 Tahun 1992 yaitu UU No. 10 Tahun 1998

8 Page 7 Negara yang memakai dual banking system, antara lain : • Malaysia • Indonesia • Brunei Darusalam • Saudi Arabia • Bahrain Singapura menyatakan diri sebagai pusat keuangan Islam, dengan tujuan mendapatkan dana-dana dari Timur Tengah Bank-bank konvensional yang membuka pelayanan syariah, antara lain : Citibank, HSBC, UBS, Amex, ANZ, BNP-Paribas, Chase Manhattan, Dow Jones Islamic Index dan FTSE Index Di Indonesia terdapat 3 BU Syariah, 20 BU dengan UUS, 105 BPRS, dan 531 kantor layanan syariah

9 Page 8 TIPE BANK SYARIAH DI INDONESIA BANK SYARIAH BUS BUK - UUS BPRS KC BA - UUS

10 Page 9 KETENTUAN KELEMBAGAAN BUS •Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah •SE BI No. 7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005 •SE BI No. 8/9/DPbS tanggal 1 Maret 2006 perihal Perubahan atas SE BI No. 7/5/DPbS •Peraturan Bank Indonesia No.5/25/PBI/2002 tanggal 10 November 2003 dan SE Ekstern No.6/15/DPNP tanggal 31 Maret 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)

11 Page 10 •Badan Hukum – Perseroan Terbatas; – Koperasi; atau – Perusahaan Daerah •Modal Disetor pendirian BUS sekurang- kurangnya sebesar Rp1 Trilyun •Kepemilikan : WNI dan atau badan hukum Indonesia; atau WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan atau badan hukum asing secara kemitraan KETENTUAN UMUM BUS

12 Page 11 KANTOR PUSAT BUS KC Syariah KC Syariah LN KPw KCP Syariah KK Syariah Unit Pelayanan Syariah - ATM, Payment Point dll KLN STRUKTUR JARINGAN KANTOR BUS

13 Page 12 STRUKTUR ORGANISASI PERBANKAN SYARIAH Bank Syariah Seutuhnya KOMISARIS PENGAWAS INTERN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIREKSI DIVISI

14 Page 13 Unit Usaha Syariah DIVISI KONVENSIONAL KOMISARIS PENGAWAS INTERN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DIREKSI DIVISI KONVENSIONAL DIVISI KONVENSIONAL UNIT USAHA SYARIAH

15 Page 14 •Badan Hukum BPRS –Perseroan Terbatas; –Koperasi; –Perusahaan Daerah; –Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah •Modal disetor minimum sebesar :  Rp.2 milyar untuk Jabodetabek  Rp.1 milyar untuk ibukota provinsi  Rp.500 juta untuk Kabupaten/Kota lain di luar Jabodetabek dan ibukota provinsi BANK PERKREDITAN SYARIAH (BPRS)

16 Page 15 KELEMBAGAAN & PERIZINAN BANK SYARIAH

17 Page 16 KANTOR PUSAT BPRS KC Syariah KK Syariah - ATM, Payment Point dll Keg. Kas Di luar Kantor Dalam provinsi yg sama STRUKTUR JARINGAN KANTOR BPRS Dalam kabupaten/kota yg sama atau berbatasan (provinsi dapat berbeda)

18 Page 17 Aktivitas Bank Syariah •PENGHIMPUNAN DANA –Simpanan Masyarakat •wadiah •mudharabah –Prinsip lainnya sesuai syariah •PENGHIMPUNAN DANA –Simpanan Masyarakat •wadiah •mudharabah –Prinsip lainnya sesuai syariah •PENYALURAN DANA –Investasi dan pembiayaan •musyarakah •mudharabah –Jual beli •murabahah •salam •istishna –Sewa-menyewa •ijarah •ijarah muntahiyyah bittamlik –prinsip lainnya sesuai syariah •PENYALURAN DANA –Investasi dan pembiayaan •musyarakah •mudharabah –Jual beli •murabahah •salam •istishna –Sewa-menyewa •ijarah •ijarah muntahiyyah bittamlik –prinsip lainnya sesuai syariah

19 Page 18 JENIS-JENIS PRODUK PERBANKAN SYARIAH 1.Wadi’ah (Titipan) Titipan dana oleh bank pada nasabah, atau oleh nasabah pada bank Contoh : Giro, SWBI, Antar Bank 2.Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment) Kerjasama antara bank dan nasabah, pihak pertama menyediakan seluruh modal, pihak kedua mengelola Contoh : Tabungan, Deposito Berjangka, Pooling Fund 3.Murabahah (Cost-Plus-Sale Contract) Nasabah pesan komoditi, bank membelinya, kemudian menjual kepada nasabah dengan mark-up Contoh : Pembiayaan jual beli rumah

