Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA."— Transcript presentasi:

1 RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

2 DASAR PERTIMBANGAN A. ASPEK YURIDIS FORMAL B. ASPEK KONDISI PROGRAM  KEPENDUDUKAN  KELUARGA BERENCANA C. DAMPAK KEPENDUDUKAN 2

3 A. DASAR PERTIMBANGAN ASPEK YURIDIS 1. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal.8 Ayat (1)  Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang, yang berkaitan dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing Ayat (3)  Kebijakan dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah 3

4 DASAR PERTIMBANGAN • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17  Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. 4

5 • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 18  Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta perkembangan sosial ekonomi dan budaya 5 DASAR PERTIMBANGAN

6 • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal. 19 Ayat (1)  Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan : a. jumlah, struktur dan komposisi penduduk b. Pertumbuhan penduduk. c. Persebaran penduduk. 6 DASAR PERTIMBANGAN

7 • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 19 Ayat (2)  Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui : a.pengendalian kelahiran b.penurunan angka kematian, dan c.pengarahan mobilitas penduduk 7 DASAR PERTIMBANGAN

8 • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 54 Ayat (1)  Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah Membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BKKBD di Tingkat Kabupaten/Kota. Ayat (2) BKKBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN 8 DASAR PERTIMBANGAN

9 • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal.55 ayat. (2)  BKKBD berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Kabupaten/Kota. 9 DASAR PERTIMBANGAN

10 • UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal. 57 ayat (1)  BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota Ayat (2)  Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BKKBD diatur dengan Peraturan Daerah. 10 DASAR PERTIMBANGAN

11 2.PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota Pasal.7 Ayat (1)  Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yg wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ayat. (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ; a…. k. Kependudukan… o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. DASAR PERTIMBANGAN 11

12 3.UU No. 23/ 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ayat (1)  Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. DASAR PERTIMBANGAN 12

13 BAGIAN KEDUA INSTANSI PELAKSANA PASAL 8 Ayat I Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan Kewajiban yang meliputi : a.Mendaftar peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting; b.Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. c.Dst

14 B. ASPEK PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 14

15 PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR (SP 2010) KELOMPOK UMUR (TAHUN) JUMLAHPERSENTASE 0 – ,34 10 – ,71 25 – , ,86 Lampung ,0 15

16 16 LPP KAB/KOTA SE PROV. LAMPUNG (NASIONAL 1,49)

17 TAHUN JUMLAH PENDUDUK LPP LAMPUNG LPP NASIONAL , ,671, ,171, ,241,49 TREND LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK LAMPUNG 17

18 KONDISI CAPAIAN PROGRAM SAAT INI HASIL - SDKI ASFR (15-19)46 NAS 2,2 HASIL - SDKI TFR2,7>NAS 2,6 2.CPR (MODERN)66,3>NAS 57,9 3.UNMET NEED6,4

19 I Sumber: BPS Statistik Indonesia. Ket: - Tahun 2002: Peringkat ke 8 dari 9 provinsi di P. Sumatera. - Tahun 2004 s.d 2010: Peringkat ke 10 dari 10 provinsi di P. Sumatera. PERINGKAT DI Sumatera810 Indonesia PERINGKAT IPM PROVINSI LAMPUNG DI PULAU SUMATERA 19

20 I Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan Penduduk Lampung, Sumber: BPS, Lampung Dalam Angka 2009, 2010, TAHUN MAKANANBUKAN MAKANAN LAMPUNGINDONESIALAMPUNGINDONESIA (RP 000)% % ,34051,89160,98848, ,14752,20217,72050,62167,70847,80212,34549, ,88753,42254,52051,43191,71646,58240,32548, ,251285,41348,46303,54851, ,870323,47851,08309,79148,92 PENGELUARAN MAKAN DAN BUKAN MAKANAN PENDUDUK LAMPUNG 20

21 I Wilayah Lampung7,3 7,497,757,82 Indonesia7,57,77,9 Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Nov. 2011, IPM RATA RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK USIA 15 TAHUN KEATAS DI PROVINSI LAMPUNG 21

