Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Grahat Nagara Yayasan Silvagama Kuningan, 21 April 2013 KETIKA HUKUM MENGATUR HAK ATAS HUTAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Grahat Nagara Yayasan Silvagama Kuningan, 21 April 2013 KETIKA HUKUM MENGATUR HAK ATAS HUTAN."— Transcript presentasi:

1 Grahat Nagara Yayasan Silvagama Kuningan, 21 April 2013 KETIKA HUKUM MENGATUR HAK ATAS HUTAN

2 1 HUKUM DAN KONSTITUSIONALITAS PENGUASAAN HUTAN OLEH NEGARA

3 “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum” SEJARAH HUKUM Saya berhak atas kayu Jangan ditebang Wajib dilindungi Berwenang mengatur

4  Hutan dikelola tanpa keterlibatan masyarakat (terra nullius).  Masyarakat tidak memiliki kompetensi saintifik untuk mengelola hutan secara mandiri.  Jika tidak dikelola, maka SDA hanya akan jadi “musium adat”. SEJARAH PENGURUSAN HUTAN Inggris kehabisan kayu untuk berperang Pertanian Perancis terkena angin laut Belanda mulai kehabisan kayu Riset tentang “perubahan iklim” Belanda membawa ahli hutan membangun pola menanam hutan

5 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” DASAR KEWENANGAN NEGARA MENGATUR HUTAN Pasal 33 (3) UUD 1945 Pengurusan (bestuuren) PerencanaanPengelolaan Pengawasan dan Pengendalian • Melakukan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan • Menyusun rencana makro kehutanan • Perlindungan hutan • Penegakan hukum • Pengaturan mengenai pengelolaan hutan • Pemberian izin untuk pemanfaatan hutan • Pengelolaan langsung melalui Badan Usaha Milik Negara

6 •Perencanaan Kehutanan, •Pengelolaan hutan, •Litbang, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan •Pengawasan Pengurusan Kehutanan •inventarisasi hutan; •pengukuhan kawasan hutan; •penatagunaan kawasan hutan; •pembentukan wilayah pengelolaan hutan, •penyusunan rencana kehutanan Perencanaan Kehutanan •Pemanfaatan (HPH, HTI, RE) •Penggunaan kawasan (pinjam pakai, TN) •Pengelolaan tidak oleh negara (hutan hak, hutan adat) Pengelolaan Hutan KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN

7 Menentukan siapa yang mengelola hutan secara langsung KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN Inventarisasi Pengukuhan Penatagunaan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Rencana Kehutanan Penunjukan Penataanbatas Penetapan PERENCANAAN PENGELOLAAN

8 KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN Kawasan Hutan Bukan Kawasan Hutan Hutan NegaraHutan Hak Hutan Adat Hak atas tanah menurut UUPA (kecuali HGU) Komunitas masy. hk. adat yang ‘diakui’

9 Bukan Kawasan Hutan KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN Kawasan Hutan Hutan ProduksiHutan Lindung Hutan Konservasi HP HPTHPK IntiRimba Khusus Penatagunaan Penunjukan / Perubahan Peruntukan Menentukan bagaimana hutan dikelola

10  Penentuan zonasi dilakukan berdasarkan penataan zonasi.  Proses penentuan zonasi melibatkan unsur masyarakat dan ditetapkan melalui proses konsultasi publik sebelumnya yang disepakati bersama melalui Berita Acara. PENENTUAN ZONASI TAMAN NASIONAL Taman NasionalZona IntiZona RimbaZona PemanfaatanZona Lain Tradisional, religi, budaya dan sejarah, rehabilitasi, khusus

11 Hak untuk menikmati lingkungan hidup Hak untuk mengakses sumberdaya hutan Hak untuk mengelola hasil hutan KETIKA UU 41/1999 MENGATUR SUMBER DAYA HUTAN “Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.” ”Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.” “bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari” Landasan filosofis Pasal 36 Pasal 68

12 SEKTORALISME SDA RTRWN RTRWP RTRWK KWS. Hutan Wil. Pertamb angan KLHS WUP/W PN/WPR Tata Batas TMKH Penunj ukan RTR Pulau RKTN Areal Pencada ngan WIUP/WI PR/WIU PK Rencana Perkebu nan RDTRK RTRSP Pinjam Pakai Pelepas an KEPENTINGAN INVESTASI EKONOMI Membangun kedaulatan pangan Menjaga hutan dan lingkungan Meningkatkan ketahanan energi

