Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E. M. Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E. M. Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN."— Transcript presentasi:

1 UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E. M. Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB

2 OUTLINE LATAR BELAKANG POKOK-POKOK PIKIRAN 1 2 PENUTUP 3

3 LATAR BELAKANG 1

4 PERINGKAT INDONESIA MENINGKAT DARI #55 (TAHUN ) MENJADI #38 (TAHUN )

5 DARI ke KORUPSI MEMBURUK - KINERJA BIROKRASI MEMBAIK

6 EFISIENSI BIROKRASI DI INDONESIA SALAH SATU PENILAIAN KINERJA BIROKRASI PERC: Political and Economic Risk Consultancy

7

8 REFORMASI BIROKRASI.... untuk menjawab tantangan di masa depan

9 TRANSFORMASI BIROKRASI & RULE BASED BUREAUCRACY PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY DYNAMIC GOVERNANCE ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN MANAJEMEN SDM PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

10 BIROKRASI EKSISTING UU No. 39 Tahun 2008 Kementerian Negara UU No 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik UU APARATUR SIPIL NEGARA FONDASI UU UNTUK REFORMASI BIROKRASI RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah RUU Adminsitrasi Pemerintahan BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI Peraturan Pelaksana: 19 PP, 4 PERPRES, 1 PERMEN

11 POKOK-POKOK PIKIRAN 2

12 PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013 UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014

13 TUJUAN UTAMA UU ASN a.Independensi dan Netralitas b.Kompetensi c.Kinerja/ Produktivitas Kerja d.Integritas setkab.go.id e.Kesejahteraan f.Kualitas Pelayanan Publik g.Pengawasan dan Akuntabilitas

14 PRINSIP DASAR UU ASN • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:

15 UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA STRUKTUR: • XV Bab • 141 Pasal PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja UU ASN DAN UU POKOK KEPEGAWAIAN UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN STRUKTUR: • VI Bab • 41 Pasal PEGAWAI: • Pegawai Negeri Sipil • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara RI JABATAN: • Jabatan Administrasi • Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi JABATAN: • Jabatan Struktural • Jabatan Fungsional

16 SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN BAB V JABATAN ASN BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN BAB VII KELEMBAGAAN BAB VIII MANAGEMEN ASN BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA BAB XI ORGANISASI BAB XII SISTEM INFORMASI ASN BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

17 3

18 BIROKRASI INDONESIA Panjang, Berbelit dan Mahal

19 TERIMA KASIH

20 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. KETENTUAN UMUM

21 a.nilai dasar; b.kode etik dan kode perilaku; c.komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d.kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e.kualifikasi akademik; f.jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g.profesionalitas jabatan ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:

22 JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 STATUS 1.Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2.Menduduki jabatan pemerintahan. 1.Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2.Melaksanakan tugas pemerintahan. KEDUDUKAN • Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara • Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik

23 Fungsi: 1.pelaksana kebijakan publik; 2.pelayan publik; dan 3.perekat dan pemersatu bangsa FUNGSI DAN PERANPEGAWAI ASN Peran Pegawai ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

24 HAK DAN KEWAJIBAN ASN JENIS PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7 PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7 HAK 1.gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2.cuti; 3.jaminan pensiun dan jaminan hari tua; 4.perlindungan; dan 5.pengembangan kompetensi. 1.gaji, tunjangan, dan fasilitas; 2.cuti; 3.perlindungan; dan 4.pengembangan kompetensi. • setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah; • menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; • melaksanakan kebijakan pemerintah; • menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan tugas kedinasan; • menunjukkan integritas dan keteladanan; • menyimpan rahasia jabatan • bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI KEWAJIBAN

25 Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrator memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; dan d) ahli pertama. Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; dan d) pemula Jabatan Pengawas mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan Pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan • Jabatan pimpinan tinggi utama; • Jabatan pimpinan tinggi madya; dan • Jabatan pimpinan tinggi pratama DIISI DARI PEGAWAI ASN DIISI TNI DAN POLRI Jabatan ASN tertentu JABATAN ASN

26 KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN PRESIDEN KEMENPAN-RB LAN BKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN KASN Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada:  KemPAN merumuskan kebijakan  LAN melaksanakan diklat dan kajian  BKN mengelola pegawai ASN  KASN menjamin perwujudan sistem merit

27 KEANGGOTAAN WEWENANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Unsur pemerintah dan/atau non- pemerintah, yang terdiri:  1 orang Ketua merangkap anggota.  1 orang Wakil Ketua merangkap anggota  5 orang anggota TUJUAN Mewujudkan:  Sistem Merit  ASN yg profesional  Pemerintahan yg efektif, efisien, terbuka, & bebas KKN;  ASN yg netral;  Profesi ASN yg dihormati;  ASN dinamis & berbudaya. TUGAS & FUNGSI Tugas: menjaga netralitas; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkan hasilnya kepada Presiden Fungsi: mengawasi norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit  Mengawasi proses pengisian JPT;  Penerapan asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku (mengawasi dan mengevaluasi serta meminta informasi, memeriksa dan klarifikasi laporan pelanggaran)