22 TREN IMR PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL TREN IMR PROVINSI LAMPUNG DAN NASIONAL. SDKI 2007 IMR LAMPUNG 43 MDGs /1.000 KH 22

23 ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA Angka Kematian Ibu • Target MDG’s 2015 : 102 /1000 KH • Kondisi saat ini: 228 /1000 KH

24 ANGKA HARAPAN HIDUP PENDUDUK LAMPUNG TAHUN Sumber : BPS 2011, Perkembangan beberapa Indikator Sosial Ekonomi November 2011, IPM WILAYAH Lampung68,8069,0069,2569,5069,75 Indonesia70,470,570,7 24

25 ANGKA KETERGANTUNGAN I 25

26 1.KEBUTUHAN PANGAN MENINGKAT 2.KEBUTUHAN TEMPAT TINGGAL MENINGKAT 3.KEBUTUHAN AIR DAN UDARA SEGAR SEMAKIN TERBATAS 4.KEBUTUHAN LAPANGAN KERJA 5.LAHAN SEMAKIN MENYEMPIT 6.MENINGKATNYA KEBUTUHAN DASAR (Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi) C. DAMPAK KEPENDUDUKAN 26

27 COST BANEVITE ANALISIS 27

28 Prof. ASCOBART GANI Telah melakukan Penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata kebutuhan dasar = Rp /Klh DENGAN DASAR TERSEBUT MAKA COST BENEFIT ANALISIS DI PROVINSI LAMPUNG ANTARA KELAHIRAN TERCEGAH DAN BIAYA KEBUTUHAN DASAR DAPAT DIPEROLEH GAMBARAN SBB : 28

29 HASIL KAJIAN PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP COST & BENEFIT PER KABUPATEN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN NOKABUPATEN/KOTAPA/PUS (%) KELAHIRAN TERCEGAH TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN 1LAMPUNG SELATAN LAMPUNG TENGAH LAMPUNG UTARA BANDAR LAMPUNG LAMPUNG BARAT TULANG BAWANG TANGGAMUS METRO LAMPUNG TIMUR WAY KANAN PESAWARAN PRINGSEWU MESUJI TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG

30 COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB PROV LAMPUNG (PA: 71% TERCEGAH ) 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II (1 M X 13 Kab/Kota) C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2)

31 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG SELATAN (PA: 70% TERCEGAH ) 31

32 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG TENGAH (PA: 75% TERCEGAH ) 32

33 1TOTAL PENGHEMATAN 2ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG UTARA (PA: 68% TERCEGAH ) 33

34 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KOTA BANDAR LAMPUNG (PA: 72% TERCEGAH ) 34

35 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG BARAT (PA: 70% TERCEGAH ) 35

36 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. TULANG BAWANG (PA.70% TERCEGAH ) 36

37 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. TANGGAMUS (PA: 69% TERCEGAH ) 37

38 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 300 Juta X 3 TAHUN ) C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KOTA METRO (PA: 74% TERCEGAH 1.296) 38

39 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. LAMPUNG TIMUR (PA: 69% TERCEGAH ) 39

40 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. WAY KANAN (PA: 75% TERCEGAH ) 40

41 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. PESAWARAN (PA: 70% TERCEGAH ) 41

42 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. PRINGSEWU (PA: 68% TERCEGAH ) 42

43 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. MESUJI (PA: 68% TERCEGAH 4.752) 43

44 1TOTAL PENGHEMATAN ANGGARAN KELUAR A. APBN B. APBD II ( 1 M ) X 3 TAHUN C. BIAYA MASYARAKAT D. BIAYA DAK E. BIAYA ALKON JUMLAH SAVING (1-2) COST BENEFIT ANALISIS PROGRAM KKB KAB. TUBA BARAT (PA: 67% TERCEGAH 9.599) 44

