Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 25 (1)Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. (2)Direksi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 25 (1)Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. (2)Direksi."— Transcript presentasi:

1 DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 25 (1)Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. (2)Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. (3)Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan, dengan: a.membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; b.atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko (4)Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan 1 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

2 2 • Visi Menjadi Perusahaan Perkebunan Yang Tangguh, Mampu Tumbuh dan Berkembang dalam Persaingan Global • Misi Mengelola Agroindustri Kelapa Sawit dan karet Secara Efisien Bersama Mitra, Untuk Kepentingan Stakeholders, Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Prinsip- prinsip Corporate Governance dan Menciptakan Nilai Tambah Perusahaan Secara Berkelanjutan SKEP Nomor : 21-SKEP/05.D1/05.10/VIII/2012 : Penyempurnaan Perubahan Sistem Tata Nilai Di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara V

3 KOMITMEN KOMISARIS MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO 3 1.Pembentukan Komite Investasi dan Risiko sebagai Organ Pendukung Komisaris 2.Penyusunan Piagam Komite Investasi dan Risiko 3.Penyusunan Pedoman Teknis Pengawasan Komite Investasi dan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko 4.Pembuatan Rekomendasi Kepada Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko

4 KOMITE INVESTASI DAN RESIKO sebagai organ pendukung komisaris 4

5 KOMISARIS TELAH MENYUSUN 1. Piagam Komite Investasi dan Risiko 2. Pedoman Teknis Pengawasan Investasi dan Risiko atas Penerapan Manajemen Risiko 5

6 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS 6

7 Komisaris Merekomendasikan Hal-hal sebagai berikut : 7 1.Membangun program manajemen risiko secara terpadu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 25 Permen BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 bekerja sama dengan Komite Investasi dan Risiko. 2.Meningkatkan eselonnya menjadi “urusan” di bawah Bagian Perencanaan dan Pengkajian agar dapat berfungsi secara efektif 3.Unit MR menjalankan fungsi strategis yang bersifat preventif, terutama berkaitan dengan proses perumusan kebijakan MR dan proses evaluasi perencanaan suatu proyek atau suatu rencana kegiatan/transaksi sebelum rencana kegiatan tersebut di-eksekusi, serta proses monitoring atas penerapan manajemen risiko oleh unit kerja operasional (risk taking unit)

8 8

9 9

10 PEMBENTUKAN UNIT MANAJEMEN RISIKO 10

11 STRUKTUR ORGANISASI URUSAN MANAJEMEN RISIKO 11

12 KOMITMEN DIREKSI MENERAPKAN MANAJEMEN RISIKO 12

13 MOU PTPN V DENGAN BPKP Pengembangan, Penerapan Dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 27 September

14 Presentasi oleh Tim Counterpart kepada Tim dari BPKP tentang : 1.Proses Bisnis Perusahaan 2.Evaluasi singkat Implementasi manajemen risiko yang telah dijalankan oleh Perusahaan 14 Quick Review dengan Tim BPKP

15 PELAKSANAAN SOSIALISASI & WORK SHOP MANAJEMEN RESIKO 15 Executive Training : Direksi, Komisaris, Organ Pendukung Komisaris Batam,, September 2012

16 PELAKSANAAN SOSIALISASI & WORK SHOP MANAJEMEN RESIKO 16 Angkatan I : GM, Kabag, Manager, Ka.Unit Batam, November 2012

17 UraianTargetRealisasi+/- Komisaris541 Direksi550 Sekretaris Komisaris101 Komite Komisaris440 GM440 Kepala Bagian15132 Manajer Kebun Inti/Plasma/Pabrik/Kepala Unit36351 Asisten Kepala/Maskep350 Kepala Urusan KP45342 Kepala Urusan SBU130 Asisten Administrasi Kebun/Pabrik/Unit410 Asisten Urusan KP150 Asisten Urusan SBU404 Jumlah Realisasi Peserta Sosialisasi Sosialisasi/Pelatihan/Wokshop MR

18 1.Tim BPKP, Urs Manajemen Risiko dan Tim Counterpart telah mengidentifikasi risiko. 2.Dilaksanakan Secara Simultan bersamaan dengan pelatihan 18 Initial Risk Assessment

19 Time Schedule Penerapan MR 19 Tahapan Yang Belum Terlaksana Tahapan Yang Sedang Dilaksanakan

20 20 Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan Program Sosialisasi/Workshop Manajemen Risiko. Kendala Yang Dihadapi pada Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2012

21 Review Time Schedule 21

22 22 REKOMENDASI KOMISARIS Berkaitan dengan hasil Inisial Risk Assessment 1.Mereview profil risiko melalui risk assessment yang melibatkan semua unsur perusahaan. 2. Percepatan pelaksanaan road map penerapan manajemen risiko 3.Progress penerapan manajemen risiko dilaporkan secara berkala

23 23 Rencana Penerapan Manajemen Risiko selanjutnya

24 24 DRAFT KPI 2013 Berdasarkan Surat Wakil Menteri BUMN Nomor : S-308/MBU/WK/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Shareholder Aspiration Untuk Penyusunan RKAP tahun 2013

25 BENCHMARK PTPN III 25 Roadmap Manajemen Risiko PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Stakeholder value SosialisasiKesadaran Risiko PembangunanInfrastrukturPengelolaan Risiko Evaluasi, Perbaikan &Penyempurnaanimplementasi 2014 Managed :Budaya,Sistem,Keahlian & Aplikasi Take offLeading Leading : Budaya, SistemKeahlian & Aplikasi

26 Pengintegrasian MR ke dalam Proses Perencanaan/RKAP 26

27 27 Pengintegrasian MR dalam Proses Audit Intern (Risk Based Audit)

28 Skema Pengintegrasian MR ke dalam Proses Perencanaan RKAP 28

29 Take Calculated Risk, 29 That is quite different from being rash Menghitung Risiko Membedakanmu dari Orang Yang Ceroboh

30 30 Tujuan Manajemen Risiko BUKANLAH untuk menghilangkan risiko. Jika anda berusaha untuk menghilangkan risiko menjadi TIDAK ADA RISIKO. Maka anda dalam PROSES MEMBUNUH BISNIS anda sendiri. TERIMA KASIH


Download ppt "DASAR HUKUM PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Pasal 25 (1)Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha. (2)Direksi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google