13 SEKTORALISME SDA UU 4/2009 Wil. Pertambangan UU 18/2004 UU 41/1999 UU 26/2007 Di mana ruang hidup masyarakat, dalam alokasi pembangunan (??) Kawasan BudidayaKawasan Lindung Bd. TambangBd. KebunBd. Hutan Kws Hutan Lindung Kws. Hutan Produksi Areal Pencadangan IUPHHK Rencana Perkebunan (??) IUP Kebun Kws Ht. Konservasi WUP IUP Tambang

14 2 PRAKTIK PENGURUSAN HUTAN OLEH KEMENTERIAN KEHUTANAN

15 KawasanLuas (± ha)% HUTAN KONSERVASI (DARAT & TAMAN BURU) ,1114,48 HUTAN LINDUNG (HL) ,9615,87 HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) ,3114,70 HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) ,6915,91 HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK) ,259,40 LUAS KAWASAN HUTAN ,0267,62 AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) ,6631,35 LUAS TOTAL ,00100,00 •Panjang Batas: Km •Telah di tata batas : KM (77,64%) •Sisa tata batas : KM (22,36%) Perkembangan Pelaksanaan Tata Batas s.d. Tahun 2009 Luas Kawasan Hutan (per Januari 2013) PENYELESAIAN STATUS HAK planologi 2013

16 PENYELESAIAN STATUS HAK planologi 2012

17  3 faktor: keberadaan/konflik dengan hak-hak pihak ketiga; pelaksanaan tata batas; dan peraturan perundangan.  Mengapa tidak terjadi temu gelang: klaim hak pihak ketiga, kondisi alam, tidak tuntasnya penyelesaian dokumen tata batas.  Konflik dengan pihak ketiga merupakan penyebab utama belum adanya “legitimasi” kawasan hutan  Tapi apakah dalam penetapan KH tidak ada (lagi konflik atau) hak-hak pihak ketiga (masyarakat)? Lihat kasus TN-Gn Halimun: 46 desa tersebar di 3 kabupaten (Sukabumi, Bogor dan Lebak)  Apakah pentingnya penghormatan/pengakuan dari pihak ketiga ini nampak dalam kebijakan pengukuhan kawasan hutan? PENYELESAIAN STATUS HAK muhajir 2012

18 Penunjukan Penataan Batas Penetapan Kawasan Hutan PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT Proses penunjukan dianggap telah menentukan kawasan hutan secara formal, tanpa ada proses persetujuan masyarakat. Tanggal 21 Februari 2012 digugurkan MK, praktik “otoriter”. Tidak ada mekanisme FPIC yang baik dalam penataan batas. Pemerintah dapat menentukan kawasan hutan meskipun proses tata batas tidak selesai.

19 PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT Bukti tertulisBukti tidak tertulis Sebelum penunjukanSetelah Penunjukan a. hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak pengelolaan (Sebelum penunjukan KH)  bagaimana dengan yang hadir sesudah penunjukan KH?) permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial  didasarkan pada sejarah keberadaan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dalam desa/kampung b. Hak atas tanah lain (a. hak eigendom, opstal, erfpacht; b. petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, Verponding Indonesia dll; c. SK riwayat tanah yg dibuat PBB  untuk hak seperti ini harus ada KLARIFIKASI dari instansi pertanahan Dengan syarat: 1) Telah ditetapkan dalam Perda, dan 2) Tercatat pada statistik desa/ Kecamatan, dan 3) Penduduk > 10 KK dan terdiri dari < 10 rumah. 4) tidak berlaku pada provinsi yang luas kawasan Hutannya <30% Syarat 1 s/d 3 adalah muhajir 2012

20 Penyelesaian hak masyarakat atas hutan (Pasal 68 UU 41/1999) Di dalam kawasan hutan Hak atas tanah Enclave Relokasi Hak pengelolaan Hak akses hutan Di batas kawasan hutan Hak atas tanah Dikeluarkan Hak akses hutan PENYELESAIAN STATUS HAK MASYARAKAT Saat ini pemerintah belum mengakui hak akses masyarakat dalam kawasan hutan, sementara hak atas tanah diakui dengan cara yang terbatas.