45 1.HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK 2.KEWENANGAN & TANGGUNGJAWAB PEMDA 3.PRINSIP DAN TUJUAN 4.NAMA & KEDUDUKAN KELEMBAGAAN 5.PENGELOLAANDATA KEPENDUDUKAN 6.DEFINISI KEPENDUDUKAN (TERLAMPIR) HASIL KAJIAN UU 23/2006 DAN UU 52/

46 Pasal 54 UU No.52/2009 Dalam Rangka Pengendalian penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah, Pemerintah Daerah Membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat (BKKBD) SEBAGAI PELAKSANAAN KETENTUAN: 46

47 TUGAS Melaksanakan Tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana 47

48 FUNGSI a.perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; b.penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; c.pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; d.penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; e.penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; f.pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. • Selain fungsi tersebut, BKKBD juga menyelenggarakan fungsi: a.penyelenggaraan pelatihan, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana; b.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBD; c.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBD; d.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBD; dan e.penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 48

49 PARADIGMA BARU KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2000 S/D 2010 TAHUN 2000 S/D 2010 MULAI TH 2011 KE DEPAN MULAI TH 2011 KE DEPAN DARI PENDEKATAN MAKRO KUANTITATIF KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN KB PENDEKATAN MIKRO KUALITATIF KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI PENDEKATAN MIKRO KUALITATIF KEPENDUDUKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KB & KESEHATAN REPRODUKSI UU NO.10/1992 UU NO.52/

50 PERBANDINGAN BEBAN KERJA DENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009 BKBPP UU NO.10/92 BKBPP UU NO.10/92 BKKBD UU NO. 52/2009 BKKBD UU NO. 52/2009 PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA : 1.PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN 2.PENGATURAN KELAHIRAN 3.PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA 4.PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA : 1.PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN 2.PENGATURAN KELAHIRAN 3.PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA 4.PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENGENDALIAN PENDUDUK & PENYELENGARAAN KB : 1.PERENCANAAN KEPENDUDUKAN 2.PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 3.PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK 4.PELAYANAN KB/KR 5.PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN 6.MOBILITAS PENDUDUK 7.PENDUDUK RENTAN 8.PEMBANGUNAN KELUARGA 9.PENYEDIAAN DATA MIKRO KEPENDUDUKAN & KELUARGA 50

51 TANTANGAN BEBAN KERJA DENGAN LAHIRNYA UU NO. 52 /2009 BKBPP UU NO.10/92 BKBPP UU NO.10/92 BKKBD UU NO. 52/2009 BKKBD UU NO. 52/ ASPEK KELUARGA • Keluarga Kecil • Keluarga Kecil Sejahtera 2.ASPEK SOSIAL BUDAYA 1.ASPEK KELUARGA • Keluarga Kecil • Keluarga Kecil Sejahtera 2.ASPEK SOSIAL BUDAYA TANTANGAN KEDEPAN TAHUN : 1.ASPEK DEMOGRAFIS • Jml & Pertumbuhan Penduduk • Fertilitas, Mortalitas • Kepadatan, Persebaran & Strutur Penduduk 2.ASPEK KELUARGA 3.ASPEK SOSIAL BUDAYA 4.ASPEK MANAJEMEN • Pendekatan Penajaman Sasaran • Koordinasi & Keterpaduan • Pendekatan Kemasyarakatan • Peningkatan Mutu TANTANGAN KEDEPAN TAHUN : 1.ASPEK DEMOGRAFIS • Jml & Pertumbuhan Penduduk • Fertilitas, Mortalitas • Kepadatan, Persebaran & Strutur Penduduk 2.ASPEK KELUARGA 3.ASPEK SOSIAL BUDAYA 4.ASPEK MANAJEMEN • Pendekatan Penajaman Sasaran • Koordinasi & Keterpaduan • Pendekatan Kemasyarakatan • Peningkatan Mutu TANTANGAN : 51

52 DESAIN ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH (BKKBD) KABUPATEN/KOTA 52

53 53 SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF I ) • BKKBD terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian; c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; f. Bidang Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; g. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; h. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bag TU; i. Kelompok Jabatan Fungsional