28 HASIL PENGAWASAN KASN ADA PELANGGARAN TIDAK ADA PELANGGARAN Keputusan KASN: pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN TIDAK DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB DITINDAK LANJUTI PPK dan PyB KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan SANKSI TERHADAP PPK DAN PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD BERUPA: a.peringatan; b.teguran; c.perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d.hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e.sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. TINDAK LANJUT HASIL KEPUTUSAN KASN

29 Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: – Menteri di kementerian; – Pimpinan lembaga di LPNK; – sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; – gubernur, di provinsi; dan – bupati/walikota, di kabupaten/kota. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) MANAJEMEN ASN Pejabat yang Berwenang (PyB) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan PEMBINAAN Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

30 Manajemen PNS meliputi: a.penyusunan dan penetapan kebutuhan; b.pengadaan; c.pangkat dan jabatan; d.pengembangan karier; e.pola karier; f.promosi; g.mutasi; h.Penilaian kinerja i.penggajian dan tunjangan; j.penghargaan; k.disiplin; l.pemberhentian; m.pensiun dan tabungan hari tua; dan n.perlindungan. MANAJEMEN ASN Manajemen PPPK meliputi: a.penetapan kebutuhan; b.pengadaan; c.penilaian kinerja; d.penggajian dan tunjangan; e.pengembangan kompetensi; f.pemberian penghargaan; g.disiplin; h.pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan i.perlindungan.

31 REKRUITMEN 1 PENGEMBANGAN PEGAWAI 2 PROMOSI 3 KESEJAHTERAAN 4 MANAJEMEN KINERJA 5 DISIPLIN & ETIKA 6 PENSIUN 7 MANAJEMEN PNS BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED

32 GEN-Y (R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)  CEPAT BELAJAR & PINTAR  KRITIS  BEKERJA MOBILE  MELEK TEKNOLOGI  MUDAH BERGAUL  SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN  BERORIENTASI PD TIM  SUKA TANTANGAN BESAR  TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/ SENIOR ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)

33 HASIL SURVAI KEMENTERIAN KEUANGAN TERHADAP 25 UNIVERSITAS DI INDONESIA TAHUN 2013 SUMBER: KEMENKEU-RI, 2013 PERTAMINA KEMENKEU KEMENLU PEMDA KEMKOMINFO KEMDIKBUD KEMENKEU

34 - Kompetitif, - Adil, - Objektif, - Transparan, - Bebas Unsur KKN, - Bebas Biaya 1. PROMOSI DAN RE-BRANDING 2. KEJELASAN POLA KARIER 3. SISTEM REKRUITMEN YG BAIK STRATEGI REKRUITMEN GEN-Y PROGRAM RETAINING YG KOMPREHENSIF

35 a.penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945; b.dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c.MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; atau d.dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. TIDAK DENGAN HORMAT PEMBERHENTIAN PNS

36 Batas usia pensiun PNS yaitu: – 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; – 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan – sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. BATAS USIA PENSIUN

37 PEJABAT PIMPINAN TINGGI BUP 60 tahun Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) BUP 60 tahun BUP 58 tahun Diberhentikan dgn hormat Usia < 60 tahun Tidak diberhentikan dari jabatannya Telah diberhentikan dari jabatannya Telah diberhentikan dari jabatannya, Usia > 58 tahun PEJABAT PIMPINAN TINGGI KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI 1 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon I dan eselon II) SE KEPALA BKN TGL 17 JANUARI 2014 PERIHAL BUP PNS

38 PEJABAT PIMPINAN TINGGI Masa Bebas Tugas/ MPP Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP Usia >58 saat berakhirnya MPP Usia < 58 tahun saat berakhirnya MPP 4 Diberhentikan dgn hormat Surat pernyataan bermaterai kepada PPK tidak bersedia lagi melaksanakan tugas Diberhentikan dgn hormat PEJABAT PIMPINAN TINGGI Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan Usia < 60 tahun SK pensiun Ditinjau Kembali Surat pernyataan bermaterai kepada PPK tidak bersedia lagi melaksanakan tugas SK pensiun berlaku 3 KETENTUAN BUP PEJABAT PIMPINAN TINGGI (2)

39 BUP 58 tahun PEJABAT ADMINISTRASI 1 KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI PEJABAT ADMINISTRASI Telah diberhentikan (TMT akhir Januari 2014) dan SK pensiun telah ditetapkan Usia < 58 tahun SK pensiun Ditinjau Kembali Surat pernyataan bermaterai kepada PPK tidak bersedia lagi melaksanakan tugas SK pensiun berlaku 2 Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (sebelumnya dikenal sebagai pejabat struktural eselon III ke bawah dan fungsional umum)