21  Kawasan hutan hanya ditentukan melalui penunjukan kawasan hutan dan bahkan langsung menentukan tata gunanya, yang secara legal formal berlaku efektif tanpa memberikan ruang bagi masyarakat.  Pengelolaan langsung ditentukan padahal kawasan hutan sebagaimana dimaksud belum selesai dikukuhkan, artinya belum mampu ditentukan mana wilayah yang dikelola langsung oleh Negara. PENGURUSAN HUTAN MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT Penguasaan Langsung Tanah Negara Tanah Ulayat Tidak Langsung Tanah Milik Tanah yang diusahakan langsung Dikukuhkan sebagai kawasan hutan negara Dikelola langsung oleh negara Negara mengurus Menentuk an pengelola an Hak masyarak at Swasta besar

22 Kawasan Hutan  Secara khusus meskipun Undang-undang 41 Tahun 1999 mengamanatkan pengelolaan langsung oleh pemegang hak baik itu individu, maupun adat, atau pun mendorong pengelolaan berbasis tapak seperti hutan desa, namun dalam praktiknya praktik demikian tidak diakui. PENGURUSAN HUTAN MENGABAIKAN HAK MASYARAKAT Dalam proses digugat oleh AMAN Bukan Kawasan Hutan Hutan Negara Hutan Hak Hutan Adat

23 Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hutan Produksi Hutan Produksi non- izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) HTR Mandiri HTR Kemitraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Desa Hutan Produksi-izin Kemitraan Konsesi Perum Perhutani PHBM Perhutani Hutan Lindung Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hutan Desa Hutan Konservasi Kolaborasi safitri 2012 KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

24 Skema Target (ha) Capaian 2010 Areal Kerja (ha) Izin Luas (ha)Jumlah Hutan Kemasyarakatan , ,3911 Hutan Desa Hutan Tanaman Rakyat ,8954 KEBERPIHAKAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

25 3 PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN

26  Mengembalikan hak milik/hak masyarakat hukum adat.  Dilakukan melalui kegiatan penataan batas / permohonan pelepasan kawasan.  Karakter otoriter pemerintah dalam pengurusan hutan menghambat proses pengakuhan hak atas tanah dan hutan masyarakat.  Proses pengurusan hutan termasuk penataan batas secara saintifik masih belum bisa melepaskan paradigma kawasan hutan tanpa masyarakat.  Hak akses atau hak kelola umumnya tidak diperhitungkan.  Hak-hak masyarakat sudah terlanjur dikapling untuk kepentingan usaha skala besar.  Untuk hutan adat:  Eksistensinya diverifikasi dari tim khusus secara ilmiah.  Pengelolaan hutan adat tetapi dilakukan oleh Negara (saat ini sedang digugat oleh AMAN ke MK).  Kepemilikan komunal belum diakui dalam hukum perdata nasional. Bentuk legal belum diakui secara formal. PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

27  Menegosiasikan hak kelola dalam Taman Nasional.  Dilakukan melalui proses penataan zonasi.  Meskipun, secara regulasi penataan zonasi cenderung lebih partisipatif, pada praktiknya pelaksanaan negosiasi eksistensi masyarakat dalam pengelolaan bergantung pada rezim pengelola balai taman nasional (Eko Cahyono, 2012).  Melalui proses zonasi hak atas tanah dan hak masyarakat tidak dapat diakui, melainkan hanya hak untuk mengakses sumber daya hutan secara terbatas pada zonasi yang ditentukan.  Dalam beberapa kasus, berujung pada relokasi yang tidak sesuai dengan regulasi dan bersifat arbiter. PILIHAN HAK MASYARAKAT DALAM KAWASAN HUTAN MENURUT ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

28 GRAHAT NAGARA HATUR NUHUN YAYASAN SILVAGAMA Kalibata Jakarta Pusat


Download ppt "Grahat Nagara Yayasan Silvagama Kuningan, 21 April 2013 KETIKA HUKUM MENGATUR HAK ATAS HUTAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google