54 DRAFT STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA SUB BAG KEPEGAWAIAN SUB.BAG KEUANGAN & PERBEKALAN SUB BAG UMUM DAN HUMAS KEPALA SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKS BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA SUB BIDANG BINA KETAHANAN KELUARGA BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN BIDANG PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB BIDANG DATA & INFORMASI SUB BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BIDANG BINA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA & INFORMASI SUB BIDANG ADVOKASI DAN KIE SUB BIDANG PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL ALTERNATIF I UPT BKKBD 54

55 55  BKKBD terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri atas 4 (empat) Sub Bagian; c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang; d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang; e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang; f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang; g. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; h. Kelompok Jabatan Fungsional SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF. I I )

56 SUB BAG KEPEGAWAIAN SUB.BAG KEUANGAN DAN PERBEKALAN SUB BAG UMUM DAN HUMAS KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA, ADVOKASI,DAN PENGGERAKAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK SUB BIDANG KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISIS DAMPAK KEPENDUDUKAN SUB BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB JALUR PEMERINTAH DAN JALUR SWASTA BIDANG DATA DAN INFORMASI SUB BIDANG PENGELOLAAN PELAPORAN DAN INFORMASI SUB BIDANG ANALISIS, EVALUASI DAN MONITORING SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB JALUR WILAYAH DAN SASARAN KHUSUS SUB BIDANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA SUB BIDANG BINA KELUARGA BALITA, ANAK, REMAJA DAN KETAHANAN KELUARGA LANSIA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DRAFT STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA ALTERNATIF II SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM SEKRETARIAT UPTB BKKBD KECAMATAN 56

57 57 Susunan Organisasi ( Alternatif. III )  BKKBD terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian; c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; g. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; h. Kelompok Jabatan Fungsional SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF III )

58 DRAFT STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA ALTERNATIF III SUB BAG KEPEGAWAIAN & UMUM SUB.BAG KEUANGAN & PERBEKALAN SUB BAG PERENCANAAN & PROGRAM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN ADVOKASI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN SUB BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB BIDANG DATA DAN INFORMASI SUB BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA & INFORMASI SUB BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN BINA KETAHANAN KELUARGA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPT BKKBD KEPALA 58

59 59  BKKBD dan PP terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretariat, terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian; c. Bidang Data dan Informasi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; e. Bidang Keluarga Sejahtera, Advokasi dan Penggerakan, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; f. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang; g. Bidang Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 (dua) Sub Bidang h. Ka. UPTB, terdiri atas 1 (satu) Sub. Bagian TU; i. Kelompok Jabatan Fungsional SUSUNAN ORGANISASI ( ALTERNATIF IV )

60 SUB BAG KEPEGAWAIAN SUB.BAG KEUANGAN & PERBEKALAN SUB BAG UMUM DAN HUMAS KEPALA SUB BAG PERENCANAAN PROGRAM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI SUB BIDANG KESEHATAN REPRODUKS BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA SUB BIDANG BINA KETAHANAN KELUARGA BIDANG ADVOKASI DAN PENGGERAKAN BIDANG PENGENDALIAN & PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK SUB BIDANG PENYUSUNAN PENETAPAN PARAMETER PENDUDUK & KERJASAMA PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN ANALISA DAMPAK KEPENDUDUKAN UPT BKKBD SUB BIDANG BINA KESERTAAN KB BIDANG DATA & INFORMASI SUB BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN SUB BIDANG BINA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA SUB BIDANG PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA & INFORMASI SUB BIDANG ADVOKASI DAN KIE SUB BIDANG PENGGERAKAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DRAFT STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN /KOTA ALTERNATIF IV 60

61 KEPALA UPTB RANCANGAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH (UPTB KKBD) SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONA L KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PELAKSANA 61

62 والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته TERIMA KASIH… 62


Download ppt "RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google