40 Masa Bebas Tugas/ MPP Ditugaskan kembali & tidak berhak mengajukan MPP Usia < 56 tahun saat berakhirnya MPP 3 Surat pernyataan bermaterai kepada PPK tidak bersedia lagi melaksanakan tugas Diberhentikan dgn hormat PEJABAT ADMINISTRASI KETENTUAN BUP PEJABAT ADMINISTRASI (2)

41 Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang- undangan BUP pejabat fungsional yang tidak ada perpanjangannya sesuai peraturan perundangan saat ini 1 PNS yang diberhentikan sementara krn ditahan dan menjadi terdakwa tindak pidana BUP 58 tahun PNS yang diberhentikan dari jabatan organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara atau Kepala Desa BUP 58 tahun BUP bagi PNS yang menduduki jabatan lain yang ditentukan Undang- Undang (Guru, Dosen, dan Jaksa, dll) Tetap berlaku Usia < 58 tahun KETENTUAN BUP LAINNYA

42 MANAJEMEN PPPK  Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan.  Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan.  Pengangkatan oleh Keputusan PPK.  Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.  PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Pengadaan  Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi.  Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.  Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. Penilaian Kinerja  Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD.  Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.  Dapat diberikan penghargaan.  Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum Hak PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya Disiplin

43 Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK; BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS SEBAGAI PNS. Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai calon. PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

44 PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI  Sifat: Kompetitif dan Terbuka  Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN  Proses −Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL −Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.

45 POLA KARIR JPT  PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi,  Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. a.Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. b.Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya. c.Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan. d.Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya. e.Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

46 PIMP K/L /PPK MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT MEMASTIKAN SISTEM MERIT PENGISIAN JPT UTAMA DAN MADYA K/L PUSAT KASN 8 8 MENYAMPAIKAN 3 CALON 4 4 KOORDINASI

47 PPK MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN MEMASTIKAN SISTEM MERIT MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA K/L PUSAT KASN Pembatalan, Peringatan dan Teguran PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT KOORDINASI PyB MEMILIH & MENETAPKAN 8 8

48 GUBERNUR/ PPK MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT Laporan PRESIDEN KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH MEMASTIKAN SISTEM MERIT MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DI DAERAH KASN 9 9 MENYAMPAIKAN 3 CALON MENDAGRI PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN MENGIKAT 7 7 KOORDINASI

49 GUBERNUR/PPK MEMBENTUK PANSEL MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT LAPORAN PRESIDEN MEMASTIKAN SISTEM MERIT MEKANISME SELEKSI JPT PRATAMA DI DAERAH 7 7 Pembatalan, Peringatan dan Teguran MENETAPKAN JPT 6 6 KASN PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT PyB KOORINASI

50 KEDUDUKAN: Wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI untuk menyalurkan aspirasinya. TUJUAN : a.Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN; dan b.Mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. FUNGSI : a.Pembinaan dan pengembangan profesi ASN; b.Memberikan perlindungan hukum dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan masalah hukum dalam melaksanakan tugas; c.Memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik instansi terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; d.Menyelenggarakan usaha-usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN RI sesuai dengan peraturan perudang-undangan ORGANISASI ASN

51 SISTEM INFORMASI ASN 1.Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi Pengambilan Keputusan dalam manajemen ASN. 2.Sifat: Nasional dan terintegrasi antar instansi. 3.Pembangunan dan pemutakhiran Data secara berkala. 4.Berbasis TI yang mudah diaplikasikan, mudah diakses dan memiliki sistem keamanan terpercaya. 5.Pengelola: BKN dan dapat digunakan/diakses oleh instansi terkait baik untuk keperluan update data maupun untuk pengambilan keputusan.

52 Sengketa Pegawai ASN Administratif KeberatanBanding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum diajukan kepada badan pertimbangan ASN PENYELESAIAN SENGKETA

53 UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA Jabatan Pimpinan Tinggi Utama UNDANG POKOK KEPEGAWAIAN  Jabatan eselon Ia  Kepala lembaga pemerintah non kementerian Jabatan Pimpinan Tinggi MadyaJabatan eselon Ia dan eselon Ib Jabatan Pimpinan Tinggi PratamaJabatan eselon II Jabatan AdministratorJabatan eselon III Jabatan PengawasJabatan eselon IV Jabatan Pelaksana Jabatan eselon V dan fungsional umum KETENTUAN PERALIHAN PENYETARAAN JABATAN

54 • Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. • Ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kode etik dan penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. • Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah disebut sebagai Pegawai ASN. KETENTUAN PENUTUP

55 Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang- Undang ini dilaksanakan dengan memperhatikan: a.kekhususan daerah-daerah tertentu; dan/atau b.Warganegara berkebutuhan khusus. KETENTUAN PENUTUP


Download ppt "UNDANG-UNDANG No 5/2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA Oleh: Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E. M. Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google