20 Page Musyarakah (Equity Partnership) Kerjasama mengelola proyek bisnis, keuntungan dibagi antara pihak Contoh : Joint Financing atas suatu proyek 5. Ijarah (Financial Lease) Pemindahan hak pakai dengan membayar sewa untuk kemudian dimiliki Contoh : Pembiayaan leasing KPR dan Mobil 6. Wakalah (Deputyship) Bank menerima mandat dari nasabah untuk melaksanakan suatu kegiatan Contoh : Kegiatan Remittance

21 Page 20 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional PARAMETERBANK SYARI’AHBANK KONVENSIONAL Landasan hukumUU Perbankan Syari’ah, dan Landasan Syariah UU Perbankan ReturnBagi hasil, margin pendapatan sewa, komisi/fee Bunga, komisi/fee Hubungan dengan nasabahKemitraan, Investor-investor, investor-pengusaha Debitur-kreditur Fungsi dan kegiatan BankIntermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan Intermediasi, jasa keuangan Prinsip dasar operasiAnti riba dan anti maysirTidak anti riba dan maysir Prioritas pelayanan1.Tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam) 2.Bagi hasil, jual beli, sewa 1.Bebas nilai (prinsip materialis) 2.Bunga OrientasiKepentingan publikKepentingan pribadi

22 Page 21 PARAMETERBANK SYARI’AHBANK KONVENSIONAL Hubungan nasabahLebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko Kepastian pengembalian pokok dan bunga Aspek legalitasMenggunakan akadTidak menggunakan akad Lembaga penyelesaian sengketaPengadilan, Badan arbitrase syari’ah nasional Pengadilan, Badan Arbitrase Risiko Investasi1.Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran 2.Tidak mungkin terjadi negative spread 1.Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank 2.Kemungkinan terjadi negative spread Monitoring pembiayaan/KreditMemungkinkan bank ikut dalam manajemen nasabah Terbatas pada administrasi Struktur Organisasi PengawasDewan komisaris, Dewan Pengwas Syariah, Dewan Syariah Nasional Dewan komisaris Criteria pembiayaanBankable, HalalBankable, Halal atau haram

23 Page 22 Perbedaan lain meliputi aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. a) Akad dan Aspek Legalitas •Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut: •Rukun : Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Akad/ Ijab Kabul. •Syarat : misalnya, barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.

24 Page 23 b) Lembaga Penyelesaian Sengketa •Jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak dapat tidak menyelesaikannya di peradilan, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. (Badan Arbitrase Nasional : Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia)

25 Page 24 c) Struktur Organisasi •Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk- produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

26 Page 25 d) Pembiayaan Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut: •Apakah objek pembiayaan halal atau haram? •Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat? •Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? •Apakah proyek berkaitan dengan perjudian? •Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?

27 Page 26 e) Lingkungan kerja dan Corporate Culture Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Antara lain dalam hal : -etika (amanah dan shiddiq) -cara berpakaian dan tingkah laku, akhlakul karimah dalam menghadapi nasabah maupun rekan kerjanya -skilfull dan professional, mampu mengerjakan tugas team-work dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi -reward and punishment diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

28 Bank Syariah Giro & Tabungan Deposito Pool Dana Trade Financing Investment Financing Bagi Hasil Bonus Bagi Hasil Bank Islam Fee Based Margin/Mark-Up InvestorEntrepreneur Titipan Investasi Jual-Beli

29 Bank Konvensional Giro & Tabungan Deposito Pool Dana Bunga Bank Konvensional Kredit KreditorDebitor Bunga

30 Page 29 SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Lokakary a MUI Pengenalan Dual banking system Diperbolehkannya bank beroperasi secara dual system BI membuat dan menetapkan peraturan kelembagaan perbankan syariah Pengembangan PUAS & SWBI Peserta sepakat untuk segera mendirikan bank syariah Bank Muamalat Indonesia berdiri sebagai hasil dari pertemuan tahunan MUI pd bulan Agustus 1990 •UU no. 10/1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional •Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah. •UU no. 10/1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional •Bank konvensional diperkenankan membuka KC syariah. UU no.23/1999: BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg menggunakan prinsip syariah Berdiri BUS kedua Dibuka KCS untuk yang pertama kalinya BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan Perbankan Syariah UU no.23/1999: BI bertanggungjawab terhadap pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah BI dapat menetapkan kebijakan moneter dg menggunakan prinsip syariah Berdiri BUS kedua Dibuka KCS untuk yang pertama kalinya BI memiliki Tim Penelitian dan Pengaturan Perbankan Syariah Keluarnya Reg. Operasional & Kelembagaan Kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah BPS lahir 2001


Download ppt "Page 1 PERBANKAN SYARIAH SERI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google